Garuda - Garba Rujukan Digital

Kedudukan Desa Adat Sebagai Pemegang Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia I Putu Agus Adi Saputra; I Ketut Westra
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p17

Abstract The purpose of this paper is to find out about the transfer of land rights over and examine the position of the Traditional Village as the owner of land rights based on Indonesian positive law. Normative legal research is used in this study. The approach used is the statute approach and the conceptual approach. Based on the analysis carried out, it was found that the provisions for the transfer of land rights are based on Law 5/1960 and PP No.24/1997 which can be interpreted as a legal act of transferring land rights that is intentionally carried out so that the rights are released from all holders and are transferred to other parties. The customary village as the owner of land rights is reviewed based on positive Indonesian law, namely that it can be domiciled as the subject of the owner of land rights which is usually found through purchasing efforts with village funds or other businesses. However, there are still potential disputes over efforts to certify customary village land. Abstrak Studi ini ditujukan ialah guna mengetahui tentang peralihan hak atas tanah dan mengkaji tentang kedudukan Desa Adat sebagai pemilik hak atas tanah berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan ialah statute approach dan conceptual approach. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa ketentuan peralihan hak atas tanah didasarkan pada UU 5/1960 dan PP No.24/1997 yang dapat diartikan sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang sengaja dilakukan agar hak itu terlepas dari pemegangnya dan beralih ke pihak lain. Desa adat sebagai pemilik hak atas tanah ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia ialah dapat berkedudukan sebagai subyek pemilik hak atas tanah yang biasa didapati melalui usaha usaha pembelian dengan dana desa maupun usaha lainnya. Kendati demikian masih terdapat potensi sengketa atas upaya pensertifikatan tanah desa adat.

Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia I Made Arya Dwisana; Made Gde Subha Karma Resen
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p8

Abstract The purpose of this research is to to find out and examine the position of Shared Property and the system of proof of joint property in the divorce of mixed marriage without marriage agreement This research uses normative legal methods and uses the approach of Legislation (The Statue Approach) and the approach of fact (The Fact Approach). The position of joint property in mixed marriage based on the Law in Indonesia is stipulated in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law stipulated that "the property obtained during the marriage is to be a joint property". The system of proof of joint property in a mixed marriage divorce without a marriage agreement is the person who sues the property together in case of divorce, he must prove that the property is a joint property. although the law does not govern the proof of joint property but the judge can decide the case based on his conviction (The Rechtsvinding School). Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Harta bersama serta sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif serta menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (The Statue Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Kedudukan Harta bersama dalam Perkawinan campuran berdasarkan Hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa “harta benda yang di peroleh selama perkawian adalah menjadi harta bersama”. Sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin yaitu orang yang menggugat harta bersama apabila terjadi percerian maka ia harus membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. meskipun undang-undang tidak mengatur mengenai pembuktian harta bersama tetapi hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya (Aliran Rechtsvinding).

Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notarylam Perspektif Cyber Notary Pande Gde Satria Wibawa; Pande Yogantara S.
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p13

Abstract The purpose of this study is to analyze the authenticity of the minutes of the General Meeting of Shareholders made electronically and the validity of the signature of the notary in the deed of the General Meeting of Shareholders made electronically. This study uses a normative legal research method by using a type of approach, namely, the statutory approach and the concept approach. The results of this study indicate that the GMS deed made electronically is an authentic deed if it uses the lex specialis derogate legi generali principle where the lex generalis is Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Jabata Law, while the lex specialis is Article 77 paragraph (1) in conjunction with the Elucidation of Article 77 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law. The deed of the General Meeting of Shareholders can be ratified by a notary after being signed by the parties, and with the fulfillment of the provisions of Article 11 of the Information and Electronic Transaction Law, and the requirements specified in the provisions of Article 77 of the Limited Liability Company Law, as well as the ratification of the notary, the deed The General Meeting of Shareholders can be used as perfect evidence in court if in the future there are legal problems that occur between shareholders related to the deed of the General Meeting of Shareholders. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keautentikan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara elektronik dan keabsahan tandatangan notaris dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undang dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Akta RUPS yang dibuat secara elektronik adalah akta otentik apabila menggunakan asas lex specialis derogate legi generali dimana yang menjadi lex generalis–nya adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabata Notaris, sedangkan lex specialis-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akta Rapat Umum Pemegang Saham dapat disahkan oleh notaris setelah ditandatangani oleh para pihak, dan dengan terpenuhinya ketentuan pada Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang PT, serta pengesahan notaris maka akta Rapat Umum Pemegang Saham dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum yang terjadi antar pemegang saham terkait akta Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital Gabriella Junita Tobing; Lastuti Abubakar; Tri Handayani
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p3

Abstract The purpose of this study is to analyze the Regulation of the Use of QRIS as an innovation of Bank Indonesia in the payment system and to know its Policy Implementation in business development or MSME activities as an effort to accelerate the development of the digital economy. The research method used is normative juridical research method as well as legal history, with descriptive analytical specifications. Data collection from this study is assisted by the method of document study and interview which is then analyzed qualitatively. Based on the results of this study, it was obtained that the implementation of QRIS based on existing regulations through PADG has not been optimal and comprehensive, then further regulations are needed to regulate the problem of digital economic innovation that can reach QRIS users to even the smallest sectors, such as PBI. Thus, MSMEs can help play a role in creating inclusive finance so as to encourage the development of the digital economy in Indonesia. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peraturan dari Penggunaan QRIS sebagai inovasi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran serta mengetahui Implementasi Kebijakannya dalam pengembangan bisnis atau kegiatan UMKM sebagai upaya percepatan perkembangan ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif serta sejarah hukum, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dari penelitian ini dibantu dengan metode studi dokumen serta wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Pelaksanaan QRIS berdasarkan peraturan yang ada melalui PADG belum optimal dan komprehensif, maka dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur permasalahan inovasi ekonomi digital yang dapat menjangkau pengguna QRIS sampai ke sektor yang terkecil sekalipun, layaknya PBI. Dengan demikian UMKM dapat membantu berperan mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Penyelesaian Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Ni Made Indahwati; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p18

Abstract This article to analyze the imposition of land mortgages that do not yet have a certificate and solutions if the givere mortgage on land that does not have the certificate has died and there is an heir while the credit has not paid off. The method in this writing is using the method of normative juridical law. This study also uses an assessment of existing library materials such as rules and legislation, related literature. It can be concluded that uncertified land can be charged with Mortgage as long as the application for credit is carried out simultaneously with the registration of the transfer of land rights to the BPN and if the debtor dies before the repayment period ends, the debt on the credit can be transferred to the heirs of the debtor. Abstrak Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai Pembebanan dari hak tanggungan yang belum memiliki sertifikat serta solusi jika pemberi dari Hak Tanggungan berupa tanah yang tidak memiliki sertifikat tersebut sudah meninggal dunia serta adanya pewaris sementara kredit belum lunas terbayarkan. Metode dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode hukum yuridis normative. Penelitian ini juga menggunakan pengkajian bahan pustaka yang ada seperti aturan serta perundang-undangan, literatur yang mempunyai kaitan. Dapat disimpulkan bahwa tanah yang belum bersertifikat dapat dibebankan Hak Tanggungan sepanjang pengajuan kredit dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran peralihan ha katas tanah ke BPN dan Apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu pelunasan berakhir, maka utang atas kredit tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris dari debitur.

Akibat Hukum Pembatalan Salinan Akta Notaris Oleh Pengadilan Maria Fransiska Christiani Nawang; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p9

Abstract The purpose of writing this article is to find out the legal consequences of a copy of the deed that is canceled in court and the risks to the Notary if he does not withdraw the canceled copy of the deed This type of legal dogmatic research/normative research is used by the author in this journal because of the legal vacuum in the JN law and JNP law. The approach used is the legal approach and the conceptual approach. The results of the study show that, the legal consequences of a copy of the deed that are canceled by the Court are that the deed becomes null and void or the deed is reduced to a deed under the hand. Regarding the risk to the notary if he does not withdraw the canceled copy of the deed, the notary can be involved in legal problems, namely participating in legal actions. Abstrak Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap salinan akta yang dilakukan pembatalan di pengadilan dan resiko terhadap Notaris apabila tidak menarik salinan akta yang dibatalkan. Jenis penelitian dogmatika hukum/penelitian normatif digunakan penulis dalam jurnal ini karena adanya kekosongan hukum dalam UUJN dan UUJNP. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan UU dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa, akibat hukum terhadap salinan akta yang dilakukan pembatalan oleh pengadilan adalah akta tersebut menjadi batal demi hukum atau akta diturunkan kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Mengenai resiko terhadap notaris apabila tidak menarik salinan akta yang dibatalkan adalah notaris dapat terlibat dalam permasalahan hukum yakni turut serta melakukan perbuatan hukum.

Kepastian Hukum Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik Terhadap Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yosi Abdhan Pradana; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p14

Abstract The purpose of scientific article is to examine how the arrangements for mortgages are stored at the PPAT Office which have become collateral in terms of offering interested parties to the mortgages and guarantees of guarantees for guarantees and the truth of the HT registration from the point of view of the duties and authorities of the PPAT. The method used in this article is normative juridical which is descriptive in nature with the approach to legislation, conceptual approach and comparative approach. The results of this study indicate that the application for Electronic HT Warkah can be made through the Regional Office of the BPN by interested parties and the PPAT in its implementation must check the data documents from the parties so that the Statement of Validity and Document Truth truly guarantees the validity of a legal act. The correctness of the material when uploaded in the electronic HT service is the responsibility of the sender of the document. There are 2 (two) people who send documents in the Electronic HT System, namely PPAT and Creditors. Abstrak Tujuan dari artikel ini yaitu pengkajian tentang pengaturan dokumen Hak Tanggungan yang disimpan di Kantor PPAT yang telah menjadi warkah dalam hal terdapat permohonan oleh pihak yang berkepentingan terhadap warkah Hak Tanggungan tersebut dan implikasi hukum surat pernyataan pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran dokumen pada pendaftaran HT Elektronik dipandang dari sudut tugas dan kewenangan PPAT. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini yaitu Yuridis Normatif yang bersifat Diskriptif Analisis dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approuch) dan Pendekatan Perbandingan (Comperative Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan warkah HT Elektronik dapat dilakukan melalui Kantor Wilayah BPN oleh pihak yang berkepentingan dan PPAT dalam menjalankan tugasnya harus melakukan pengecekan data dokumen dari para pihak agar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen yang dibuat merupakan surat yang benar-benar menjamin keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Kebenaran materiil saat diupload dalam layanan HT elektronik jadi tanggung jawab pengirim dokumen. Yang menyampaikan dokumen didalam Sistem HT Elektronik ada 2 (dua) itu adalah PPAT dan Kreditor.

Akibat Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris Ni Komang Sri Intan Amilia; I Gede Yusa
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p4

Abstract This writing aims to find out and analyze the definition of the editorial "certain reasons" as regulated in Article 3 number 15 of the Notary Code of Ethics. The research study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials uses library research. The results of the study indicate that the definition of "certain reasons" is a reason that is permitted by law. If a violation of this article is committed, it will not affect the authenticity of the deed because the Notary is authorized to make the deed outside the office or outside his domicile while still in the area of ??office. If there is a violation caused by not fulfilling one of the requirements for the authenticity of the deed, it will result in the deed experiencing a decline or being degraded into a deed under the hand. Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang definisi dari redaksi “alasan-alasan tertentu” sebagaimana diatur di Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris. Kajian penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi mengenai “alasan-alasan tertentu” merupakan suatu alasan yang di perbolehkan oleh Undang-Undang. Jika pelanggaran terhadap pasal tersebut dilakukan, maka tidak serta mempengaruhi ke autentikkan akta dikarenakan Notaris berwenang membuat akta diluar kantor atau diluar tempat kedudukannya selama masih berada di wilayah jabatan. Apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan karena tidak di penuhinya salah satu syarat otentisitas akta maka akan mengakibatkan akta mengalami kemerosotan atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Waris Bali Luh Anastasia Trisna Dewi; I Ketut Sudantra
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p10

Abstract This study aims to examine the inheritance rights of men who marry nyentana to inheritance in their family of origin according to Balinese customary law. This research uses a normative research method, and utilizes a statutory and conceptual approach. The results of the study concluded that according to "Balinese inheritance law", a son who marries "nyentana" does not have inheritance rights in his original family because he is considered to have left the kedaton. However, after the establishment of the Pesamuhan Agung III Main Council of Pekraman Village (MUDP) Bali in 2010, boys who marry nyentana have limited space to inherit. However, the Decision of the Supreme Council III of the Pekraman Village Main Assembly (MUDP) does not automatically apply as Balinese customary law, before the values ??and principles on that Decision adheres into the awig-awig of traditional villages. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak waris laki-laki yang kawin nyentana terhadap harta warisan di keluarga asalnya menurut hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, serta memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut “hukum adat waris Bali”, anak laki-laki yang kawin ”nyentana” tidak memiliki hak waris dalam keluarga asalnya karena ia dianggap ninggal kedaton. Pasca ditetapkannya Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali tahun 2010, anak laki-laki yang kawin nyentana memiliki ruang untuk mewaris yang sifatnya terbatas. Walaupun demikian, Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) tidak serta merta berlaku sebagai hukum adat Bali, sebelum nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dalam ketentuan Keputusan a quo awig-awig desa adat.

Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p15

Abstract The purpose of this article is to find out a juridical study in making SKMHT according to the Mortgage Law and the responsibilities of a Notary in making SKMHT according to the applicable rules. The method on this article is used normative legal research with statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the discussion, namely the SKMHT study of the UUHT contained in Article 15 paragraph (1) of the UUHT explains: "The Power of Attorney to impose Mortgage must be made with a notary deed or PPAT deed". In this regulation, a Notary/PPAT have an authority to make SKMHT on that form of a deed, but in fact it fills in fields/blanks/forms that have been prepared by the land agency. The formulation of legal norms in Article 15 paragraph (1) UUHT contains contradictions. In one side, the regulation requires the encumbrance of Mortgage to be made or stated in a Notary deed, but on the other side, it requires the power to encumber Mortgage to be made with a notarial deed/PPAT deed in the form of a “Letter”. So that, SKMHT does not qualify as an authentic deed. Also, the Notary's responsibilities in the form of authority in carrying out his/her duties are stated in Article 15 of the UUJN, so that the authority can provide legal certainty that can be accounted for by the Notary which consists of 3 important aspects, namely: Outward Aspects; Formal Aspects and Material Aspects. Abstrak Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kajian yuridis dalam pembuatan SKMHT menurut UU Hak Tanggungan serta mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan SKMHT menurut aturan yang diberlakukan. Metode riset yang dipakai ialah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Adapun hasil pembahasan yaitu mengenai kajian SKMHT dari UUHT yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UUHT menjelaskan: “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT”. Dalam peraturan tersebut, Notaris/PPAT mempunyai kewenangan dalam membuat SKMHT dalam bentuk akta, namun dalam praktiknya mengisi isian/blangko/formulir yang telah disiapkan oleh instansi pertanahan. Rumusan norma hukum dalam pasal 15 ayat (1) UUHT mengandung pertentangan. Dalam satu sisi peraturan tersebut mewajibkan membebankan Hak Tanggungan yang dibuat atau dituangkan dengan akta Notaris, namun disisi lain mensyaratkan kuasa membebankan Hak Tanggungan dibuat dengan akta notaris/akta PPAT dalam bentuk “Surat”. Sehingga, SKMHT tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik. Serta, pertanggung jawaban Notaris berupa kewenangan dalam menjalankan tugas jabatannya tercantum dalam Pasal 15 UUJN, sehingga dalam kewenangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yang terdiri dari 3 aspek penting yaitu: Aspek Lahiriah; Aspek Formal dan Aspek materiil.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA