Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 702 Documents

18 19 20 21 22

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAKTUAL PEMERINTAH MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL DAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA Diangsa Wagian1 M. Yazid Fathoni2
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi apa saja permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa komersial yang melibatkan pemerintah melalui arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen peraturan perundang-undangan, berbagai putusan pengadilan, buku literatur, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kontraktual pemerintah melalui arbitrase. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Pemerintah RI dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase komersil internasional telah memunculkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya: a) Negara melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas berpotensi mengebiri yurisdiksi Dewan Arbitrase ICSID untuk menyelesaikan sengketa mengenai penanaman modal asing antara negara dengan investor dari negara lain; b) Dalam beberapa kasus terlihat peradilan menghalang-halangi pelaksanaan putusan arbitrase asing apalagi jika pelaksanaan putusan arbitrase tersebut secara nyata-nyata akan merugikan Negara atau Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam putusan arbitrase tersebut; c) Keterlibatan perusahaan negara dalam kontrak-kontrak komersil seringkali berujung pada pelibatan negara berhadap-hadapan secara langsung dengan swasta asing dalam sengketa di hadapan peradilan asing; dan d) Keengganan perusahaan negara melaksanakan putusan arbitrase asing secara sukarela berpotensi membuat segala bentuk asset negara yang berada di luar negeri dipertaruhkan untuk memenuhi tuntutan ganti rugi investor asing.

POLA PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PEMEGANG HAK “DE YURE” DENGAN “DE FACTO” PADA LOKASI PROGRAM KONSOLIDASI TANAH DI KOTA MATARAM Lalu Harisandi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Salah satu program andalan pemerintah kota mataram adalah dengan mengadakan konsolidasi tanah atau land consolidation (LC) di wilayah Kelurahan Karang Pule Kecamatan Ampenan (lama) dan sekarang menjadi Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat namun banyak terjadinya hambatan dalam pelaksanaan LC tersebut khususnya yang berkenaan dengan sengketa antar pemegang hak “de jure” dengan “de facto” pada lokasi program konsolidasi tanah di kota mataram sehingga perlu di pahami pola penyelesaian sengketanya. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan beberapa permasalahan yakni Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pemegang hak de jure dengan de facto pada lokasi program konsolidasi tanah Di Kota Mataram dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa antar pemegang hak dengan penguasaan pada lokasi program konsolidasi tanah di kota Mataram serta bagaimana kekuatan hukum penyelesaian sengketa antar pemegang hak dengan penguasaan pada lokasi program konsolidasi tanah di kota Mataram. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum empiris. Terhadap pelaksanaan tahap-tahap konsolidasi tanah di wilayah Karang Pule, timbul beberapa sengketa yang di sebabkan oleh faktor yuridis dan non yuridis. Oleh sebab itu, guna melakukan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia tak terkecuali yang ditimbulkan dalam pelaksanaaan Konsolidasi tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Oleh sebab, itu penulis berkesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya Sengketa Tanah Objek Konsolidasi Tanah di wilayah Karang Pule di sebabkan dua faktor yakni faktor yuridis dan faktor Non-yuridis yang kemudian perlu di selesaikan mekanismenya sebagaimana Peraturan KBPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan Kegiatan Konsolidasi Tanah hendaknya disosialisasikan sedini mungkin dan pemerintah harus benar-benar menjalankan mekanisme yang telah di tentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan KBPN No 3 Tahun 2011 serta Menghidupkan kembali pengadilan land reform.

EFFECTIVENESS OF THE SERVICE CERTIFICATION FOR LAND (Larasita) IN WEST LOMBOK Jose Julian Syahral Haji
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/ius.v4i1.297

This study, namely : To Analyze the effectiveness of the People’s Service land certification (Larasita) in West Lombok regency, and To Analyze any constraints that may affect the effectiveness of the People for Land Certification Service (Larasita) in West Lombok regency. In conducting this study, the authors use empirical research methods, namely: Empirical Research which is one type of legal research that analyzes and examines the workings of society Based on the survey results revealed that: 1. In the implementation of the program Larasita in West Lombok district is not operating effectively, this happens because of a lack of competent human resources, dissemination to the public related to the Larasita the program as well as the means and facilities for pre inadequate. 2. In the implementation Larasita program has many constraints, among others: a. Limitations on rural communication network, b. The scarcity administer, c. Unavailability of information and communication technology devices on cars Larasita, and d. lack of public awareness of the program Larasita.Keywords: Effectiveness and Larasita

JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY FOR LAND TITLE HOLDERS IN THE PROCUREMENT OF LAND FOR PUBLIC PURPOSES Hasan Basri
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The land acquisition process for public interest in many case don’t work properly. It usually causedby the reluctance of land ownership right holders to release their land. Generally because theyfelt their rights were unprotected especially the right to get proper compensation. This researchaimed to find out and to understand about legal protection to the land ownership right holdersin land acquisition for public interest and its implementation by studied case of land acquisitionfor PLTU (steam power plant) development in west Lombok . This research used a normative–sociological research method which focus on the “realization and implementation” of normativelegal (in abstracto) in certain legal case (in concerto) or in other phrase methods of this researchmeant to see how legal works in the society. Research result shown that land ownership rightholders in land acquisition for PLTU development in west Lombok did not get optimum legalprotection which caused by unserious attention from the regulation of land acquisition for publicinterest to this matter. Beside that, the official of land acquisition for public interest did not gavetheir maximum effort to protect related rights and the reluctance of land ownership right holdersto registered their land also causing lack protection of their rights.Keywords: Legal Protection, Land Acquisition

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI POLA REKONSILIASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2006 Zahratul 'Ain Taufik
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah pelanggaran HAM berat. Namun, perkara tersebut belum terselesaikan. Selain penyelesaian melalui pengadilan, pola rekonsiliasi sangat dianjurkan dalam penyelesaian perkara dimaksud. Namun aturan tentang rekonsiliasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan menemukan pola penyelesaian pelanggaran HAM berat serta menganalisis pengaturan rekonsiliasi di Indonesia pasca Putusan MK No. 006/PUU-IV 2006. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan dengan Pola rekonsiliasi dengan dibentuk Lembaga independen (KKR). Selain dengan itu, pola rekonsiliasi juga bisa dilakukan secara kekeluargaan. Pengaturan rekonsiliasi ada di beberapa daerah di Indonesia, yakni Papua, Aceh dan Palu Pola rekonsiliasi yang ada dalam aturan-aturan tersebut berfariasi, ada yang menggunakan pola KKR juga ada yang menggunakan pola rekonsiliasi kekeluargaan.

THE SETTLEMENT FOR SHARIAH ECONOMY DISPUTES WITHIN RELIGIOUS COURT Ahmad ,SH
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This research aims to study the application of the article 49 letter (i) of Law No, 3/2006 towardthe Competence of Religious Court within the shariah economy field, to study the settlementmechanism for shariah economy disputes in Religious Court as well as to analyzes theapplication of the article 49 letter (i) of Law No. 3/2006 in Religious Court rulings relating toshariah economy cases. This research uses three (3) approaches; firstly, statute approach is anapproach that studies statutes and regulations relating to the authority of Religious Courts tosettle the shariah economy disputes; second, conceptual approach is an approach that studieslegal concepts and legal experts opinion relating to the syariah economy disputes; and the third,case approach is an approach that studies the religious court’s rulings that have permanent legalpower relating to shariah economy cases. This research comes to conclusion that the article 49letter (i) of Law No. 3/2006 has widely been implemented. The investigation mechanism usingprocedure of general civil law, and the implementation of the article have been introduced to therulings with some constraints and limitation..Keywords : Settlement, Disputes, Economy, Shariah, Religious Court

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI N0 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Jasardi Gunawan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, studi terhadap keberadaan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri di Kabupaten Sumbawa, Faktor-faktor apa saja yang memperhambat pengaturan dan pengakuan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Permendagri No. 52 tahun 2014 dan Bagaimana implikasi Yuridis terhadap pengakuan masyarakat hukum adat yang diatur oleh Permendari No 52 Tahun 2014 dan Permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 terhadap pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, secara normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, sedangkan secara empiris adalah dengan melihat keadaan langsung dilapangan atau melihat fakta-fakta lapangan. Penelitian ini menghasilkan bahwa belum diimplementasikan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, faktor yang menghambat tidak terimplementasi Permendagri tersebut adalah Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat, Titah Sultan Sumbawa, Pernyataan Resmi Bupati Sumbawa, Benturan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri dengan PT.NNT dan lain-lain, implikasi yuridisnya bahwa P.62/Menhut-II/2013 bertentangan dengan permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sehingga terjadi ambigu, dualisme hukum yang mengatur hal sama, sehingga asas yang digunakan adalah asas lex specialis derogat legi generali, maka dalam hal ini permendagri dinyatakan dapat berlaku sedangkan permenhut dikesampingkan.

HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Khaeril Anwar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Kelahiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, terjadi Perubahan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang kepala desa dan BPD, kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka 7 yakni kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Pasal 11 ayat 1 yakni kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf c yakni Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat 1 yakni BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat 2 yakni kepala desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkan nya bersama BPD, pasal 77 ayat 3 yakni Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa

CUSTOMER PROTECTION AGAINST BANKING SERVICES AND CIMB NIAGA CELLPHONE ACCOUNT PAYMENT SYSTEM Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Legal relation between parties in the cellphone account administration based on the valid Legal provision. There are no specific regulation concerning the providence of cellphone account and therefore to provide legal certainty on cellphone account its legal basic rely on existing Law and internal regulation of CIMB Niaga. Product information transparency, users safety and complain and dispute resolution effort are the things that should be fulfilled in the providence of cellphone account since they are the costumer rights which regulated in Law Number 8 of 1999 concerning customer protection.Keywords: Cellphone account, costumer protection

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SECARA SERENTAK Ashari ,SH
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Implications of Constitutional Court Decision No. 14 / PUU-XI / 2013 on General Election In Unison. Law No. 8 Year 2011 concerning the Constitutional Court in Article 47 states that the Constitutional Court's decision had permanent legal power since completed pronounced a plenary session open to the public, so that the provisions of article that declared contrary to the 1945 Constitution as positive since the Constitutional Court decision was read, missing positive qualities as legal and can not be used as a basis for legitimate legal action. However, in order to enforce the law and justice for the people as holders of constitutional rights, the Constitutional Court is required to make breakthroughs law to be able to arrive in the idea that sometimes can not be reached by applicable law, as well as legal consequences in delaying the decision.Keywords: Constitutional Court, Effects,Simultaneous Election

Page 20 of 71 | Total Record : 702

18 19 20 21 22

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA