Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 702 Documents

20 21 22 23 24

THE LEGAL PROTECTION OF COMMUNITY RIGHTS IN AREA SPATIAL PLANNING OF MATARAM CITY BASE ON THE LOCAL REGULATION NUMBER 12 YEAR 2011 Arba Arba
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This research aims to revile, analyze and comprehend the policy of the Spatial Plan in terms of the normative aspect, especially to analyze the legal protection of rights and community participation. This research will be conducted to analyze as normative the policies and strategies of spatial use patterns of Mataram City base on the Local Regulation of RTRW Number 12 Year 2011, and to analyze the legal protection and alignment to people’s rights as one of the stakeholders. This research is normative research, so the main approach method that used is normative approach, consist of the legislation approach (statute approach), conceptual approach), analytical approach, and historical approach. The results of research after analyzed as normative and qualitative, shows that conceptually the rights of individuals and communities have regulated and protected by the State Constitution, is the 1945 Constitution and the various legislations, particularly those regulation of Spatial Planning (Act Number 26 Year 2007, Government Regulation Number 15 Year 2010 and Government Regulation Number 68 Year 2010). In addition, base The Acts Number 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation that every establishment of legislation should involve the community. As well as the Local Regulation of Spatial Plan Number 12 Year 2011 has regulated and protected clearly the rights and obligations of the community, but the community involvement in making RTRW is limited public consultation only. Though the forms of public participation base on the Acts and Government Regulations is not only a public consultation but the participation in preparing and planning the space regulation. Therefore, the Government of Mataram City in order to provide the legal protection of community rights as one of the stakeholders well, then after five years of enactment of Regulation, shall conduct a review, and public participation should be prioritized.Keyword : Policy, People Right, Special planing

SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI HAK YANG KUAT Dadi Arja Kusuma; Rodliyah Rodliyah; Sahnan Sahnan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang beriktikad baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kriteria-kriteria sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang beriktikad baik. Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori penegakkan hukum, teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang–undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kriteria-kriteria sertifkat sebagai alat bukti hak yang kuat yakni penerbitan sertifikat hak milik atas tanah harus melalui prosedur peraturan yang berlaku, Sertifikat di buat oleh Pemegang Hak yang beriktikad baik, diterbitkan instansi yang berwenang dan obyek tanah dikuasai secara nyata selama lebih dari 5 (lima) tahun. dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang beriktikad baik yaitu secara preventif ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 pp 24 tahun 1997 dan represif dengan adanya lembaga recstverwerking, dan khususnya pada perkara perdata nomor :10/Pdt.G/2010/PN.SBB diberikan perlindungan hukum secara represif bagi pemegang sertifikat yang beriktikad baik.

CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING CHILDREN'S CRIMINAL COURT SYSTEM Sari Lukman, Dwi Ratna Kamala
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Child is an integral part of human survival and the survival of a nation. The strategic role ofchildren is explicitly stated as those mentioned as the statement that the state guarantees theright of every child to live, grow and develop, and to be protected from violence and discrimination, therefore the best treatment for them should be considered as the best treatment all mankind. Imprisonment provided through the formal criminal justice system does not effectively deter child criminals. That even made the growth and development as well as psychological state of the child be disturbed by the sanctions. Therefore, it is necessary to reform the criminal justice system by applying the concept of restorative justice which, in solving the problem, involve the perpetrators, victims, families perpetrator/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Philosophical consideration should be based on the best treatment for children, and juridical basis to achieve legal certainty with settings based on justice and expediency to ensure child protection. Diversion is the diversion to remove the criminal justice process into the outside of the criminal justice process. So in any investigation law enforcer shall seek diversion through the application of restorative justice. Diversion mechanism starts from the later stages of investigation and subsequent prosecution and in the trial.Keywords: Children, Restorative Justice and Diversion.

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Ahmad Rosidi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan pembentukan DPD RI secara filosofis lebih didorong oleh kepentingan mewarnai kebijakan pemerintah nasional dengan memberikan ruang baru bagi kepentingan masyarakat daerah. Pengertian daerah di sini tentu bukanlah daerah per daerah, melainkan wilayah geokultural dalam bingkai yang majemuk. Dalam penelitian ini diuraikan beberapa rumusan masalah antara lain ; Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang-undang, Bagaimana Konsep pengaturan kedudukan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang-undang ke depan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, pendekatan doctrinal. Tehnik pengumpulan bahan hukum Sesuai dengan penggunaan bahan sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan bahan pun dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar, pengaturan tentang kewenangan di bidang legislasi dari Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang diatur menurut Pasal 22 D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertentangan dengan status dan kondisi yang dikehendaki dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah tersebut, maka pengaturan tentang kewenangan di bidang legislasi tersebut perlu untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan status dan kondisi Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga perwakilan daerah. Dan Sebagai langkah konkrit dari pengaturan yang ideal terhadap eksistensi dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah tersebut, maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberikan wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

NOTARY RESPONSIBILITY WHO HAS ENDED HIS TENURE ON NOTARY’S PROTOCOL AND DEED Ahda Budiansyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Purpose of this research is to know responsibility in criminal and private law notary’s protocol and deed. This research use normative method thorough statute approach and conceptual approach. Liability in private law is based on wrongful act in accordance with Article 15 UUJN Jo Article 1365 Indonesia Civil Code (KUHPerdata) with the burden of proof to plaintiff to deed which get degradation from authentic deed to be unregistered deed base on wrongful act, compensation, and causality in action and tort between notary and injured party. While responsibility in criminal law base on wrongful law thorough there is intentional and negligence. Responsibility from criminal act, such as falsification of letter or document, is accordance with Article 263 and Article 264 KUHP and embezzlement if breaking Article 372, 374 KUHP or false information under oath accordance with Article 242 KUHP. Obligation for saving protocol and deed as a part of his obligation is accordance with Article 16 subsection (1) letter b and e UUJN Jo Article 63, 65 and article 63 subsection (5) UUJNKeyword: Responsibility, notary, protocol, and deed.

AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN Baiq Henni Paramita Rosandi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana seharusnya peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan, akibat hukum yang ditimbulkan jual beli hak atas tanah terhadap tanah yang belum didaftarkan dan perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah yang belum didaftarkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 seharunya peralihan hak atas tanah karena jual beli dilakukan pendaftaran sesuai dengan prosudur yang telah ditentukan. Akibat hukum peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan adalah sah apabila telah memenuhi syarat riil, terang dan tunai dalam praktek Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tidak diterapkan secara kaku dengan berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.MGG dianggap sah dan berharga serta dilindungi apabila telah memenuhi syarat rill, terang dan tunai. Perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan apabila yang memperolehnya dengan itikad baik tetap mendapatkan perlindungan berupa perlindungan hukum refresif.

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KABUPATEN DOMPU) Sahrul Haidin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Peneltian ini bertujuan mengetahui pengaturan, hamabatan dan upaya penguatan pengelolaan keuangan Desa setelah berlakunya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini berfokus pada ketiga masalah tersebut. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis, sumber dan jenis data ialah sumber data lapangan dan kepustakaan, jenis data perimer, sekunder dan tersier.Tehnik dan alat pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan kajian sosiologis. Pengaturan pengelolaan keuangan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa dan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belum tersedianya standar kwitansi pembelian barang dan jasa untuk Desa. Hambatan pengelolaan keuangan desa setelah berlakunya undang-undang Desa tidak adanya kesiapan sumber daya manusia dan aspek regulasi dan lembaga, aspek tata laksana, kurangna pengawasan. Sedangkan upaya penguatan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meningkatkan pengetahuan kepala desa sebagai penjamin pengelolaan keuangan desa yang baik dan mengefektifkan pendampingan Desa.

THE IDENTICAL VALUE BETWEEN CONSTITUTION AND CONSTITUTIONAL LAW IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM Sirajul Munir
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The views of constitutional experts in modern government, there are three very important elements of the principles of government power in a country, namely the principles of the rights of citizens and the principle of the relationship between citizens and government, as well as the principles of governmental power (the principles According To the Government). This is described in the constitution to whom powers of state organizer submitted, whether the power will be given to the one hand/ institution or given to several State institutions who run these power. The principles of the rights of citizens (The Principles According to The Rights of The governed), in principle rights owned of citizen an integral part to be valued/ respected by a ruler. Then the principles of the relationship between citizens and government (The Principles According to the Relations Between The Government and The Governed), In these principle should be known of each rights and obligations between the citizens and government. Besides, the Constitution understood as a term to describe the overall system of Government of a country, as well as a collection of rules that establish and regulate or define Government in the country concerned. Thus encountered a two-dimensional understanding given as follows: first, the Constitution is the overall picture of the system of Government in a country (The Whole System of Government A Country) that the Constitution describes whether the form of State and system of Government in use. Second, the Constitution is a set of rules that establish and govern a country’s Government (The Collection Of Rules Which Regulate or Establish and Govern The Government) it means in this second dimension, the Constitution is a set of rules about how the implementation of the overall system of Government of a country and a set of rules as the basis for the Division of power between the institutions of the State, the both dimension is a unity in the sense of the constitution or basic laws.Keyword: The Indonesian government system constitution is identical

POLITIK HUKUM PENGATURAN PROFESI PERAWAT DALAM UPAYA STANDARDISASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Yohanes Hermanto Sirait; Demson Tiopan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Mutual Recognition Agreement (MRA) yang disepakati untuk diberlakukan bersamaan dengan MEA mengamanatkan arus bebas tenaga kerja yang salah satunya adalah profesi perawat. Dengan adanya MRA Perawat ini maka perawat yang berasal dari Negara ASEAN dapat lebih mudah bekerja di Negara ASEAN lainnya. Namun MRA Perawat dihadapkan pada persoalan perbedaan dalam hal tingkat pendidikan, perizinan, pengupahan dan penyelesaian sengketa. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum harmonisasi pengaturan tentang keperawatan di Indonesia agar dapat menyesuaikan standar pengaturan keperawatan yang diamanatkan dalam MEA dan MRA Perawat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan hasil wawancara sebagai data tambahan. Pengkajian dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa masalah dalam proses harmonisasi yaitu pengaturan tentang keperawatan baru diatur secara tegas dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Oleh karena UU ini disahkan sebelum berlakunya MEA, terdapat kemungkinan bahwa muatannya belum memenuhi standar yang disepakati di MEA. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan harmonisasi pengaturan profesi perawat sesuai standar yang diamanatkan dalam MEA dan MRA Perawat.

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA COMMON LAW SYSTEM ) Baiq Ervinna Sapitri
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Setiap negara dituntut untuk memiliki peraturan yang mengatur kegiatan pasarnya dan membentuk suatu komisi yang khusus untuk mengawasi dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya seperti di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di bentuk komisi yang khusus yaitu KPPU. KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan secara mandiri, sedang lembaga sejenisnya di beberapa negara common law memiliki wewenang mandiri melakukan penggeledahan.

Page 22 of 71 | Total Record : 702

20 21 22 23 24

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA