cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 702 Documents
 54   55   56   57   58 
The Regulation of The Local Government of West Nusa Tenggara Province Regarding Tourism on The Era of Covid 19 Usman Munir; Baiq Rara Charina Sizi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.998

Abstract

This study aims to scrutinize the policies issued by Nusa Tenggara Barat provincial government related to the tourism sector during the Covid 19 period and the impact of Covid 19 on the tourism industry in Nusa Tenggara Barat. This study is qualitative research by observing the government policies during the covid period and their impact. The data collection method used in this study were document studies and interviews. Data analysis technique used a qualitative descriptive way, which presented and described all legal materials obtained systematically. This article described some Nusa Tenggara Barat government policies in the form of local legal products during the COVID-19 pandemic era and a number of local government programs to stimulate the tourism sector in Nusa Tenggara Barat, and several policies that can be executed during the covid 19 era. The impact of the COVID-19 pandemic on the tourism industry in Nusa Tenggara Barat decreased the number of tourist arrivals both foreign and domestic, many tourism sector workers were laid off, and hotel income had soared, which resulted in business closures.
The Overplay Functions and Authority of The Sea Security Board (Bakamla) and The Sea and Coast Guard in Keeping Marine Security in Indonesia Suparto Suparto; Admiral Admiral
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i2.999

Abstract

Indonesia is a maritime country with a wide ocean. Geopolitically, Indonesia’s position is an international shipping lane. Therefore, it is necessary to have an institution that has the duty and authority to maintain sea and coastal security and shipping safety. The formulation of the problem is how the functions and authorities of the Sea and Coast Guard (SCG) and the Maritime Security Agency (Bakamla) are in guarding Indonesian seas. The research method used a normative juridical approach with secondary data and analyzed descriptively qualitatively. There are two overlapping institutions in carrying out their duties and functions, namely SCG which is regulated in Law No. Year 2008 concerning Shipping and Bakamla which is regulated under the Law No. 32 Year 2014 concerning Marine Affairs. The government intends that maritime security in Indonesia to be handled by the military, not civilians. This can be seen that the chairman of Bakamla is held by a general from the Indonesian Navy and is responsible to the President through the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs. While in Law No. 17 Year 2008 stipulates that SCG is under the Ministry of Transportation and is responsible to the President. Bakamla is more appropriate to be used as SCG, this is based on the consideration that Indonesia is a maritime country with wide seas with all its problems such as narcotics trafficking, human trafficking, terrorism, theft of marine resources, etc., so it would be more appropriate to submit it to Bakamla as a semi-official institution. military. As a consequence of this choice, it is necessary to revise Law No. 17 Year 2008 and Law No. 32 Year 2014.
Pelindungan Dan Pemajuan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia : Penggunaan Tenun Endek Bali Oleh Christian Dior Dina Widyaputri Kariodimedjo; Bernessa C. Rotua; Mario Jon Jordi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.1002

Abstract

Pada tahun 2020 lalu, Rumah Mode Christian Dior Couture, S.A. yang berkedudukan di Paris, Perancis, mengajukan permohonan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menggunakan kain tenun Endek Bali dalam acara Paris Fashion Week untuk koleksi musim semi/panas (spring/summer) pada tahun 2021. Artikel ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep dan penerapan pelindungan dan pemajuan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia dalam studi kasus penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior serta menganalisis pelajaran, baik kelebihan maupun kekurangan, yang dapat dipetik dari studi kasus tersebut. Artikel ini menunjukkan bahwa konsep pelindungan dan pemajuan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia dalam studi kasus tenun Endek Bali oleh Christian Dior menggunakan konsep pelindungan hak kekayaan intelektual komunal dalam Undang-Undang Hak Cipta dan konsep pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Adapun penerapan pelindungan tenun Endek Bali tersebut dilaksanakan dengan melakukan pendaftaran kekayaan intelektual komunal tenun Endek Bali sebagai ekspresi budaya tradisional dan pemajuan kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa pelajaran dapat dipetik, yaitu kelebihan, bahwa adanya dukungan dari semua pihak, dan koordinasi serta sinergi yang relatif baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam setiap kronologis dan proses penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior serta penggunaan tenun Endek Bali yang dituangkan di dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Christian Dior telah memberikan dampak secara positif terhadap perekonomian pada perajinnya
Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Milik Melalui Akta Jual Beli Yang Diterbitkan Oleh Ppats Terhadap Tanah Yang Berperkara Di Pengadilan Popy Katarine; Dahlan Ali; Iman Jauhari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.1004

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengalihan hak milik melalui akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS terhadap tanah yang sedang berperkara di Pengadilan. Idealnya PPATS menolak pembuatan akta jual beli karena tanah tersebut sudah bersertifikat bukan atas nama penjual yang menghadap ke PPATS. Kenyataan empiris menunjukkan PPATS tetap membuat pengalihan hak milik melalui akta jual beli seperti dalam kasus yang ditemukan dalam putusan perkara nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat terkait pengalihan hak milik melalui akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS dan mengkaji kekuatan autentikasi terhadap akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (analitis approach), pendekatan kasus (Case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan penggugat memiliki dasar kepemilikan terhadap tanah tersebut berupa putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 629 K/Pdt/1998 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 384 PK/Pdt/1998. Penerbitan akta jual beli atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan yang mengandung cacat hukum ada dua yaitu penyimpangan terhadap syarat formil dan syarat materil dari prosedur pembuatan akta PPATS dan Kekuatan autentikasi akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan dalam kasus yang penulis telaah syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum dan akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS dikesampingkan pembuktiannya di pengadilan oleh Judex Factie dan dianggap tidak pernah ada.
Settlement of Juvenile Offenders Based on Restorative Justice Syafruddin, Syafruddin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1018

Abstract

The establishment of Law No. 11/2012 was a government strategy for dealing with children as offenders and victims of crime. Despite juvenile criminal justice in place, society often stigmatizes child offenders. This study explores the use of restorative justice for children who have committed crimes. The normative method was used for a descriptive analysis of both statutory and case law. The findings showed that relying only on Law No. 11/2012 is not sufficient because each enforcement officer interprets it differently, necessitating the issuance of supporting regulations such as SE Kapolri No. SE/8/VII/2018, Prosecutor’s Office Regulation No. 15/2020, and PERMA No. 4/2014. To be held liable for one’s actions, as set out in Law no. 11/2012, a person must have both the intention to commit a crime and be aware that it will have a direct result in causing injury or physical harm to another person. Restorative justice is often seen as a more appropriate way to handle criminal acts involving children aged 8 and 13 years. At this age, children are still learning and trying to understand what is good and evil, which can lead them to behave in undesirable ways.
Principle 5 C in The Practice of Peer to Peer Lending (P2P) Financial Technology in The Perspective of Business Ethics and Islamic Justice Hesti Dwi Astuti; Cucu Sholihah; Mualimin Mochammad Sahid; Abu Umar Faruq Ahmad; Yayan Sopyan; Uus Ahmad Husaeni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i2.1019

Abstract

Non-bank financial service actors in the era of the COVID-19 pandemic made a breakthrough by creating fintech (Financial technology) through the development of Peer Peer Lending (P2P) or online loans. The purpose of this study is to analyze the implementation of 5C principles in the practice of peer-to-peer lending Fintech based on a review of Islamic business ethics. The method used in this research is a normative juridical approach with a descriptive research approach. The data that has been obtained will be arranged systematically for further qualitative analysis. This study concludes that principles and business ethics must be considered with the concept of “The Five C’s Principle of Credit Analysis” in either conventional or sharia systems. In the case of customers who choose a sharia online loan system, they must also pay attention to the ethical aspects of financial business in Islam, which is something that must be considered considering that in Islam, ethical issues are related to the determination of economic policies that will affect the halalness of service and the agreement of the parties. 
Kajian Yuridis-Empirik Konsolidasi Tanah Perumahan Dan Pemukiman Sebagai Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana Di Wilayah Kota Mataram M. Arba; Any Suryani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.1021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis-empirik model pengaturan pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman sebagai salah satu upaya mitigasi bencana; Untuk mengkaji dan menganalisis efektif atau tidak pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman; dan untuk mengkaji dan menganalisis dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukinan terhadap upaya mitigasi bencana. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif-empirik, yaitu pendekatan statuta (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiolegal (sociolegal approach). Analisis bahan hukum dan data dilakukan dengan penafsiran hukum dan analisis kualitatif, kemudian disimpulkan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Model pengaturan pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahan 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah model Zonasi, yaitu: Zona Mataram (Mataram-Selaparang) untuk perumahan dan pemukiman, perkantoran, sekolah-sekolah dan perdagangan, serta wisata religi; Zona Cakranegara (Cakranegara-Sandubaya) untuk perumaham dan pemukiman, perekonomian dan bisnis serta wisata religi; dan Zona Ampenan (Ampenan-Sekarbela) untuk pemukiman, wisata alam, dan perekonomian; Konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman di wilayah Kota Mataramsudah terlaksanasesuai amanat Perda Nomor 12 Tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahan 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, namun belum terlaksana dengan baik. Adapun hambatannya:penduduk padat, wilayah sempit, budaya masyarakat, kesadaran hukum masyarakat masih kurang; Dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah Kota Mataram adalah berkurangnya bencana longsor karena banjir, berkurangnya bencana kerusakan rumah karena gelombang pasang, dan berkurangnya bencana kebakaran.
Matakau as Natural Resource Management Customary Law in Maluku Teng Berlianty
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.1022

Abstract

The management of natural resources based on local wisdom contains the understanding that natural resource management is based on local wisdom by establishing areas that are used as priotected areas and must be maintained and not exploited and as guardians of forest ecosystems. The purposes of this research were to analyze and examine the shape of Matakau in indigenous law communities in Maluku and the implications of matakau as customary law in maintaining and preserving environmental management in Maluku. This research was a normative juridical research, which conducted on the legal principles, in the sense of the value (norm) of concrete laws and legal systems. The approaches used in research were statute approach and conceptual approach. Matakau (Prohibition sign) is a customary law that applies in almost all islands in the Maluku Province. Matakau can be interpreted as a prohibition to take the results of certain natural resources as an effort to preserve the quality and population of natural biological resources (animal and plants) that should continue to be maintained and preserved as part of the local wisdom of indigenous people in Maluku.
Legal Consequences for Perpetrators of Violations of The Economic Rights of The Creator and Efforts to Strengthen The Protection of a Song Copyright Work Oksidelfa Yanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.1023

Abstract

This study is purposed to determine the legal consequences for someone who commits copyright infringement, especially when the person commercially utilizes the economic rights of a song copyright work. It also wants to know what efforts can strengthen the protection of a song copyright work. The method used in this study is normative juridical method through literature study, with the presentation of data in the form of secondary data. The results showed that the legal consequences for perpetrators of violations of the economic rights of copyright works are punished with imprisonment for a maximum of four years and / or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000. In the sanctions, parties other than the creator are prohibited from taking advantage of the economic rights of the creator. The effort to strengthen the protection of a song copyright work is to form a special body that will be in charge of preventing and eradicating all acts that violate the copyright of song works. Then no less important is to apply all the provisions of existing regulations firmly by all law enforcement officers, especially judges in each decision.
Strengthening The Maritime Security System in Realizing Indonesia as The Global Maritime Fulcrum Muhammad Rafi Darajati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i2.1026

Abstract

The realization of Indonesia’s vision to become the Global Maritime Fulcrum depends on eradicating illegal fishing, reducing overfishing, and rehabilitating damaged marine and coastal environments. However, there are still frequent violations, and exploration in Indonesian waters has not been maximized, so the desire to realize Indonesia as the Global Maritime Fulcrum will be difficult to achieve. This study intends to examine how to strengthen the maritime security legal system to realize Indonesia as the Global Maritime Fulcrum. The research approach used is normative juridical. The author uses a qualitative approach to secondary legal data. The data is in the form of interviews related to the efforts made by stakeholders towards strengthening the maritime security system and realizing the vision of the Global Maritime Fulcrum. This study indicates that to realize Indonesia as the Global Maritime Fulcrum is to strengthen its maritime security system. There are three indicators based on legal system theory, namely optimal maritime security institutions, especially Indonesia Coast Guard, strengthening legal products related to eradicating illegal fishing, improving maritime security infrastructure, and creating new branding to continue to remind the public that Indonesia is a maritime state.

Page 56 of 71 | Total Record : 702

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue