cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 702 Documents
 52   53   54   55   56 
Implementation of Immigration Control Against Traditional Border Crossers in The Border Area of The Republic of Indonesia And Papua New Guenea in Merauke Julianto Jover Jotam Kalalo; Samingun Samingun
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.916

Abstract

The Republic of Indonesia and Papua New Guinea are land and sea neighbors whose borders are located in the Papua Province in the eastern part of Indonesia. The border area consists of Census Divisions within Papua New Guinea and border villages within the Republic of Indonesia as defined, where the border is part of the boundaries of the Census Divisions and the border villages. State border areas are the main manifestation and have an important role in determining border areas, utilization of natural resources, security and territorial integrity. Supervision is very important because it is to maintain and supervise the presence of foreign nationals who enter with all kinds of activities while they are in Indonesian territory until they depart or leave Indonesian territory. The purpose of the study was to determine the process of immigration control of traditional border crossers in the border areas of Indonesia and PNG in Merauke district. The problem approach used is the empirical juridical approach, which is a research approach carried out to analyze the extent to which the effectiveness of a regulation / legislation or law in society, the research location in Merauke Regency, and the Sota Cross-border Post there was a process of traditional crossing of Indonesian citizens and Papuan New Guinea citizens. This study is intended to see how the application of Indonesian legal regulations, especially immigration in traditional border crossers in border areas in Merauke. In the application of Indonesian laws and regulations, the immigration process uses immigration laws and also with the existence of mutual agreements between Indonesian countries and Papua New Guinea. the implementation of immigration checks uses several mechanisms, namely administration, and the field is carried out by immigration officials in the work area of the Class II Immigration Office of TPI Merauke.
The Meaning of The Principle of Interest (Insurable Interest) in The Insurance Agreement for Legal Purposes Zahra Mahrunisa
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.917

Abstract

The juridical problem in this study is that there has been no explanation of the basic meaning of interest in Law Number 14 of 2014 on Insurance (vacuum of norms), so there is no standardization of the basic meaning of interests and their characteristics. This research is juridical-normative, using legal theory, contract theory, and insurance theory, as well as using statute approach and conceptual approach. According to interest theory, the object of insurance is attached to subjective rights that are intangible. The interest is absolute, meaning it must be on every insurance object and follow wherever the insurance thing is located. The interest must already be on the insurance object at the time the insurance is held or at least at the time of the event that incurs a loss (evenemen). For the insured who have insurance, the interest is attached to the insurance object. In the context of insurance agreements, achieving interests based on fairness and benefit can not only be based on the insurance benefit but rather the benefit of the opportunity for the party that should be insured for equality.
Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Nurul Aprianti; Muchamad Ali Safa’at; Indah Dwi Qurbani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.919

Abstract

Tulisan bertujuan untuk menguraikan secara khusus tentang validitas norma dalam Pasal 181 ayat (2) Bab XIII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikaitkan dengan model pengujian peraturan daerah melalui judicial review. Ketentuan tersebut mengatur mengenai harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah. Adapun menurut Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang berada di tangan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan norma pengujian peraturan daerah oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang terkait. Hasil kajian penelitian ini adalah bahwa norma Pasal 181 ayat (2) Bab XIII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut invalid. Konsep mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah alangkah sebaiknya dibatasi pada saat masih berupa rancangan peraturan daerah. Hal tersebut guna untuk mewujudkan kepastian hukum sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien.
Implikasi Hukum Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang Dibuat oleh Pejabat yang Sudah Tidak Berwenang Asyri Febriana; M. Arba; Aris Munandar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.921

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan SKHMT yang dibuat oleh pejabat yang sudah tidak berwenang dan untuk menganalisis Implikasi Hukum Terhadap SKHMT jika dibuat oleh pejabat yang sudah tidak berwenang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKHMT) yang dibuat oleh pejabat yang sudah tidak berwenang terdegredasi menjadi akta dibawah tangan dan Implikasi hukum tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian yang sempurna.
Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika Erwin, Yulias
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.929

Abstract

Penegakan hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang sehat dan asri merupakan hak dari setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Dengan menerapkan metode normatif-empiriss, penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan, dengan perolehan data dari wawancara, buku, jurnal, laporan dan situs online. Ringkasan hasil penelitian ini adalah perlindungan dan pengelolaan serta penegakan hukum lingkungan terlah ternuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan turunan lainnya. Namun dalam tataran pelaksanaan dan penegakan hukumnya masih belum maksimal dalam penanganan mengenai pengrusakan lingkungan dan dampak dari pengerjaan proyek seperti pengerukan bukit dan tanah galian dengan membabat hutan, hiruk- pikuk dan kebisingan disekitar lokasi proyek, banyaknya galian C yang tidak berijin serta perusahaan-perusahaan yang tidak melapor kondisi lingkungan yang dikelolanya. Begitu juga dengan faktor lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan, bertambah dan beragamnya pengaduan kasus lingkungan, serta kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam mengantisipasi potensi pelanggaran terhadap perusakan lingkungan hidup.
The Pattern of Supervision and Action Against Illegal Financial Technology Peer to Peer Lending Debora Debora; Haposan Siallagan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.932

Abstract

The existence of illegal fintech is still a public concern due to the inadequate regulation tools that are able to regulate and take firm action against the existence of illegal fintech. The difficulty faced by regulators in taking action against illegal fintech is because it is difficult to be tracked and illegal entities that have been blocked can easily recreate new illegal fintech entities. This study was conducted by using normative legal research, which was reviewing material law that contains normative legal rules. As the result, there are conclusion namely, first Illegal fintech P2PL actors try to trick the public by resembling the company’s platform name and/or logo, name, and identity color from legal fintech P2PL that has been registered/licensed at the OJK and SWI’s efforts to take action against these fintech P2PL companies are by blocking sites, conducting joint inspections of business activities which assumed as illegal investments, ordering illegal fintech P2PL companies to stop business activities, and improving coordination in handling cases with related agencies. OJK through SWI seeks to stop the chain of Illegal fintech P2PL by routinely coordinating with the Minister of Communication and Information to block illegal services
Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19 Asmuni Asmuni; Budi Pramono
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 dalam Protokol Covid-19 dan tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable dalam hukum pidana. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan primer. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenazah pasien tersebut merupakan jenazah suspek/probable Covid-19, harus diperlakukan seperti Jenazah Covid-19 sampai ada hasil dari tes swab untuk memenuhi hak-hak jenazah, Tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien suspek/probable dalam hukum pidana dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Legal Protection of Intellectual Property Rights: What is Urgency for The Business World? Zulfikri Zulfikri; Zulkarnaini Zulkarnaini
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.940

Abstract

Thought intellectual works produced by humans that require the sacrifice of energy, time, and cost in its creation. The existence of this sacrifice makes the work produced has economic value because of the benefits it enjoys. Based on this concept, it encourages the need for an appreciation for the work in the form of legal protection for Protection of Intellectual Property Rights (IPR). This paper aims to analyze the Legal Protection of IPR and Its Urgency for the Business World. This research uses a legal policy approach, namely an approach that is carried out by observing the laws and regulations related to the policy issues under study. The results of the research show that Intellectual Property Rights products are works born of creativity, initiative, and creative power, as well as high and creative intellectual abilities/the work of the brain, meaning and reasoning from the inventors, creators and designers. The results of intellectual creativity with such a deep process as mentioned above have a very high economic value. The results of these works are essentially the personal wealth of those who invented, created or designed.
Environmental Management and Protection Based on The Green Constitution Concept Ardina Nur Amalia; Rahayu Rahayu
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.944

Abstract

This study aimed to analyze the green constitution concept as the basis for environmental protection and management in Indonesia. Various problems that occur such as natural disasters, ecosystem damage, and global warming raise concerns and ecological awareness. The problem discussed in this research was what is the importance of implementing the green constitution concept and how it is applied in Indonesia. This research was normative legal research using secondary data. Based on the results of the study, it was concluded that it requires sustainable development-based development for the sustainability of human life, as well as other living creatures on earth. The program is in line with the concept of the Green Constitution. This concept has been embraced by several countries, including Indonesia,the Green Constitution concept is adopted in Indonesia with recognition to the concept in the Constitution of the Republic of Indonesia, which is then relegated to laws and regulations under it.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga Winsherly Tan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.948

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.

Page 54 of 71 | Total Record : 702

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue