cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 702 Documents
 53   54   55   56   57 
Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19 Daud Rismana; Hariyanto Hariyanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.951

Abstract

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, yang dimana pada masa pandemi covid-19 ini mengeluarkan kebijakan terkait Vaksinasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinansi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah tepat lahirnya kebijakan terkait vaksinasi yang tertuang di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, serta bagaimana pelaksanaannya menurut perspektif teori sistem hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimana dalam melaksanakan penelitian mengamati bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data ialah dengan metode deskriptif analitis, dan dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung mengenai implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan vaksinasi di tengah pandemi covid-19 yang tertuang di dalam permenkes nomor 84 tahun 2021 dalam perspektif teori sistem hukum adalah sudah sesuai sebagaimana teori-teori hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman maupun Gustav Radburch.
Perlindungan Pencari Suaka di Laut Lepas Eropa Ditinjau Dari Hukum Pengungsi di Eropa Dan Hukum Laut Internasional Salwa Salsabila; Atip Latipulhayat
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.958

Abstract

Badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan telah menerima banyak laporan dalam beberapa bulan terakhir yang menunjukkan para pencari suaka di laut Eropa telah didorong kembali kelaut lepast atau terapung-apung di laut. Mayoritas pencari suaka diangkut dengan kapal yang tidak layak. Selain itu, terdapat aturan Frontex yang bertujuan untuk mencegah kapal mendarat di wilayah UE bertentangan dengan dasar landasan perlindungan pengungsi Eropa. Artikel ini bertujuan untuk mengulas mengenai perlindungan pencari suaka yang berada di laut lepas Eropa, dan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan pencari suaka di laut lepas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan mengguna studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selain didasarkan pada konvensi pengungsi 1951 dan konvensi HAM internasional, Eropa juga telah memiliki instrument hukum yang komprehensif dalam memberikan perlindungan pencari suaka tetapi ada aturan frontex di laut mediterania yang bertentangan dengan prinsip non-refoulment. Namun, negara-negara Eropa tetap dapat memberikan perlindungan terhadap pencari suaka di laut lepas dengan dasar pada konvensi hukum laut internasional seperti UNCLOS 1982, SOLAS, SAR dan SALVAGE. Faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan pencari suaka di laut lepas adalah dalam menentukan place of safety dan adanya interception oleh negara.
Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin Johannes Ibrahim Kosasih; Anak Agung Istri Agung; Anak Agung Sagung Laksmani Dewi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.971

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, merupakan sebuah putusan fenomenal yang menghapus kelembagaan parate eksekusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap putusan ini diajukan kembali oleh pihak ketiga dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Kedua putusan tersebut mengeliminasi kedudukan parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Parate eksekusi merupakan legalitas yang dimiliki lessor dalam upaya melakukan eksekusi bila lessee wanprestasi. Kedudukan parate eksekusi sebagai pranata hukum jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan permasalahan hukum dalam penarikan jaminan, yang secara yuridis belum dimiliki oleh lessee. Dari permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan ini hendak mengkaji kedudukan parate eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap hak eksekutorial lessor berdasarkan pranata parate ekekusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan parate eksekusi sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dieliminasi dan eksekusi jaminan harus berdasarkan kesepakatan dengan debitur yang telah mengakui wanprestasi atau mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
Legal Functionalization of Integrated Service Institutions Empowering Women and Children (P2TP2A) In the Prevention, Handling, And Assistance of Victims of Violence Against Women And Children in The Cianjur Regency Mia Amalia; Nahknur Wudhi Ainnaiha; Arti Aneja; Ibrahim Sule
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i2.973

Abstract

The eradication of violence against women and children is one of the benchmarks for the success of regional development. Many cases of violence can be handled by the government, which is represented by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (abbreviated: P2TP2A). The purpose of this study is to analyze how the tasks, functions, and obstacles faced by P2TP2A Cianjur Regency, as an institution appointed by the local government in the prevention and prosecution of women and children who are victims of violence in Cianjur Regency and the efforts made by the local government to support P2TP2A, to be used as an evaluation to be even better in its functionalization. The method in this study uses a normative juridical and sociological juridical approach with descriptive research specifications. It uses data analysis, namely qualitative normative analysis, in that the data obtained will be arranged systematically for further qualitative analysis. Based on the results of this study, it is known that there are rampant cases of violence against women and children as victims in the Cianjur Regency. To overcome this, P2TP2A Cianjur Regency provides services for victims, including prevention programs and enforcement programs (curative and rehabilitative). The enforcement program here focuses on assisting victims, where there are three types of assistance: medical help, psychological juridical aid, and service. In implementing these programs, several obstacles were found that became obstacles that must be resolved immediately. One of them is the low level of attention and commitment of the Cianjur Regency Government in supporting the implementation of P2TP2A programs both materially and immaterially.
Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Pengguna E-Commerce Luh Anastasia Trisna Dewi; Ni Putu Suci Meinarni; I Dewa Gede Dana Sugama
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.976

Abstract

Peraturan perlindungan data dapat dipahami sebagai langkah penting untuk melindungi data pribadi yang lebih baik di mana privasi dipandang sebagai hak fundamental warga Negara. Urgensi dan tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis perspektif ekonomi dan hukum data pribadi pengguna e-commerce. Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian normatif. Pemerintah harusnya memiliki kebijakan akomodatif yang baik, memotivasi, dan menjanjikan serta memiliki undang-undang yang bertindak sebagai bimbingan untuk e-commerce. Regulasi perlindungan hingga kini masih bersifat sektoral dimana hanya berkaitan dengan sektor esensial contohnya perbankan, teknologi informasi dan keuangan. Selain itu, tidak ada otoritas perlindungan data umum, badan pengatur, atau organisasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi dan menetapkan pemahaman bahwa setiap subjek hukum yang berkaitan dapat mematuhi aturan perlindungan data. Apalagi, di Indonesia belum ada pusat database arsip. Namun demikian, Kominfo diberi wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang komunikasi atau teknologi informasi, berdasarkan PP 54/2015 dan Permenkominfo 6/2018. Pendekatan analisis ekonomi seharusnya sejalan dengan alasan politik di balik regulasi tertentu, dengan asumsi bahwa itu berasal dari keinginan mayoritas warga negara seperti yang diharapkan terjadi di negara-negara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam hal mewujudkan negara kesejahteraan.
Pembayaran Premi Asuransi ’’Banker’s Clause” Dalam Perjanjian Kredit (Kajian Akta Perjanjian Kredit PT. Bank Danamon Mataram) Atin Meriatin Isnaeni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.978

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : (1).Pihak manakah yang berkewajiban melakukan pembayaran premi asuransi banker”s clause dalam perjanjian kredit? (2). Bagaimankah tanggungjawab bank terhadap kelalaiannya untuk menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi banker’s calause dalam perjanjian kredit? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan 1). Bahwa meskipun pencantuman banker’s clause ditujukan untuk kepentingan pihak Bank, namun kewajiban untuk membayar premi asuransinya merupakan kewajiban pihak debitur pemilik obyek jaminan. 2). Bahwa kelalaian bank dalam menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi banker’s clause kepada debitur yang mengakibatkan tidak dapat diclaimnya asuransi obyek jaminan kredit maka debitur dapat menggugat pihak bank atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).
Covid-19 Pandemic Reviewed in Constitutional Law Perspective Ainuddin Ainuddin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.980

Abstract

Many countries are unsure to decide on legal instruments to use to overcome the crisis caused by the Covid-19 pandemic. Some chose to establish a state of emergency based on the constitution, while others used the applicable law regarding disasters or health crises, implemented new legislation, and issued another community restriction enforcement policy namely PPKM. The stipulation of a state of emergency allows the state to deviate from the rule of law. Therefore, the determination of the emergency status is potentially be misused. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approaches. The result of this research experienced that the Indonesian government chose to use Health Emergency in Law 6 of 2018 and Non-Natural Disaster Emergency in Law 24 of 2007 to deal with the Covid-19 Pandemic regardless of Article 12 of the 1945 Constitution providing provisions for a constitutional emergency. The emergency status does not entirely involve Article 12 of the 1945 Constitution as the basis for its formation. Thus, the term emergency is not a state of emergency as referred to in the study of emergency constitutional law (only de facto not de jure). Although there are restrictions, this certainly does not apply to basic rights, especially to non-derogable rights groups.
Comparison of Civil Law Regarding The Implementation of Cyber Notary in Countries With Common Law and Civil Law Traditions Ikhsan Lubis; Tarsisius Murwadji; Mahmul Siregar; Detania Sukarja; Robert Robert; Dedi Harianto; Mariane Magda Ketaren
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.981

Abstract

In the era of modern technology as it is today and even more so in the Covid-19 pandemic, cyber notary is also mentioned as a post that needs to carry out each technical aspect of his/her authority and duties as a notary with the help of technology, especially that is related to the urgency of making a notary deed electronically. Article 16, Paragraph (1), lines C and M of the Law on Notary’s Position (Undang-Undang Jabatan Notaris-UUJN) requires a notary to embed a fingerprint as an attachment to the original deed and read out the deed/agreement in the presence of client attended by at least two (2) witnesses, and after being read, should be signed by the client, witnesses, and a notary. Meanwhile, the Law on Article 5 Paragraph (4) on Information Technology and Electronic Transaction (UU ITE) provides limitations by making exceptions to notary deed is not included in the category of electronic information or document. Therefore the problem concerning the creation of a legally binding relationship (a deed) using electronic means (e-Notary) has not yet received a solid legal basis and has not guaranteed legal certainty, especially regarding the authenticity and existence of the electronic deed. In addition, the research will also explore the practice of implementing the development of the cyber notary concept in the field of civil law in several countries, both those with the Common Law tradition and the Civil Law tradition, many of which have empowered the function and role of a notary in electronic transactions. The utilized research technique is the normative legal research technique by using the approach to legislation and analysis of legal concepts sourced from primary or secondary legal materials. The results indicate that the concept of a cyber notary in creating a deed by electronic means (e-Notary) requires arrangements that provide clear rules regarding the terms or conditions in the framework of making a notary or authentic deed conducted using the concept of a cyber notary. Thus, the notary can carry out professional duties without contradicting the laws and regulations. In addition, the development of the cyber notary concept that comes from the Common Law System tradition in practice has been widely applied and is no exception for the Indonesian state which is included in the tradition of countries that adhere to the Civil Law System as a modern legal state, of course, cannot escape developments outside the law.
Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara Hirsanuddin Hirsanuddin; Rina Khairani Pancaningrum; Abdul Atsar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.988

Abstract

Merger Bank syariah menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan belanja modal yang sering dialami perbankan syariah, selain itu juga tujuan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di industri keuangan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah merger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaedah Maqashid Syariah dan bagaimana akibat hukum dari tidak diterapkannya kaidah maqashid syariah dalam melakukan merger Bank Syariah BUMN menurut hukum Islam? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik dan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Merger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaedah Maqashid Syariah, karena bertujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Akibat hukum dari tidak diterapkannya kaidah maqashid syariah dalam melakukan merger Bank Syariah BUMN adalah bertentangan dengan prinsip hukum islam dan prinsip syariat.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lalu Saefudin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.993

Abstract

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tiada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

Page 55 of 71 | Total Record : 702

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue