Publiciana
Publiciana adalah jurnal ilmu-ilmu sosial yang diterbitkan oleh Universitas Tulungagung. Jurnal Publiciana diterbitlan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan November dan Juni. Jurnal Publiciana memuat artikel ilmiah berupa kajian teoritis dan praktis,hasil penelitia ,dan kajian masalah sosial,politik dan humaniora.Jurnal Publiciana bertujuan untuk mewadahi civitas akademika fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Tulungagung serta praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi
Articles
143 Documents
<![CDATA[MASYARAKAT DESA ]]>
<![CDATA[ANGKASAWATI ANGKASAWATI]]>
<![CDATA[ Publiciana Vol. 8 No. 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat kota gaya hidup, pandangan hidup, perilaku termasuk kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya.Begitu juga struktur sosial, proses sosialnya, mata pencaharian, pola perilaku juga berbeda dengan masyarakat kota. Sistem mata pencaharian masyarakat pedesaan tak lepas dari perkembangan kebudayaan masyarakatnya. Pergeseran dari pertanian ke sektor jasa dan perdagangan merupakan fenomena yang layak. Tak terelakan dalam kehidupan masyarakat desa.Demikian pula sering iita jumpai mata pencaharian di desa makin bervariasi sementara kultur dan tata nilai serta daya dukung lahan cenderung tetap.Bergitu juga budaya dan sistem religi masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Untuk itulah masyarakat desa selalu menarik untuk didalami.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA GBHN ]]>
<![CDATA[MUHARSONO MUHARSONO]]>
<![CDATA[ Publiciana Vol. 8 No. 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia ada 2 visional yang harus diperhatikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.Penyelenggaraan Negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan diatara lembaga-lembaga Negara dan makin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungya sistem kekuasaan yang bercorak absolute karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebihan yang melahirkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terjadi krisis multidimensional pada hamper seluruh aspek kehidupan.GBHN secara ideologis bertujuan sebagai wadah permusyawaratan rakyat yang membahas rencana untuk lima tahun ke depan, suatu master plan yang tidak hanya dibahas oleh tim sukses para capres ataupun cawapres, akan tetapi dibicarakan oleh seluruh elemen rakyat melalui berbagai proses kanalisasi pemikiran kebangsaan, politik maupun ekonomi yang tersebar dalam fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN DESA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[DWI IRIANI MARGAYANINGSIH]]>
<![CDATA[ Publiciana Vol. 8 No. 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberdayaan merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu pergerakan [ movement] untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya.Strategi pemberdayaan masyarakat tersebut tidak dapat di implentasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitan tersebut pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus actor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Otonomi daerah yang bertujuan untuk membangun partisipasi yang seluas-luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal; maka harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Pemberian otonomi yang diwujudkan dalam UU No.32 Tahun 2004, merupakan perwujudan dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana daerah Kabupaten/ Kota merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat, diberikan keleluasaan untuk berekspresi menyangkut kebutuhan daerahnya sendiri guna memperlancar pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan pelaksanaan asa desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang membagi kekuasaan secara vertical. ]]>
<![CDATA[ISLAM, POLITIK DAN DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[CHOZIN H DAHLAN]]>
<![CDATA[ Publiciana Vol. 8 No. 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat atau bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersifat prural dan heterogin, baik dari suku bangsa, etnis, agama dan kepercayaan, kondisi ini menjadikan warga negara memiliki cara berfikir berperilaku berbeda sesuai dengan keyakinan dalam memperjuangkan kepentingan, mewujudkan keinginan sesuai dengan perkembangan stuasinya, Factor-faktor tersebut secara sendiri-sendiri dan atau bersamaan mengakibatkan munculnya konflik, mulai dari konflik yang bersifat potensi dan pribadi sampai dengan yang berbentuk fisik dan massal didasari perbedaan kepentingan-kepentingan untuk saling mengalahkan dan menghancurkan satu sama lain, apabila dibiarkan sesuai kecenderungannyaIlmu pengetahuan dalam pandangan islam adalah hasil usaha manusia melalui akal, hati nurani dan kesadaran serta dengan bantuan panca indra yang disusun secara sistematis untuk memahami gejala atau fenomena alam, baik mengenai ke-Tuhan-an, manusia (social) dan alam raya (kealaman) berdasarkan pemberitahuan Al-Qur’an, sejauh dapat]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH ]]>
<![CDATA[SUMIATI SUMIATI]]>
<![CDATA[ Publiciana Vol. 8 No. 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintahan daerah yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tataran proses maupun aspek tataran substansinya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara proses, apabila pemerintahan daerah yang bersangkutan mampu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam semua pembuatan maupun pengkritisan terhadap sesuatu kebijakan daerah yang dilaksanakan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara substansial apabila kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh para penguasa daerah mencerminkan aspirasi masyarakat.Perda tentang mekanisme partisipasi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan sampai saat ini belum eksis, namun telah ada usaha-usaha untuk merintis dan membuka jalan kearah dapat dilakukannya partisipasi masyarakat secara kritis dan konstruktif melalui email dan hot line;Partisipasi masyarakat mempunyai kontribusi yang cukup signifikan Untuk mencegah dan mengeliminir terjadinya praktek KKN dalam pembentukan kebijakan-kebijakan daerah, namun patut disesalkan sampai saat ini partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat terealisir.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGHIJAUAN KOTA DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG ]]>
<![CDATA[Nunun Nurhayati]]>
<![CDATA[ Publiciana Vol. 9 No. 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembanguan Nasional yang berkelanjutan dimaksudkan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan generasi-generasi yang akan datang.Pelaksanaan penghijauan kota merupakan salah satu usaha pelaksanaan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan dengan melalui program pembibitan dan pelaksanaan penghijauan kota.Perkembangan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu memanfaatkan sumber daya alam, secara baik, berkelanjutan, merehabilitasi lingkungan, mengendalikan kerusakan pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. pelaksanaan penghijauan kota meliputi: program kebon bibit kecamatan, gerakan bedengan seribu bibit, gerakan sejuta pohon, penghijauan kota yang meliputi pertamanan, penanaman pohon lindung dan hutan kota.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN POTENSI SUMBER DAYA APARATUR DAERAH ]]>
<![CDATA[Angkasawati Angkasawati]]>
<![CDATA[ Publiciana Vol. 9 No. 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menjadikan aparatur yang professional dalam rangka menunjukkan kapasitas, identitas serta potensi tersembunyi yang ada dalam setiap aparatur menjadi bahan pemikiran yan penting dalam peningkatan potensi sumber daya manusia khususnya dipemerintah daerah pada saat ini. Aparatur dituntut untuk mampu memaksimalkan kapasitas potensial yang dimilikinya, kemudian diaplikasikan secara langsung kedalam tugas pokok dan fungsi mereka sebagai sosok customer atau pelayan yang responsive terhadap keinginan, keperluan atau kebutuhan para pelanggannya baik internal maupun eksternal.Era reformasi membawa perubahan yang tidak kalah besarnya terutama bagi pemerintah selaku eksekutif, sebagai lembaga pelayanan masyarakat, pemerintah atau birokrasi menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh institusi politik melalui lembaga legislatif dengan masyarakat riil yang secara langsung menerima dan menikmati pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Tidak seperti era sebelumnya dimana birokrasi dengan mudah mengendalikan dua kekuatan tersebut, maka kini sebaliknya birokrasilah yang berada dalam kendali dan pengawasan keduanya.Implementasi UU No. 22/1999 mengenai Pemerintah Daerah memiliki implikasi serius bagi pelayanan publik didaerah. Peningkatan tuntutan publik harus disertai dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya. namun demikian yang paling utama dalam menentukan kapasitas daerah adalah kemampuan sumber daya manusia antara lain: adanya aspek kepemimpinan yang cukup tinggi, adanya motivasi kerja pegawai yang cenderung baik, adanya komitmen terhadap pekerjaan yang cukup tinggi. ]]>
<![CDATA[PROSPEK PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DI TULUNGAGUNG ]]>
<![CDATA[Andri Wahyudi]]>
<![CDATA[ Publiciana Vol. 9 No. 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Meski tengah menjadi harapan besar bagi masyarakat terkait dengan program-program pemerintah, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah yang berbasis elektronik (E-Governmen) realitanya masih dianggap tertinggal jika dibandingkan Negara-negara lain dikawasan regional/ASEAN dan sekitarnya. Disamping kondisi eksternal seperti tersebut diatas ditingkat internal sendiri masih terjadi ketidakmeratanya penyelenggaraan E-Government terkait pelayanan publik diseluruh wilayah Indonesia. Merujuk survey yang dilakukan PBB yang berjudul “E-Government Survey 2014”, Indonesia berada pada peringkat 106 dari 193 negara di dunia dalam hal prosess adopsi pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektrik/digital. Meskipun Indonesia cukup lama menempuh langkah-langkah tersebut namun peringkatnya secara internasional masih jauh. Permasalahan lain seperti masalah kesenjangan daerah yang tak kunjung selesai, belum meratanya jaringan internet (tingkat desa), transparansis pemerintah dalam hal pengawasan kinerja juga banyak berpengaruh. Banyak keuntungan sebenarnya dengan lebih meningkatkan penerapan E-Government dimasa mendatang dalam skala nasional, yang dalam waktu dekat bisa dirasakan ialah pelayanan publik E-KTP secara digital menjadi semakin prima demi kemajuan masyarakat bersama.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI TAMAN ALOON – ALOON KABUPATEN TULUNGAGUNG ]]>
<![CDATA[Laily Purnawati]]>
<![CDATA[ Publiciana Vol. 9 No. 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tatkala industrialisasi pesat berkembang hingga di aras lokal, kualifikasi yang dapat ditawarkan pada kelompok ini pada umumnya hanya sebatas pekerja kasar. Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal salah satunya pedagang kaki lima.Perkembangan kota secara pesat (rapid urban growth) yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai ragam problem sosial yang sangat pelik (Alisjahbana, 2003). Tumbuh suburnya sektor ekonomi informal kota adalah jawaban dari kondisi tersebut.Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini.Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, senantiasa melakukan penataan dan memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima, agar PKL dalam menjalankan kegiatannya tidak menganggu keindahan dan kenyamanan kota dan menjaga keseimbangan kegiatan PKL dengan kepetingan umum.Dalam upaya penataan pedagang kaki lima, langkah besar pernah dilakukan Pemerintah Kabupan Tulungagung yaitu pada saat relokasi pedagang kaki lima aloon-aloon Tulungagung ke pujasera pasar ngemplak dan dilanjutkan dengan relokasi ke area Ngrowo Water Front yang berada di seputar sungai NgrowoBerbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk memperindah kota dengan menata keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Akan tetapi pedagang kaki lima juga membutuhkan tempat sebagai ruang sosial yang justru seringkali tidak diindahkan di dalam perencanaan kota sehingga tidak jarang penataan ini malah menimbulkan penolakan dari pedagangan sendiri karena malah menjauhkan mereka dari keramaian kegiatan perekonomian masyarakat.Melihat dilema dalam penataan pedagang kaki lima ini maka diperlukan strategi di dalam penataan pedagang kaki lima agar bisa tetap bertahan dan tidak menggangu di dalam perencanaan kota mengingat PKL juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Pemerintah daerah juga perlu melibatkan pihak lain di dalam pemberdayaan sektor informal ini agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.]]>
<![CDATA[SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ]]>
<![CDATA[Slamet Hariyanto]]>
<![CDATA[ Publiciana Vol. 9 No. 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seiring perkembangan global di era informasi, keberadaan masyarakat mengalami pergeseran pola yang dinamis. Kehadiran hasil karya manusiadi bidang teknologi informasi menjadi karakteristik dimana masyarakat diera sekarang dikenal sebagai masyarakat informasional.Akan tetapi belum semua masyarakat mampu mengelola informasi dengan baik. Dengan kata lain masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya sebuah informasi. Sebagai tanggapan fenomena di atas maka lahirlah pemikiran baru dibidang informasi yang dikenal dengan Sistem informasi Manajemen.]]>
