Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Publiciana

publiciana
Website

Published by Universitas Tulungagung

ISSN : 19790295 EISSN : 25027336 DOI : https://doi.org/10.36563/p.vxx.ixx.xxx

Core Subject : Social,

Social Sciences

Publiciana adalah jurnal ilmu-ilmu sosial yang diterbitkan oleh Universitas Tulungagung. Jurnal Publiciana diterbitlan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan November dan Juni. Jurnal Publiciana memuat artikel ilmiah berupa kajian teoritis dan praktis,hasil penelitia ,dan kajian masalah sosial,politik dan humaniora.Jurnal Publiciana bertujuan untuk mewadahi civitas akademika fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Tulungagung serta praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional

Articles 143 Documents

4 5 6 7 8

PERAN KPU DALAM MENGATASI BLACK CAMPAIGN (Studi PadaKantor KPU Kabupaten Tulungagung) Laily Purnawati; Erik Nasrul Fajar
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya aksi black campaign dalam pelaksanaan pemilu yang dapat merugikan salah satu pihak tertentu, serta memicu polemik dalam masyarakat. Peran KPU sebagai lembaga pemerintah sangat penting dalam rangka mensukseskan pemilu, terutama terhadap adanya tindak black campaign guna mereduksi adanya tindak pelanggaran tersebut. Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi black campaign pada pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung ? (2) Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung pada pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung ?. Penelitian ini disusun berdasarkan data lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Objek penelitian ini adalah di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil Penelitian:Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak punya wewenang penuh dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran seperti kampanye hitam (black campaign). Penindakan tersebut menjadi tugas dan wewenang dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Adapun faktor pendorong dan penghambat peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung pada pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung antara lain: a) Faktor pendorong meliputi:antusiasme masyarakat, pemahaman masyarakat yang relatif bagus terhadap Pemilu, support dari instansi terkait; b)Faktor penghambat meliputi: penggunaan media sosial yang tidak semestinya, sikap pragmatisme masyarakat. Kata Kunci :Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Black Campaign

PERAN KELOMPOK WANITA TANI DI ERA MILENIAL Dwi Iriani Margayaningsih
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Kelompok Wanita Tani merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya kaum wanita untuk mengelola serta mengekspresikan berbagai pemikiran dibidang pertanian serta sebagai sarana memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan bagi anggota kelompok, sehingga kegiatan kelompok yang diharapkan dapat kreatiT dan mengikuti perkembangan zaman. Masalah yang diteliti mengenai bagaimana Peran Kelompok Wanita Tani di Era Milenial dan Taktor-Taktor pendorong dan penghambat Per an KelompokTani di Era Milenial. Metode penelitian yang dipakai adalah diskriptif kualitatif karena peneliti ingin memberikan gambar an yang jelas tentang Per an Kelompok WanitaTani di Era Milenial. Hasil penelitian diperoleh bahwa Kelompok Wanita Tani Sumber Lestari telah melakukan berbagai perannya yang memberikan manfaat positif diantaranya sebagai ruang belajar melalui kegiatan rutin dan pelatihan yang diberikan sebagai wajana Kerjasama dalam usaha usaha kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan kreatifitas dalam pengelolaan pertanian untuk meningkatkan pendapatan Kata Kunci : Peran, Wanita, Era Milenial

PERAN STRATEGIS SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK MULIA Muharsono
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis pemerintahan daerah, dengan tugas fungsi (tupoksi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2007, untuk menjalankan tupoksi tersebut kemampuan sebagai komunikator, koordinator, dinamisator, dan fasilitator dalam menjembatani dan membantu kepala daerah mewujudkan visi dan misinya, menyiapkan, menyusun dan menyepakati program legislatif daerah (prolegda) dengan DPRD, menjaga kestabilan kinerja aparatur masing-masing SKPD untuk mensinergikan implementasi kebijakan daerah melalui program-program nyata bagi masyarakat. Menjalankan amanah dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi tersebut banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sekda dalam menjalankan program daerah, secara teoritis ada enam faktor menurut Thonson (1997) dan Georl (1980) yang mempengaruhi yaitu faktor: lingkungan, nilai, sumberdaya, profesionalisme, politik dan birokrasi. Kompetensi sekda menjadi kekuatan utama dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut untuk lancer atau terhambatnya setiap implementasi kebijakan daerah dalam pembangunan daerah. Kompetensi yang dimiliki sekda dari berbagai pengalaman, kualifikasi pendidikan, maupun pendidikan dan latihan khusus yang dimilikinya merupakan salah satu modal untuk pengembanan amanah, tapi kemampuan memahami dan mengadopsi nilai prinsip misalnya keiklasan dan kepercayaan perlu dijunjung tinggi serta mengadopsi nilai-nilai lokal yang dapat mesinergikan seluruh program daerah. Kata Kunci: Strategis, eksekutif, legislatif, program kebijakan daerah

IMPLEMENTASI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN PANDEMI COVID-19 Anang Sugeng Cahyono
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Fenomena mewabahnya virus covid -19 dihampir sebagian besar dunia merupakan kejadian yang tidak terprediksi dengan baik sebelumnya. Hal ini tampak dari kegugupan negara – negara yang menjadi pandemic virus covid -19. Sekaliber US,UK,China,Jepang dan negara Eropa sampai saat ini berjibaku menanggulangi mewabahnya virus covid – 19. Segala aspek hancur dalam resesi ini.Mulai sektor ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, kesehatan, pariwisata, industri dan masifnya dampak dengan mewabahnya virus ini menjadi bukti bahwa kemampuan pemerintah tiap negara mendapatkan ujian berat dalam menghadapinya. Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia telah dilakukan dengan mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020. Penanggulangan tentang semakin meluasnya virus covid 19 tidak bisa dilakukan pemerintah saja.Diperlukan kerjasama lintas disiplin dan bidang dengan mengacu pada prinsip collaborative governance. Sektor kesehatan menjadi leading yang didukung oleh ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi dan berbagai sektor lain.Diakhir artikel ini beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan dengan menggunakan hasil analisis menggunakan SWOT dan Stakeholders Analisys.Dan beberapa temuan dalam naskah ini adalah penekanan atau fokus kepada program penanggulangan covid -19 yang telah dilakukan pemerintah dengan telaah strategi kolaborasi didalamnya. Keyword : Kebijakan Publik, Covid – 19

PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENINGKATKAN MINAT PENGUNJUNG DI PASAR TRADISIONAL BOYOLANGU KEC. BOYOLANGU TULUNGAGUNG Angkasawati; Devi Milasari
Publiciana Vol. 14 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

PPasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar. Dengan adanya pasar tradisioanal masyarakat akan sangat senang dimana pasar tersebut banyak menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dan tentunya harga juga lebih murah. Untuk itu pengembangan pasar tradisional perlu ditingkatkan. Agar minat pengunjung semakin meningkat diperlukan adanya perubahan atau inovasi agar lebih menarik minat pengunjung. Pengembangan pasar tradisioanal di Boyolangu dapat dilihat antara lain dengan : renovasi fisik, renovasi fisik, kegiatan kebersihan pasar dan lingkungan pasar, penataan tempat dan pengelompokan jenis dagangan, tertib administrasi, ketertiban dan keamanan. Sedangkan faktor yang mendukung antara lain para pedangan yang selalu mengikuti anjuran dari pengelola pasar, adanya petugas kebersihan, adanya dukungan yang baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun faktor yang menghambat dari pengembangan pasar tradisional dalam meningkatkan minat pengunjung antara lain : adanya masyarakat yang kurang sadar diri dengan membuang sampah di sekitar pasar, pengemasan barang-barang dagangan yang kurang menarik, saluran air yang sering tersumbat. Pendekatan yang diinginkan adalah pendekatan kwalitatif yang dimaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang pengembangan pasar tradisional dalam meningkatkan minat pengunjung.

PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBALOR MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA Andri Wahyudi; Fachrul Firdaus
Publiciana Vol. 14 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Pengembangan Desa Wisata Sebalor menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) tidak terlepas dari kemauan serta keterlibatan/ partisipasi masyarakat yang ada di desa tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memotret kemauan, keterlibatan/ partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Sebalor menjadi Daerah Tujuan Wisata. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : Bagaimana Pengembangan Desa Wisata Sebalor menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan juga ingin mengungkap beberapa hal yang dimungkinkan dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat Pengembangan Desa Wisata Sebalor menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) di kawasan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian dalam penelitian ini termasuk metode deskreptif sedangkan jenis penelitiannya adalah termasuk dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sebalor, Masyarakat Desa Sebalor, Pengunjung Kali Mas dan Watu Gedong. Selanjutnya analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi 1) uji kredibility, 2) uji transferability, 3) uji dependability, 4) uji konfirmability.

DAMPAK PENERAPAN ABSENSI FINGER PRINT DENGAN KEDISIPLINAN PEGAWAI DI UPTD PASAR KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG Nunun Nurhajati; Cicik Malinda
Publiciana Vol. 14 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Dalam rangka mendisiplinkan pegawainya, kepala UPTD Pasar Kauman, menerapkan sistem absensi online Finger Print. Dikarenakan selama ini pada absensi manual (hanya berupa buku daftar hadir), kepala sekolah dan pegawai yang melihat absensi, tidak bisa mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai lain. Sebab pada absensi manual, pegawai dapat memanipulasi data absensi, seperti bisa merapel di hari lain atau menitip absen pada pegawai lain. Sehingga sistem absensi Finger Print ini diterapkan sebagai perwujudan perbaikan penggunaan absensi manual yang dianggap tidak efektif dan efisien dalam penerapannya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Lalu, tekhnik pengumpulan data yang dipakai adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil analisis data menunjukkan sebagai berikut: (1)Dampak Penerapan Absensi Finger Print dengan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai di UPTD Pasar Kauman Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut: (a) Ketepatan Jam Kerja, (b) Kepatuhan pegawai, (c) Penyelesaian Tugas, (d) Mematuhi peraturan dalam bekerja. (2) Faktor Yang Mendukung dan Faktor Yang Menghambat dengan Penerapan Absensi Finger Print dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai di UPTD Pasar Kauman Kabupaten Tulungagung, antara lain: (a) Faktor Pendukung: Sarana dan Prasarana yang sudah memadahi dengan adanya mesin finger print yang sudah tersedia, Peraturan dari Dinas yang mendukung, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, (b) Faktor Penghambat: Connect Internet (Jaringan Internet) yang masih sedikit lelet, efisiensi waktu yang masih belum maksimal apabila terjadi kerusakan pada mesin finger print.

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN (STUDI DI DESA SENDANG KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG) Muharsono
Publiciana Vol. 14 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Salah satu usaha andalan sub sektor peternakan salah satunya adalah usaha peternakan sapi perah. Dalam kegiatan agroindustri yang memiliki peluang prospektif meruapakan subsistem agribisnis. Namun demikian, ada sisi negatif dari usaha peternakan sapi, yaitu menjadikan sumber pencemaran yang berasal dari limbah usaha peternakan sapi . Didalam penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisa peran Pemerintahan Desa dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan sapi, ntuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa apa faktor penghambat dan faktor pendukung Peran Pemerintah Desa dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan sapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung yang berfokus di desa Sendang Kecamatan Sendang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan, dan kamera digital. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan keabsahan data. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan, sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan desa. Peran pemerintah desa sebagai mediator yaitu membuat suatu penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak. Terakhir Pemerintah desa sebagai motivator yaitu Memberikan motivasi-motivasi terhadap warga akan pentingnya melindungi alam dan lingkungan dari limbah pencemaran sapi perah.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI LIMBAH PETERNAKAN SAPI PERAH dwiiriani; Lindi Hartono
Publiciana Vol. 14 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Limbah Peternakan sapi Perahbertujuan untuk:.mendeskripsikan dan menganalisa desa peternakan sapi.dan. mendeskripsikan,menganalisa mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan sapi. Metode yang dipergunakan penelitian ini deskriptif kualitatif,dimana informannya adalah masyarakat desa, kepala desa dan pemerintah desa mulyosari pagerwojo Tulumgagung. Dari penelitian tersebut didapat Peranpemerintah desa sebagai fasilitator yaitu menyediakan sarana dan prasarana untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendatangkan pihak pihak terkait peran pemerintah desa sebagai mediator yaitu menempatkan diri sebagai pihak ketiga yang netral, dengan mengedepankan pencapaian solusi dengan musyawarahdan Pemerintah desa sebagai motivator yaitu memberikan motivasi, penyadaran dan pengarahan akan pentingnya lingkungan.

URGENSI REGULASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KEDIRI Djoko Siswanto
Publiciana Vol. 14 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Pada dekade ini perhatian pemerintahan dunia kepada anak-anak semakin besar dan karena disebabkan oleh adanya Deklarasi tentang Hak-hak Anak Internasional pertama kali diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa sehingga dengan pengakuan atas hak-hak khusus yang dimiliki oleh anak secara historis di mana telah diakui sejak tahun 1924. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Konsekuensi logis dari dorongan dunia internasional di atas, suka dan tidak suka memberi inspirasi kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, untuk menindaklanjuti dengan menyusun sebuah regulasi atau peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian kuesioner dengan ditambah wawancara untuk mengkonfirmasi semua informasi yang telah dikumpulkan dengan teknik kuesioner 38 (tiga puluh delapan) Organisassi Perangkat Daerah (OPD). Temuan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini untuk dijadikan materi muatan regulasi peraturan daerahKabupaten Kediri adalah: (1) bagaimanakahhak-hak anak diakui oleh pemerintah dan lembaga sosial; (2)kewajiban orang tua dan keluarga, kewajiban pemerintah daerah ( 3) tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan/atau keluarga, dunia usaha dan lembaga ( 4) perlindungan khusus anak; (5) penanganan korban (6) pengasuhan dan pengangkatan anak; (7) larangan; ( 8) kabupaten layak anak; (9) forum anak; (10 )sistem data dan informasi anak; (11) pembinaan, pengawasan, pelaporan; (12) peran serta; (13 ) koordinasi; (14 ) pembiayaan.

Page 6 of 15 | Total Record : 143

4 5 6 7 8

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 01 (2025): Maret 2025 Vol. 17 No. 02 (2024): September 2024 Vol. 17 No. 01 (2024) Vol. 16 No. 01 (2023): 2023-01 Vol. 16 No. 02 (2023): September 2023 Vol. 15 No. 02 (2022): Desember 2022 Vol. 15 No. 01 (2022): Juni 2022 Vol. 14 No. 02 (2021): November 2021 Vol. 14 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 13 No. 2 (2020): November 2020 Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020 Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 9, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Slamet Hariyanto

Contact Email
publiciana@unita.ac.id

Phone
+6285259884770

Journal Mail Official
publiciana@unita.ac.id

Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233

Location
Kab. tulungagung,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Slamet Hariyanto

Contact Email publiciana@unita.ac.id

Phone +6285259884770

Journal Mail Official publiciana@unita.ac.id

Editorial Address Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233

Location Kab. tulungagung, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Slamet Hariyanto

Contact Email
publiciana@unita.ac.id

Phone
+6285259884770

Journal Mail Official
publiciana@unita.ac.id

Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233

Location
Kab. tulungagung,

Jawa timur

INDONESIA