cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 4 (2021)" : 8 Documents clear
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 Terhadap Hutan Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat Ni Luh Made Salya Nirmala Pravita; A.A Gede Oka Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i04.p05

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang status hutan adat setelah keluarnya Putusan MK Nomor 35/2012 dan implikasi putusan tersebut terhadap hutan adat dan eksistensi masyarakat hukum adat. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Putusan MK Nomor 35/2012 telah mengubah status hutan adat dari utan negara menjadi hutan hak dan mengkehendaki bahwa hutan adat haruslah dipahami sebagai hutan yang berada di kawasan MHA. UU Kehutanan yang memasukan hutan adat kedalam status hutan negara dianggap telah menggerus hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang merupakan bagian dari tanah ulayatnya. Dibentuknya beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang hutan adat yang salah satunya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 312/MENLHK/SETJEN/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat dan pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengukuhan dan hapusnya MHA sebagai Implikasi dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian atas wilayah hutan adat dan keberadaan MHA. Kata kunci: Hutan adat, Masyarakat Hukum Adat, Putusan Mahakamah Konstitusi. ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the status of customary forests after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 35/2012 and the implications of this decision on customary forests and the existence of indigenous peoples. This study uses a normative research method with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of this study, it is known that the Constitutional Court Decision Number 35/2012 has changed the status of customary forests from state-owned orangutans to private forests and requires that customary forests must be understood as a forest within the territory of indigenous people. The Forestry Law, which enters customary forest into state forest status, is deemed to have eroded the rights of indigenous people to customary forests which are part of their customary land. The formation of several regulations governing customary forests, one of which is the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK. 312 / MENLHK / SETJEN / PSKL.1 / 4/2019 concerning Maps of Customary Forests and Indigenous Areas of Indigenous Forests and the establishment of regional regulations governing the inauguration and removal of MHA as an implication of the issuance of the Constitutional Court Decision to provide certainty over customary forest areas and the existence of indigenous people. Keywords: customary forests, Indigenous Peoples, Constitutional Court Decision.
Proses Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Leony Ghuusbertha Marpaung; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i04.p01

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk memberikan pemahaman mengenai proses pelaksanaan diversi secara langsung dilapangan (kepolisian daerah sulawesi utara) serta mengkaji apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pelaksaan diversi. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris metode ini mengkaji ketentuan hukum yang ada dan juga mencari data berupa keterangan dalam bentuk data maupun informasi mengenai masalah yang akan diteliti untuk membuktikan fakta di lapangan, mengenai pengumpulan data penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Kanit PPA Reskrim di Kepolisian Sulawesi Utara dengan tujuan mendapatkan informasi terperinci terhadap apa yang diteliti. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Anak yang dalam proses pemeriksaan penyidik wajib mengupayakan adanya diversi seperti yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Sitem Peradilan Anak dan terdapat sanksi yang mengatur apabila penyidik tidak mengupayakan adanya upaya diversi maka penyidik akan dikenakan sanksi seperti yang termaktub dalam Pasal 96 Undang-Undang tersebut yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian dalam proses pelaksaannnya masih terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses upaya diversi ini yaitu seperti sulitnya penyidik untuk mempertemukan kedua belah pihak baik pelaku yang mengakibatkan kerugian maupun korban yang yang dirugikan serta mengenai tempat penahanan dimana kepolisian daerah sulawesi utara belum memiliki rumah tahanan bagi anak sehingga menyulitkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Kata Kunci: Anak, Diversi ,Kepolisian ABSTRACT The purpose of this study is to provide an understanding of the process of implementing diversion directly in the field (North Sulawesi Regional Police) and to examine what are the obstacles in the process of implementing diversion. This study uses a juridical empirical research method. This method examines existing legal provisions and also looks for primary data in the form of information in the form of data and information about the problem to be studied to prove facts in the field, regarding data collection the author conducts interviews directly with the Head of PPA Reskrim at North Sulawesi Police with the aim of obtaining detailed information on what was being investigated. The results of the study show that the implementation of diversion is generally carried out in accordance with Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Justice system, which in the process of examining investigators is obliged to seek diversion as contained in Article 29 paragraph (1) of the Law on Juvenile Justice Systems and There is a sanction which regulates that if the investigator does not attempt diversion, the investigator will be subject to sanctions as stipulated in Article 96 of the Law, which is punishable by imprisonment of up to 2 (two) years or a maximum fine of Rp.200,000,000.00 (two hundred. million rupiah). Then in the implementation process there are still several things that are obstacles in the process of this diversion attempt, such as the difficulty of the investigator to bring together the two parties, both the perpetrator who caused the loss and the victim who was harmed and regarding the place of detention where the North Sulawesi police do not yet have a detention center for children. thus making it difficult for investigators in the examination process. Keywords: Child, Diversion,Police
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online Anak Agung Made Yuni Noviantari; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i04.p06

Abstract

Perlunya penulisan jurnal ini diangkat bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dan mengetahui pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha online tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas kelalaian yang dilakukan melalui akun usaha online dapat memperoleh perlindungan dari kecurangan pelaku usaha. Pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dengan menggunakan akun tanpa adanya informasi yang jelas dapat dikenakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Agar konsumen dapat merasakan hak-haknya sebagai konsumen maka diperlukannya kepastian hukum yang bertujuan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja online. Kata kunci : Perlindungan hukum; konsumen; online shop. ABSTRACT The necessity for writing this journal is aimed at analyzing and understanding legal protection for consumers who are disadvantaged and to find out the responsibilities of these online business actors. The research method used in this paper is normative research method. The existence of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection for consumers who are harmed by business actors for negligence made through online business accounts can obtain protection from business actor fraud. Business actors who commit default by using an account without clear information are subject to law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). In order for consumers to feel their rights as consumers, legal certainty is needed which aims to create security and comfort for the community in online accommodation. Key words: Legal protection; consumer; online shop.
Quo Vadis Kriminalisasi Perilaku Hubungan Seksual Sesama Jenis (Homoseksual) di Indonesia Rahmawati Angelica Revi Septiana; Gde Made Swardhana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i04.p02

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi kaum homoseksual dan kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa negara Indonesia belum memberikan penegasan terhadap eksistensi homeseksual di Indonesia. Mengenai kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis di Indonesia merupakan salah satu sarana penal dari kebijakan kriminal. Kriminalisasi mengacu pada aspek teoritis, sosiologis, yuridis, serta aspek HAM. Pada dasarnya kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis bukan bertujuan untuk memenjara kaum homoseksual karena diperlukan “unsur paksaan” di dalam rumusan Pasal 420 ayat (1) Konsep KUHP 2019. Kata Kunci: Homoseksual, Kebijakan Kriminal, Kriminalisasi. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal certainty for homosexual and criminalization of same-sex sexual intercourse. This study uses a normative legal research method with a statute approach and conceptual. The results of the study show that Indonesia has not confirmed the existence of homesexual in Indonesia.Regarding the criminalization of same-sex sexual intercourse in Indonesia is one of the legal instruments by criminal policy. The criminalization refers to theoretical aspects, sociological aspects, juridical aspects and human rights aspect. Basically, the criminalization of same-sex sexual intercourse is not aiming to criminalize the homosexual community because it requires “coercion factor” in the Article 420 paragraph (1) draft of Indonesia’s Penal Code. Key Words: Homosexual, Criminal Policy, Criminalization.
Eksploitasi Waktu Kerja Bagi Pekerja Pada Industri Fast Fashion Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ida Ayu Wistari Narayani; Pande Yogantara S
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i04.p07

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang eksploitasi terhadap waktu kerja para pekerja serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum akan para pekerja mengalami eksploitasi waktu kerja pada industri Fast Fashion. Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa undang-undang ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara khusus mengatur mengenai eksploitasi terhadap pekerja. Namun dalam pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai Waktu Kerja Pekerja dan Pasal 81 angka 22 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja mengatur upah kerja lembur yang dimana pasal-pasal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk peraturan eksploitasi terhadap pekerja. Mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dengan adanya eksploitasi tersebut diatur dalam pasal 81 angka 65 ayat (1) dan pasal 81 angka 66 ayat (1) UU Cipta Kerja. Bentuk perlindungan yang diberikan yakni sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda. Serta bentuk perlindungan lainnya melalui pengawasan ketenagakerjaan sesuai Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan seperti melalui Pengawasan; bimbingan; serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja agar terciptanya hubungan harmonis tanpa adanya perbuatan eksploitasi. Kata Kunci : Eksploitasi, Fast Fashion, Tenaga Kerja ABSTRACT This article aims to know regulations regarding exploitation by labor in Indonesia as well as to see and study forms of legal protection for labor who experience exploitation in the Fast Fashion industry. This article is a exemplar normative legal research with the approach used is the statute and a conceptual approach. The results of writing this study show that labor law also omnibus law do not specifically regulate the exploitaton of workes. However, in article 77 of the Labour Law regulates working hours and article 81 point 22 paragraph (2) of the Omnibus Law regulates overtime pay, which these articles could be said to be form worker exploitation regulations. Regarding the form of legal protection for workers with exploitation regulated in article 81point 65 paragraph (1) and article 81 point 66 paragraph (1) of the Omnibus Law with the form of protection provided in the form of imprisonment dan fines. Other forms of protection through labor inspection appropriate with Presidential Regulation about Labor Inspection such as through Supervision; guidance; as well as education and training in the framework of fostering industrial realtions between employers and workers to create hamonious realations without exploitation. Keywords : Exploitation, Fast Fashion, Labor
Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ida Bagus Made Adi Suputra; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i04.p03

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk memberi pengetahuan mengenai pengaturan tindak pidana aborsi pada saat ini maupun di masa yang akan datang dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dalam mengkaji permasalahan pada studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Kesehatan. Hasil analisis dari studi ini diketahui bahwa tindak pidana aborsi telah diatur dalam hukum positif Indonesia akan tetapi dalam pengaturan tersebut terjadi konflik norma yang berakibat tidak selarasnya penegakan hukum terhadap pelaku aborsi menurut KUHP dan UU Kesehatan, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia untuk mewujudkan keselasaran dalam penegakan hukum. Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Pembaharuan Hukum Pidana. ABSTRACT The purpose of this study is to provide knowledge about the regulation now and future abortion regulations in the context of Indonesian criminal law reform. In examining the problems in this research, normative legal research methods are used by reviewing the Criminal Code and the Health Law. The results of the analysis of this study indicate that the criminal act of abortion has been regulated in Indonesian positive law, but in this regulation there is a conflict of norms which results in inconsistency between law enforcement against abortion perpetrators according to the Criminal Code and Law No. Health Law, so it is necessary to reform Indonesian criminal law to achieve equality in law enforcement. Keywords: Crime, Abortion, Criminal Law Reform. Keywords: Criminal Act, Abortion, Criminal Law Reform.
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Korporasi I Kadek Sumadi Yasa; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i04.p08

Abstract

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengkaji regulasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum positif Indonesia (ius constitutum) dan bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi pada masa mendatang (ius constituendum), sebagai upaya preventif dan ultimum remidium dalam memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Adapum pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Hasil study menunjukan bahwa terdapat kekaburan norma terkait rumusan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum materiil pajak yang berlaku. Kebijakan formulasi dalam hukum materiil perpajakan dimasa mendatang harus memuat pengaturan yang lebih jelas dan komperhensif dalam penerapan asas strict liability serta vicatorius liability terkait rumusan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi meliputi, korporasi sebagai subjek tindak pidana, kesalahan atas perbuatan oleh korporasi dan/atau alat-alatnya, serta ancaman sanksi pidana, sehingga terwujudnya tujuan tertib pajak pada wajib pajak badan atau korporasi. Kata kunci : Kebijakan formulasi,Tindak Pidana pajak, korporasi. ABSTRACT The purpose of this scientific research is to study the regulation of taxation crimes committed by corporations in the positive law of Indonesia (ius constitutum) and how the formulation policy for tax crimes committed by corporations in the future (ius constituendum), as a preventive and ultimate remidium in maximizing state revenue from the taxation sector. The research method used in this scientific paper is normative legal research. There is no approach used including the conceptual approach, the statutory approach and the comparative approach. The result of this research is that there is a vague norms related to the regulation of taxation crimes committed by corporations in the applicable taxation material law. Policy formulations in future tax material law must contain clearer and more comprehensive arrangements in the application of the principle of strict liability and vicatorius liability related to the formulation of tax crimes committed by corporations, including the subject of criminal acts, mistakes for actions by corporations and / or their tools. , as well as the threat of criminal sanctions, so as to realize an orderly tax objective on corporate or corporate taxpayers. Key word : formulation policy, tax crime, corporation.
Perlindungan Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan Asing Berdasarkan Hukum Internasional Gede Khrisna Kharismawan; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i04.p04

Abstract

Artikel ini merupakan respon terhadap pemberitaan Mei 2020 berupa adanya dugaan eksploitasi yang dialami oleh beberapa awak kapal penangkap ikan asing yang berkewarganegaraan Indonesia. Tujuan penulisan adalah untuk melakukan analisa deskriptif terhadap perlindungan hukum bagi awak kapal penangkap ikan internasional dilihat dari instrumen hukum yang ada, khususnya awak kapal rawai. Metode penelitian hukum normatif digunakan melalui pendekatan kasus, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (i) perlindungan hukum bagi awak kapal secara umum telah mencukupi dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, (ii) namun tidak demikian halnya dengan perlindungan hukum bagi awak kapal penangkap ikan internasional, hingga disempurnakan melalui kehadiran Konvensi ILO 188. Kata kunci: Awak Kapal, Internasional, Kapal Nelayan, Perlindungan Hukum ABSTRACT This article is a response to news report in May 2020 which indicate exploitation of longline fishing crew resulting in death of Indonesian citizens. This article provides descriptive analysis towards legal protection of international fishing crew, especially longline ship, based on national and international legal instrument, using statute and case approach. This article shows that: (i) there already protection within national and international legal instrument toward vessel crew in general, (ii) but not so much protection for international longline fishing crew because of minimum regulation and enforcement leads to none of specific protection until recent introduction of ILO Convention 188. Keywords: Fishing Crew, Fishing vessel, International, Legal protection

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue