cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 4 (2022)" : 20 Documents clear
PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN OLEH USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Putu Bagus Bimandika Arnawa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p14

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa regulasi terkait perseroan perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan menjabarkan syarat-syarat pendirian perseroan perorangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Metode yang dipergunakan yakni penelitian hukum deskriptif normatif melalui pendeketan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum. Hasil yang didapat yaitu perseroan perorangan telah teregulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta turunan aturan pelaksananya yaitu PP No.8 Tahun 2021 sebagai perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang saja. Bentuk perseroan perorangan ini telah dikenal di negara-negara lain, dan secara teori perseroan perorangan dapat dikatakan sebagai badan hukum. Jenis usaha yang memenuhi kriteria sebagai perseroan perorangan hanya jenis usaha mikro dan usaha kecil. Usaha menengah mengikuti aturan pendirian perseroan pada umumnya. Adapun syarat yang perlu dipenuhi dalam mendirikan perseroan perorangan bagi UMK telah diatur melalui PP No.8 Tahun 2021. Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Cipta Kerja ABSTRACT This paper aims to identify and analyze the regulations related to individual companies in the Job Creation Act, and to describe the requirements for the establishment of individual companies for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the Job Creation Act. The method used is descriptive normative legal research through a statutory approach, using a legal concept approach. The results obtained are that individual companies have been regulated in the Job Creation Act and its derivative implementing regulations, namely PP No. 8 of 2021 as a company that can be established by only one person. This form of sole proprietorship is well known in other countries, and in theory a sole proprietorship can be regarded as a legal entity. The types of businesses that meet the criteria as individual companies are only micro and small businesses. Meanwhile, medium-sized businesses follow the company's establishment rules in general. The requirements that need to be met in establishing an individual company for MSEs have been regulated through PP No. 8 of 2021. Key words: Individual Company, Micro Business, Small Business, Job Creation.
KRIMINALISASI PENGGUNAAN SEL PUNCA EMBRIONIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Anak Agung Bagus Whisnu Perdana; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p5

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengangkat rumusan masalah mengenai, bagaimana permasalahan hukum terhadap penggunaan sel punca embrionik di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum terhadap pengaturan larangan penggunaan sel punca embrionik di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode yaitu berupa hukum normative dengan tujuan menganalisis adanya kekosongan norma hukum dalam pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan sel punca embrionik di negara indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, penggunaan sel punca embrionik di Indonesia secara yuridis bertentangan dengan berbagai aturan perundang-undangan di negara indonesia seperti UU NRI 1945, UU Kesehatan dan KODEKI, selain itu negara lain yang melarang penggunaan sel punca embrionik di dunia adalah Amerika dan Jerman. Adapun perbedaan larangan penggunaan sel punca embrionik di Indonesia, Amerika dan Jerman, yaitu di Amerika dan Jerman penyalahgunaan sel punca embrionik diancam dengan sanksi pidana tetapi di Indonesia penggunaan sel punca embrionik hanya dijatuhkan sanksi administratif dan di negara Indonesia taka da aturan secara jelas hukum yang mengatur terkait penelitian sel punca embrionik sedangkan amerika dan jerman telah jelas mengatur hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibentuk suatu peraturan perundangan – undangan dengan mengatur penggunaan sel punca embrionik sebagai tindak pidana. Kata Kunci : Kriminalisasi, Penyalahgunaan, Sel Punca Embrionik. ABSTRACT The purpose of this study is to raise the formulations of a problem regrading. How the legal problems with the used of embryonics stem cell on Indonesia and how the law compares to the regulation prohibiting that use an embryonic stems cell on various countries. The research methods use on this studi is a nonnative legal research method that aims to analyze an absence of legas norm of the regulation criminal sanctions against embryonic stem cell abuse in Indonesia. The use of the embriyonic stem cell in Indonesia legally is contrary to various law and regulation on Indonesia such as the NRI Act of 1945, the Health Act and KODEKI, other than that others country that prohibit the use an embryonic stem cels on the world are the United State and Germany. The difference on the ban that use of embryonic stem cells in Indonesia, America and Germany, namely in the United State and Germany are abuse of embryonic stem cells is threatened with criminal sanctions but in Indonesia the use of embrionyc stem cell are only imposed by administrative sanctions and in Indonesia there is no clear legal rule governing research related embryonic stem cells while the United state and Germany have clearly managed it. To overcome this problem, it is necessary to estabilised a statutory regulation by regulating the use embryonic stem cells as a criminal offense. Key Words : Criminalization, Misuse, Embryonic Stem Cells.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI DALAM BENTUK NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p19

Abstract

Non-Fungible Token disingkat NFT merupakan sertifikat digital yang dapat digunakan untuk memverifikasi siapa yang mempunyai aset tertentu di dunia cryptoart, dimana sertifikat ini mewakili kepemilikan terhadap karya seni otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni dalam bentuk NFT dan apakah NFT dapat menjadi solusi dalam perlindungan hak kekayaaan intelektual kedepannya. Studi ini memperoleh hasil bahwa belum terdapat pengaturan hukum terhadap perlindungan karya seni dalam bentuk NFT, dimana perlindungan terhadap kaya seni dalam bentuk NFT masih relevan dengan ekosistem NFT saat ini adalah Undang-Undang Hak Cipta sebagai payung hukumnya. NFT memiliki potensi atau menjadi solusi dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana terdapatnya kepastian terhadap hak kepemilikan, anti plagiarisme dan distribusi terhadap karya seni dikendalikan oleh pencipta atau seniman itu sendiri. Meskipun terdapat kelemahan yang ada sampai dengan saat ini, belum terdapatnya sistem yang mampu menyaring suatu karya yang dijadikan token atau kedalam bentuk NFT merupakan asli hasil karya dan bukan merupakan hasil pencurian atau plagiasi karya yang telah ada sebelumnya. Kata Kunci: Karya Seni, Digital, Perlindungan Hukum, Kripto, Hak Cipta ABSTRACT Non-Fungible Token abbreviated as NFT is a digital certificate that can be used to verify who owns certain assets in the cryptoart world, where this certificate represents ownership of authentic works of art. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. This study aims to find out how the legal protection of works of art in the form of NFT and whether NFT can be a solution in protecting intellectual property rights in the future. This study finds that there is no legal regulation on the protection of works of art in the form of NFT, where the protection of rich arts in the form of NFT is still relevant to the current NFT ecosystem, namely the Copyright Law as the legal umbrella. NFT has the potential or becomes a solution in the protection of Intellectual Property Rights where there is certainty of ownership rights, anti-plagiarism and distribution of works of art are controlled by the creators or artists themselves. Although there are weaknesses that exist up to now, there is no system capable of filtering a work that is used as a token or into NFT form, which is the original work and is not the result of theft or plagiarism of previously existing works. Key Words: Artwork, Digital, Legal Protection, Crypto, Copyright.
ILLEGAL FISHING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA DI INDONESIA Ni Made Dian Savitri Dharmayanti; Made Maharta Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p10

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai pengaturan terkait illegal fishing dalam hukum internasional, keberadaan illegal fishing sebagai kejahatan transnasional, dan upaya pemberantasannya di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Illegal fishing merupakan kejahatan transnasional karena terjadi di antara dua negara atau lebih; persiapan, perencanaan dan pengawasannya dilakukan di negara lain serta menimbulkan kerugian bagi negara lain. Illegal fishing ini telah menjadi pusat perhatian dunia karena tingginya tindak pindana perikanan yang terjadi dan kerugian ekonomi yang dialami oleh suatu negara cukup besar. Kerugian yang dialami tidak hanya kerugian ekonomi, namun juga rusaknya ekosistem laut. Terdapat beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas illegal fishing yaitu, penenggelaman terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing, membuat perjanjian internasional dengan negara asing dan melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia. Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Upaya Pemberantasan. ABSTRACT The purpose of this study is to further describe illegal fishing as a transnational crime and its eradication efforts in Indonesia using normative research methods. The research shows that, Illegal fishing is a crime that occurs between two or more countries; preparation, planning and supervision is carried out in other countries and cause harm to other countries so that it can be categorized as a transnational crime. Illegal fishing has become the center of the world’s attention because the impact of this action is quite large, namely in terms of economic and ecological aspects, namely the imbalance of marine ecosystems due to illegal and uncontrolled capture. The Indonesian government is working on various measures to overcome illegal fishing such as, drowning of foreign vessels that acrry out illegal fishing, making international agreements, and conducting supervision of Indonesia’s marine region. Key words: Transnational Crime, Illegal Fishing, Eradication Efforts.
PERANAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KADALUARSA I Gusti Agung Ngurah Divya Baswara; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p1

Abstract

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan terhadap konsumen terkait produk kemasan kadaluarsa serta pertanggungjawaban dari para produsen atau pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab akibat peredaran produk kemasan kadaluarsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan, masih banyak para pelaku usaha melakukan kecurangan dan tidak bertanggungjawab atas produknya yang sudah kadaluarsa dan pihak konsumen banyak tidak memperhatikan dan menyadari tanggal kadaluarsa dari produk makanan dan minuman tersebut. Pada dasarnya, perlindungan konsumen itu mempunyai arti sendiri seperti kaidah dan strategi yang mendapatkan jaminan dari kepastian hukum terhadap konsumen. Pada dasarnya, para konsumen mempunyai arti seperti pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan dan minuman, kedua hal tersebut merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia. Maka tak heran banyak orang yang sangat menjada pola makan hingga menerapkan pola hidup sehat. Terkadang beberapa orang banyak yang tidak memperhatikan tanggal dari kadaluarsa dari produk kemasan yang mereka konsumsi. Produk kemasan kadaluarsa merupakan “suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya”. Pertanggungjawaban atas suatu produk khususnya produk makanan merupakan tanggung jawab dari pihak produsen selaku pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan, baik pada proses perdagangan maupun proses pendistribusian produk makanan tersebut sampai pada tangan masyarakat selaku konsumen. Kata Kunci : Konsumen, Makanan dan Minuman, Kadaluarsa. ABSTRACT The purpose of this research is to find out the responsibilities of producers or business actors who are not responsible for the circulation of expired packaged products, as well as the role of the government and institutions engaged in consumer protection related to expired packaging products. This research use normative legal research. Where in fact, tbere are still many business actors who commit fraud and are not responsible for their expired products and many consumers do not pay attention and realize the expiration date of these food and beverage products. Basically, consumer protection has its own meaning such as rules and strategies that get guarantees from legal certainly to consumers. Basically, consumers have a meaning like certain parties who pay to get services or products with the aim of meeting their respective needs. Basically, humans need goods or service to meet their basic daily needs. So its not surprising that many people are very careful with their diet to adopt a healthy lifestyle. Sometimes many people do not pay attention to the expiration date of the packaged products the consume. Expired packaging products are “a condition where a food product is said to be unfit because it has passed the time specified on its packaging”. Accountability for a product, especially food products, is the responsibility of the producer as a business actor in providing security guarantees, both in the trading process and the distribution process of the food product until it reaches the hands of the community as consumers. Keywords : Consumer, Food and Beverage, Expiration.
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA JASA PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE Abda Ivonne Gloria Dangga; Gde Made Swardhana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p15

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai prostitusi ditinjau dari perspektif hukum positif, serta bagaimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengguna jasa dalam praktik prostitusi online memakai metode penelitian hukum normatif dan pendekatan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian yang didapat, pengaturan prostitusi bisa ditinjau dari KUHP, UU ITE dan UU Pornografi. Prostitusi di Indonesia semakin marak terjadi namun, mereka yang sering terkena jerat hukum karena prostitusi online hanyalah mucikari. Sesuai dengan ketentuan Pasal 296 KUHP jo. Pasal 506 KUHP. Sementara itu, pengguna layanan/ jasa tidak terkena jerat hukum. Oleh karena itu, perlu diterapkan arahan hukum pidana yang dapat memberikan jerat pidana kepada pengguna jasa prostitusi online. Upaya yang dilakukan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi, Indonesia telah menyusun Rancangan KUHP yang mengatur tentang tuntutan hukum bagi pengguna jasa prostitusi yang ada dalam Pasal 483 ayat (1) huruf e, peraturan ini akan menggantikan Pasal 296 KUHP. Selain revisi KUHP, pemerintah dapat melakukan upaya lain untuk memerangi bisnis prostitusi, dengan memerintahkan setiap daerah untuk membuat perda yang mengatur tentang prostitusi. Upaya lainnya, yang bisa juga pemerintah lakukan yaitu dengan memberikan rehabilitasi bagi para pelaku prostitusi dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kata Kunci: Prostitusi, Pengguna Jasa Prostitusi, Kebijakan Pidana ABSTRACT The purpose of this paper is to find out how the regulation of prostitution is viewed from a positive legal perspective, and how criminal sanctions can be imposed on service users in the practice of online prostitution using normative legal research methods and legal approaches to statutory regulations. The results of the research he obtained, the regulation of prostitution can be reviewed from the Criminal Code, the ITE Law and the Pornography Law. Prostitution in Indonesia is increasingly prevalent, however, those who are often subject to legal snares because online prostitution is only pimps. In accordance with the provisions of Article 296 of the Criminal Code jo. Article 506 of the Criminal Code. Meanwhile, service/service users are not subject to legal snares. Therefore, it is necessary to apply criminal law directives that can provide criminal snares to users of online prostitution services. Efforts are being made to ensnare users of prostitution services, Indonesia has compiled a Draft Criminal Code which regulates legal claims for users of prostitution services in Article 483 paragraph (1) letter e, this regulation will replace Article 296 of the Criminal Code. In addition to the revision of the Criminal Code, the government can make other efforts to combat the prostitution business, by ordering each region to make a regional regulation that regulates prostitution. Another effort, which the government can also do is to provide rehabilitation for prostitutes and provide employment opportunities for them. Keywords: Prostitution, Users of Prostitution Services, Criminal Policy
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Kukuh Prabowo Putra Dipayana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p6

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini agar memahami dan tahu bagaimana keistimewaan mediasi bisa menguntungkan pengadilan lokal dalam mengatasi sengketa, dan kekuatan mengikat keputusan memilih mediasi untuk menggntikan pengadilan lokal dalam menyelesaikan sengketa perdata. Melalui penggunaan metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan Mediasi didalam mengatasi sengketa perdata di pengadilan negeri bermanfaat guna proses sarana kegiatan untuk berkelanjutan kegagalan para pihak untuk berunding berdasarkan ketentuan ini. artikel. Pasal 2 UU No. 6. No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila perselisihan tersebut tak bisa diselesaikan, maka tertulis kesepakatan pihak itu sendiri, mediator dalam sistem peradilan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan tersebut dengan bantuan seseorang atau konsultan ahli, yaitu pengadilan negeri. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, kekuatan mengikat putusan mediasi mengikuti prinsip sebagai berikut: mediasi bermaksud untuk menggapai titik temu yang bisa diperoleh semua sisi yang ingin menyelesaikan perkara, dan tujuannya adalah sebagai berikut: 1) Dapat diterima, rencana kesepakatan masa depan ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. 2) Menyiapkan pihak untuk menerima akibat dari keputusan. 3) Dengan membantu semua pihak yang bersengketa mencapai resolusi konsensus, mengurangi kekhawatiran konflik dan efek negatif lainnya. Kata kunci: pengadilan negeri, mediasi, peneylesaian sengketa ABSTRACT The purpose of writing this journal is to understand and know how the privilege of mediation can benefit local courts in resolving disputes, and the binding power of decisions to choose mediation to replace local courts in resolving civil disputes. Through the use of normatif research methods. The research shows, Mediation in overcoming civil disputes in district courts is useful for the process of activity facilities to sustain the failure of the parties to negotiate based on this provision. article. Article 2 of Law no. 6. No. 30 of 1999 concerning Alternative Arbitration for Dispute Resolution. If the dispute cannot be resolved, then the agreement is written by the parties themselves, the mediator in the judicial system is used to resolve the dispute or dispute with the help of a person or expert consultant, namely the district court. As an alternative to civil dispute resolution, the binding force of mediation decisions follows the following principles: mediation intends to reach a common ground that can be obtained by all parties wishing to resolve the case, and the objectives are as follows: 1) Acceptable, future agreement plans are determined by the parties involved. concerned. 2) Prepare parties to accept the consequences of the decision. 3) By helping all disputing parties reach a consensus resolution, reducing fears of conflict and other negative effects. Keywords: district court, mediation, dispute resolution
RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI MASA PANDEMI COVID -19 I Nyoman Dalem Tri Arcana; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p20

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji peraturan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemic bagi debitur yang sedang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit di masa pandemic mekanisme penerapan peraturan yang dikeluarkan untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode komparatif dengan membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam upaya mengatasi kredit bermasalah dan meringankan beban para debitur, pihak bank melakukan restrukturisasi kredit. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi pihak debitur khususnya debitur yang terkena dampak pandemic akibat kehilangan pekerjaan. dengan diterbitkannya peraturan POJK No. 48/POJK.03/2020 diterbitkannya peraturan ini hasil dari studi ini pemeritah memberikan perlindungan hukum berupa produk restrukturisasi kredit program ini sangat membantu untuk debitur yang terkena dampak langsung pandemic mekanisme restrukturisasi kredit ini yang bertujuan untuk membantu posisi keuangan pihak peminjam dana sekaligus memberikan keringanan pembayaran pokok dan bunga bagi nasabah yang terkena dampak pandemic. Kata Kunci: Wanprestasi, Restrukturisasi, Debitur. ABSTRACT The purpose of writing this journal is to examine regulations issued by the government during a pandemic for debtors who are experiencing difficulties in paying credit principal and interest during a pandemic, the mechanism for implementing regulations issued for communities affected by the pandemic. The writing of this journal uses a normative research method with a statutory approach and a comparative method by comparing one variable with another. In an effort to overcome non-performing loans and ease the burden on debtors, the bank did a credit restructuring. The government provides legal protection for debtors, especially debtors affected by the pandemic due to job losses. with the issuance of POJK regulation No. 48/POJK.03/2020 the issuance of this regulation, the results of this study, the government provides legal protection in the form of a credit restructuring product. This program is very helpful for debtors who are directly affected by the pandemic, this credit restructuring mechanism aims to help the financial position of the borrower of funds while at the same time providing relief in payments. principal and interest for customers affected by the pandemic. Key Words: Defaulting Debtors, Restructurisation, Debtors.
PROSES EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP ASET DEBITUR WANPRESTASI (KREDIT MACET) PADA PT. BPR DANA NIAGA I Gede Dimas Brahmanda Suwitra; Anak Agung Angga Primantari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p11

Abstract

Tujuan penulisan ini membahas atau mengkaji tentang proses eksekusi hak tanggungan terhadap aset debitur wanprestasi (kredit macet) pada PT. BPR DANA NIAGA dan upaya hukum yang dilakukan pihak kreditur apabila terdapatnya penolakan eksekusi dari pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Proses pendekatan yang dilakukan atau metode penelitan yang di lakukan pada pembahasan ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris melalui pendekatan secara yuridis empiris dimana permasalahan dikaji terhadap pihak terkait PT. BPR DANA NIAGA yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan pada kajian hukum normatif. Dari pembahasan tersebut, proses eksekusi hak tanggungan yang dilakukan PT. BPR DANA NIAGA melibatkan pihak kreditur, pihak debitur, dan pihak terkait yakni badan penyelenggara pelelangan dalam hal ini yaitu pihak KPKNL. Dengan dibahasnya permasalahan pertama, dapat langsung diketahui dalam prakteknya proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. BPR DANA NIAGA yaitu melalui jalur badan pelelangan umum KPKNL yang telah di sepakati pihak kreditur PT. BPR DANA NIAGA dan pihak debitur. Di dalam proses eksekusi hak tanggungan yang dilakukan pihak terkait PT. BPR DANA NIAGA terdapatnya suatu penolakan atas eksekusi hak tanggungan yang dilakukan pihak debitur wanprestasi. Maka dari hal itu upaya hukum yang dilakukan pihak terkait PT. BPR DANA NIAGA dalam hal terjadinya penolakan eksekusi hak tanggungan yang di lakukkan oleh pihak debitur wanprestasi, pihak terkait PT. BPR DANA NIAGA akan melakukan penyelesaian masalah melalu jalur litigasi yakni melalui jalur pengadilan yang di harapkan nantinya bisa memberikan solusi dan bisa membuat proses eksekusi hak tanggungan bisa berjalan dengan baik sesuai keinginan pihak terkait yaitu PT. BPR DANA NIAGA. Kata Kunci: Wanprestasi, Hak Tanggungan, Eksekusi, Kreditur ABSTRACT The purpose of this writing is to discuss or examine the process of executing the liabilities for the assets of the performing debtor (credit stuck) on PT. BPR FUND NIAGA and the legal efforts made by the creditor in the event that there is a denial of execution from the performing debtor. The process of the approach taken or the method of research carried out in this discussion is to use empirical research methods through empirical juridical approaches where problems are examined against related parties of PT. BPR FUND NIAGA which are then linked to legislative provisions based on normative legal studies. From the discussion, the process of executing the liability rights conducted by PT. BPR FUND NIAGA involves the creditor, debtor, and related parties, namely the auction organizing body in this case, KPKNL. With the first problem under control, it can be immediately known in practice that the execution process carried out by PT. BPR DAMAN NIAGA is through the lines of the KPKNL public auction agency agreed by the creditors of PT. BPR DAMAN NIAGA and the debtor. In the process of executing the liabilities carried out by the parties related to PT. BPR FUND NIAGA, there was a rejection of the liabilities execution carried out by the debtor. Therefore, the legal effort made by PT. BPR FUNDA NIAGA in the event of a denial of the execution of the liabilities imposed by the debtor of the performance, the related party PT. BPR FUND NIAGA will solve the problem through the litigation route, which is through the court route that is expected to provide a solution and can make the process of executing the rights of dependents work properly as the relevant parties, namely PT. BPR FUND NIAGA. Keyword: Wanprestasi, dependent rights, execution,Creditors
PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAU COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PERUSAHAAN DI INDONESIA Ida Ayu Listya Candradevi; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p2

Abstract

Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui tentang pengaturan yang mengatur tentang CSR terhadap perusahaan di Indonesia dan mengetahui implikasi pengaturan - pengaturan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan per undang – undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual yang dimana sifat penelitian ini yaitu deskriftif analsis, teknik dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen yang dimana menggunakan 2 sumber hukum yaitu yang pertama sumber hukum primer yaitu perundang – undang an dan yang kedua sumber hukum skunder seperti artikel, jurnal dan buku, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih beragamnya pengaturan mengenai CSR berimplikasi pengaturan tersebut terjadi konflik norma dan kekaburan norma yang menyebabkan ketidak pastian hukum, sehingga masih banyak perusahaan memanfaatkan ketidak pastian ini untuk tidak menjalankan kewajiban CSR perusahaan yang diatur dalam peraturan - peraturan tersebut. Oleh karena itu, perlunya ada pengaturan yang memuat tentang sanksi yang berbentuk pidana bagi perusahaan yang tidak menjalankan program CSR atau TSP. Kata Kunci : Pengaturan, Implikasi, Coporate Sosial Responsibility, Perusahaan. ABSTARCT The purpose of this study is to find out about the regulations governing CSR for companies in Indonesia and to know the implications of these arrangements. In this study, the normative juridical method was used through a statutory approach (Statue Approach) and a conceptual approach in which the nature of this research was descriptive analysis. The technique for collecting legal materials used a document study which used 2 legal sources, the first being primary legal sources. namely legislation and the second source of secondary law such as articles, journals and books, and the analytical technique used is qualitative analysis. The research shows that, due to the various regulatory implications of these regulations, there are conflicts of norms and obscurity of norms that cause legal uncertainty, so that there are still many companies taking advantage of this uncertainty to not carry out the company's CSR obligations as regulated in these regulations. Therefore, there is a need for regulations that contain criminal sanctions for companies that do not carry out CSR programs or TSP. Key Words: Regulation, Implication, Corporate Social Responsibility, Company.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue