Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2021)" : 20 Documents clear

AKIBAT HUKUM PENGUSAHA ATAS PEMBERIAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI TENAGA KERJA ANAK : PERSPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaturan bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak dan akibat hukum terhadap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja anak ke dalam bentuk pekerjaan terburuk. Larangan pemberian bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak diatur secara eksplisit dalam Pasal 74 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan dasar hukum berupa perundang-undangan yang kerap disebut penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini dimana setiap anak yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan diperbolehkan untuk bekerja kecuali dalam bentuk pekerjaan terburuk. Bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak diatur secara eksplisit pada Pasal 74 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditegaskan dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.235/MEN/2003. Akibat hukum terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk diatur dalam Pasal 183 UU Ketenagakerjaan. The aim of this study is to understand the regulation of the worst forms of child labor and the legal consequences for employers who employ child labor into the worst forms of labor. The prohibition of providing the worst forms of child labor is explicitly regulated in Article 74 paragraph (1) of the Labour Law. This research used a legal basis in the form of legislation which is often called normative legal research. The results of this study show that every child who has met the elements in Article 69 paragraph (2) of the Labour Law concerning Manpower is allowed to work except in the worst form of labor. The worst forms of child labor are explicitly regulated in Article 74 paragraph (2) of the Labour Law which is further stipulated in a Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republik Indonesia Number Kep.235/MEN/2003. The legal consequences for employers who employ children in the worst forms of labor are regulated in Article 183 of the Labour Law.

HAK KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK : PERBANDINGAN PRAKTEK PERMOHONAN CORPS DIPLOMATIC DI INDONESIA Grizelda Grizelda
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Dalam rangka mempermudah dan menjamin pelaksanaan tugas diplomatik, perlu adanya perlindungan dari negara penerima untuk tetap menjamin keamanan dan keistimewaan bagi utusan diplomatik tersebut. Salah satu bentuk kekebalan dan keistimewaan yang diberikan oleh Indonesia terhadap diplomat asing yang bertugas di Indonesia adalah adanya car fasilities. Fasilitas ini berupa pembebasan pajak masuk terhadap kendaraan-kendaraan milik diplomat tersebut. Car fasilities ini diberi tanda khusus yang berbeda dengan kendaraan pribadi milik warga Indonesia. Salah satu identitas pembedanya adalah terletak pada serial plat nomor/CD (Coprs Diplomatic) yang ada pada kendaraan tersebut. Apa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya corps diplomatic bagi kendaraan diplomatik tersebut? Bagaimana mekanisme permohonan corps diplomatik sebagai salah satu car fasilities bagi diplomat asing di Indonesia dan bagaimana mekanisme permohonan car fasilities di negara-negara lain? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian dengan melakukan analisis mengenai aturan-aturan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang menemukan bahwa pelaksanaan mekanisme permohonan plat nomor CD (Corps Diplomatic) di masing-masing negara pasti memiliki perbedaan, meskipun hubungan diplomatik tersebut didasarkan atas dasar resiprositas. Hal ini terlihat dari mekanisme antara Indonesia dan Thailand, meskipun keduanya merupakan negara di asia tenggara, namun ada hal-hal yang berbeda seperti penarikan premi asuransi, Indonesia tidak mengenal adanya penarikan premi asuransi dalam permohonan plat nomor CD. Hal tersebut juga berlaku di Australis dan Slovenia. ABSTRACT In order to facilitate and guarantee the implementation of diplomatic duties, it is necessary to have protection from the receiving country to continue to guarantee the security and privileges for the diplomatic envoy. One form of immunity and privileges granted by Indonesia to foreign diplomats serving in Indonesia is the existence of car facilities. This facility is in the form of exemption from entry tax on vehicles belonging to the diplomat. These car facilities are given a special sign that is different from private vehicles owned by Indonesian citizens. One of the distinguishing identities is located on the serial number plate/CD (Coprs Diplomatic) on the vehicle. What are the rights and obligations arising from the diplomatic corps for the diplomatic vehicle? What is the mechanism for applying for diplomatic corps as one of the car facilities for foreign diplomats in Indonesia and how is the mechanism for applying for car facilities in other countries? This research is a normative legal research, namely research by analyzing the rules and literature study. The results of the study found that the implementation of the CD number plate (Corps Diplomatic) application mechanism in each country must have differences, even though diplomatic relations are based on reciprocity. This can be seen from the mechanism between Indonesia and Thailand, although both are countries in Southeast Asia, but there are things that are different, such as the withdrawal of insurance premiums, Indonesia does not recognize the existence of withdrawals of insurance premiums in the CD number plate application. The same is true in Australia and Slovenia.

PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH AKIBAT PEMBERI HIBAH JATUH MISKIN Dhiyah Tabriz; Teddy Anggoro
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel ini membahas secara khusus mengenai proses pembatalan akta hibah yang telah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan mengetahui akibat hukum terhadap akta hibah yang telah dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menyebabkan pemberi hibah jatuh miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah akibat pemberi hibah jatuh miskin harus memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1688 KUHPerdata tentang pembatalan Hibah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Dalam ketentuan KUHPerdata mengatur bahwa hibah dapat dicabut dan dibatalkan Kata “dapat dibatalkan”, yang berarti bahwa hibah yang dibuat tidak batal demi hukum This article discusses specifically the process of canceling the grant deed that has been made before the Land Deed Making Officer and knowing the legal consequences of the grant deed that has been made before the Land Deed Making Officer which causes the grantor to fall into poverty. The results of the study indicate that the cancellation of the grant deed made before the Land Deed Making Officer due to the grantor falling into poverty must pay attention to the provisions of Article 1365 of the Civil Code, Article 1688 of the Civil Code regarding the cancellation of grants and other relevant statutory provisions. In the provisions of the Civil Code stipulates that grants can be revoked and canceled The word "can be canceled", which means that the grant made is not null and void, but must be canceled by submitting a cancellation request at the Court.

PERLINDUNGAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSEDUR PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK Dewi Cahya Hapsari; Pieter E Latumeten
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugasnya melakukan pendaftaran hak tanggungan elektronik dibebankan tanggung jawab dan kewajiban atas seluruh kebenaran materiil maupun keaslian dokumen pelayanan melalui Surat Pertanggungjawaban Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Hak Tanggungan Elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Nomor 5 Tahun 2020 (Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020). Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab PPAT atas kewajiban pembuatan Surat Pertanggungjawaban Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Hak Tanggungan Elektronik dalam proses pendaftaran hak tanggungan elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembebanan tanggung jawab atas kebenaran materiil tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibebankan PPAT dalam melaksanakan jabatannya membuat akta autentik di bidang hukum pertanahan, karena kebenaran materil berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum, sementara perbuatan melawan hukum hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang melakukan perbuatan, dan bukan menjadi tanggung jawab PPAT, sebagaimana akta autentik merupakan cerminan dari kehendak para pihak. Land Deed Officer (PPAT) on carrying out his duties of registering electronic mortgages is charged with the responsibility and obligation for all material truths and the authenticity of service documents through an the Letter of Accountabillity of the Legality and Validity of the Electronic Mortgage, as regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head National Land Agency of The Republic of Indonesia Number 5 0f 2020 concerning Electronically Integrated Mortgage Services (Permen ATR/KBPN No. 5 of 2020). This study aims to analyze the role and responsibility of PPAT for the obligation to make a statement of material truth in the electronic mortgage registration process. The research method used in this paper is normative juridical. The results of the study indicate that the provision of responsibility for the material truth is contradictory and inconsistent with the responsibility imposed by PPAT in carrying out its position in making authentic deeds in the field of land law, because material truth is closely related to unlawful acts, while unlawful acts can only be carried out by the parties who commit the act, and are not the responsibility of the PPAT, as the authentic deed is a reflection of the will of the parties.

TRANSFORMASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA Ratna Purnamasari; Amiruddin Amiruddin; Rina Khairani Pancaningrum
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi penghentian penyidikan kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. dengan. Adapun hasil penelitian ini yakni Sebelum terbitnya UU No. 19 Tahun 2019 KPK tidak berhak mengeluarkan SP3 dan persyaratannya mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP sedangkan pada UU No. 19 Tahun 2019 mengatur kewenangan dan persyaratan KPK mengeluarkan SP3. Revisi Pasal 40 pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK bahwa KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 kepada tersangka korupsi apabila memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP di tambah ketentuan baru yakni SP3 dapat dikeluarkan apabila penyidikan tidak selesai dalam 2 tahun. This article aims to analyze the transformation of the termination of investigations into corruption cases in Indonesia. This research uses normative research methods. with. The results of this study, namely, before the issuance of Law no. 19 of 2019 the KPK is not entitled to issue SP3 and the requirements refer to Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code while Law no. 19 of 2019 regulates the authority and requirements of the KPK to issue SP3. Revised Article 40 of Law Number 19 of 2019 concerning the KPK that the KPK is given the authority to issue SP3 to corruption suspects if it meets the requirements as stated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code plus a new provision namely SP3 can be issued if the investigation is not completed within 2 year.

PENGATURAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Arief Haryanto; I Wayan Parsa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan pengaturan pembentukan produk hukum daerah tentang peninjauan tarif retribusi. Berdasarkan sudut pandang sudut pandang asas contrarius actus dalam hukum administrasi maka asas ini dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang melekat pada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat juga membatalkan putusan tersebut. Asas contrarius actus merupakan tradisi hukum romawi yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menarik kembali keputusan/peraturan yang dibuatnya dengan ketentuan bahwa penarikan keputusan/peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya. Namun ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur terhadap Penetapan tarif Retribusi dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang semestinya berdasarkan pengaturan Penetapan tarif Retribusi diatur melalui Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang maka harus berpedoman pada Stufentheory (Hierarki Norma Hukum) sehingga ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada asas Lex Superior derogat legi inforiori. Terkait akibat hukum atas penetapan peninjauan tarif retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah peninjauan tarif retribusi daerah dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme perubahan atau pergantian melalui Peraturan Daerah. The purpose of this study was to analyze related to the regulation of the formation of regional legal products regarding the review of retribution rates. Based on the point of view of the contrarius actus principle in administrative law, this principle can be defined as the authority attached to the state administrative body or official to issue state administrative decisions and can also cancel the decision. The principle of contrarius actus is a Roman legal tradition that gives the government the authority to withdraw the decisions/regulations it has made with the stipulation that the withdrawal of the decision/regulation is carried out by the institution that made it. However, the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law no. 28 of 2009 stipulates that the levy rate determination can be determined by a regional head regulation which should be based on the levy rate setting regulated through a regional regulation. The research method used is a normative research method. Data collection techniques using document study techniques and interview techniques. The results of the study show that the formation of legislation based on the procedures for the formation of laws must be guided by Stufentheory (Hierarchy of Legal Norms) so that the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law no. 28 of 2009 does not conflict with the provisions of the Law on the Formation of Legislation by referring to the principle of Lex Superior derogat legi infooriori. Regarding the legal consequences of determining the review of regional retribution rates through a regional head regulation, the review of regional retribution rates in terms of the amount of levy rates that have been stipulated in the Regional Regulations needs to be adjusted because the cost of providing services is quite large and/or the tariffs are no longer effective in controlling the demand for these services. carried out through the mechanism of change or replacement through Regional Regulations.

PERKEMBANGAN PENAFSIRAN DELIK MAKAR DALAM KUHP DI INDONESIA Yuni Ristanti; Lalu Parman; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengenalisis perkembangan penafsiran delik Makar dalam KUHP di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa makar terdapat pada pasal 87, 104, 106, 107, 110 KUHP. Permulaan perbuatan makar dalam KUHP sudah disebut sebagai delik makar. Pengertian makar berdasarkan penafsiran hakim pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo adalah ancaman membunuh presiden melalui sosial media dan makar menggulingkan pemerintah melalui materi gugatan atau disebut makar melalui pengadilan. Segala bentuk perbuatan selama tujuannya untuk makar sesuai pasal-pasal 104, 106, 107 KUHP disebut sebagai delik makar. The purpose of the study was to identify and identify the development of the interpretation of the Makar offense in the Indonesian Criminal Code. The research method used is normative legal research. The results showed that treason is found in articles 87, 104, 106, 107, 110 of the Criminal Code. The beginning of the act of treason in the Criminal Code is already referred to as a treason offense. The definition of treason based on the interpretation of judges during the reign of President Joko Widodo is the threat to kill the president through social media and treason to overthrow the government through lawsuits or called treason through the courts. All forms of action as long as the purpose is to commit treason in accordance with articles 104, 106, 107 of the Criminal Code are referred to as treason offenses.

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENERAPKAN PEMBATASAN SOSIAL DALAM MENANGANI CORONA VIRUS DISEASES 19 Aditya Saputra; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel ini memiliki tujuan memahami kewenangan pemerintah daerah berdasarkan hukum di Indonesia serta untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah menerapkan pembatasan sosial dalam upaya penanganan covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Menerapkan Pembatasan Sosial dalam Upaya Penanganan Covid-19 ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini menemukan jika Kewenangan pemerintah daerah menerapkan pembatasan sosial dalam upaya penanganan covid-19 merupakan langkah yang baik dalam menangani penyebaran covid-19. Namun PP No. 1/2020 tentang PSBB belum memberikan pengaturan secara jelas terkait teknis pelaksanaan PSBB bagi Pemerintah Daerah. Sehingga ini akan berpengaruh pada terjadinya ketidakjelasan teknis oleh pemerintah daerah dalam menjalankan PP tersebut. This Article aims to understand the authority of local governments based on law in Indonesia and to find out the authority of local governments to apply social restrictions in efforts to deal with Covid-19. The method used in research related to the Authority of Regional Governments to Apply Social Restrictions in Efforts to Handling Covid-19 uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach and case approach to analyze legal issues in this study. The results of this study found that the authority of local governments to implement social restrictions in an effort to deal with Covid-19 is a good step in dealing with the spread of Covid-19. However PP No. 1/2020 concerning PSBB has not provided clear regulations regarding the technical implementation of PSBB for Regional Governments. So that this will have an effect on the occurrence of technical uncertainty by the local government in implementing the PP.

KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS YANG DITANDATANGANI DI LUAR NEGERI DALAM GUGATAN PERCERAIAN Indah Nur Avianty; Muhammad Sofyan Pulungan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini guna memberikan pengetahuan keharusan dilakukannya legalisasi terhadap dokumen-dokumen yang diterbitkan di luar negeri untuk dapat digunakan di Indonesia, dan mengetahui tanggungjawab seseorang yang diberikan kuasa akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas yang dikuasakan kepadanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan sejenis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil bahwa penggunaan dokumen yang ditandatangani ataupun diterbitkan di Luar Negeri harus dilakukan legalisasi oleh Perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan sebelum dapat diberlakukan atau digunakan di wilayah Indonesia, akan tetapi hal ini dapat dikesampingkan ataupun diperketat dengan adanya konvensi apostille yang digadang-gadang kan pemerintah guna mempermudah aturan mengenai legalisasi dokumen yang diterbitkan di luar negeri dengan beberapa syarat tertentu yang telah disetujui oleh negara-negara yang telah meratifikasi konvensi apostille seperti jika diatur khusus oleh negara pihak mereka harus diterbitkan sertifikat yang menyatakan kebenaran tandatangan dari dokumen tersebut. Seperti yang terjadi dalam putusan ini putusan perceraian yang dibatalkan oleh majelis hakim dikarenakan surat kuasa khusus yang diterbitkan di luar negeri tidak dilakukan legalisasi pada kedutaan setempat. The purpose of this study is to provide knowledge about the legalization of documents issued abroad to be used in Indonesia, and to identify a person who has been given power of attorney due to his negligence in carrying out the duties assigned to him. The research method used in this research is normative, namely by interpreting the articles in the legislation by comparing them with similar legislation. Based on the research conducted by the author, the results show that the use of documents signed or issued abroad must be legalized by the Indonesian Representative in the country concerned before it can be applied or used in the Indonesian territory, but this can be ruled out or tightened by the existence of the apostille convention that the government is waiting for. In order to facilitate the rules regarding the legalization of documents issued abroad with certain conditions that have been approved by countries that have been approved by the apostille convention as regulated by the state parties, they must issue a certificate stating the correctness of the sign of the document. As happened in this decision, the divorce decision was annulled by the panel of judges because the special power of attorney issued abroad was not legalized locally.

PLURALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Adam Ilyas; Felix Ferdin Bakker; Dicky Eko Prasetio
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kewenangan penyidikan dalam perkara korupsi di Indonesia ditangani oleh tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui penelitian hukum yuridis-normatif ini, adapun tujuan penulis dalam melakukan kajian hukum ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada tiga lembaga dibandingkan dengan keberhasilan penyelesaian perkara korupsi di Singapura yang hanya dilakukan oleh satu lembaga yakni Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Hasilnya pluralisme ini tidak efektif. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka kebijakan untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia dengan menempatkan KPK sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang independen yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Hal lain yang perlu di kaji yaitu posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, maka diperlukan adanya KPK cabang provinsi agar sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan merata. The investigation authority in corruption cases in Indonesia is handled by three institutions, namely the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK). Through this juridical-normative legal research, the author's aim in conducting this legal study is to find out how effective the settlement of corruption crimes in Indonesia is that gives the authority to investigate corruption crimes to three institutions compared to the successful completion of corruption cases in Singapore which one person only carried out. Institution, namely the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). As a result, this pluralism is not adequate. Therefore, based on the research results, the policy is to make changes to the relevant laws and regulations to resolve corruption cases in Indonesia by placing the KPK as the only independent law enforcement agency that can conduct investigations and investigations of corruption cases. Another thing that needs to be studied is the position of Indonesia as an archipelagic country. It is necessary to have a provincial branch of the KPK so that the system for preventing and eradicating corruption can run effectively and evenly.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA