Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 10 No 12 (2022)" : 20 Documents clear

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INJEKSI WHITENING ILEGAL I Nyoman Gian Erlangga; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi injeksi whitening ilegal serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha injeksi whitening ilegal atas konsumen yang dirugikan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen injeksi whitening ilegal adalah perlindungan yang preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah pemerintah menetapkan suatu peraturan untuk melindungi konsumen sedangkan represif adalah perlindungan terakhir yang berupa sanksi atau denda. Banyak pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan injeksi whitening ilegal atau tanpa ijin edar. Dalam hukum perlindungan konsumen dianut prinsip pertanggungjawaban yang mutlak. Tanggung jawab dari pelaku usaha adalah melakukan usaha tersebut sesuai dengan SOP yang ada, salah satunya merupakan seorang dokter dan produknya harus diuji di BPOM. Serta terdapat tanggung jawab bagi pelaku usaha karena merugikan konsumen untuk mengkonsumsi produk ilegal. Jika pelaku usaha menyebabkan konsumen rugi, maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab baik dengan uang, jasa/barang, dan tanggungan karena perlindungan konsumen menerapkan prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak). The purpose of this study is to understand the legal protection for consumers who suffer losses due to consuming illegal whitening injections and to find out the responsibility of illegal whitening injection business actors for consumers who are harmed. This type of research is normative legal research. Legal protection obtained by consumers of illegal whitening injections is preventive and repressive protection. Preventive legal protection is the government stipulates a regulation to protect consumers while repressive is the last protection in the form of sanctions or fines. Many business actors produce and market whitening injections illegally or without marketing authorization. In consumer protection law, the principle of absolute responsibility is adhered to. The responsibility of business actors is to carry out the business in accordance with existing SOPs, one of which is a doctor and their products must be tested at BPOM. And there is a responsibility for business actors for harming consumers to consume illegal products. If a business actor causes a consumer to lose, then the business actor is responsible for money, services/goods, and dependents because consumer protection applies the principle of strict liability (absolute liability).

AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PPAT TERHADAP TANDA TANGAN PALSU DALAM AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA Nadia Karimah; Mohamad Fajri Mekka Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan mengenai akibat hukum terhadap suatu akta autentik yang dibuat oleh PPAT mengandung suatu tanda tangan palsu serta menguraikan mengenai tanggung jawab dari PPAT atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya yakni dengan adanya tanda tangan palsu pada akta autentik yang dibuatnya yang mana dalam hal ini berupa suatu akta jual beli atas objek dengan status harta bersama. Terjadinya kelalaian yang dilakukan secara sadar oleh Notaris, seolah memperlihatkan bahwa Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya telah melanggar ketentuan dalam pasal 16 mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan Notaris dalam menjalankan jabatannya serta memperlihatkan bahwa ada ketidak cermatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Juga, tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh Notaris ketika sedang membuat suatu Akta Jual Beli atas objek dengan status harta bersama. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pedekatan yuridis-normatif dan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. This paper aims to describe the legal consequences of an authentic deed made by the PPAT contain a fake signature and describe the responsibility of the PPAT for negligence committed in carrying out their position, namely by the presence of a fake signature on the authentic deed he made which in this case is in the form of a sale and purchase deed for an object with the status of common property. The occurrence of misconduct carried out consciously by the Notary, seems to show that the Notary in carrying out his position has violated the provisions in article 16 regarding the obligations that must be carried out by the Notary in carrying out his position and shows that there is an inattention carried out by the Notary in carrying out his position. Also, the non-application of the precautionary principle by the Notary when making a Deed of Sale and Purchase of an object with the status of joint property. The method used in this writing is a juridical-normative approach method and uses secondary data collection methods obtained from literature studies.

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP BARANG YANG DIJUAL ONLINE TIDAK SESUAI FOTO IKLAN Made Ayu Citra Putri Sani; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait transaksi produk yang diperjualbelikan melaui toko online yang menyimpang dari foto iklan pada sebuah e-commerce atau marketplace yang dimana penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan produsen terhadap barang yang tidak sesuai foto iklan kepada konsumen. Metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, yang dimana dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Setelah dilakukan analisis, disimpulkan bahwa adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang tertuang pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Tanggung jawab pelaku niaga yang mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan iklan gambar transaksi di pasar dalam bentuk pelaksanaan hak konsumen yang dilanggar harus mendapat kompensasi ganti rugi yang dari pelaku usaha berdasarkan perjanjian pembelian online dan dapat ditafsirkan sesuai isi dari pasal 53 (1) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik . This study aims to find out how the form of legal protection related to product transactions that are traded through online stores that deviate from photo advertisements in an e-commerce or marketplace where this research is expected to be able to provide information about how the form of responsibility given by producers to goods that are not according to advertising photos to consumers. The research method is carried out by examining library materials, which in this study explain the problems studied, to be further discussed with studies based on legal theories and then linked to the applicable laws and regulations in legal practice. After the analysis, it is concluded that there is legal protection for consumers as stipulated in Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection. The responsibility of merchants who send goods that are not in accordance with the image advertisement of transactions in the market in the form of the implementation of violated consumer rights must receive compensation from business actors based on online purchase agreements and can be interpreted according to the contents of article 53 (1) PP No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.

TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA KE KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Fatmawati Parenrengi; Febby Mutiara Nelson
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini menganalisis peraturan mengenai Kewajiban Hukum PPAT Dalam Mendaftarkan Akta Yang Telah Dibuatnya Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Akibat Hukum Serta Tanggung Jawab PPAT Yang Terlambat Mendaftarkan Akta Yang Telah Dibuatnya Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional. Dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif yang bersifat teoritis melalui Library research, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan. Dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dilakukan teknik pengolahan data dan menganalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan secara induktif. Layanan PPAT sebagai suatu jabatan yang diberi wewenang sangat bermanfaat bagi orang-orang tertentu, terutama bagi orang-orang yang tidak paham hukum. Ada beberapa masyarakat tidak memahami hukum merasa tidak mempunyai kemampuan untuk menangani masalah hukum yang mereka hadapi, mengingat terbatasnya pengetahuan tentang hukum. Untuk mengakses hal-hal yang berkaitan dengan PPAT. Setiap terdapat pengajuan dalam aplikasi pendaftaran tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional harus mengeluarkan tanda terima. Misalnya, pendaftaran akta dari PPAT dan pendaftaran berkas ke PPAT yang sesuai. Tanggung jawab ini tidak hanya mempengaruhi kemajuan pemahaman atau kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak hukum yang lebih besar terhadap pemikiran atau perilaku PPAT baik positif maupun negatif. Karena pentingnya alat bukti sebagai suatu cara penegasan yang dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada pemegang hak, maka pembuatan akta perpindahan hak atas tanah sebagai alasan untuk mengikuti data pendaftaran tanah melalui jual beli hak atas tanah harus sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan sebelumnya dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. The purpose of this study is to analyze the regulations regarding the legal obligations of a PPAT in registering the deed it has made to the Office of the National Land Agency and the legal consequences and responsibilities of a PPAT who are late in registering the deed they have made to the Office of the National Land Agency. In this writing, using normative juridical theory through library research, the data collection technique for this research is in the form of library research. With primary, secondary, and tertiary materials. Furthermore, data processing techniques and analyzes were carried out using qualitative descriptive techniques, then concluded inductively. PPAT services as an authorized position are very beneficial for certain people, especially for people who do not understand the law. There are some people who do not understand the law and feel they do not have the ability to deal with the legal problems they face, given their limited knowledge of the law. To access matters relating to PPAT. Each time there is a submission in the land registration application, the Office of the National Land Agency must issue a receipt. For example, registration of deed from PPAT and registration of files to the appropriate PPAT. This responsibility not only affects the progress of understanding or compliance with the law, but also considers the greater impact of the law on PPAT's thoughts or behavior, both positive and negative. Due to the importance of evidence as a means of confirmation that can provide legal certainty and guarantees to the right holders, the making of a deed of transfer of land rights as a reason to follow the land registration data through the sale and purchase of land rights must be in accordance with the timeframe previously determined in Article 40. paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration.

KEWENANGAN NOTARIS MELAKUKAN PENYIMPANAN PROTOKOL BERBASIS TEKNOLOGI (REPOSITORY) DALAM PERKEMBANGAN KONSEP CYBER NOTARY Ida Bagus Yoga Raditya; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perkembangan suatu fungsi serta peran notaris pada transaksi elektronik dipopulerkan dengan istilah Cyber Notary. Dengan adanya cyber notary ini, tidak luput dengan perkembangan kewajiban baru seperti penyimpanan protokol notaris dengan cara elektronik. Pengaturan mengenai penyimpanan protokol dengan cara elektronik ini masih belum jelas diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebabkan adanya norma kosong. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis penerapan pengaturan dan tanggung jawab notaris pada pinyimpanan akta yang merupakan protokol notaris dengan cara elektronik (respository) pada perkembangan konsep cyber notary. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil Penelitian menjelaskan yakni penerapan aturan terkait penyimpanan akta sebagai protokol notaris secara elektronik belum ditegaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris namun dengan melihat undang-undang kearsipan, protokol notaris sebagai sebuah arsip dapat dialih media arsip menurut undang-undang ini dengan cara membuat suatu berita acara sertai daftar arsip yang telah dialihmediakan. Mengenai tanggung jawab notaris pada penyimpanan akta dengan cara elektronik yakni kerugian pada pihak ketiga diberatkan pada pejabat selaku pihak pribadi dikarenakan melakukan Tindakan yang telah menyebabkan kerugian. Penyimpanan protokol notaris dengan cara elektronik tidak diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dari itu tanggung jawab terkait hukum yang disebabkannya berlaku terkait mengenai hukum umum baik dengan cara perdata, hukum pidana ataupun hukum administrasi pada notaris tersebut. The development of the function and role of a notary public in an electronic transaction was later popularized with the term Cyber Notary. With the existence of this cyber notary, it does not escape the development of new obligations such as electronic notary protocol storage. The regulation regarding electronic storage of protocols is still not clearly regulated in the Law of Notary Position, which causes an empty norm. The purpose of this paper is to analyze the application of notary arrangements and responsibilities to the storage of deeds as a notary electronic protocol (respository) in the development of the cyber notary concept. In this study using normative research methods and using primary, secondary and tertiary legal materials. Research results show that the application of the deed storage arrangement as a notary protocol electronically has not been affirmed in the Law of Notary Position, but by looking at the archival law, the notary protocol as an archive can be transferred to the media according to this law by making an official report. accompanied by a list of records transferred. And regarding the responsibility of the notary for the electronic deposit of the deed that the loss to a third party is borne by the official as a person who because of his actions has caused a loss. Electronic notary protocol storage is not regulated in the Law of Notary Position, so the legal liability it creates applies general legal provisions both civil, criminal and administrative to the notary concerned.

PEMBAHARUAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE MODERN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN Anggraeni Sari Gunawan; Hery Firmansyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan ini ditujukan untuk mengkaji konsep restorative justice dengan pola dan cara-cara yang lebih modern dan inovativ untuk diterapkan dalam sistem pemasyarakatan yang tidak hanya terbatas pada pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Sampai saat ini, meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah mengamanatkan secara jelas dan tegas untuk menerapkan restorative justice dalam sistem pemasyarakaran, namun paradigma penerapan restorative justice pada sistem pemasyarakatan masih berpaku pada dua hal yakni mempersempit jumlah pelaku yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan melalui rekomendasi dalam litmas tersangka dan memperluas jumlah pelaku yang dapat dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan melalui program seperti remisi dan lain sebagainya. Pandangan tersebut tidaklah salah, bahkan pembebasan bersyarat merupakan salah satu kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara secara luas. Namun, pola-pola tersebut tidak mengakomodir keterlibatan korban dan pelaku secara lebih dalam dengan tujuan untuk memberikan pemulihan kedua belah pihak. Sedangkan pada tataran kebijakan di berbagai negara saat ini, penggunaan konsep restorative justice dalam lembaga pemasyarakatan sudah jauh bergerak dari hanya sekedar memperbesar arus keluar narapidana. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan untuk mengetahui cara-cara innovative yang dilakukan di berbagai negara untuk menerapkan restorative justice dalam sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan restorative justice di berbagai negara telah menunjukan bahwa restorative justice tidak lagi terpaku pada opsi pasca pembebasan, namun lebih jauh dari itu, diimplementasikan dengan cara konferensi korban-pelaku, konferensi komunitas maupun komunikasi tidak langsung. Cara-cara ini dapat dilakukan dengan 4 pendekatan yakni kursus kesadaran korban dan penerimaan tanggung jawab, mediasi dan konferensi korban-pelaku di penjara, kepenjaraan restoratif, pendekatan restoratif terhadap konlik dan pelanggaran di dalam penjara. Cara-cara yang lebih modern tersebut lebih dapat dimungkinkan diterapkan bagi seluruh narapidana secara luas jika dibandingkan dengan pemberian opsi pasca bebas yang terbatas pada syarat tertentu. Oleh karenanya, sejatinya Indonesia dapat lebih melakukan pendekatan yang inovatif dalam menerapkan restorativ justice. This writing is intended to examine the concept of restorative justice with patterns and ways that are more modern and innovative to be applied in the correctional system which are not only limited to granting remissions, release on parole, conditional leave, leave to prepare for release and leave to visit family. Until now, even though Law Number 22 of 2022 has clearly and explicitly mandated the implementation of restorative justice in the correctional system, the paradigm of implementing restorative justice in the correctional system still focuses on two things, namely narrowing the number of offenders who enter correctional institutions. through recommendations in litmas allegations and expanding the number of offenders who can be released from correctional institutions through programs such as remission and so on. These paradigms are not wrong, in fact, release on parole is one of the policies that have been widely implemented in various countries. However, these patterns do not accommodate deeper involvement of victims and offenders with the aim of providing recovery for both parties. Meanwhile, at the current policy level in various countries, the use of the concept of restorative justice in correctional institutions has moved far from simply increasing the outflow of needs. In conducting this research, the authors used normative legal research with a contextual approach and a comparative approach to find out innovative ways in various countries to implement restorative justice in the penal system. The implementation of restorative justice in various countries has shown that restorative justice is no longer fixated on post-release options, but further than that, is implemented by means of victim-offender conferences, community conferences and indirect communication. This method can be carried out using 4 approaches, namely courses on victim awareness and acceptance of responsibility, mediation and conferences on victims and offenders in prisons, restorative prisons, restorative approaches to conflicts and violations in prisons. This more modern way is more applicable to all browsing broadly when compared to providing post-free options that are limited to certain conditions. Therefore, in fact Indonesia can take a more innovative approach in implementing restorative justice.

ANALISIS JUAL BELI PROFORMA (FORMALITAS) PADA AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DIHADAPAN PPAT Michele Angelina Hartono; Yoni Agus Setyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji keabsahan pembuatan akta jual beli yang didasarkan oleh jual beli pura-pura atau disebut jual beli proforma (formalitas). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa jual beli proforma (formalitas) bertentangan dengan undang-undang khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan maka dari itu berkaitan juga dengan keabsahan akta jual beli yang menjadi dasar perbuatan jual beli tersebut yang dibuat dihadapan PPAT dan PPAT yang membuat akta tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya dari segi kode etik PPAT. The purpose of this study is to examine the validity of making a sale and purchase deed based on a mock sale or purchase which is called a proforma sale and purchase (formality). This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study show that the sale and purchase pro forma (formality) is contrary to the law, especially in the Civil Code, and therefore it is also related to the validity of the deed of sale and purchase which forms the basis of the act of buying and selling which was made before the PPAT and PPAT who made the deed can be held accountable in terms of the PPAT code of ethics.

LENIENCY POLICY: STRATEGI MENYINGKAP KERAHASIAAN KARTEL (PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT) Maureen Cornellia David; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kartel termasuk sebagai bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha oleh karena kerugian yang ditimbulkannya begitu luar biasa. Demi tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat, maka perlu dilakukan pemberantasan kartel. KPPU dalam kewenangannya yang didelegasikan oleh UU Persaingan Usaha seringkali terkendala dalam menangani kasus – kasus kartel karena sulitnya mengumpulkan barang bukti. Dengan bercermin pada efektifnya penerapan leniency policy memberantas kartel di Amerika Serikat, menarik untuk ditelaah lebih lanjut terkait urgensi penerapan leniency policy untuk memberantas kartel di Indonesia. Oleh karena itu, untuk membuka wawasan baru dalam hal menyingkap kerahasiaan aktivitas kartel di Indonesia, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan kebijakan leniency policy di Amerika Serikat dan Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan ditelaah secara kualitatif, melibatkan logika berpikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan besarnya kemungkinan leniency policy akan berhasil dalam memberantas, atau setidak – tidaknya menekan angka kartel di Indonesia. Akan tetapi, leniency policy baru dapat terlaksana ketika pemerintah mengesahkan suatu peraturan perundang – undangan yang menjadi payung hukum penerapan leniency policy dalam hukum persaingan usaha nasional. Cartel is included as a form of agreement that is prohibited in business competition law because of its extraordinary losses. In order to achieve a fair business competition climate, it is necessary to eradicate cartels. KPPU in its authority delegated by the Business Competition Law is often constrained in handling cartel cases because of the difficulty in gathering evidence. With reference to the effectiveness of implementing a leniency policy to eradicate cartels in the United States, it is interesting to study further regarding the urgency of implementing a leniency policy to eradicate cartels in Indonesia. Therefore, to open up new insights in terms of uncovering the secrecy of cartel activities in Indonesia, the authors conducted research using a normative juridical method using a comparative approach by comparing leniency policies in the United States and Indonesia. The data was obtained through literature review and analyzed qualitatively, involving deductive logical thinking. The results of the research show that the leniency policy is likely to be successful in eradicating, or at least reducing the number of cartels in Indonesia. However, leniency policy can only be implemented when the government enacts a statutory regulation which becomes the legal umbrella for implementing leniency policy in national business competition law.

UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN OLEH NOTARIS Maharani VPK; Imron Imron
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p19

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi upaya hukum bagi pihak yang dirugikan oleh seorang Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan hukum primer terutama mengenai peraturan perundang-undangan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen dan studi kepustakaan. Upaya hukum terhadap pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang dapat merugikan pihak lain dapat dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran/kesalahan yang diduga dilakukan oleh notaris. Melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah, Digugat secara Perdata. Dilaporkan secara Pidana Selain melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan menggugat secara perdata, pihak yang dirugikan dapat melaporkan secara pidana. The purpose of this study is to analyze and identify legal remedies for parties who are harmed by a Notary. This study uses a normative juridical approach, using primary law, especially regarding laws and regulations concerning the Office of Notaries. In this study, data were collected through a study of documents and literature. Legal remedies for violations or mistakes made by a notary that can harm other parties can be carried out according to the type of violation/error allegedly committed by the notary. Reported to the Regional Supervisory Board, civilly sued. Reported Criminally In addition to reporting to the Regional Supervisory Board and suing in a civil manner, the aggrieved party can report criminally.

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM PRINSIP KEPASTIAN HUKUM Ekawati Ekawati; Gusti Heliana Safitri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p20

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dam mengidentifikasi pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Prinsip Kepastian Hukum Di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normative empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum yang pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Penetapan Itsbat nikah Nomor 2090/Pdt.G/2022/PA.Smd, Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kepastian hukum “Itsbat Nikah” terhadap suatu perkawinan, dengan keluarnya Itsbat Nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perUndang-Undangan yang berarti itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia. This study aims to analyze and identify the implementation of itsbat marriage under the principle of legal certainty in Indonesia. The type of research used is empirical normative research. Empirical normative legal research (applied law research), uses normative-empirical legal case studies in the form of legal behavior products whose subject matter is the implementation or implementation of factual positive legal provisions in each particular legal event. Determination of itsbat nikah Number 2090/Pdt.G/2022/PA.Smd, the Assembly is of the opinion that the legal norms regulated in the provisions of Article 2 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 and Article 7 paragraph 3 letter (c) of the Compilation of Islamic Law are administrative in nature to maintain order (maslahat) in the administration of marriage, while on the other hand protecting the rights of citizens is part of human rights that must be guaranteed, protected and fulfilled by parents, family, society, government and the state. The legal certainty of "Itsbat Nikah" for a marriage, with the issuance of itsbat Nikah, the status of the marriage is legal according to religion and officially registered according to the law, which means that it is equipped with authentic legal evidence of the existence of the marriage. Thus since then the marriage has legal certainty, both according to religious law and law in Indonesia.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA