Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 5 (2022)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS (PRELOVED) MELALUI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Ni Made Nita Pradnyaning Putri]]>;
<![CDATA[I Dewa Ayu Dwi Mayasari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.381 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p16
<![CDATA[Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji terkait perlindungan hukum dan proses penyelesaian sengketa bagi konsumen dalam melakukan jual beli barang bekas (preloved) melalui pasar elektronik atau yang biasa disebut e-commerce. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai objek kajian. Hasil studi menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum bagi konsumen pembeli barang bekas secara garis besar terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi peraturan tersebut belum dapat sepenuhnya melindungi konsumen dalam bertransaksi melalui e-commerce. Hal ini dikarenakan hak-hak yang dimiliki konsumen sebagaimana didasari UUPK hanya terbatas untuk tramsaksi yang sifatnya konvensional saja. Dalam hal konsumen dirugikan pada jualbeli barang bekas melaluii e-commerce dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian Sengketa secara litigasi dapat dilakukan dengan cara konsumen mengajukan gugatan ke pengadilan di bawah lingkup peradilan umum, dan penyelesaian non-litigasi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase atau dengan cara perdamaian kedua belah pihak. The purpose of this study is to analyze the legal protection and dispute resolution process for consumers related to transaction of second-hand or preloved through e-commerce. This study uses a normative legal method and focuses on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study shows that Legal protection for consumers who make transactions of secondhand or preloved is broadly contained in Consumer Protection’s Law, but the regulation has not been able to fully cover consumers in transactions through e-commerce. Because consumer's rights that regulated in Consumer Protection’s Law are limited to conventional transactions only. In terms that consumers are harmed in the sale and purchase of second-hand or preloved through e-commerce, it can be resolved through litigation and non-litigation. Regarding the settlement of consumer disputes who are harmed through e-commerce, it can be resolved through litigation and non-litigation. Litigation dispute resolution can be carried out by means of consumers submitting a lawsuit to the court under the scope of the general court, and non-litigation settlement is carried out by filing a lawsuit or complaint to the Consumer Dispute Settlement Agency by negotiation, mediation, conciliation, and arbitration or by way of peace on both sides.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN VERBAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Ayu Alfania Kristyanti]]>;
<![CDATA[Diah Ratna Sari Hariyanto]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.618 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p07
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu guna memberikan analisis serta kajian pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia saat ini, dan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia masa mendatang. Penulisan jurnal ilmiah menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji kekosongan norma dalam pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia. Hasil studi menunjukan bahwa pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia belum diatur secara khusus, artinya terjadi kekosongan norma dan dalam pemidanaannya masih menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan, yaitu KUHP, Pasal 29-38 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di masa mendatang, telah diatur ke dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang diharapkan mampu mengatur secara khusus baik pemidanaan maupun perlindungan terhadap korban. The purpose of this research is to provide an analysis and study of the punishment of verbal harassers in Indonesia today, and the convictions of the perpetrators of verbal abuse in Indonesia in the future. Writing scientific journals uses normative legal research methods through the approach of statutory regulations, namely examining the vacuum of norms in the punishment of verbal harassers in Indonesia. The results of the study show that the punishment of verbal harassers in Indonesia has not been specifically regulated, meaning that there is a vacuum of norms and the punishment is still using the related regulations, namely the Criminal Code, Articles 29-38 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography jo. Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Regarding the regulation of the punishment of verbal abuse perpetrators in the future, it has been regulated in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS), which is expected to be able to specifically regulate both conviction and protection of victims.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL SAAT TERJADI WANPRESTASI: PENDEKATAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN ]]>
<![CDATA[Made Agus Mas Dika Satryaningrat]]>;
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.04 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p12
<![CDATA[Penelitian hukum ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai keabsahan dari perjanjian yang dilakukan secara digital pada saat debitur terjadi permasalahan sengketa yang mengakibatkan wanprestasi. Dan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa secara keperdataan yang timbul akibat wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan dalam peraturan perundang-undangan serta konseptual hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian yang dilakukan secara digital yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 17 UU ITE yang mengarah pada Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa secara keperdataan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan secara digital/elektronik yang dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi melalui metode mediasi merupakan cara yang menguntungkan para pihak yang bersangkutan dengan mencari jalan keluar dari penyelesaian sengketa sehingga para pihak dapat menerima setiap hasil keputusan yang telah dirundingkan. Penyelesaian sengketa secara keperdataan ini bersumber dari hasil kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak. This legal research has a goal, namely to examine the legal arrangements regarding the validity of agreements made digitally when the debtor has a dispute that results in default. And to analyze how to resolve civil disputes that arise as a result of default. The method used is normative legal research with an approach to legislation and legal conceptualization. The results of the study show that the regulation regarding the validity of an agreement made digitally is regulated in Article 1 Paragraph 17 of the ITE Law which leads to Article 1320 to Article 1337 of the Civil Code. This study shows that civil dispute resolution in an agreement is carried out digitally/electronically which can be resolved through litigation (court) or non-litigation (outside court). Settlement of disputes out of court or non-litigation through the mediation method is a way that benefits the parties concerned by finding a way out of dispute resolution so that the parties can accept every decision that has been negotiated. The settlement of this civil dispute comes from the result of a mutual agreement between the two parties.]]>
<![CDATA[PENGATURAN INDEPENDENSI INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALI ]]>
<![CDATA[I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.219 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p03
<![CDATA[Artikel ini mempunyai tujuan yakni memberikan pemahaman tentang pengaturan kewenangan inspektorat provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk melakukan analisis terhadap independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi. Metode pada penulisan ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undangan. Seluruh informasi yang sudah terkumpul kemudian di lakukan penganalisisan secara kualitatif dan di tampilkan dalam laporan diskriptif analisis. Penelitian ini pada hakikatnya menunjukkan jika secara khusus berkaitan dengan pengaturan kewenangan inspektorat daerah berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia dilakukan pengaturannya dalam UU PD; PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 107/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Sementara terkait pengaturan independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini belum terlihat jelas dalam regulasi yang telah ada sehingga besar kemungkinan terjadinya intervensi serta konflik kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pekerjaan yang dilaksanakan. The purpose of this article is to provide an understanding of the regulation of the authority of the provincial inspectorate based on the laws and regulations in Indonesia and to analyze the independence of the regional inspectorate as an effort to minimize corruption. The method in this writing is normative research with a conceptual approach and also a statutory approach. All information that has been collected is then analyzed qualitatively and displayed in a descriptive analysis report. This research essentially shows that if it is specifically related to the regulation of the authority of the regional inspectorate based on the laws and regulations in Indonesia, the regulation is carried out in the Regional Government Law; PP No. 41/2007 concerning Regional Apparatus Organizations; Permendagri No. 107/2017 concerning Guidelines for Nomenclature of Provincial and Regency/City Regional Inspectorates; and PP No. 18/2016 concerning Regional Apparatus. Meanwhile, regarding the regulation of the independence of regional inspectors as an effort to minimize Corruption Crimes, it is not yet clear in the existing regulations, so there is a high possibility of intervention and conflicts of interest in the planning, implementation, and reporting process of the work carried out.]]>
<![CDATA[PENGHAPUSAN PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA ]]>
<![CDATA[Rendy Airlangga]]>;
<![CDATA[Veronica Rahma Suwandi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.08 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p17
<![CDATA[Pancasila merupakan sebuah nilai yang menjadi dasar negara serta merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman tatanan kehidupan bangsa dan negara, tidak dapat diubah atau digantikan dengan apapun. Dengan adanya nilai Panacasila sebagai corak khusus bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat serta keadilan pemidanaan mati di Indonesia relevan untuk dihapuskan dengan ditinjau persepektif nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila menjadi pondasi dasar untuk membentuk sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang hasilnya adalah pada dasarnya hukum pidana bukan hanya sekedar untuk memberikan kesengsaraan pada seseorang yang melakukan kejahatan, melainkan dalam makna sesungguhnya merupakan sebuah bentuk perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh individu yang diperlakukan tidak baik, oleh sebab itu dalam hal ini negara memiliki peran untuk menegakkan ketertiban pada masyarakat. Negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan pengaturan hukum sudah semestinya menghapuskan pemidanaan mati karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga filosofi pada hukum pidana yakni tentang memanusiakan manusia, oleh karena itu pada pemaknaan penjatuhan pemidanaan mati tidak seharusnya di dasarkan hanya pada pembalasan pribadi dalam pemaknaan hukum pidana. Dengan demikian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini perlu untuk menghapuskan pidana mati di Indonesia. Pancasila is a value that forms the basis of the state and is the ideology of the Indonesian nation that guides the life of the nation and state, it cannot be changed or replaced with anything. The application of Pancasila in the process of life in the state order and the Indonesian nation order can be formed through the form of community assimilation which is in line with the meaning contained in Pancasila itself and making Pancasila as the foundation in forming a legal system. This study uses a normative legal research method whose results are basically criminal law is not just to give misery to someone who commits a crime, but in a real sense is a form of protection of human rights owned by individuals who are treated badly, therefore in this case The state has a role to enforce order in society. The Indonesian state which has Pancasila as the basis for establishing legal arrangements should have abolished the death penalty because it is not in accordance with the values ??contained in Pancasila and also the philosophy of criminal law, which is about humanizing humans, therefore the meaning of the imposition of the death penalty should not be interpreted based only on personal revenge in the meaning of criminal law. Thus, the current Draft Criminal Code (RKUHP) is necessary to abolish the death penalty in Indonesia.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SERBA USAHA ARTHA SEJAHTERA GIANYAR PADA SAAT PANDEMI ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Rai Mirayanti]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.327 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p08
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan guna memahami faktor – faktor penyebab wanprestasi pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah KSU. Artha Sejahtera di masa pandemi covid-19 serta bagaimana penyelesaianya. Dalam penulisan penelitian ini akan membahas mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Koperasi Serba Usaha Artha Sejahtera saat pandemi covid-19 yang beralamatkan di Jln. Raya Buduk, singakerta, Ubud Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian empiris yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh wanprestasi disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Dalam menangani wanprestasi yang telah dilakukan pada KSU. Artha Sejahtera telah dibentuknya tim kredit, kemudian adapaun peringatan awal yang dilakukan apabila terjadi kemacetan dalam kredit yaitu memperingati melalui telepon dan memberikan tempo. Apabila untuk yang ke dua kalinya tidak memenuhi kewajiban, maka akan diberikan surat kepada debitur. Jika masih tidak dapat memenuhi kewajiban untuk yang ke tiga kalinya maka jaminan yang telah diperjanjikan oleh debitur wajib untuk menyerahkannya pada kreditur. Sampai saat ini permasalahan wanprestasi yang terjadi di KSU. Artha Sejahtera masih bisa ditangani dengan baik dan jaminan tersebut telah diberikan oleh debitur. This writing aims to understand the factors that cause default on credit agreements made by KSU customers. Artha Sejahtera during the covid-19 pandemic and how to solve it. In writing this research, we will discuss the settlement of default in the credit agreement at the Artha Sejahtera Multipurpose Cooperative during the covid-19 pandemic which is located at Jln. Raya Buduk, Singakerta, Ubud, Gianyar. The research method used in this paper is an empirical research method which uses primary data and secondary data and data collection techniques through interviews. Based on the results of the interview, the default was caused by two factors, namely internal and external factors. In dealing with defaults that have been carried out at KSU. Artha Sejahtera has formed a credit team, then there is an early warning that is carried out in case of congestion in credit, namely warning by telephone and giving the tempo. If for the second time it does not fulfill the obligations, a letter will be given to the debtor. If it is still unable to fulfill its obligations for the third time, then the guarantee that has been agreed upon by the debtor is obliged to submit it to the creditor. Until now, the problem of default that occurred at KSU. Artha Sejahtera can still be handled properly and the guarantee has been given by the debtor.]]>
<![CDATA[PERAN BELA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI CYBERCRIME DALAM ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Kamiliya Muthia Azra Heriana]]>;
<![CDATA[Audithya Prawita]]>;
<![CDATA[Monica Malva Cakra Dewa]]>;
<![CDATA[Satino Satino]]>;
<![CDATA[Lovenka Diva Navael]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.395 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p13
<![CDATA[Perkembangan era digital membawa “beragam implikasi baik dampak yang sifatnya membangun maupun dampak yang sifatnya merusak. Salah satu dampak yang merusak dari perubahan era kepada era digital adalah munculnya kejahatan siber atau cybercrime”. Untuk menanggulangi cybercrime, maka diperlukan dasar hukum yang kuat serta upaya-upaya konkrit dan kesadaran berbagai pihak sebagai perwujudan bela negara serta sikap bela negara dari setiap individu yang ada di masyarakat yang merupakan mandat dari konstitusi terhadap seluruh warga negara Indonesia. Pengaturan cybercrime di Indonesia sendiri diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU ITE. Jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian” yuridis-“normatif” dengan cara memperoleh sumber melalui bahan hukum primer, antara lain: peraturan perundang-undangan, teori hukum serta melalui hukum sekunder, yaitu buku teks dan doktrin para sarjana. Penelitian ini membahas persoalan mengenai bentuk pengaturan cybercrime dan bela negara di Indonesia, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menangani cybercrime sebagai wujud dari bela negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE sebagai hukum positif yang mengatur permasalahan cybercrime mempunyai korelasi yang kuat dengan sikap bela negara, dikarenakan apabila ketentuan-ketentuan di dalam UU ITE tidak dibarengi dengan sikap bela negara dari setiap individu yang memegang kewarganegaraan Indonesia akan menimbulkan pengimplementasian yang tidak efektif. The development of the digital era has various impacts, both positive and negative impacts. One of the negative impacts of the development of the digital era is cybercrime. To tackle cybercrime, a strong legal basis is needed and concrete efforts and awareness of various parties as the embodiment of state defense. The writing of this study uses normative juridical methods, which uses primary legal materials such as laws and regulations, legal theory and also secondary legal materials such as textbooks and scholars' doctrines.” This study discusses the forms of regulation of cybercrime and state defense in Indonesia, as well as the efforts that can be made to deal with cybercrime as a form of defending the country. The results of the study indicate that the arrangements in ITE Law could not be fully implemented optimally without the efforts made by the community and the government as a form of state defense.]]>
<![CDATA[PENGATURAN REPOST FOTO DAN VIDEO DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[I Made Candra Maha Putra]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.479 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p04
<![CDATA[Tujuan dari studi ini adalah guna mengkaji pengaturan repost foto dan video di media sosial menurut Undang-Undang Hak Cipta dan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto dan video di media sosial. Dalam pembuatan atau penulisan studi ini metode yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan peraturan perrundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa foto dan video termasuk ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana Foto termasuk kedalam karya fotografi maupun potret, yang diatur dan terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Hak Cipta. Dan Video termasuk kedalam karya sinematografi, yang dimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, maka dari itu me-repost foto dan video di media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta. Berkaitan dengan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur pada pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Selain sanksi pidana, dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat juga terjerat sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian, seperti yang terdapat pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. The purpose of this study was to examine the regulation of reposting photos and videos on social media according to the Copyright Act and the sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos and videos on social media. In making or writing this study, the method used was a normative legal research method based on the statutory approach (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study indicated that photos and videos are included in the types of protected works regulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Where photos are included in photographic and portrait works, which are regulated and contained in Article 40 paragraph (1) letter k and letter l of the Copyright Law. And videos are included in cinematographic works, which are regulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law, therefore reposting photos and videos on social media is a copyright violation. With regard to sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, criminal sanctions can be imposed as stipulated in article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. In addition to criminal sanctions, in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, you can also be involved in civil sanctions in the form of a claim for compensation, as contained in Article 99 paragraph (1) of the Copyright Law.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERDATA PROFESI NOTARIS DALAM PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN ]]>
<![CDATA[Sarah Sakinah]]>;
<![CDATA[Yoni Agus Setyono]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.624 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p18
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta berdasar pada undang-undang dan jabatan notaris, tanggung jawab perdata notaris terhadap kerahasiaan akta. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat teoritis melalui Library research. Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Perdata Profesi Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta terdapat dalam Pasal 1365 sampai 1367 KUHPerdata. Seorang notaris melekat terhadap tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya berupa merahasiakan isi akta otentik yang dibuatnya. Sedangkan tanggung jawab perdata berupa ketidak dapatan notaris merahasiakan akta notaris tersebut dengan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 sampai 1367 KUHPerdata Unsur dalam pasal 1365 KUHPer adalah unsur kesengajaan dan kelalaian, Pasal 1366 terdapat unsur kelalaian atau kesembronoannya sedangkan pasal 1367 KUHPerdata terdapat unsur Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan. Pengaturan untuk merahasiakan isi akta di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Apabila seorang notaris melakukan tindakan pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi atau pelanggaran, dikenakan tanggung jawab Perdata yaitu tanggung jawab untuk kerugian mengganti kerugian dengan uang dan dapat digugat secara hukum diatur dalam yang terdapat dalam Pasal 84,Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1365 KUHPer. Seharusnya ketentuan biaya ganti rugi dan bunga berdasarkan pasal 84 dapat diterapkan kepada notaris yang membocorkan akta. Pasal 16 ayat 11 dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa beberapa sanksi yang dapat diterapkan pada notaris. The purpose of this study is to analyze the arrangements regarding the responsibility of the notary in maintaining the confidentiality of the deed based on the Law and the Notary Position, the civil responsibilities of the notary to the confidentiality of the deed. In this writing, using normative juridical which is theoretical through library research. Arrangements regarding the Civil Responsibility of the Notary Profession in Maintaining the Confidentiality of the Deed contained in Articles 1365 to 1367 of the Civil Code. A notary is attached to the responsibility in carrying out his duties in the form of keeping the authentic content he makes secret. Civil liability in the form of a notary's income keeps the notary deed secret by fulfilling the elements in articles 1365 to 1367 of the Civil Code The elements in article 1365 of the Criminal Code are elements of intent and negligence, Article 1366 contains elements of negligence or carelessness while article 1367 of the Civil Code lacks elements of absolute liability or negligence without error. The arrangement to keep the contents of the deed secret is regulated in Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Position Act (UUJN) and the Notary Code of Ethics and Article 70 of the Notary Position Act (UUJN). If a notary commits a violation, he or she gets a sanction or a violation, is liable to compensate for the loss with money and can be legally sued as stipulated in Article 84, Article 85 of the Law on Notary Positions (UUJN) and Article 1365 of the Criminal Code. The provisions on the cost of loss and interest based on article 84 can be applied to a notary who leaks the deed. Article 16 paragraph 11 in the law also explains that several sanctions can be applied to notaries.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Sang Ayu Putu Dela Permatasari]]>;
<![CDATA[I Made Dwi Dimas Mahendrayana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.264 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p09
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana pengaturan secara hukum dari hak cipta hak cipta terhadap pembajakan karya sinematografi berbentuk film melalui aplikasi telegram dan perlindungan hukum bagi si pencipta terhadap pembajakan secara online yang dilakukan seseorang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian hukum secara normatif digunakan dalam penelitian ini yang memfokuskan dengan pendekatan perundang-undang (statute approach). Hasil yang tertera pada penelitian ini menerangkan bahwa berlandaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta pada pasal 40 ayat (1) huruf m telah mengatur karya sinematografi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi akan tetapi terdapat pelanggaran Hak Cipta pada karya sinematografi khusunya film sedang maraknya terjadi karena kemudahnya dalam mencari dan mendapatkan secara gratis. Pelaku yang melakukan tindak pembajakan serta menyebarluaskan karya ciptaan seseorang yang memiliki perlindungan hukum tertulis dan secara sah telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan yang tertera pada undang-undang hak cipta. Bagi pelaku pembajakan ini dapat dikenai sanski dan denda sesuai pada instrumen hukum berlaku. Para pencipta karya seni yang dirugikan dapat menghubungi menkominfo agar mengadakan pemblokiran pada aplikasi telegram yang berisi film bajakan sehingga tidak beredar semakin luas. This research aimed to analyze and find out how the legal arrangement of copyright to piracy of cinematographic works in the form of films through the telegram application and legal protection for the creator against online piracy committed by someone under the Copyright Act. This writing was normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicated that based on Law No. 28 of 2014 on Copyright in article 40 paragraph (1) letter m has regulated cinematographic works as one of the protected creations but there is a violation of the copyright in cinematography works especially films are rife because it is easy to find and get for free. Perpetrators who commit acts of piracy and disseminate the work of someone who has written legal protection and has lawfully committed unlawful acts based on the provisions stated in the copyright law. Perpetrators of this hijacking can be subject to Tanski and fines by applicable legal instruments. The creators of aggrieved artwork can contact the minister of information to hold a blocking on the telegram application containing pirated films so that it does not circulate more widely.]]>
