Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 10 No 7 (2022)" : 20 Documents clear

JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS: BAGAIMANA PERAN DAN FUNGSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS? Theo Anugrah Pakarti; Daly Erni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti fungsi dan peran Dewan Kehormatan Notaris yang dibuat melalui Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam melakukan penegakan kode etik Notaris, serta menganalisis efektivitas dan koordinasi Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan penegakan kode etik Notaris. Berdasarkan uraian diatas terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, meneliti tentang peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris terhadap penegakan kode etik Notaris, dan kedua menganalisis efektivitas terhadap koordinasi Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga penegakan kode etik Notaris di seluruh Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Bersumberkan pada data sekunder, utamanya disertai wawancara. Hasil penelitian pertama, fungsi dan peran Dewan Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan terhadap pengawasan dan penegakan kode etik Notaris dengan pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan kedua, efektivitas serta koordinasi yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris merupakan bagian dalam memberikan pendapat atas dugaan pelanggaran kode etik Notaris terhadap perilaku Notaris dan jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris. This study aims to examine the function and role of the Notary HonorAry Council created through the Congress of the Indonesian Notary Association (I.N.I) in enforcing the Notary code of ethics, as well as analyzing the effectiveness and coordination of the Notary HonorAry Council in enforcing the Notary Code of Ethics. Based on the description above, there are 2 (two) problem formulations in this study, namely first, examining the role and function of the Notary HonorAry Council on the enforcement of the Notary Code of Ethics, and secondly analyzing the effectiveness of the coordination of the Notary HonorAry Council as an institution for enforcing the Notary Code of Ethics throughout Indonesia. The research method used is normative juridical by analyzing using a qualitative approach, with a descriptive method. Sourced to secondary data, mainly accompanied by interviews. The results of the first study, the function and role of the Notary HonorAry Council are urgently needed for the supervision and enforcement of the Notary Code of Ethics by sanctioning Notaries who violate the code of ethics and secondly, the effectiveness and coordination carried out by the Notary HonorAry Council is part of providing opinions on alleged violations of the Notary code of ethics on the behavior of notaries and the position of Notaries to the Supervisory Panel.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VAKSIN COVID-19: PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA I Gusti Ayu Nadya Candra Pramitha; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah vaksin Covid-19 dilindungi atau tidak dalam pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia dan untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan pengaturan perlindungan vaksin Covid-19 dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum yaitu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 mempunyai sisi hukum yang wajib diberikan perhatian dikarenakan vaksin Covid-19 adalah hasil olah pikir manusia yang dalam ilmu hukum bisa mendapatkan perlindungan hak eksklusif melalui Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan rezim paten ataupun rahasia dagang. Berdasarkan salah satu hal itu masing- masing mempunyai kelemahan serta kelebihan, sehingga perlunya pertimbangan secara matang oleh inventor. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam hak kekayaan intelektual bukan merupakan suatu hal yang bisa dieksploitasi tanpa batas, tetapi Negara bisa hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib serta pengungkapan informasi yang memilki sifat rahasia. The purpose of this research is to find out whether the Covid-19 vaccine is protected or not in regulation of intellectual property rights in Indonesia and to find out the weeknesses and advantages of regulating the Covid-19 vaccine protection in the perspective of intellectual property law in Indonesia. The research method used in this paper is normative legal research, namely by reviewing legislation and used method legal concepts. The results of the article show that the Covid-19 vaccine has legal aspects that must to be considered because the Covid-19 vaccine is the result of human thought which in law can get exclusive rights protection through Intellectual Property Rights, namely through the patent regime or trade secrets. Based on that, each of these options has disadvantages and advantages, so it needs to be considered carefully by the iventor. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in Intellectual property right, a thing that can be exploited without limits, but the state can be present as a form of responsibility that is implemented through the application of obligations and confidential information.

PEGAWAI NOTARIS MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT : BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS? Muhammad Emir Gifari; Mohamad Fajri Mekka Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji mengkaji dan menganalisis apakah Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas surat palsu yang dibuat oleh pegawainya. Selain itu untuk mengetahui akibat hukum dari pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris. Penulisan ini merujuk pada Putusan Nomor 158/Pid.b/2019/PN.Mjy . Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Notaris tidak dapat ikut dipertanggungjawabkan atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawainya. Pegawai Notaris tersebut bertindak sendiri dalam melakukan tindakan pemalsuan dan dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. The purpose of this paper is to examine and analyze whether a Notary can be accounted for for a letter forgery made by his employee. In addition, to find out the legal consequences of falsification of letters carried out by Notary employees. This writing refers to Decision Number 158/Pid.b/2019/PN.Mjy. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that notaries cannot be held accountable for falsification of authentic deeds by their employees. The Notary employee acts alone in committing acts of forgery and is punished according to the provisions of the applicable legislation.

PROTEKSI SERTA AKIBAT HUKUM PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) Ni Wayan Karina; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui proteksi hukum kepada pemilik informasi khusus bernilai ekonomi (rahasia dagang) dalam suatu perjanjian waralaba, serta akibat berupa sanski hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum primer. Dikumpulkan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi Peraturan Perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa proteksi hukum hingga akibat berupa sanksi hukum atas pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian waralaba dimuat dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pembuatan kontrak lisensi mengenai rahasia dagang, pendaftaran waralaba, dan pencatatan perjanjian waralaba merupakan proteksi yang ditegaskan dalam Undang - Undang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba. Ketika masih terjadi pelanggaran (wanprestasi) dalam pelaksanaan bisnis waralaba perihal rahasia dagang, maka akibat hukum yang akan diperoleh pihak pelanggar berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. The purpose of this study is to find out the legal protection for owners of special economic value information (trade secrets) in a franchise agreement, as well as the consequences in the form of legal sanctions incurred when there is a violation of a trade secret in a franchise agreement. In this paper, using a normative juridical method with a statute approach through library research, and primary legal materials. Collected with procedures for inventory, identification, and classification of laws and regulations. The results of the study show that legal protection to the consequences in the form of legal sanctions for violations of trade secrets in the franchise agreement is contained in Law no. 30 of 2000 and Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise (Franchise). Making license contracts regarding trade secrets, registration of franchises, and recording of franchise agreements are protections that are affirmed in the Trade Secrets Act and Government Regulations on Franchising. When there is still a breach (default) in the implementation of a franchise business (franchise) regarding trade secrets, the legal consequences that will be obtained by the violator are in the form of administrative sanctions to criminal sanctions.

PERAN TEORI IDENTIFIKASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN Lamhot Erik Butarbutar; Rr. Dijan Widijowati; Agung Makbul
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ketentuan tentang perlindungan konsumen dan hak hak konsumen serta ketentuan pidana bagi korporasi dalam undang undang perlindungan konsumen dan mengalisis peran teori identifikasi dalam pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai bentuk bentuk perlindungan konsumen dan hak hak konsumen, dan juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan undang undang ini sebagaimana dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan penuntutan terhadap korporasi dalam terjadinya tindak pidana perlindungan konsumen dapat dilakukan apabila penuntut umum dapat mengidentifikasi bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah pengurus yang merupakan personil pengendali dari korporasi tersebut dan perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup dan maksud tujuan korporasi. The purpose of this study is to determine the provisions on consumer protection and consumer rights as well as criminal provisions for corporation in the consumer protection law and also to analyze the role of identification theory in corporate responsibility for consumer protection crimes. This study uses a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of this study, it is known that Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection has explicitly regulated the forms of consumer protection and consumer rights, and also stated the criminal provisions for corporations that violate the provisions of this law as in Article 61 and Article 62 of Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection, and prosecution of corporations in the occurrence of consumer protection crimes can be carried out if the prosecutor can identify that the person committing the criminal act is the management who have authorization to control the corporation and the act is included in the scope of company business purposes.

FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN LAKI-LAKI Putu Ayu Gayatri; Sagung Putri M.E. Purwani; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tindak pidana dapat terjadi terhadap siapa saja tidak memandang jenis kelamin seseorang, hal tersebut berlaku pula terhadap tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan yang selama ini identik dengan perbuatan persetubuhan dengan pemaksaan terhadap perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban pemerkosaan. Guna melindungi hak asasi manusia dari ancaman kekerasan seksual, tindak pidana pemerkosaan harus diatur secara umum yakni berlaku korban laki-laki dan perempuan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana formulasi kebijakan hukum pemerkosaan terhadap laki-laki yang berlaku saat ini dan formulasi kebijakan hukum pemerkosaan laki-laki di masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yakni pemerkosaan terhadap laki-laki belum diatur dalam KUHP maupun aturan manapun. Pasal yang sering dijatuhkan dalam tindak pidana kesusilaan terhadap laki-laki yakni pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul. Pemerkosaan terhadap anak laki-laki tidak diatur pula dalam KUHP namun yang diatur adalah perbuatan cabul. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan rumusan larangan terhadap pemerkosaan terhadap anak. Formulasi kebijakan hukum pemerkosaan laki-laki di masa mendatang di Indonesia dapat dilihat pada rumusan KUHP. Pemerkosaan dalam RKUHP tidak memandang gender pelaku atau korban sehingga dalam Rancangan KUHP memberikan perlindungan bagi laki-laki sebagai korban pemerkosaan. Crime can happen to everyone regardless someone’s gender, including rape crime. Rape has been known as crime that the victim is a woman, but it is possible that men can be victims in rape crime too. In order, to protect human rights from sexual violence, The crime of rape, both men and women who are victims, must be considered. The problems in this study are : what are the legal arrangements regarding the crime of rape that currently apply in Indonesia and how are the formulation of the male rape law policy in the future (ius constituendum) in Indonesia. This research used normative legal research method. The result of this study is that rape of men has not been. The article that is often imposed in criminal acts of decency against men is Article 289 of the Criminal Code of Indonesia concerning obscene acts. Against boys, there is not regulated in Criminal Code of Indonesia, but the regulation about it found in Act Number 23 of 2002 juncto Act Number 35 of 2014 about Child Protection. The future legal policies about male rape legal policies can be seen in the Criminal Code Layout (RKUHP). Rape in Criminal Code Layout (RKUHP)does not look at the gender of the criminals or victims, so Criminal Code Layout (RKUHP) provides protection for men as victims of rape.

KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA SEWA I Gede Yudi Arsawan; I Gede Yusa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa menyewa yang tidak mencantumkan harga sewa berdasarkan kasus Putusan Nomor 300/PDT/2020/PT SBY, yang dimana dalam kasus tersebut terdapat perjanjian sewa menyewa yang tidak mencantumkan harga sewa. Metode penelitian ini adalah hukum normatif yang bertujuan untuk merumuskan dan menemukan argumentasi hukum melalui analisis permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pencantuman harga sewa dalam perjanjian sewa menyewa bersifat mutlak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan apabila harga sewa tidak dicantumkan maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Kemudian, terhadap pihak yang menguasai objek sewa yang didasarkan oleh perjanjian yang batal demi hukum akan berkedudukan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. The purpose of the study was to determine the validity of the lease agreement which did not include the rental price based on the case of Decision Number 300/PDT/2020/PT SBY, wherein that case there is a lease agreement that does not rent out the rental price. This research method is normative law which aims to formulate and find legal arguments thorough problem analysis. The approach used is a legal approach and a conceptual approach. The results of this study found that the inclusion of the rental price in the rental agreement is absolutely carried out in accordance with the provisions of Article 1320 jo. Article 1548 of the Civil Code (KUHPerdata), and if the rental price is not stated, the agreement becomes null and void. Then the party who controls the object of the lease which is based on an agreement that is null and void will be in the position of a person who commits an unlawful act as referred to in Article 1365 of the Civil Code so that he is charged with the responsibility to compensate for the losses suffered by the injured party.

KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TERKAIT MORATORIUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN Agatha Lafentia; Azzahra Natazia R.G; Tasya Bella Pratiwi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Lahirnya Surat Keputusan (SK) No.359/KEP/HK/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu upaya Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam mengevaluasi kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Pasalnya, kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur seringkali menimbulkan konflik masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak menyetujui adanya kegiatan pertambangan karena faktor kerusakan lingkungan dan kegiatan pertambangan juga mengambil sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dari Surat Keputusan Gubernur tersebut dan dampak yuridis yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penulis menggunakan literatur perundang- undangan dan literatur buku-buku yang berkaitan untuk membahas penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan Moratorium Izin Usaha Pertambangan memiliki kelemahan, yakni dasar hukumnya hanya berasal dari Instruksi Presiden (Inpres) yang mana tidak memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan sehingga dampak yuridis yang ditimbulkanpun hanya penghentian sementara kegiatan pertambangan. The issuance of Decree No.359/KEP/HK/2018 dated November 14, 2018 concerning the Temporary Suspension of the Granting of Mineral and Coal Mining Business Permits by the Governor of East Lesser Sundas is one of the efforts of the Governor of East Lesser Sundas in evaluating mining activities in the area. This is because of mining activities often lead to community conflicts. Most of the community does not approve of mining activities because of environmental damage and mining activities also take the source of the livelihoods of the surrounding community. The purpose of this research is to analyze how the legal strength of the Governor's Decree and the juridical impact caused by the issuance of the issuance of Decree. The research method used is normative legal research, the author uses the statutory literature and books to discuss the research. The results show that the Mining Business Permit Moratorium Decree has weaknesses, which has no legal consequences if its not implemented. So, the juridical impact is only a temporary suspension of mining activities.

KEKUATAN MENGIKAT AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DI WAARMERKING Rayi Kharisma Rajib; Rouli Anita Velentina
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa itu waarmerking, terutama terkait dengan kekuatan mengikat akta dibawah tangan yang di waarmerking oleh notaris. Kedudukan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sebagai perjanjian awalan proses jual beli bukan merupakan hal yang salah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, waarmerking adalah suatu proses pendaftaran akta di bawah tangan ke dalam suatu buku yang khusus dibuat oleh notaris.Akta di bawah tangan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-waarmerking. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatih dengan menggunakan data sekunder. Simpulan penelitian ini adalah bahwa walaupun di waarmerking oleh notaris, akta yang dibuat di bawah tangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Many people do not know what waarmerking is, especially related to the power of binding an underhand deed that is waarmerking by a notary. The position of the PPJB (Sales and Purchase Binding Agreement) as a pre-sale agreement is not a wrong thing as long as it is carried out in accordance with applicable regulations. Broadly speaking, waarmerking is a process of registering a private deed into a book specially made by a notary. The private deed is made and signed by the interested parties. This study aims to analyze the legal position of the waarmarked deed under the hand. The research method used is the juridical normatih method using secondary data. The conclusion of this research is that even though it is waarmarked by a notary, the actions made under the hand cannot be used as perfect evidence.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI YANG DISEBARLUASKAN TANPA IZIN MELALUI APLIKASI TELEGRAM Komang Dea Pramestya; Putu Tuni Cakabawa Landra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk memahami lebih dalam tentang perlindungan terhadap karya sinematografi yang disebarluaskan tanpa izin melalui aplikasi telegram dan untuk mengetahui sanksi bagi oknum yang melakukan pembajakan. Kajian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yang secara spesifik merupakan penelitian terhadap hukum dalam kedudukannya sebagai norma. Penulis mengkaji dengan Statue Approach atau pendekatan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan Hak Cipta dan dengan menganalisis Konsep Hukum. Berdasarkan hasil dari analisis menunjukkan bahwa film sebagai karya sinematografi yang disebarluaskan ke aplikasi telegram dilindungi oleh hak cipta seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang secara spesifik diatur dalam ayat (1) huruf m pada Pasal 40 dan pengertian pembajakan juga diatur ketentuannya dalam Pasal 1 angka 23, meskipun dalam pengertian pembajakan tersebut masih menunjukkan norma kabur. Karya sinematografi yang disebarluaskan tanpa izin melalui aplikasi telegram akan mendapat sanksi hukum dengan cara mengajukan gugatan seperti diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Hak Cipta. This research was conducted with the aim of understanding about the protection of cinematographic works those are distributed without permission through Telegram App and to find out the sanctions for piracy. This study is classified as a normative legal research, specifically law research by its position as the norm. The author examines with Statute Approach or an approach based on legislation which in this case relates to copyright and by analyzing Legal Concepts. Based on the result of the analysis shows that the movie as cinematographic works those are distributed through Telegram App are protected by copyright as regulated in the Copyright Act which is specifically regulated in paragraph (1) letter m of Article 40 and the definition of piracy, which also regulated in Article 1 number 23, eventhough in that definition of piracy still shows a vague norm. Cinematographic works those are distributed without permission through Telegram App will be subject to legal sanctions by filling a claim as stipulated in the Copyright Act.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA