Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 10 No 7 (2022)" : 20 Documents clear

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Ni Wayan Ega Multiyani; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik dan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, serta digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik diatur pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ketika terjadi kasus tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik sesuai asas lex spesialis derogate legi generalis maka digunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merumuskan sanksi pidana seperti mana dimaktub dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah. Terkait dengan kebijakan pemberantasan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik biasanya dilaksanakan menggunakan kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal mengacu pada penggunaan hukum pidana, kebijakan ini dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana di masyarakat. Adapun pemberantasan hukum yang dilakukan melalui non-penal yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan dengan melangsungkan kegiatan-kegiatan pelatihan kepada seluruh struktur masyarakat, mengembangkan pengendalian terhadap produksi barang dan/atau jasa, memberikan himbauan dengan melalui media yang mudah dijangkau masyarakat. Adapun upaya represif yang dilakukan penindak lanjutan serta menerapkan hukuman kepada pelaku kejahatan serta upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. The purpose of this study is to examine criminal liability for the crime of buying and selling fraud through electronic media and reviewing criminal law policies in eradicating criminal acts of buying and selling fraud through electronic media. The research method used is normative legal research, and primary and secondary legal sources are used. The results of the study indicate that criminal liability for fraudulent buying and selling through electronic media is regulated in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. When a criminal act of buying and selling fraud occurs through electronic media according to the principle of lex specialist derogate legi generalis, Article 28 paragraph (1) of the ITE Law is used which formulates criminal sanctions as stated in Article 45 paragraph (2) of the ITE Law, namely imprisonment for a maximum of 6 years and a fine of one billion rupiah. Related to the policy of eradicating the law that is carried out against the criminal act of buying and selling fraud through electronic media, it is usually carried out using a penal and non-penal policy. Penal policy refers to the use of criminal law, this policy is implemented through the application of criminal law in society. The eradication of the law is carried out through non-penal which is preventive and repressive. Preventive efforts are carried out by carrying out training activities for all community structures, developing controls on the production of goods and/or services, providing appeals through media that are easily accessible to the public. As for the repressive efforts carried out by further action and applying punishment to the perpetrators of crimes as well as efforts to foster by the Correctional Institution.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA DI INDONESIA Wibisono Oedoyo; Dian Ayu Pratiwi; Muhammad Arvin Wicaksono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Dan hambatan-hambatan non yuridis dan yuridis yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan putusan perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau normative legal research dengan menggunakan pendekatan analistis dengan menganalisis asas hukum, kaidah hukum, dan sistem hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan data-data sekunder berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Dengan hasil studi menunjukkan tata cara pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang pelaksanaannya seringkali menjumpai beberapa hambatan-hambatan seperti hambatan yuridis yang berupa adanya PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh termohon eksekusi kepada Mahkamah Agung dan adanya Derden Verzet yang diajukan pihak ketiga sebagai perlawanan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi. Dan hambatan non yuridis seperti berpindah tangannya objek eksekusi atau objek eksekusi bukan lagi milik termohon eksekusi. Dan sebagai pencegahan hambatan yang akan terjadi, Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada aparat hukum seperti TNI dan Polri agar prosedur eksekusi dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menghalangi jalannya proses eksekusi. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of civil case decisions that have permanent legal force (in kracht van gewijsde). And non-juridical and juridical obstacles that can occur during the implementation of the case decision. The method used in this paper is a normative legal research method or normative legal research using an analytical approach by analyzing the legal principles, legal rules, and legal systems that exist in the legislation, and supported by secondary data in the form of scientific works and research result. With the results of the study showing the procedure for implementing civil case decisions that have permanent legal force carried out by district courts whose implementation often encounters several obstacles such as juridical obstacles in the form of a PK or judicial review submitted by the defendant to the execution of the Supreme Court and the existence of Derden Verzet submitted by a third party as a resistance submitted before execution. And non-juridical obstacles, such as changing hands, the object of execution or the object of execution no longer belongs to the defendant's execution. And as a prevention of impediments that will occur, the District Court can ask for assistance from legal apparatus such as the TNI and Polri so that the execution procedure in its implementation can run smoothly and nothing hinders the execution process.

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA OTENTIK DALAM PROSES PERADILAN TERKAIT KERAHASIAAN AKTA OTENTIK Putu Putri Nugraha; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan daripada artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik. Artikel Ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif serta menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum. Penelitian ini menunjukan bahwa Tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta otentik dengan memperhatikan sifat dan kedudukan pegawai Notaris tersebut adalah sebatas menyiapkan akta, sehingga pegawai notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta namun Notarislah yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris, meskipun saksi instrumental merupakan salah satu syarat otentiknya akta Notaris tersebut. Apabila ternyata akta tersebut dipermasalahan oleh salah satu pihak, Notarislah yang professional wajib bertanggungjawab atas substansi aktanya. Perlindungan terhadap kerahasiaan isi akta dalam proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan pegawai kantor Notaris sebagai saksi akta bahwa tidak adanya kewajiban bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi akta untuk merahasiakan isi akta ketika dalam proses penyidikan dan peradilan. Pegawai Notaris yang menjadi saksi akta tidak sepenuhnya melakukan pelanggaran hukum karena tidak adanya aturan dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang mengatur sumpah untuk kewajiban merahasiakan isi akta. The purpose of this scientific article is to know about the legal protection of Notaries as witnesses of authentic deeds in the judicial process related to the confidentiality of authentic deeds. This Scientific Article uses Normative legal research methods as well as using the legal approach and the legal concept approach. This study shows that the responsibility of the notary employee as a witness of an authentic deed by considering the nature and position of the Notary employee is limited to preparing the deed, so the notary officer is not responsible for the content of the deed but the Notary is responsible as stipulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary's Office, although the witness instrumental is one of the conditions for the authenticity of the Notary deed. If it turns out that the deed is problematic by one of the parties, the Notary who is a professional must be responsible for the substance of the deed. Protection of the confidentiality of the contents of the deed in the investigation and judicial process involving the employee of the Notary office as a witness of the deed that there is no obligation for the Notary employee who is a witness of the deed to keep the contents of the deed confidential when in the investigation and judicial process. Notary employees who witness the deed do not completely violate the law because there is no rule in Law Number 2 of 2014 concerning Notary's Office that regulates the oath for the obligation to keep the contents of the deed confidential.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS Olivia Maudira Olanda; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji tanggung jawab notaris atas pembatalan akta hibah tanpa persetujuan ahli waris yang dibuat olehnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan dari akta hibah yang tidak disetujui oleh ahli waris adalah tidak sah dan notaris yang membuat akta hibah tanpa persetujuan ahli waris dapat dikenai sanksi administratif maupun perdata apabila terjadi kerugian bagi para pihak The purpose of this study is to analize the notary’s responsibility fot the cancelation of the grant deed without the approval of the heirs. This study uses legal normative research method with statutory and comparative approach. The result of this study indicate that the validity of grant deed that doesn’t have approval from the heirs is not valid and the notary who makes grant deed without approval from the heirs can be subject to administrative and civil sanctions in the event of loss of the parties.

PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ONLINE PERDAGANGAN INTERNASIONAL Muhammad Arvin Wicaksono; Andre Febrian Dwiyudanta; Wibisono Oedoyo
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) transaksi online perdagangan internasional melalui Online Dispute Resolution (ODR). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ADR. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga mengatur tentang transaksi elektronik. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki keputusan terakhir tentang apakah teknik Arbitrase Online dapat digunakan dalam arbitrase Indonesia atau tidak. The goal of this research is to examine Alternative Dispute Resolution (ADR) for international commerce transactions conducted online through Online Dispute Resolution (ODR). The research method adopted is qualitative with a normative judicial orientation. According to the findings, Alternative Dispute Resolution (ADR) is governed by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Electronic transactions are likewise regulated by the Republic of Indonesia's Law on Electronic Information and Transactions, as amended by Law No. 11 of 2008. The Indonesian National Arbitration Board has the final decision on whether or not to allow Online Arbitration in Indonesian arbitration.

URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI LAKI-LAKI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA Penggalang Daud Yoop Sanger; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kejahatan yang melibatkan kekuatan dan kekerasan mengalami pergeseran di mana dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan adanya kasus-kasus dan jajak pendapat terkait perkosaan terhadap laki-laki. Akan tetapi, pandangan atas laki-laki menghambat korban perkosaan terhadap laki-laki bersuara. Hukum sebagai pemberi keadilan dan kepastian seharusnya bisa berdiri di atas pandnagan tersebut, sehingga laki-laki korban perkosaan mendapat haknya secara penuh. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diusung dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terkait perkosaan atas laki-laki di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ada kekosongan norma di dalam hukum pidana di Indonesia, karena Pasal 285 KUHP sebagai dasar hukum yang mengatur tentang perkosaan hanya melibatkan perempuan sebagai korbannya, sehingga pembahruan hukum pidana perlu dijadikan urgensi agar laki-laki korban perkosaan mendapatkan perlindungan. Crimes involving force and violence underwent a shift where in social life there were cases and opinion polls related to the rape of men. However, the stigma against men prevents victims of rape against men from speaking out. The law as a giver of justice and certainty should be able to stand above this stigma, so that male victims of rape get their full rights. Based on this, the problem that is carried out in this article is how to regulate criminal law related to rape of Indonesia. This research used normative research method through the types of statutory approaches, case approaches, and comparisons. The results of this study found that there is a norm vacuum that occurs in Indonesian criminal law, because in the Article 285 of the Criminal Code which regulates rape only involves women as victims, so that criminal law reform needs to be made urgency so that male rape victims get protection.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK ATAS JUAL BELI HAK ATAS TANAH Damario Tanoto; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik atas jual beli hak atas tanah di Indonesia serta menganalisis akibat hukum terhadap gugatan pembatalan akta jual beli dalam hal pembeli beritikad baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa p?d? pr?ktikny? putus?n y?ng dikelu?rk?n setel?h terbitny? SEM? Nomor 4 T?hun 2016, d?l?m menggun?k?n SEM? seb?g?i d?s?r pertimb?ng?n untuk menentuk?n kriteri? pembeli beritik?d b?ik, h?kim dalam Putusan Tingkat Pertama, Putusan Tingkat Banding , dan Putusan tingkat kasasi belum mel?kuk?n sesu?i petunjuk y?ng terter? d?l?m SEM?. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2020 yang diteliti bahwa dalam permohonan peninjauan kembali hakim baru memberikan pertimbangan tentang pembeli beritikad baik sesuai SEMA. The purpose of this study is to analyze the legal protection of buyers in good faith for the sale and purchase of land rights in Indonesia and to analyze the legal consequences of lawsuits against deed of sale and purchase in the case of buyers with good intentions. This type of research is normative research. The results of the research show that in practice the decisions that were issued after the publication of SEM? Number 4 of 2016, in use SEMA as a basis for consideration to determine the criteria for the Buyer's Decision, the First court, court of appealed and Cassation not reffered SEM? for the Adjudication. Based on the Supreme Court's Adjudication Number 909 PK/Pdt/2020, it was examined that in the application for review, the judge gave consideration to buyers with good intentions according to SEMA.

PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta regulasi terkait persidangan secara online yang dilaksakanan selama masa pandemi serta untuk mengetahui urgensi pengaturan persidangan secara online dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode normative dengan memaparkan adanya kekosongan hukum terhadap potensi pengaturan persidangan elektronik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan konsep hukum sebagai bagian dari proses menelaah dan menganalisa topik penelitian. Hasil studi menunjukan bahwa terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum keberlakuan sidang elektronik yang dibuat pada tahun 2020. Pelaksanaan sidang elektronik dapat dilaksanakan dengan penuh maupun secara parsial. Belum adanya sinkronisasi norma serta dasar hukum yang tegas untuk menghindari perbedaan penanganan perkara pada setiap persidangan diseluruh wilayah hukum di Indonesia menjadikan terdapat urgensi untuk memasukan norma persidangan elektronik kedalam rancangan KUHAP sebagai bentuk pembaharuan hukum yang dinamis. The purpose of this writing is to find out the rules and regulations related to online trials that were carried out during the pandemic period and to find out the urgency of online trial arrangements in the perspective of criminal procedural law reform. This study uses the normative method by describing the existence of a vacuum of norm on the potential for electronic court regulation in the Criminal Procedure Code. This study uses a statutory approach, a legal conceptual approach and a comparison. The results of the study shore are several rules that form the legal basis for the enforcement of electronic hearings made in 2020. The implementation of electronic hearings can be carried out fully or partially. The absence of synchronization of norms and a firm legal basis to avoid differences in case handling at every trial in all jurisdictions in Indonesia makes there is an urgency to include electronic trial norms into the draft Criminal Procedure Code as a form of dynamic legal reform.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES JEMBRANA I Putu Bagus Darma Putra; Ida Bagus Surya Dharmajaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan sudut pandang tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hak asasi manusia dari orang perseorangan dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut bahwa Negara wajib melindungi seluruh warga Negara sehingga keadilan bagi seluruh warga negara dapat tercapai. Termasuk dalam bentuk penegakan hukum pidana khususnya terkait dengan pertanggung jawaban yaitu terhadap tindak pidana kejahatan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan uraian tersebut dan apabila dilihat berdasarkan penegakan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat, dengan melihat berbagai aspek seperti aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, korban dan masyarakat, aspek edukatif dan aspek agamais, aspek figure terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparatis dalam hal pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Jembrana oleh Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak dilakukan dengan tatacara yang berbeda terhadap orang yang sudah dewasa dan/atau terhadap anak di bawah umur sebagaimana ketentuan pasal dalam KUHP. Selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual bahwa dalam proses penegakan hukum yang rumit dari tindak pidana kekerasan seksual atas bukti awal untuk dapat dilakukan proses penyidikan menjadi kendala karena tindak pidana kekerasan seksual memiliki potensi adanya barang bukti yang terbatas seperti didasarkan atas laporan korban dan/atau keluarga serta pengakuan dari pelaku. The purpose of this study was to analyze related to law enforcement against criminal acts of sexual violence. Based on the point of view, the purpose of criminal law is to protect the human rights interests of individuals and society. Based on this description, the State is obliged to protect all citizens so that justice for all citizens can be achieved. Included in the form of criminal law enforcement, especially related to accountability, namely against crimes against crimes of sexual violence. Based on the description and when viewed based on law enforcement by considering the sense of justice for the defendant, victim and society, by looking at various aspects such as aspects of justice for victims and society, psychological/psychological aspects of the defendant, victims and society, educational and religious aspects, aspects of the figure of the accused. , aspects of the philosophy of punishment in order to give birth to justice and to avoid disparities in terms of sentencing. The research method used is an empirical research method. Data collection techniques using document study techniques and interview techniques. The results showed that the crime of sexual violence in the Jembrana Police Legal Area by the Criminal Investigation Unit of the Women and Children Protection Unit was carried out in different procedures against adults and/or against minors as stipulated in the article in the Criminal Code. Furthermore, related to the factors that influence law enforcement against perpetrators of sexual violence crimes that in the complicated law enforcement process of criminal acts of sexual violence on initial evidence to be able to carry out the investigation process becomes an obstacle because criminal acts of sexual violence have the potential for limited evidence such as based on reports of victims and/or families as well as confessions from perpetrators.

LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANY DALAM INVASI IRAK OLEH AMERIKA SERIKAT I Kadek Wahyu Pradnyajaya; Made Maharta Yasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Amerika Serikat (AS) melibatkan Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta atau “Private Military and Security Companies” (PMSC) dalam jumlah besar atas misi rekonstruksi Irak sejak tahun 2003. Keterlibatan dari PMSC telah menimbulkan banyak permasalahan khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) yang dilakukan kepada warga sipil dalam misi rekonstruksi Irak ini. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dari PMSC dalam invasi Irak oleh Amerika Serikat (AS) berdasarkan hukum internasional yang berlaku serta untuk menganalisa pertanggungjawaban dari Amerika Serikat (AS) selaku pihak yang menggunakan PMSC dalam invasi ke Irak yang telah menyebabkan banyak permasalahan bagi Irak. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perjanjian, konvensi dan instrumen internasional yang relevan, pendekatan kasus serta pendekatan sejarah. Kesimpulan yang didapatkan adalah PMSC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada pelayanan jasa berupa bantuan militer atau keamanan. Kontraktor PMSC yang melakukan Penembakan terhadap warga sipil di Irak telah mengubah statusnya dari civilian menjadi seseorang yang tidak berhak diberi status sebagai kombatan ataupun tawanan perang. Adapun hal ini telah sesuai dengan unsur-unsur daripada pasal 47 Protokol Tambahan 1 1977 United Nation Mercenary Convention dan The Montreux Document. Dapat pula disimpulkan mengenai pertanggungjawaban dibebankan kepada Amerika Serikat selaku pihak penyewa PMSC yang telah melakukan banyak permasalahan khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) kepada warga sipil wajib dikarenakan telah terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, Pasal 51 Protokol Tambahan I 1977 dan Statuta Roma 1998. The United States of America (US) has engaged a large number of Private Military and Security Companies (PMSC) in Iraq reconstruction missions since 2003. The involvement of the PMSC has created many problems of crimes against humanity committed against civilians on this Iraq reconstruction mission. This paper aims to see the legal status of the PMSC in the invasion of Iraq by the United States of America (US) based on applicable international law and to analyze the accountability of the United States of America (US) as the party who used PMSC in the invasion of Iraq which has caused many problems. This paper is a normative legal research that uses statute approach, in terms of treaties, conventions and relevant international instruments, case approach and historical approach. The conclusion is that PMSC is a company engaged in services such as military or security assistance. PMSC contractors who carried out shootings on civilians in Iraq have changed their status from civilian to someone who is not entitled to the status of a combatant or prisoner of war. As for this, it is in accordance with the elements of Article 47 of Additional Protocol 1 of the 1977 United Nations Mercenary Convention and The Montreux Document. It can also be concluded that the responsibility imposed on the United of America States as the charterer of PMSC which has committed many problems, especially crimes against humanity (Crime Against Humanity), to civilians is obliged due to violations of the 1949 Geneva Conventions, Article 51 Additional Protocol I 1977 and the Rome Statute 1998.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA