Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 8 (2022)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PPAT: TINJAUAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DARI AKTA HIBAH ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Fatih]]>;
<![CDATA[Mohamad Fajri Mekka Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.594 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p20
<![CDATA[Tujuan Penelitian dalam jurnal ini untuk mengetahui kepastian hak kepemilikan tanah atas peralihan tanah yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tanpa kehadiran kedua belah pihak serta analisis sanksi terhadap PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam peralihan tanah yang dibuat oleh PPAT tanpa kehadiran kedua belah pihak ditinjau dari Putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN.End. Metode Penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada aturan perundangan di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan ini bisa juga dibilang sebagai penelitian kepustakaan. Dengan hasil penelitian Berdasarkan Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.End maka Kepastian Hukum Atas Hak Kepemilikan Tanah Dari Akta Hibah Yang Dibuat Oleh PPAT Berdasarkan Pemalsuan Dokumen, berupa tidak sahnya akta hibah tersebut atau dapat dikatakan akta palsu sehingga pemegang hak atas tanah tersebut tetap tidak beralih, maka hak pemegang tanah sebelumnya tidak jadi hilang. Dalam perkara ini, PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak (partijn akten) yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan. The purpose of the research in this journal is to determine the certainty of land ownership rights on land transfers made by PPAT (Land Deed Making Officials) without the presence of both parties and analysis of sanctions against PPAT (Land Deed Making Officials) in land transfers made by PPAT without the presence of both parties in terms of Decision number 53/Pid.B/2017/PN.End. The research method used includes the type of normative legal research, namely research that is guided by the laws and regulations in Indonesia. This research can also be called as library research. With the results of the research Based on Decision Number 53/Pid.B/2017/PN.End, the Legal Certainty of Land Ownership Rights from the Grant Deed Made by PPAT Based on Document Forgery, in the form of invalidity of the grant deed or it can be said to be a fake deed so that the right holder If the land is still not transferred, then the rights of the previous land holder will not be lost. In this case, PPAT cannot be held criminally responsible for making a party deed (partijn akten) which is based on false information, and cannot fulfill the formulation of the element of the crime of forgery.]]>
<![CDATA[URGENSI TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN KOPERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI NASABAH ]]>
<![CDATA[Efrath Mulya Julianus Sihombing]]>;
<![CDATA[I Made Dwi Dimas Mahendrayana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.495 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p11
<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui urgensi dalam pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi mengenai kepastian hukum bagi nasabah yang memiliki simpanan pada koperasi yang dinyatakan bermasalah. Mengenai penulisan dalam artikel ini, penulis disini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta komparatif dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa hingga saat ini masih belum terdapat pengaturan yang menjelaskan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan bagi koperasi. Sehingga perlu adanya pembentukan Lembaga baru beserta dengan pengaturannya. Jika di bandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan pada Perbankan, LPS Perbankan disini merupakan badan hukum yang pembentukkannya berdasarkan pada UU no. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Simpan Pinjam, dan LPS disini memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian serta menangani bank gagal dan berfokus pada bidang perbankan saja. Pentingnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada koperasi ini adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat dilakukan terhadap nasabah koperasi. Pemerintah dapat membandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan untuk segera membentuk Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam guna melindungi nasabah koperasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. The purpose of writing this article is to find out the urgency in establishing the Cooperative Deposit Insurance Corporation regarding legal certainty for customers who have deposits in cooperatives that are declared problematic. Regarding the writing in this article, the author here uses a statutory and comparative approach to normative legal research methods. The results of the study concluded that until now there is still no regulation explaining the Deposit Insurance Corporation for cooperatives. So it is necessary to form a new institution along with its arrangements. When compared with the Deposit Insurance Corporation in Banking, the Banking LPS here is a legal entity whose formation is based on Law no. 24 of 2004 concerning Lembaga Simpan Pinjam, and the IDIC here has a function to settle and deal with failed banks and focuses on the banking sector only. The importance of establishing a Deposit Insurance Corporation in this cooperative is a form of protection that can be carried out against cooperative customers. The government can compare with the Banking Deposit Insurance Corporation to immediately establish a Deposit Insurance Corporation for Savings and Loan Cooperatives in order to protect cooperative customers from unwanted things.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN OJEK ONLINE TERKAIT PERSOALAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN ]]>
<![CDATA[I Made Yasa Suputra]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Erwin Ranawijaya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.006 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p02
<![CDATA[Jasa Transportasi Online saat ini memiliki peranan penting di dalam masyarakat, mengingat Jasa Transportasi Online sangat banyak membantu dalam berbagai hal dan juga bahkan memberikan sumbangan kepada negara melalui penerimaan pajak dan membuka lapangan pekerjaan. Mengingat hal tersebut penting bagi Negara untuk menjaga kepastian hukum daripada konsumen sebagai pihak yang menggunakan Jasa Transportasi Online. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi konsumen menurut UUPK serta menganalisa pertanggungjawaban perusahaan ojek online bagi konsumen yang dirugikan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UUPK dan instrument hukum lain yang relevan. Kesimpulan yang didapatkan adalah Sesuai dengan Pasal 2 UUPK, terdapat asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa ojek online dimana yaitu Asas Manfaat, Asas Keadilan, Asas Keseimbangan, Asas Keamanan dan Keselamatan serta Asas Kepastian Hukum. Untuk upaya penyelesaian permasalahan konsumen yang melibatkan penumpang dengan perusahaan ojek online dapat dilakukan secara non litigasi maupun litigasi sesuai pada pasal 45 UUPK. Tanggung jawab dari perusahaan ojek online hanyalah sebagai penyedia jasa dikarenakan perusahaan ojek online hanya sebagai penyedia jasa dalam hal ini perusahaan penyedia aplikasi transportasi dimana berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan merupakan bidang usaha yang ada secara khusus. Mengenai pertanggungjawaban driver melihat dari prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan dan prinsip praduga bertanggung jawab. Online transportation services have significant role in today’s society. They help so many possible sectors even more, they help state finance from the tax revenue and open job opportunities. Considering that matters are important for the state to keep the legal certainty for the consumer as the user of online transportation, therefore, the purpose of this article is to know the legal protection effort for the consumer according to The Law of Consumer Legal Protection (UUPK) and analyze the online transportation companies’ responsibility for the aggrieved consumer. This article is a juridicial-normative study using the rule of the law as the approach, in this context, UUPK and others relevant legal instruments. The achieved conclusion is aligned with Chapter 2 of UUPK where there are fundamentals relating to the legal protection to the user of an online transportation which consist basic benefits, principle of justice, the basis of equilibrium, security and safety principles, and legal certainty principles. In order to solve the issue which includes the user the online transportation company, it can be solved litigation or non litigation based on chapter 45 of UUPK. The responsibility from the online transportation company is only as a service provider, in this case, is a transportation application service provider which functions as the connector of business activities and is not considered as a specific field of business. Regarding the responsibility of the driver, it is seen from the principle of responsibility on the basis of failure and principle of the presumption of responsibility.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HILANGNYA SALDO GO-PAY DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PADA APLIKASI GOJEK ]]>
<![CDATA[Putu Shinta Dewi Pramayanti]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.96 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p16
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna layanan jasa pada aplikasi Gojek dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan pihak Gojek atas hilangnya saldo Go-Pay konsumen dalam penggunaan layanan jasa pada aplikasi tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna layanan jasa pada aplikasi Gojek atas transaksi elektronik dengan metode pembayaran Go-Pay dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan gugatan atas wanprestasi dengan alasan hukum tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian elektronik yang telah disepakati sebelumnya dan bentuk tanggung jawab hukum pihak Gojek atas kerugian yang dialami konsumen karena hilangnya saldo Go-Pay pada akun pribadinya merupakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Upaya tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak Gojek atas hilangnya saldo Go-Pay konsumen adalah berupa pengembalian saldo maupun sejumlah uang yang nilainya setara dengan saldo yang hilang pada akun milik konsumen. This study aims to determine the form of legal protection for consumers as service users on the Gojek application and to determine the legal liability efforts that should be taken by Gojek for the loss of consumers' Go-Pay balances in using services on the application. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that legal protection for consumers as service users on the Gojek application for electronic transactions with the Go-Pay payment method can be done by filing a lawsuit for default because the law does not fulfill the obligations of business actors in the previously agreed electronic agreement and the form of Gojek's legal responsibility for the losses suffered by consumers due to the loss of Go-Pay balances on their accounts is a form of responsibility based on elements of error. Legal responsibility efforts that should be taken by Gojek for the loss of consumers' Go-Pay balances are in the form of returning the balance or an amount of money whose value is equivalent to the lost balance in the consumer's account.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MOTIF BATIK BALI TERHADAP PENJIPLAKAN DI RUMAH BATIK BINTANG MIRA ]]>
<![CDATA[Pande Nyoman Bintang Paramitha]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.465 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p07
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi motif batik Rumah Batik Bintang Mira atas beberapa produk yang telah dijiplak oleh UMKM lain, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tersebut menurut Undang-Undang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum berkaitan dengan perlindungan motif kain Batik Bali belum dilaksanakan secara efektif, disebabkan oleh faktor masyarakat sebagai pencipta motif dan pemilik motif yang belum sepenuhnya mengetahui ketentuan hukum tersebut. Pihak yang mempergunakan motif batik bali tanpa izin oleh penciptanya dapat menimbulkan masalah bagi pihak UMKM dengan pihak yang melanggar yang dapat merugikan kepentingan pencipta produk UMKM. Penjiplakan karya cipta motif batik bali mengakibatkan produk motif batik bali kurang laku di pasaran karena adanya pihak yang memasarkan motif batik bali tanpa seizin dari pemilik motif batik bali tersebut. Penyelesaian atas pelanggaran karya cipta motif batik bali bisa diselesaikan melalui cara represif non litigasi, dan apabila cara non litigasi tidak dapat menyelesaikan masalah, maka akan dilakukan dengan cara litigasi. This study aims to analyze the legal protection for the Batik Bintang Mira House batik motif on several products that have been plagiarized by other MSMEs, as well as to find out how to resolve the case according to the Copyright Act. The method used in this paper is an empirical legal method with a statutory approach. The results of the study show that the implementation of legal provisions relating to the protection of Balinese Batik cloth motifs has not been implemented effectively, due to community factors as motif creators and motif owners who do not fully understand the legal provisions. Parties who use Balinese batik motifs without permission by the creator can cause problems for the MSMEs with those who violate them which can harm the interests of the creators of MSME products. The plagiarism of Balinese batik motifs causes the products of Balinese batik motifs to be less salable in the market because there are parties who market Balinese batik motifs without the permission of the owner of the Balinese batik motifs. Settlement of violations of Balinese batik motifs can be resolved through non-litigation repressive methods, and if non-litigation methods cannot resolve the problem, then litigation will be carried out.]]>
<![CDATA[PERSAIANGAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN TIDAK SEHAT TARIF HONARARIUM ]]>
<![CDATA[Ezra Prayoga Manihuruk]]>;
<![CDATA[Aad Rusyad Nurdin]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.589 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p12
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persaiangan notaris dalam UUJN serta dampak persaingan tidak sehat didalam menjalankan jabatan notaris dengan menurunkan nilai honorarium serta menganalisis implementasi dari penegakan UUJN terhadap persaingan tidak sehat. Penelitian ini menggunbakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang undang dan pendekatan kasus, dan dari hasil di dapat dampak yang terasa bagi para pejabat publik tersebut dimana didalam praktiknya ditemui terdapat beberapa oknum notaris yang melanggar dan atau menyimpangi aturan dalam UUJN khususnya dalam pasal 36 tentang honorarium notaris itu sendiri dan peranan Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan dari INI mengawasi setiap notaris dalam melakukan tugasnya majelis pengawas sendiri selain memantau kinerja dari pada pejabat public tersebut juga menerima aduan atau laporan dari masyarakat dengan demikian INI dapat mengurangi resiko dari tindakan pelanggaran notaris itu sendiri. This study aims to identify notary competition in UUJN and the impact of unfair competition in running a notary position by lowering the honorarium and analyze the implementation of UUJN enforcement against unfair competition. This research uses a normative research method with a statutory approach and a case approach, and from the results obtained the impact is felt for these public officials where in practice there are several notaries who violate and or deviate from the rules in the UUJN, especially in Article 36 regarding the notary's honorarium. itself and the role of the Notary Supervisory Council as an extension of INI supervising each notary in carrying out its duties the supervisory board itself in addition to monitoring the performance of the public official also receives complaints or reports from the public thus INI can reduce the risk of a notary violation itself.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) ]]>
<![CDATA[Ahmad Ramdani Chairi]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>;
<![CDATA[Djumardin Djumardin]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (499.884 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p03
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Pemerintah menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat bagaimana hukum dalam realitasnya di lapangan keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan cara menjelaskan kenyataan-kenyataan atau keadaan obyek penelitian yang didapat dari hasil penelitian dilapangan.Pelaksanaan program pendaftaran tanah secara sistematis bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat Sserta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Mengenai efektivitas program PTSL ini dapat dikatakan sangat efektif dalam membantun masyarakat serta memberikan manfaat yang besar. The purpose of this study is to find out and analyze why the Government organizes a Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) and to find out and analyze the Effectiveness of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program and the Barriers to the Implementation of a Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). The research method used is empirical legal research, which is to see how the law is in reality in the field of law enforcement in society by explaining the facts or circumstances of the research object obtained from the results of research in the field. The systematic implementation of the land registration program aims to realize the provision of legal certainty and legal protection of community land rights as well as reducing and preventing land disputes and conflicts. Regarding the effectiveness of the PTSL program, it can be said that it is very effective in helping the community and providing great benefits.]]>
<![CDATA[PERIZINAN USAHA PENANAMAN MODAL: BENTUK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.544 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p17
<![CDATA[Pemerintah telah melakukan berbagai cara agar investor tertarik untuk berinvestasi dengan tujuan agar perekonomian negara. Undang-Undang Penanaman Modal merupakan landasan bagi calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain peraturan perundang-undangan, peraturan daerah juga memiliki peran penting ketika penanaman modal didirikan pada salah satu daerah di Indonesia. Perizinan penanaman modal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pemerintah daerah seolah-olah tidak memiliki wewenang untuk memberikan perizinan penanaman modal meskipun sebagai tempat pendirian usaha. Hal tersebut secara tidak langsung pemberian izin mendirikan usaha hanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai perizinan usaha penanaman modal atau melibatkan pemerintah daerah mengenai syarat dan ketentuan pemberian izin usaha penanaman modal karena pemerintah daerah mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dan kebudayaan masyarakatanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Meskipun perizinan usaha penanaman modal telah diperbaharui dalam UU Cipta Kerja namun belum ada pembagian yang pasti antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Diperlukan kejelasan pembagian mengenai perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah sehingga dapat menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA DALAM PENYELAMATAN UMKM DITENGAH PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Ketut Gita Widya Utami]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.033 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p08
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19 dan mengkaji pengaturan penjaminan kredit modal kerja dalam penyelamatan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Metode penulisan yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang meninjau kepustakaaan hukum sehingga mengacu pada data sekunder yakni bahan-bahan hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Penjaminan pemerintah yang diberikan terhadap pelaku usaha untuk kredit modal kerja bagi UMKM diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha.” Dalam Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 Dengan penjaminan terhadap modal kerja akan adanya dorongan penyaluran kredit modal kerja ke UMKM dari perbankan. Maka dapatlah dinyatakan bahwa terdapat peluang peningkatkan permodalan bagi pelaku UMKM sekaligus menurunkan rasio resiko kredit. Tegas dan jelasnya, Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 memang benar dapat menyelamatkan UMKM ditengah pandemi Covid-19. This study will discover the arrangements for guaranteeing working capital loans for SMEs in the midst of the Covid-19 pandemic and reviewing the arrangements for guaranteeing working capital loans in rescuing SMEs in the midst of the Covid-19 pandemic. This study uses a normative legal research method that reviews the legal literature so that it refers to secondary data, namely legal materials. The results explain that the government guarantee provided to business actors for working capital loans for SMEs is regulated in Article 7 paragraph (1) which states that "The Government Guarantee as referred to in Article 6 paragraph (1), is given to financial obligations on working capital loans issued by the government. accepted by the Business Actor." From the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, No. 71/PMK.08/2020 With the guarantee of working capital, there will be encouragement for the distribution of working capital loans to SMEs from banks. So it can be said that there is an opportunity to increase capital for SMEs actors while reducing the credit risk ratio. Firmly and clearly, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 71/PMK.08/2020 can indeed save SMEs in the midst of the Covid-19 pandemic.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PENERAPAN PRINSIP EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DALAM PERJANJIAN TERHADAP AKTA YANG DIBUAT ]]>
<![CDATA[Ray Irawan Al-Madrusi]]>;
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.685 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p13
<![CDATA[Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam perjanjian timbal balik merupakan tangkisan yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya, disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Penerapan prinsip ini dalam pembuktian di persidangan akan berimplikasi kepada akta perjanjian yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam hukum perjanjian, dan untuk mengidentifikasi implikasi penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus terhadap akta perjanjian yang dibuat para pihak. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Prinsip exceptio non adimpleti contractus hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian timbal balik, prinsip ini menekankan pada kaseimbangan hak para pihak dalam menjalankan suatu kontrak, dan keberadaannya diakui dalam hukum keperdataan nasional; (2) Penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam pembuktian di persidangan dapat berimplikasi kepada status akta yang dibuat, yakni akta perjanjian dapat dibatalkan, akta perjanjian batal demi hukum, atau akta perjanjian hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan. Exceptio Non Adimpleti Contractus in a reciprocal agreement is a rebuttal which states that one party cannot carry out the agreement as it should, because the other party did not carry out the agreement properly first. The application of this principle in the evidence in court will have implications for the deed of agreement made. This study aims to analyze the application of the principle of exceptio non adimpleti contractus in contract law, and to analyze the implications of the application of the principle of exceptio non adimpleti contractus to the agreement deed made by the parties. This research was conducted using a normative juridical approach. The results of the study show that: (1) The principle of exceptio non adimpleti contractus only applies in the implementation of reciprocal agreements, this principle emphasizes the balance of the rights of the parties in carrying out a contract, and its existence is recognized in national civil law; (2) The application of the principle of exceptio non adimpleti contractus in the evidence at trial may have implications for the status of the deed made, namely the deed of agreement can be canceled, the deed of agreement is null and void, or the deed of agreement only has the power of proof under the hand.]]>
