Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 1 (2022)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SKIMMING ]]>
<![CDATA[Novia Islamiyah]]>;
<![CDATA[Diah Ratna Sari Hariyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p11
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan dan kekuatan hukum alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV dan hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana skimming. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukkan pengaturan bukti elektronik dalam membuktikan perbuatan pidana skimming tidak diatur secara langsung dalam KUHAP, namun dalam pengaturan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, diuraikan bahwa informasi dan dokumen elektronik termasuk rekaman CCTV dan hasil cetaknya yang didapat dari ruang ATM menjadi bukti elektronik dan hasil cetaknya digunakan sebagai bukti surat, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE, bukti tersebut adalah perluasan dari hukum acara pidana. Kekuatan hukum bukti elektronik dalam pembuktian perbuatan skimming setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 dari rekaman CCTV yang dipasang dalam ruang ATM beserta hasil cetaknya baru memiliki kekuatan pembuktian jika rekaman CCTV yang dipasang di ruang ATM beserta hasil cetaknya diminta pihak penyidik, kejaksaan dan/atau instansi penegak hukum lainnya untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan. Pemasangan CCTV sebagai bukti di persidangan, pemasangannya harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri yang berhak untuk merampas barang bukti untuk digunakan sebagai petunjuk dalam pemeriksaan di persidangan, dengan tujuan agar bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP. The purpose of this study is to examine the legal force of electronic evidence in the form of CCTV recordings and their printouts in proving the crime of skimming. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. The results of this study indicate that the regulation of electronic evidence in proving the crime of skimming is not regulated directly in the Criminal Procedure Code, but in the regulation of Article 5 paragraph (1) of the ITE Law, it is described that electronic information and documents including CCTV recordings and printouts obtained from the ATM room into electronic evidence and the printed results are used as letter evidence, and in Article 5 paragraph (2) of the ITE Law, the evidence is an extension of the criminal procedural lawa. The legal force of electronic evidence in proving the crime of skimming after the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016 evidence of CCTV recordings installed in ATMs and their printouts only has the power of proof if the CCTV recordings installed in ATMs and their printouts are requested from the investigators, public prosecutors and/or other law enforcement agencies to be used as evidence in the judge. The installation of CCTV as evidence in the trial, its installation must obtain permission from the Head of the District Court who is authorized to approve or confiscate evidence to be used as a guide in the trial, so that the evidence can be used as valid evidence and has the same legal force as regulated in Article 184 KUHAP.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN SEPIHAK E-MARKETPLACE YANG MENUTUP LAPAK PENJUALAN PELAKU USAHA ONLINE ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Amara Dewi H.]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p02
<![CDATA[Tujuan studi ini ditujukan untuk mengkaji akibat hukum dari perbuatan sepihak e-marketplace yang menutup lapak penjualan pelaku usaha online. Adapun penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif yang meneliti permasalahan norma berupa norma kabur dan didasarkan pada pendekatan konsep serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan hukum yang dikaji oleh penulis, dapat dipahami bahwa jual-beli secara online yang dilakukan oleh pelaku usaha pada e-marketpalce harus senantiasa didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peratutan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Selanjutnya berkaitan dengan perbuatan sepihak e-marketplace yang melakukan penutupan terhadap lapak penjualan pelaku usaha online dapat menimbulkan akibat hukum berupa gugatan yang diajakan pada pengadilan atas dugaan dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh pihak e-marketplace. The purpose of this study is to examine the legal consequences of the unilateral act of e-marketplaces that have closed the sales stalls of online business actors. Investigation is included as normative legal research which examines the problem of norms in the form of norms and is based on conceptual approaches and regulations. Based on the results of the investigation of legal issues reviewed by the author, it can be applied that online buying and selling carried out by business actors on e-market palce must always be based on the provisions contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Regulation of Government of The Republic of Indonesia No. 71 of 2019. Furthermore, related to the unilateral act of e-marketplace which closes the sales stalls of online business actors, it may result in legal consequences in the form of a lawsuit filed at the court for allegedly violating the law by the e-marketplace.]]>
<![CDATA[The PENGATURAN BATAS MAKSIMAL TERHADAP WAKTU PENGISIAN POSISI WAKIL KEPALA DAERAH SAAT TERJADI KEKOSONGAN ]]>
<![CDATA[Imam Wahyudi]]>;
<![CDATA[Bima Kumara Dwi Atmaja]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p16
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi berkaitan dengan mekanisme proses dipilihnya wakil kepala daerah berlandaskan demokrasi di Indonesia dan untuk melakukan analisis terhadap pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian posisi wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait Pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian posisi wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan ini yakni penelitian hukum dengan jenis yuridis normative serta pendekatan perundang-undangan sebagai pisau analisis dalam membahas permaalahan yang muncul pada artikel ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ini mekanisme pemilihan wakil kepala daerah berlandaskan demokrasi di Indonesia dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali dengan cara bersama-sama pada tiap wilayah NKRI. Tiap-tiap calon kepala daerah serta wakil kepala daerah yang bisa ikut serta dalam pemilihan wajib menjalani proses uji publik seperti aturan yang telah ada. Proses dipilihnya wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung, yakni secara sepaket dengan kepala daerah. Dengan demikian, posisi kepala daerah serta wakil kepala daerah di analogikan sebagai rekan yang tak dapat dipisahkan, baik dari segi pemangku jabatan publik pada saat melakukan pengelolaan wilayah ataupun pemegang posisi pemimpin di daerah. Selanjutnya terkait pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian posisi wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan belum adanya pengaturan secara khusus, hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan norma, hal ini berimplikasi kepada tidak berjalannya dengan baik fungsi tata negara Indonesia. This study is designed to provide information related to the mechanism of the process of selecting a deputy regional head based on democracy in Indonesia and to analyze the maximum limit setting for the time to fill the position of deputy regional head when a vacancy occurs. The method used in the article related to setting the maximum limit on the time to fill the position of deputy regional head when this vacancy occurs is legal research with a normative juridical type and a statutory approach as an analytical tool in discussing the problems that arise in this article. In this study it was found that the mechanism for selecting regional deputy heads based on democracy in Indonesia is carried out once every 5 (five) years in a joint manner in each region of the Republic of Indonesia. Each candidate for regional head and deputy regional head who can participate in the election must undergo a public examination process according to existing regulations. The process of selecting the deputy regional head is carried out directly, namely in a package with the regional head. Thus, the positions of regional heads and deputy regional heads are analogous to being inseparable partners, both in terms of public office holders when managing the region or holding leadership positions in the region. Furthermore, regarding the setting of the maximum limit on the time to fill the position of deputy regional head when a vacancy occurs, there is no specific regulation, this causes a norm void, this has implications for the improper functioning of the Indonesian state administration.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Eka Oktaviani]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M. E. Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p07
<![CDATA[Penulisan ini memiliki tujuan adalah guna melihat bekerjanya suatu kebijakan pemerintah yang bersangkutan dengan anak melihat pada masa sekarang ini banyaknya kasus perbuatan hukum yang melibatkan anak sebagai anak yang memiliki konflik dengan hukum karena diakibatkan minimnya perhatian dari orang tua serta pergaulan yang salah mengakibatkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak tersebut dan menyebabkan banyaknya kasus yang terjadi yang mana melibatkan anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dengan berbagai kasus bahkan ada beberapa kasus yang menyerupai kasus orang dewasa.penulisan ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undang( statute approach) dan pendekatan konsep(conceptual). Hasil studi menunjukan adanya kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat menetapkan perbuatan anak yang mempunyai konflik dengan hukum. Indonesia sudah menetapkan terkait anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2012 terkait sistem peradilan pidana anak, pada Undang-undang ini diupayakan berbagai cara penyelesaian yang dapat ditempuh untuk penegakan hukum terhadap anak tersebut. ada juga peraturan undang-undang untuk melindungi anak yang mempunyai konflik dengan hukum sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perlindungan pada anak yang bertindak pidana ditetapkan pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 terkait perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. The aim of this writing is to see the operation of a government policy concerned with children, seeing that at present there are many cases of legal acts involving children as children who have conflicts with the law due to lack of attention from parents and wrong association resulting in deviant behavior. by the child and causing many cases to occur which involve children as children in conflict with the law with various cases and there are even some cases that resemble adult cases. This writing is a normative research that uses a statute approach and a conceptual approach. (conceptual). The results of the study show that there are cases of theft involving children as perpetrators, so there is a need for policies that can determine the actions of children who have conflicts with the law. Indonesia has stipulated regarding children in conflict with the law. This is evidenced by the issuance of Law number 11 of 2012 regarding the criminal justice system for children, in this Law various ways of settlement are sought for law enforcement against these children. There are also laws to protect children who have conflicts with the law. There are already regulations issued by the government for the protection of children who act criminally, which are stipulated in Law number 35 of 2014 regarding amendments to Law number 23 of 2002 concerning child protection.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SOFTLENS ILEGAL ]]>
<![CDATA[Ni Made Ratih Dwitiya Paramastuti]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Stefani Maharani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p12
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan bahwa softlens ilegal berbahaya untuk digunakan serta untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha bagi konsumen softlens ilegal. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Banyaknya barang yang tanpa memiliki ijin beredar di masyarakat menyebabkan konsumen dalam bahaya saat mengkonsumsi. Apalagi dengan penggunaan softlens ilegal yang pada dasarnya produk itu menempel pada mata tentu bisa membahayakan bagi mata. Adapun tanggung jawab pelaku usaha sangat diperlukan disini dalam bentuk pertanggung jawaban secara mutlak (strict liability principle) yaitu memberikan kerugian kompensasi berupa uang atau barang atas penderitaan yang dialami korban softlens ilegal yang dirugikan. Adanya tanggung jawab tersebut, pelaku usaha sudah seharusnya memberikan ganti rugi serta bertanggung jawab sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen softlens ilegal. Serta perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen softlens ilegal adalah konsumen memiliki hak untuk menuntut pelaku usaha softlens ilegal yang beralasan karena produk yang didapat tidak memasuki mutu standar barang yang disyaratkan dan menyebabkan kerugian fisik. Semua penjelasan peraturan ini tertera pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. The purpose of this research is to explain that illegal contact lenses are dangerous to use and to find out the legal protection and responsibilities of business actors for illegal contact lenses consumers. This type of research is normative legal research, namely the main legal material is legislation that has a relationship with the writing made. The number of unlicensed goods circulating in the community causes consumers to be in danger when consuming. Especially with the use of illegal contact lenses, which are basically products that stick to the eyes, of course it can be harmful to the eyes. The responsibility of business actors is needed here in the form of absolute liability (strict liability principle), which is to provide compensation in the form of money or goods for the suffering experienced by victims of illegal contact lenses who have been harmed. With this responsibility, business actors should provide compensation and be responsible for the losses suffered by illegal contact lens consumers. As well as legal protection that can be done by consumers of illegal contact lenses is that consumers have the right to sue business actors for illegal contact lenses for reasons because the products obtained do not meet the standard quality of goods required and cause physical harm. All explanations of this regulation are stated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.]]>
<![CDATA[TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN SEBAGAI UPAYA PROTEKSI INDUSTRI DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Mirah Dita Ratnadi]]>;
<![CDATA[Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p03
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah memahami tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian Sebagai Upaya Proteksi Industri Dalam Negeri. Penelitian hukum normatif adalah jenis dari penelitian ini dengan objek kajian instrumen hukum nasional dan internasional yang terkait dengan tindakan pengamanan dalam perdagangan internasional. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor pakaian dan aksesori pakaian melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 telah sesuai dengan instrumen hukum WTO dan instrumen hukum nasional. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dilakukan atas dasar lonjakan impor pakaian dan aksesori pakaian ke Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pemberlakuan tindakan pengamanan yang bersifat mengikat telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap produsen produk pakaian dan aksesori pakaian dalam negeri. The purpose of this study is to understand the Safeguard Measures on Import of Clothing and Clothing Accessories as an Effort to Protect the Domestic Industry. Normative legal method used in this study with national and international legal instruments related to the safeguard measures as the object of study. The result of this study shows that safeguard measures on import of clothing and clothing accessories through Minister Finance Regulation No. 142/PMK.010/2021 have been following WTO legal instruments and national legal instruments. The imposition of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) is carried out based on the surge in imports of clothing and clothing accessories to Indonesia during the last 3 (three) years. The enforcement of safeguard measures has binding effect which guaranteed legal protection for domestic business actors of clothing and clothing accessories products.]]>
<![CDATA[PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jessica Audrey Halim]]>;
<![CDATA[Hery Firmansyah]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p17
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang terikat erat dengan norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang relevan dengan topik yang akan dibahas sehingga metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan udang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. This writing aims to provide an understanding of the legal protection that can be given to victims of sexual violence in Indonesia systematically. In this study, the authors used a normative juridical method that is closely tied to legal norms and laws and regulations that are relevant to the topic to be discussed so that a normative method was used in this study. The results of this study indicate that the draft criminal law for cases of sexual violence is a matter of urgency, given the rise of cases of sexual violence in Indonesia. Making laws that protect victims of sexual violence, solving cases of sexual violence and protecting victims of sexual violence cases can be carried out properly.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SITUS PINJAMAN DANA ONLINE DARI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ratna Dewi]]>;
<![CDATA[Ayu Putu Laksmi Danyathi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p08
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peraturan pengawasan pinjaman online di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pengguna situs pinjaman dana online untuk mencegah dari tindakan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai pelaksanaan pinjaman online di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Financial technology, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Kemudian, mengenai perlindungan hukum bagi pengguna situs pinjaman dana online dari tindakan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, telah terdapat di dalam peraturan perihal hak-hak yang diperoleh sebagai peminjam secara umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan secara khusus diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. The purpose of this study is to examine the regulation of online loan supervision in Indonesia and legal protection for users of online loan fund sites to prevent acts of misuse of personal data in Indonesia. This research adopts a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the regulation regarding the implementation of online loans in Indonesia has been regulated in Bank Indonesia Regulation No. 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial technology, POJK No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, and POJK No. 13 /POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. Then, regarding legal protection for users of online loan fund sites from acts of misuse of personal data in Indonesia, already contained in the regulations regarding the rights obtained as borrowers in general in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions. Electronic, while specifically regulated in POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services.]]>
<![CDATA[THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPLICATIONS IN THE AGREEMENT ]]>
<![CDATA[Niluh Yamuna Santhi Sudarna]]>;
<![CDATA[Putu Edgar Tanaya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p13
<![CDATA[The aim of writing this journal is to provide new knowledge regarding the provisions of force majeure in the agreement if in the future there are circumtances beyond human control that have never happened which resulted in the parties involved in the agreement being unable to carry out theit obligations. The research method in this journal uses normative law, which uses two sources of legal material, namely, primary legal material, such as laws and regulations, and secondary legal materials, such as other related journals. The result of this journal is that the Covid-19 pandemic cannot simply be entered into a force majeure, because a force majeure is a situation beyond human control which causes one or both parties to be unable to carry out their obligations, if both parties can still carry out their obligations, the Covid-19 pandemic cannot be entered into a force majeure. However, if the government declares the spread of Covid-19 pandemi which is a non-natural disaster is a national disaster, then it has the potensial to be used as an excuse for force majeure. However, the government cannot determine a situation as a force majeure, the authorities lies with the judges through their considerations after assessing the contents of the agreement and the circumstances that occurred at that time based on the exisiting law and/or norms.]]>
<![CDATA[SINERGITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANTARA KEPOLISIAN DENGAN KEJAKSAAN ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Andari Febijayanti]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p04
<![CDATA[Sasaran dalam pengkajian ini memiliki maksud untuk memahami apa saja tugas pokok dan fungsi kepolisian serta kejaksaan dalam proses perkara pidana di Indonesia sudah sesuai terhadap doktrin-doktrin dan upaya mewujudkan sinergitas dalam sistem peradilan pidana apakah kepolisian dan kejaksaan sudah berperan maksimal, sesuai dengan alur koordinasi antarnya dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode-metode yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan melihat sinerginitas kepolisian dengan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga dapat disimpulkan perlu adanya sistem koordinasi antar kelembagaan terutama kepolisaan dan kejaksaan yang sangat kuat dalam sistem peradilan pidana agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih dalam hal penyelidikan suatu perkara sehingga dalam hal ini mampu mencapai hasil yang maksimal. The objective of this study is to understand what the main duties and functions of the police and prosecutors in the criminal case process in Indonesia are in accordance with the doctrines and efforts to create synergy in the criminal justice system whether the police and the prosecutor's office have played a maximum role, in accordance with the coordination flow between them. and meaningful to the criminal justice system. This research uses normative legal research methods, normative legal research is research that uses methods related to legal norms contained in legislation and court decisions by looking at the synergy between the police and the prosecutor's office in the criminal justice system. So it can be concluded that there is a need for a very strong inter-institutional coordination system, especially the police and prosecutors in the criminal justice system so that later there will be no overlap in the investigation of a case so that in this case it is able to achieve maximum results.]]>
