cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 3 (2023)" : 20 Documents clear
PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) PADA BISNIS DI BIDANG RETAIL (STUDI PADA CIRCLE K) Anak Agung Satria Mahardika; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p01

Abstract

Perjanjian Waralaba (Franchise) merupakan suatu bentuk kerjasama bisnis sebagai altenatif perkembangan usaha yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pembuatan perjanjian waralaba (franchise) dalam bisnis Circle K berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak terpenenuhinya hak dan kewajiban sesuai kesepakatan. Metode hukum empiris dipilih dalam penelitian ini menimbang adanya ketimpangan antara das sollen dan das sein. Dari hasil penelitian disimpulan bahwa dalam pembuatan perjanjian waralaba( franchise) bisnis Circle K harus memenuhi hak dan kewajiban dengan mengacu pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, perjanjian waralaba dibuat berdasarkan hukum Indonesia dan sebelum ditandatangani, perjanjian waralaba harus disampaikan maksimal 2 minggu kepada calon penerima. Penggunaan Bahasa Indonesia dan kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) menjadi syarat wajib dari penulisan perjanjian waralaba. Sanksi administratif akan diberikan sebagai akibat hukum dalam pembuatan pejanjian waralaba (franchise) yang tidak bersesuaian dengan hak dan kewajiban para pihak yang dimana sanksi tersebut tidak akan mengizinkan lagi usaha tersebut berjalan dan perjanjian akan dibatalkan. Franchise Agreement (Franchise) is a type of company partnership that is quickly increasing in Indonesia as an alternative business development. The aim of this paper is to find out the making of a franchise agreement in the Circle K business based on the Regulation of the Minister of Trade and to find out the legal consequences if the parties do not fulfill the agreed rights and obligations. The empirical legal method was chosen in this study considering the discrepancy between das sollen and das sein. From the findings of the study it was concluded that in making a franchise agreement, the Circle K business must fulfill the rights and obligations based on article 6 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising, the franchise agreement is made based on Indonesian law and Prior to signing, the franchise agreement has to be submitted a maximum of 2 weeks to the prospective recipient. The use of the Indonesian language and ownership of the registration letter of franchise are mandatory requirements for writing a franchise agreement. Administrative sanctions will be given as a legal consequence of making a franchise agreement that is not in accordance with the rights and obligations of the parties where the sanctions will no longer allow the business to run and the agreement will be canceled.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ANIME YANG DIPERJUALBELIKAN DALAM BENTUK FANART DI INDONESIA I Kadek Agus Wijaya Kusuma; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p02

Abstract

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas anime yang merupakan ciptaan yang berbentuk karya seni dan mengetahui bagaimana sanksi hukum yang bisa menjerat para penjual fanart tanpa izin author anime di Indonesia. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dalam hal ini menggunakan asas-asas hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Artikel ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa penjualan fanart di Indonesia harus dengan seijin pemilik hak cipta, karena hal tersebut telah diatur jelas sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UUHC yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Bagi para penjual fanart yang diketahui menjual karya nya tanpa seizing pemilik hak cipta dapat dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) UUHC yaitu: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” The purpose of writing this article is to knowing what forms of legal protection are given to anime which is a work of art and knowing how legal sanctions can ensnare fanart sellers without the permission of anime creators in Indonesia. The method of writing this article uses a normative legal approach which in this case uses legal principles, legal synchronization and legal comparisons. This article has results showing that the sale of fanart in Indonesia must be with the permission of the copyright owner, because this has been clearly regulated in accordance with Article 9 paragraph (2) of the UUHC which states that: “Everyone who exercises economic rights as referred to in paragraph (1) must obtain permission from the Author or Copyright Holder.” Fanart sellers who are known to sell their works without the permission of the copyright owner may be subject to punishment in accordance with Article 113 paragraph (2) UUHC, namely: "Anyone who without rights and/or without permission of the Author or Copyright Holder violates the economic rights of the Creator. as referred to in Article 9 paragraph (1) letter c, letter d, letter f, and/or letter h for commercial use shall be sentenced to a maximum imprisonment of 3 (three) years and/or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN KUALITAS BARANG YANG DIBELI PADA APLIKASI BELANJA TIKTOK SHOP Gusti Ayu Sandrina; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p.03

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kualitas barang dimana tidak cocok dengan yang dipromosikan pelaku usaha di TikTok Shop serta mengetahui bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan kepada pelaku usaha atas kerugian yang konsumen alami terhadap ketidaksesuaian kualitas barang yang dipromosikan di Tiktok Shop. Jurnal ini mempergunakan metode penulisan normatif dimana bersumberkan pada norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan hingga norma-norma pada masyarakat yang ada dan didasarkan pada pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penulisan ini adalah menjelaskan adanya bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketidaksesuaian kualitas barang yang dibeli dengan yang dipromosikan di Tiktok Shop khususnya pada Pasal 4 huruf c dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b dan f Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan terkait penyelesaiannya terhadap kerugian yang konsumen alami diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana jika dibandingkan dengan KUHPerdata terdapat perbedaan substansi dalam hal ganti rugi tersebut serta proses penyelesaian kerugian konsumen tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga musyawarah. Kata Kunci: TikTok Shop, Barang, Perlindungan Hukum. Writing this journal aims to provide legal protection to consumers for the quality of goods which do not match those promoted by business actors at TikTok Shop and to find out how the settlement will be made to business actors for the losses that consumers experience against the incompatibility of the quality of goods promoted in TikTok Shop. This journal uses a normative writing method which is based on legal norms such as statutory regulations, court decisions to norms in existing society and is based on an approach to statutory regulations. The result of this paper is to explain the existence of a form of legal protection for consumers regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the incompatibility of the quality of goods purchased with those promoted in Tiktok Shop, especially in Article 4 letters c and h of the UUPK, Article 7 letter b and f UUPK, Article 8 paragraph (1) letter f UUPK and related to the settlement of losses suffered by consumers is regulated in Article 19 UUPK which when compared to the Civil Code there is a difference in substance in terms of compensation and the process of resolving consumer losses can be done through the courts which regulated in Article 23 UUPK and also deliberation. Keywords: Tiktok Shop, Goods, Legal Protection.
PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA KARYA SASTRA BERBASIS DIGITAL PADA SITUS ONLINE Novena Sari; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p04

Abstract

Penulisan dilakukan bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak cipta mengenai karya sastra yang diunggah pada situs online. Penulisan dibuat dengan memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penulisan ini memperlihatkan adanya aturan yang menjamin kepastian hukum terkait hak cipta untuk penulis yang menerbitkan ceritanya pada situs-situs online seperti pada situs blog, aplikasi novel, dan media sosial, yang telah ditetapkan secara jelas pada peraturan hukum Indonesia. Hak cipta mengenai karya sastra berbasis digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut mengatur pula mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan pada pelanggar hak cipta, namun dalam pelaksanaanya masih banyak persoalan yang terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Kata Kunci: Karya Sastra, Hak Cipta, Situs Online the intend of this writing is for examine copyright protection regarding to literary works uploaded on online sites. The writing utilize a normative legal method with a statute approach. The conclusion of the writing shows that there are rules that guarantee legal certainty regarding copyright for writers who publish stories on online sites such as blog website, novel applications,and social media, which have been clearly stipulated in Indonesian legal regulations. Copyright regarding digital-based literary works is regulated in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright and Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The regulation also governs legal sanctions that can be abolished for copyright violators, however, towards the implementation there are always difficulties that occur due to the lack of understanding and legal awareness of the various parties involved in it. Key Words: Literature, Copyright, Online Site
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN YANG MENYESATKAN DAN MENYIMPANG DI MEDIA I Putu Dodi Pande Putra Sanjaya; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p05

Abstract

Adanya Iklan menjadi media informasi juga dapat menyebabkan permasalahan terkait informasinya yang terkadang tidak berbanding dengan apa yang di promosikan dan cendrung menyesatkan. Tujuan dari penelitian ini yakni agar dapat mengetahui perlindungan hukum konsumen terkait dengan tayangan iklan yang menyesatkan. Metode penelitian ini yuridis normatif. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu terdapat dua macam Perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang menyesatkan yang pertama Perlindungan hukum konsumen bersifat preventif dimana dilakukan melalui regulasi dengan cara memberikan aturan hukum yang menjamin kepastian hukum sehingga konsumen dapat menerima perlindungan hukum terhadap konsumen baik dari pihak pemerintah atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat serta yang kedua Perlindungan hukum Konsumen bersifat represif, yaitu suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dan juga konsumen sebagai akibat adanya gugatan dari konsumen yang dimana dalam hal ini merasa dirugikan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Iklan The existence of advertisements as a medium of information can also cause problems related to the information which is sometimes not compared to what is being promoted and tends to be misleading. The purpose of this research is to know the legal protection of consumers related to misleading advertising impressions. This research method is normative juridical. The results in this study are that there are two kinds of legal protection against consumers for misleading advertisements. First, consumer legal protection is preventive in nature which is carried out through regulation by providing legal rules that guarantee legal certainty so that consumers can receive legal protection against consumers both from the government or the government. non-governmental consumer protection institutions and secondly Consumer legal protection is repressive, namely a legal protection given to consumers in the event of a dispute between business actors and consumers as a result of a lawsuit from consumers who in this case feel aggrieved. Keywords: Legal Protection, Consumer, Advertisement
PENGATURAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Ni Putu Nanda Kebayan Sari; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p8

Abstract

Kajian ini dilakukan dengan tujuan menjabarkan pengaturan mediasi dalam lingkup alternatif penyelesaian perselisihan dalam perkara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengkajian ini menerapkan metode penelitian normatif, dengan penggunaan bahan hukum primer melalui peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan alternatif penyelesaian sengketa, karya tulis hukum atau pandangan ahli yang termuat dalam media masa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan atau statue approach melalui ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pendekatan selanjutnya yakni analytical and conseptual approach atau pendekatan dengan menganalisis sebuah konsep hukum, dalam hal ini konsep pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukan hwa hubungan kerja yang terjalin antara perusahaan dengan pekerja bersifat subordinatif dalam menunjang profesionalitas bekerja yang dapat memicu terjadinya perselisihan, seperti perselisihan hak, kepentingan, PHK dan perselisihan antar serikat buruh. Perselisihan yang terjadi dalam hubungan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi yakni mediasi. Terkhusus perselisihan PHK, termaktub dalam pengaturan mediasi sebagai upaya penyelesaian hubungan industrial diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 dalam ketentuan perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni UU Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur perihal mediasi sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam ikatan ketenagakerjaan antara perusahaan dengan pekerja atau antar serikat buruh. Kata kunci : Penyelesaian Sengketa Hubungan Kerja, Mediasi, Ketenagakerjaan, Mediator This study was carried out with the aim of elaborating mediation arrangements within the scope of alternative dispute resolution in cases of termination of employment or layoffs. This study applies normative research methods, using primary legal materials through laws and regulations, as well as secondary legal materials, namely law books, legal journals related to employment and alternative dispute resolution, legal papers or expert views contained in the mass media. . The approach used in this study is the statutory approach or statue approach through the provisions of laws and regulations related to employment. Furthermore, the analytical and conceptual approach or approach by analyzing a legal concept, in this case the concept of mediation arrangements as an alternative dispute resolution. The results of the study show that the working relationship that exists between companies and workers is subordinate in nature in supporting work professionalism which can trigger disputes, such as disputes over rights, interests, layoffs and disputes between labor unions. Disputes that occur in employment relations can be resolved through non-litigation channels, namely mediation. In particular, layoff disputes, contained in mediation arrangements as an effort to settle industrial relations are regulated in the provisions of Article 1 number 11 in the provisions regarding the Settlement of Industrial Relations Disputes, namely Law Number 2 of 2004 which regulates mediation as an effort to resolve disputes that occur in labor ties between companies and workers. or between unions. Keywords: Work Relations Dispute Resolution, Mediation, Employment, Mediator
KONSEKUENSI HUKUM BAGI EMITEN TERHADAP KEGIATAN INSIDER TRADING Bagus Putu Wisnu Mandala Weisnawa; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p06

Abstract

Tujuan dalam penulisan ini yakni mengetahui dan mengkaji tentang bentuk tanggung jawab Emiten terhadap kegiatan insider trading dan juga mengetahui dan mengkaji konsekuensi bagi Emiten terhadap kegiatan insider trading. Metode penelitian hukum dalam jurnal ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan UU dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan Model tanggung jawab mengenai kegiatan insider trading apabila dikaitkan dengan Pasal 97 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni tanggung jawab yang tanggung jawab karena kesalahan sehingga pasal yang dapat dikenakan bagi si pelaku adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Mengenai konsekuensi bagi Emiten terhadap kegiatan insider trading yakni dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi perdata yang diberikan setelah adanya investigasi dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap kasus ini. Kata Kunci: Konsekuensi, Emiten,Insider Trading. The purpose of this paper is to know and study the Issuer's responsibility for insider trading activities and to find out and study the consequences for the Issuer for insider trading activities. The legal research method in this journal applies normative legal research, with an approach to law and analysis of legal concepts. The results show the responsibility model regarding insider trading activities when it is linked to Article 97 of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, namely the responsibility of the responsibility due to errors so that the article that can be imposed on the perpetrator is Article 1365 of the Civil Code. Regarding the consequences for the Issuer for insider trading activities, namely being subject to administrative sanctions and civil sanctions given after an investigation by the Financial Services Authority into this case. Keywords : The Consequences.Issuer, Insider Trading.
PENGATURAN DOUBLE TRACK SYSTEM PADA KETENTUAN PIDANA DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA) Arya Agung Iswara; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p7

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan double track system pada ketentuan pidana yang berada di Indonesia beserta perannya dalam urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian normatif melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur, penulis berusaha menelaah permasalahan tersebut. Hasil dari penulisan ini menunjukan telah adanya penerapan double track system dalam pengaturan pidana di Indonesia, dan krusialnya peran yang diberikan oleh double track system dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang menganut keseimbangan monodualistik terutama pada sektor pemidanaan baik bagi pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana ataupun bagi praktisi dan lembaga yang berhubungan dengan pemidanaan itu sendiri. Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Double Trask System, Pengaturan. This writing aims to determine the arrangement of the double track system on criminal provisions in Indonesia and their role in the urgency of criminal law reform in Indonesia. By using normative research through laws and regulations and various literatures, the author tries to examine these problems. The results of this paper indicate that there has been the implementation of a double track system in criminal regulation in Indonesia, and the crucial role given by the double track system in the criminal law reform in Indonesia which adheres to a monodualistic balance, especially in the criminal sector, both for parties involved in a criminal event or for those involved in a criminal act. for practitioners and institutions related to the punishment itself. Keywords: Criminal Law Reform, Double Track System, Regulation.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK OBAT PALSU DI PLATFORM E-COMMERCE Ida Ayu Tresna Dewitria Wedhaswari; Putu Ade Harriestha Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p10

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan obat palsu di Platform E-Commerce, serta bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha atas penjualan produk obat palsu tersebut. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan produk obat palsu di Platform E-Commerce adalah memberikan penggantian ganti rugi berupa uang atau barang terhadap konsumen sebagai akibat dari produk obat palsu yang diproduksi lalu diperjualbelikan. Kemudian mengenai sanksi hukum bagi pelaku usaha atas penjualan produk obat palsu di Platform E-Commerce adalah pelaku usaha dikenai sanksi pidana penjara atau denda dan dapat dijatuhkan hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. The purpose of this article is to understand and find out the responsibilities of business actors selling counterfeit drug products on E-Commerce Platform, as well as legal sanctions given to business actors for selling counterfeit drug products. The method of doing research used in this journal is normative legal research method. The results of study indicate that the business actor’s responsibility is to give compensation to consumers in the form of money or goods as a result of counterfeit drug products they produced and traded. Then regarding the legal sanctions, business actors are subject to imprisonment or fines and additional penalties can be imposed in accordance with applicable legal provisions.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN PRODUK MASKER WAJAH ORGANIK TANPA PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA Dewa Ayu Nadia Swari; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p15

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen pengguna masker wajah organik dan tanggung jawab pelaku usaha masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa. Mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada masker wajah organik adalah suatu yang wajib dilakukan oleh seorang pelaku usaha, dikarenakan konsumen dapat dimudahkan dalam memilih suatu produk apakah masih layak dipergunakan bagi konsumen dan pencantuman tanggal kedaluwarsa tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi kini masih ada konsumen yang menemui produk masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa masih diperdagangkan. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna masker wajah organik telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf c yang mengatur bahwa konsumen berhak atas informasi yang jelas mengenai kondisi suatu barang serta Pasal 7 huruf b yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang serta memberi penjelasan. Tanggung jawab pelaku usaha bagi konsumen pengguna masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluarsa ini dilakukan dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, menggantikan barang, dan membiayai biaya berobat konsumen akibat produk dari pelaku usaha. The purpose of this article is to know and understand legal protection for consumers who use organic face masks and the responsibilities of organic face mask businesses without including expiration dates. Listing the expiration date on organic face masks is something that must be done by a business actor, because consumers can be facilitated in choosing a product whether it is still suitable for consumers to use and the inclusion of the expiration date has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, now there are consumers who find that organic face mask products without an expiration date are still being traded. This article is written using normative legal research methods with a statutory approach. The results of this study are that legal protection for consumers who use organic face masks has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 4 letter c which regulates that consumers have the right to clear information regarding the condition of an item and Article 7 letter b which stipulates that business actors are required to provide clear and honest information regarding the condition of goods and provide explanations. The responsibility of business actors for consumers who use organic face masks without including an expiration date is carried out with compensation in the form of refunds, replacing goods, and paying for consumer medical expenses.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue