Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 2 (2024)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Joseph Irianto, Koko]]>;
<![CDATA[C. Adam, Richard]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p17
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai Status dan Perlindungan Hak Anak Luar Kawin ditinjau dalam Hukum Positif di Indonesia. Penelitian dari bidang hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Doktrin atau asas-asas ilmu hukum menjadi bahan penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Hak Anak Luar Kawin di dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa anak-anak di luar nikah dilindungi undang-undang demi menjamin hak-hak mereka. Hak-hak anak, khususnya anak di luar nikah, dijamin oleh negara yang juga mempunyai perlindungan hukum. Negara menjunjung tinggi dan membela hak-hak anak di luar nikah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. R. Subekti mengatakan bahwa ikatan keluarga dan segala dampaknya, termasuk anak dan orang tua yang mengakuinya sebagai sebuah keluarga, hanya dapat berkembang jika sudah ada pengakuan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari kepala negara apabila orang tua pasangan suami istri belum mengakui anak pranikahnya. Pengakuan anak tidak sah berupa akta notaris, akta kelahiran anak, dan akta nikah orang tuanya.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN FINTECH ILEGAL BERBENTUK PINJAMAN ONLINE ]]>
<![CDATA[Kho, Indra]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p06
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan yang menjadi payung hukum dalam pemberian pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan berbasis Fintech serta menganalisis praktik perusahaan Fintech ilegal dalam bentuk pinjaman online menurut hukum perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen karenapenting untuk menetapkan perlindungan hukum untuk melindungi konsumen yang menggunakan layanan organisasi Fintech. Hal ini disebabkan oleh tingginya prevalensi aktivitas kriminal yang dilakukan oleh operator Fintech ilegal, yang mengeksploitasi informasi pribadi pelanggan demi keuntungan eksklusif mereka sendiri. Penulis berharap artikel ini dapat menawarkan solusi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang pemanfaatan layanan pinjaman online berbasis Fintech secara bijaksana. Artikel ini merupakan artikel hukum normatif sehingga data utama yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan alat pengumpulan data sekunder, adalah studi dokumentasi (library research, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data tertulis. Hasil pembahasan berupa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik perusahaan Fintech ilegal berupa pinjaman online menurut hukum perlindungan konsumen yang terdiri dari perlindungan hukum secara preventif jasa layanan pinjam meminjam dana secara online dengan upaya pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait Fintech peer to peer lending, yaitu POJK LPBBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI. Selain itu ada juga perlindungan yang bersifat represif yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa di kemudian hari melalui Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum maupun melalui instansi Pemerintah lainnya. This research aims to identify the provisions that form the legal umbrella for providing online loans by Fintech-based companies as well as analyzing the practices of illegal Fintech companies in the form of online loans according to consumer protection law and efforts to resolve disputes over consumer losses because it is important to establish legal protection to protect consumers who using the services of Fintech organizations. This is due to the high prevalence of criminal activities carried out by illegal Fintech operators, who exploit customers' personal information for their own exclusive gain. The author hopes that this article can offer solutions and provide knowledge to the general public about the wise use of Fintech-based online loan services. This article is a normative legal article so the main data used is secondary data. The secondary data collection method is carried out using the documentation method, while the secondary data collection tool is a documentation study (library research, namely data collection carried out through written data. The results of the discussion are in the form of legal protection for consumers against illegal Fintech company practices in the form of online loans according to the law consumer protection which consists of preventive legal protection for online lending and borrowing services with the government's efforts to issue several regulations related to Fintech peer to peer lending, namely POJK LPBBTI and SEOJK Governance of LPMUBTI. Apart from that there is also repressive protection which functions to solve if a dispute occurs in the future through the Court within the scope of the General Court or through other Government agencies.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK AKSES INTERNET TERHADAP PELAKU REVENGE PORN ]]>
<![CDATA[Al Sandi, Tias]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Aji Lukman]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p15
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim sebelum memvonis pidana tambahan pencabutan hak akses internet kepada pelaku revenge porn, serta untuk mengidentifikasi penerapan pidana tambahan tersebut sebagai bentuk penemuan hukum dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut dikarenakan hakim melihat norma kehidupan masyarakat zaman sekarang menggunakan teknologi digital sebagai kebutuhan primer. Penerapan pidana tambahan pencabutan hak akses internet terhadap pelaku revenge porn dapat diterapkan dengan melihat ketentuan dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. The purpose of this writing is to analyze the basis for the judge's considerations before sentencing additional criminal penalties for revoking internet access rights to revenge porn perpetrators, as well as to identify the application of these additional criminal penalties as a form of legal discovery in Indonesian positive law. This research uses normative legal research, the data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive-qualitative with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the basis for the judge's consideration in imposing the additional sentence was because the judge saw that the norms of life in today's society use digital technology as a primary need. The application of additional criminal penalties for revoking internet access rights for revenge porn perpetrators can be applied by looking at the provisions in Minister of Communication and Information Regulation No. 5 of 2020.]]>
<![CDATA[PENGATURAN BENTUK ASAS ITIKAD BAIK DALAM KLAUSUL NON-KOMPETISI PADA KONTRAK KERJA ]]>
<![CDATA[Sari Devi, Made Nindya]]>;
<![CDATA[Westra, I Ketut]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p12
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan klausul Non Kompetisi Kerja dalam perspektif hukum di Indonesia serta menganalisia bagaimana asas itikad baik itu diterapkan dalam kontrak kerja yang menggunakan Klausul Non-Kompetisi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat” mengungkapkan penelitian hukum berkaitan dengan asas-asas hukum menjadi bagian dari penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan Pengaturan klausul Non Kompetisi dalam kontrak kerja dalam perspektif hukum di Indonesia, belum diatur secara jelas dan tegas dalam suatu pasal hingga saat ini. Kemudian pengaturan bentuk asas itikad baik dalam klausul Non Kompetisi pada suatu kontrak kerja dapat diwujudkan dengan cara para pihak membuat kesepakatan yang dinilai memberikan posisi yang seimbang dan tidak menimbulkan ketimpangan prioritas. ABSTRACT This study aims to examine the regulation of the Non-Competition Clause in the perspective of law in Indonesia and analyze how the principle of good faith is applied in employment contracts that use the Non-Competition Clause. This research uses a type of normative legal research in line with Soerjono Soekanto's views in his book entitled "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" revealing that legal research related to legal principles is part of normative legal research. The statutory approach (Statute approach) and conceptual approach (Conceptual Approach) are the approaches used in this study. The results showed that the NonCompetition clause arrangement in the employment contract in the legal perspective in Indonesia has not been clearly and firmly regulated in an article until now. Then the regulation of the principle of good faith in the Non-Competition clause in an employment contract can be realized by the way the parties make an agreement that is considered to provide a balanced position and does not cause inequality of priorities.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN SECOND HOME VISA BAGI INVESTOR PADA AKTIVITAS PENANAMAN MODAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Oliavera, Widya]]>;
<![CDATA[Dwijayanthi, Putri Triari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p03
<![CDATA[Artikel bertujuan untuk mengkaji terkait pengaturan kebijakan second home visa di Indonesia, serta pengaruhnya bagi para investor dalam aktivitas penanaman modal. Studi ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan maupun teori atau doktrin yang berasal dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Serta menitikberatkan pada argumentasi konseptual dengan metode analisa kualitatif dalam menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan kebijakan second home visa oleh Ditjen Imigrasi berdasarkan SE No. IMI-0794.GR.01.01 akhir tahun lalu, merupakan wujud implementasi fungsi keiimigrasian sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat dan upaya penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Peranan penting kegiatan penanaman modal dalam membantu pertumbuhan perekonomian negara menjadikan kebijakan tersebut sangat bermanfaat dan menguntungkan terhadap aktivitas penanaman modal di Indonesia, mengingat bahwa Visa Rumah Kedua tersebut dapat menjadi akses pembuka jalan bagi investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia. ABSTRACT The article aims to examine the regulation of second home visa policy in Indonesia, also its effects for investors in investment activities. This study uses a juridical normative approach research method, by examining from primary and secondary legal materials, such as legislation or related theories or doctrines obtained from legal literatures and scientific research and focusing on conceptual argumentation with qualitative analysis methods in answering the problem. The results show that the issuance of second home visa policy by the Directorate General of Immigration through Circular Letter Number IMI-0794.GR.01.01 last year is an implementation of the immigration function as a facilitator of community welfare, and as an effort to apply the good governance principle in public services. The important role of investment activities in helping national economic development, makes this policy very useful and beneficial for investment activities in Indonesia, considering that Second Home Visa can be an opened access for foreign investors who interested to invest in Indonesia.]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA: ANALISIS AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN PASCA TELAH DILAKUKANNYA PEMINANGAN ]]>
<![CDATA[Vanessa Tanamas, Audrelia]]>;
<![CDATA[Hadiati, Mia]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p18
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi keselarasan hukum adat dan hukum perdata dalam memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak korban yang telah dipindang namun batal untuk dikawini terkhususnya pada masyarakat adat Nusak Termanu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggabungkan metode normatif dan empiris guna menganalisis dan mengidentifikasi keselarasan hukum adat Nusak Termanu dan hukum perdata Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya sebuah perkawinan, terdapat tahapan yang perlu dilewati terlebih dahulu di masyarakat adat Nusak Termanu, yaitu peminangan. Menjadi suatu kewajiban yang diketahui oleh seluruh masyarakat adat bahwa dilakukannya sebuah peminangan haruslah dilanjutkan kepada tahapan perkawinan dan tidaklah boleh dibatalkan. Batalnya perkawinan pasca telah dilakukannya peminangan akan menjadi aib bagi keluarga perempuan yang dipinang dan laki-laki beserta keluarganya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat adat. Kerugian yang diderita oleh pihak perempuan dapat diajukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan di masyarakat. Hakim dalam mengabulkan gugatan kerugian atas dasar hukum adat perlu melakukan harmonisasi hukum adat ke dalam hukum acara positif. The purpose of this paper is to analyze to analyze and identify the harmony of customary law and civil law in providing guarantee of the fulfillment of the rights of victims who have been binded but canceled to marry, especially in the Nusak Termanu customary community. married, especially in the Nusak Termanu indigenous community. This research takes on a qualitative research method, by combining normative and empirical methods to examine the alignment between customary law and civil law to rectify the losses experienced by the party that was proposed but the marriage was canceled. The result of the research shows that before marriage is held, there are preliminary stages that must be passed first in the Nusak Termanu people custom, namely the engagement. It is an obligation known by the entire community that conducting an engagement must be followed by the marriage and cannot be canceled. The cancellation of a marriage after an engagement has taken place would bring shame to the family of the woman who was proposed to, and the man along with his family would face social sanctions from the community. The losses suffered by the woman's party can be filed with a lawsuit in court based on unlawful acts because they have violated the norms of decency and propriety in the community. In granting claims for damages based on customary law, judges need to harmonize and ensure that customary law are consistent with the applicable civil procedure.]]>
<![CDATA[PEWARISAN DUDA MULIH TRUNA SETELAH BERCERAI DALAM PERKAWINAN NYENTANA ]]>
<![CDATA[Suadiana Putra, I Nyoman Elga]]>;
<![CDATA[Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p07
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan status hukum dari seorang duda yang cerai dalam perkawinan nyentana, dan dapat dikaji hak seorang duda mulih truna dalam pewarisan di rumah asalnya setelah bercerai. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum dan studi kepustakaan melalui beberapa sumber bahan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa seorang duda yang cerai dalam perkawinan nyentana masih dapat diterima untuk kembali ke rumah asal oleh keluarganya. Berkaitan dengan hak pewarisan, seorang duda mulih truna hanya mendapat sepetak kamar tidur sebagai tempat tingal untuk menyambung hidup. seorang duda mulih truna tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan baik tanah, sawah, maupun yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa seorang yang menikah nyentana telah ninggal kedaton, meninggalkan hak dan kewajiban sebagai waris keturunan di rumah asalnya. ABSTRACT This research aims to determine the legal position and status of the divorced widower in Nyentana marriage and determine the rights of the divorced widower to inherit the parental home after divorce. This research used regulatory law research methods with a conceptual legal analysis and literature review approach using various sources such as journals and books. This research used regulatory law research methods with conceptual legal analysis and literature review. The results of this study show that a widower divorced in a Nyentana marriage can still be accepted by his family members to return to his parent's home. In terms of inheritance rights, a divorced widower is only given a small bedroom as a place to live and continue his life. He has no right to inherit the land, fields or other property. It is because the person who entered into the Nyentana marriage is already Ninggal Kedaton, which means leaving his rights and responsibilities as an heir in his family home.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER NON FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Radhi Kinandani, I Gusti Ayu]]>;
<![CDATA[Siki Layang, I Wayan Bela]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i02.p13
<![CDATA[Riset yang dilakukan ini bertujuan meninjau kekuatan pembuktian dari VeR sebagai alat bukti dalam persidangan, serta berkorelasi terhadap problematika yang kemungkinan terjadi, mengenai kekuatan dari VeR yang dikeluarkan oleh dokter bukan spesialis forensik. Metode riset yang diterapkan ialah metode yuridis normatif, yaitu menelaah norma pengaturan lewat studi kepustakaan maupun melalui data sekunder yang relevan dengan visum et repertum serta pihak-pihak yang berkorelasi di dalamnya, kajian juga ditelaah menggunakan metode state approach (pendekatan perundang-undangan) serta conceptual approach (pendekatan konsep). Dari hasil riset ini, didapatkan bahwasanya VeR telah diatur serta diakui sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP. VeR erat korelasinya bersama ilmu forensik berperan serta berfungsi untuk mencari tahu kebenaran dan menemukan penyebab dari kematian pada seseorang, memudahkan dalam melacak apakah terdapat suatu tindak pidana atau tidak. Surat visum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dalam persidangan karena diterangkan oleh ahli, sehingga keterangan yang disampaikan oleh dokter spesialis forensik (kehakiman) dapat dikatakan menjadi keterangan pakar (ahli) dan/surat. Adapun mengenai hasil VeR yang diberikan/dikeluarkan oleh dokter bukan spesialis forensik berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP merujuk kepada pasal 133 ayat 1 KUHAP dinyatakan dapat diterima, namun berkedudukan sebagai petunjuk. Sehingga perbedaan antara hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter forensik dengan dokter non forensik adalah terletak kepada kedudukan dari hasil visum tersebut, yang dimana pada dokter forensik diakui sebagai keterangan ahli/surat, sedangkan pada dokter bukan spesialis forensik sebagai petunjuk. ABSTRACT The research conducted aims to review the evidentiary power of the VeR as evidence in the trial, and correlates to the problems that may occur, regarding the power of the VeR issued by a doctor who is not a forensic specialist. The research method applied is the normative juridical method, which examines regulatory norms through literature studies and through secondary data relevant to the visum et repertum and the parties correlated in it, the study is also examined using the state approach method (statutory approach) and conceptual approach (concept approach). From the results of this research, it is found that VeR has been regulated and recognized as valid evidence in the Criminal Procedure Code. VeR is closely correlated with forensic science and plays a role and function to find out the truth and find the cause of death in a person, making it easier to track whether there is a criminal act or not. The post mortem letter has a fairly strong evidentiary power in court because it is explained by an expert, so that the information submitted by a forensic specialist (judiciary) can be said to be expert testimony (expert) and / letter. As for the results of the VeR given/issued by a doctor who is not a forensic specialist based on the Guidelines for the Implementation of the Criminal Procedure Code referring to Article 133 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, it is declared acceptable, but has the position of a clue. So that the difference between the results of the post mortem issued by forensic doctors and non-forensic doctors lies in the position of the post mortem results, which in forensic doctors is recognized as expert testimony / letters, while in non-forensic specialist doctors as instructions.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ADAT YANG DIKLAIM MENJADI TANAH PRIBADI ]]>
<![CDATA[Chintya Andini, Ida Ayu]]>;
<![CDATA[Prima Dewi, Gusti Ayu Arya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p10
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya klaim tanah adat menjadi tanah milik pribadi dan kepastian hukum terhadap status tanah adat itu. Penelitian ini mengggunakan metode penelitian hukum normatif yang berangkat dari permasalahan kekosongan norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian ini yakni pengklaiman tanah adat terjadi karena tanah adat yang dikuasai oleh individual memiliki sifat menurun sebagai warisan. Hal ini menyebabkan hak penguasan individu menguat, sedangkan hak kolektif akan melemah. Kepastian hukum terhadap status tanah adat yang diklaim sebagai tanah pribadi diperoleh melalui jalur pengadilan, sebagai wujud perolehan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan tanah. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the occurrence of customary land claims to become privately owned land and legal certainty regarding the status of customary land. This study uses a normative legal research method that departs from the problem of the void of norms. This study uses a statutory approach (statue approach) and a case approach. The results of this study are that customary land claims occur because customary land controlled by individuals has a hereditary nature. This causes individual control rights to strengthen, while collective rights will weaken. Legal certainty regarding the status of customary land which is claimed as private land is obtained through the courts, as a form of obtaining protection for land ownership rights.]]>
<![CDATA[KONSEP RESTORATIVE JUSTICE UNTUK MENGURANGI OVER CAPACITY PADA PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Naufal Wala, Gevan]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Hery]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p19
<![CDATA[Tujuan dari studi untuk mengkaji mengenai konsep restrorative justice untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan dikaitkan dengan perundang-undangan. Studi ini memakai metode hukum normatif dengan memakai penelitian dari pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan jika tujuan dari konsep restorative justice untuk pengurangan kapasitas lembaga permasyarakatan sudah tepat, mengingat daya tampung yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana. Terkait dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Permasyarakatan, adanya hak dari tahanan ataupun narapidana, jika overkapasitas akan menyebabkan kurang maksimalnya penganyoman dari warga binaan lembaga permasyarakatan. Perlunya konsep restorative justice guna pengurangan kapasitas warga binaan merupakan hal yang tepat dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum serta penegakan hukum. The purpose of the study is to examine the concept of restorative justice to reduce the capacity of correctional institutions in relation to legislation. This study uses a normative legal method using research from a statutory approach and document study. The results of the study show the restorative justice concept to reduce the capacity of correctional institutions is appropriate, considering that the capacity of correctional institutions in Indonesia does not match the number of prisoners. In relation to law number 22 of 2022 concerning Corrections, there are rights of detainees or convicts, if there is overcapacity it will result in less than optimal protection for the inmates of correctional institutions. The need for the concept of restorative justice to reduce the capacity of inmates is the right thing to do to achieve legal certainty and law enforcement.]]>
