cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12 No 2 (2024)" : 20 Documents clear
PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS ATAS CIPTA POTRET DI TENGAH KEPAILITAN PERUSAHAAN Angella Haryono, Cherry; Kansil, Christine ST.
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p08

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi kedudukan ahli waris dari PT. Nyonya Meneer yang telah mengalami pailit. Metode yang digunakan adalah tinjauan yuridis normatif berdasarkan Undang – Undang yang berlaku. Berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau selanjutnya disingkat “UU Kepailitan dan PKPU”dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 menetapkan bahwa kedudukan ahli waris PT. Nyonya Meneer adalah pemegang hak dan kewajiban dalam harta pribadi dari sisa aset PT. Nyonya Meneer. Dalam Putusan Pernyataan Pailit Nyonya Meneer Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menjelaskan bahwa penunjukan kurator oleh majelis hakim tidak menunjukkan adanya klasifikasi tingkatan kurator, atau dalam kata lain kedua kurator tersebut bekerja bersama-sama sebagai suatu “Tim Kurator”. Kurator dalam melakukan penjualan asset secara dibawah tangan dapat dibenarkan mengingat Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan. The purpose of this research is to analyze and identify the position of the heirs of PT Nyonya Meneer who have experienced bankruptcy. The method used is a normative juridical review based on applicable laws. Based on Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, or hereinafter abbreviated as "UU Bankruptcy and PKPU" and the Decision of the PT Semarang Commercial Court. Mrs. Meneer Number 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 stipulates that the position of the heirs of PT. Mrs. Meneer is the holder of rights and obligations in personal property from the remaining assets of PT. Mrs Meneer. In Nyonya Meneer Bankruptcy Declaration Decision Number 11/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg explains that the appointment of a curator by the panel of judges does not indicate a classification of curator levels, or in other words the two curators work together as a "Curator Team". The curator's ability to sell assets privately can be justified considering Article 185 paragraph (2) of the Bankruptcy Law.
ANALISIS TRIAL BY THE PRESS OLEH MEDIA MASSA TERHADAP PENERAPAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE Anggreni Pradnyaswari, Luh Ayu Krisnanda Sari; Yudistira Darmadi, A. A. Ngurah Oka
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i02.p14

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai praktik praduga yang tidak dimonopoli oleh media massa melalui praktik pemberitaan selektif berdasarkan perspektif pers melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun Kekuasaan Kehakiman 2009, dan untuk memastikan apakah benar Pers Menembus Persidangan dari Yurisdiksi Independen. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan pers terkait persidangan Ferdy Sambo bukan merupakan putusan ringkasan atau asas praduga tak bersalah. Dalam menjalankan tugas, hak-hak, tanggung jawab, dan peranannya perlu seseorang menguasai dan menyampaikan hak asasi kepada setiap individu. Sehubungan dengan frasa "pers telah melanggar praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," pers telah melanggar prinsip praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi dalam Trial by The Press . Dalam kasus Ferdy Sambo, media massa dapat menciptakan tekanan dan opini publik yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Hakim dapat merasa terpaksa untuk mempertimbangkan opini publik yang sudah terbentuk atau dapat mencoba menghindari persepsi negatif dari masyarakat. ABSTRACT This study aims to answer the questions "Is the Press True?" and "Are there any presumptive practices that are not monopolized by the mass media?" by analyzing the Criminal Procedure Code and Law Number 49 of Judicial Power of 2009 from the viewpoint of the press. Jury trial with no outside influence. The methodology used in this study is standard in the field of law. This investigation concludes that the press's verdict in the Ferdy Sambo Conference was not based on summary judgment or the assumption of innocence. Someone must regulate and communicate human rights to each person so that they can fulfill their duties, rights, responsibilities, and tasks. Press freedom was breached when "the press has exceeded the Presumption of Innocence upheld in the Criminal Procedure Code," a central tenet of Trial by The Press, was used. Judges' impartiality can be compromised by public pressure and opinion, as seen in the Ferdy Sambo case, and the media's coverage of it. It's possible that judges will be influenced by or strive to ignore public opinion, depending on the circumstances.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN MYSTERY BOX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ngurah Indradewi, Anak Agung Sagung
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p04

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Mystery Box yang terdapat pada Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pembelian Mystery Box. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa transaksi dalam pembelian Mystery Box tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dengan tidak memenuhi syarat subyektif yaitu kesepakatan dan syarat obyektif yaitu obyek yang jelas diperjanjikan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah melalui pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan penyelesaian sengketa di dalam maupun luar pengadilan. The purpose of writing this article is to find out the regulations regarding Mystery Boxes contained in Indonesian laws and regulations and to examine legal protection for consumers who purchase Mystery Boxes. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this research are that the transaction in purchasing the Mystery Box does not meet the requirements for the validity of an agreement, by not fulfilling the subjective requirements, namely the agreement, and the objective requirements, namely the object that is clearly agreed upon. The legal protection that can be provided is through article 45 Indonesian Consumer Protection Act by resolving disputes inside and outside the court.
URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN INVESTOR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI ROBOT TRADING Lestari, Novianti; Gunadi, Ariawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi subjek hukum dalam investasi robot trading dan menganalisis investasi bodong berkedok robot trading secara online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Sejatinya peraturan terkait investasi sudah diakomodir dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, peraturan tersebut belum mencakup pemidanaan dan peraturan khusus mengenai penipuan dalam investasi menggunakan teknologi. Unsur penipuan sebenarnya diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi jika diterapkan pada kasus investasi ilegal berkedok robot trading, beberapa unsur penting belum terpenuhi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik juga tidak mencakup peraturan khusus mengenai investasi dengan penggunaan teknologi, namun hanya terdapat regulasi mengenai transaksi elektronik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang investasi menggunakan robot trading di Indonesia masih belum diatur secara tegas. This research aims to identify legal subjects in trading robot investments and analyze fraudulent investments under the guise of online trading robots which can be categorized as criminal acts. This research uses normative juridical research methods with secondary data. In fact, investment-related regulations have been accommodated in Law no. 25 of 2007 concerning Capital Investment. However, these regulations do not yet include penalties and special regulations regarding fraud in investments using technology. The element of fraud is actually regulated in Article 378 of the Criminal Code, but if applied to cases of illegal investment under the guise of trading robots, several important elements have not been fulfilled. Apart from that, Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronics also does not include specific regulations regarding investment using technology, but there are only regulations regarding electronic transactions. Therefore, it can be concluded that the regulations regarding investment using trading robots in Indonesia are still not strictly regulated.
PENGATURAN AKTA NOTARIS ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA PADA ERA DIGITAL Indra Dewi, Dewa Ayu; Suyatna, I Nyoman; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p09

Abstract

Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif Indonesia dan mengkaji kekuatan pembuktian akta notaris elektronik. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena ingin menelaah lebih dalam apakah norma yang diberlakukan sudah jelas aturannya atau terjadi kekaburan norma hukum di dalamnya dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam hal ini sebagai sumber hukum primer dan didukung dengan menganalisis jurnal ilmiah, artikel, putusan pengadilan, peraturan undang-undang maupun literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif Indonesia tidak memenuhi syarat autentisitas sebagai akta autentik karena akta notaris dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdata. Sehingga substansi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaril tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi. ABSTRACT The purpose of this writing research is to examine the legal certainty of electronic notarial deeds in Indonesian positive law and to examine the evidentiary strength of electronic notarial deeds. The writing of this research uses normative legal research methods because it wants to examine more deeply whether the norms that are enforced have clear rules or there is a blurring of legal norms in them using a statutory approach, in this case as a primary legal source and supported by analyzing scientific journals, articles, court decisions, legal regulations and other literature. The research results show that the legal certainty of electronic notarial deeds in Indonesian positive law does not meet the requirements for authenticity as an authentic deed because a notarial deed can be an authentic deed if it meets statutory requirements, especially Article 1868 of Civil Code. So the substance of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Law and the Criminal Code is not fulfilled. Based on the provisions of Article 5 paragraph (4) letters a and b of Law Number I1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, documents made in the form of notarial deeds are not included in electronic information and/or electronic documents. So that notarial deeds made electronically do not have legal force as valid evidence according to the provisions of Law Number I1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The authenticity of the deed made by the notary in this case is not fulfilled.
PENGOBATAN TRADISIONAL BALI EMPIRIS DALAM PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG KESEHATAN TRADISIONAL BALI Udiana, Gede Krisna; Bagiastra, I Nyoman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p01

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of Bali Governor Regulation Number 55 of 2019 on Balinese Traditional Health, which regulates the implementation of traditional Balinese medicine. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate the potential ineffectiveness of the regulation due to the inclusion of empirical definitions in Balinese Traditional Medicine practiced by Pengusadha/Balian and the exclusion of magical-spiritual values in the Ethical Criteria that must be accommodated in the establishment of the Pengusadha Code of Ethics regulated by this regulation. Both of these aspects contradict the beliefs of the Pengusadha concerning Sesananing Balian and the methods of traditional medical practice. This is in line with the theory of legal effectiveness, where societal and cultural factors must be accommodated in the formulation of regulations, especially in the legal objective as a tool for empowering society/social engineering. Keywords: Legal Effectiveness, Empirical Balinese Traditional Medicine, Sesananing Balian.
TATA KELOLA BUMN BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE Nabilla, Nabilla; Suherman, Suherman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p16

Abstract

Penelitian ini membahas berkaitan dengan implementasi dan pelanggaran dari Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang mana GCG ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu BUMN yang terlibat di dalam kasus gagal bayar, menunjukkan pelanggaran prinsip GCG yang diberlakukan oleh BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis data kualitatif dari bahan hukum dan kepustakaan. Hasil dari penelitian mengidentifikasi pentingnya penerapan GCG dalam BUMN dan menyoroti berkaitan dengan pelanggaran GCG yang berakibat terhadap terjadinya kasus PT Asuransi Jiwasraya. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengelolaan dan penerapan GCG di perusahaan asuransi, terutama yang berada di bawah naungan BUMN. This study discusses the implementation and violations of Good Corporate Governance (GCG) at PT Asuransi Jiwasraya (Persero), where GCG is regulated by Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Financial Services Authority Regulation Number 73/POJK.05/2016 regarding Good Corporate Governance for Insurance Companies. PT Asuransi Jiwasraya is one of the state-owned enterprises involved in a default case, indicating a violation of GCG principles within state-owned enterprises. This research employs a normative juridical method, with qualitative data analysis from legal materials and literature. The findings of the study identify the importance of implementing GCG in state-owned enterprises and highlight the violations of GCG leading to the case of PT Asuransi Jiwasraya. The implication of this research underscores the necessity for improved management and implementation of GCG in insurance companies, particularly those under state ownership.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG TANAHNYA DINYATAKAN TERLANTAR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Oktaviani, Devina Vanesa; Winanti, Atik
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p05

Abstract

Studi ini bertujuan guna menelusuri serta mengevaluasi perlindungan hukum dan usaha hukum yang dapat dilaksanakan bagi pemegang hak tanggungan atau kreditor bila terdapat kasus suatu tanah dijadikan jaminan oleh suatu pihak, dan kemudian hari tanah yang merupakan objek jaminan itu dinyatakan menjadi tanah terlantar oleh pihak berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka hal ini akan menimbulkan akibat pada pemegang Hak Tanggungan terhadap tanah itu yaitu kerugian dalam bentuk objek jaminan Hak Tanggungan yaitu tanah. Diteliti dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta cara penghimpunan data memakai studi pustaka menggunakan sumber data sekunder dengan sumber hukum primer dan sekunder. Perolehan penelitian memperlihatkan bahwasanya perlindungan hukum untuk pemegang hak tanggungan pada kasus tanah terlantar adalah melalui perjanjian dan usaha yang bisa dilaksanakan pemegang hak tanggungan adalah mengakihiri perjanjian kredit dan melayangkan tuntutan pada debitor yang cedera janji. This research aims to investigate and evaluate legal protection and legal measures that can be taken by mortgagees or creditors in cases where a piece of land is used as collateral by a party, and then the land, which is the subject of the collateral, is declared as abandoned land by the competent authority, namely the National Land Agency (BPN). This will result in consequences for the mortgage holder regarding the land, which is a loss in the form of the collateral rights on the land. Researched with normative legal research methods and statutory approaches (statute approach) and case approaches (case approach) and how to collect data with literature studies using secondary data sources with primary and secondary legal sources. The research findings show that the legal protection for mortgagees in cases of abandoned land is through agreements and actions that mortgagees can take, including terminating the credit agreement and pursuing claims against the defaulting debtor.
IMPLIKASI PRINSIP FAIR USE SEBAGAI PENYEIMBANG EKSKLUSIVITAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN ANTI MONOPOLI Paradita, Azzahra Wida Be; Meliala, Aurora Jillena
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p11

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kontradiksi dari eksklusivitas hak kekayaan intelektual (HKI) dengan hukum anti monopoli, melalui penggunaan prinsip fair use sebagai sebuah prinsip penyeimbang agar keduanya dapat melengkapi pengaturan praktik usaha di Indonesia secara lebih harmonis. Dengan metode yuridis normatif, peneliti mengumpulkan bahan hukum terkait dan melakukan analisis secara deskriptif untuk menggambarkan bahwa objek HKI yang menjadi pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 justru berlaku menekan dan mengesampingkan kegiatan usaha perekonomian di Indonesia. Hasil studi juga memaparkan bahwa ketidaksesuaian tersebut menyebabkan pelaku usaha di Indonesia terpaksa tidak memiliki kesempatan untuk berkompetisi secara adil dan sehat dengan produk asing terkenal (wellknown mark). Peneliti menuangkan ide gagasan bahwa prinsip fair use atau “dipergunakan secara berkeadilan” menjadi sebuah solusi yang dapat memberikan keseimbangan bagi eksistensi HKI dan anti monopoli. The objective of this research is to examine the contradiction between the exclusivity of intellectual property (IP) and anti-monopoly law, utilizing the fair use principle as a balancing mechanism to facilitate a more harmonious and complementary regulation of business practices in Indonesia. Employing the normative juridical method, the researcher collected relevant legal materials and conducted a descriptive analysis to demonstrate that IPR objects, which are exceptions in Law Number 5 of 1999, effectively suppress and exclude economic business activities in Indonesia. The study's results also reveal that this disparity forces business actors in Indonesia to miss the opportunity for fair and healthy competition with well-known foreign products (wellknown mark). Researchers propose the idea that the principle of fair use, presents a solution that can provide balance for the coexistence of IPR and anti-monopoly regulations.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS CACATNYA PRODUK YANG DITERIMANYA DALAM PERDAGANGAN E-COMMERCE Rahim, Ica Aprila; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p02

Abstract

Dalam menulis jurnal ini, penulis memiliki tujuan yaitu memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum yang dimiliki oleh konsumen atas cacatnya suatu produk yang diterima dalam perdagangan e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Jurnal ditulis dengan metode penelitian hukum normatif, karena penulis menganalisis suatu permasalahan dengan dasar peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu kemajuan globalisasi serta kemajuan teknologi dalam informasi amat cepat sehingga mempengaruhi sektor ekonomi yaitu adanya perdagangan melalui e-commerce. Perdagangan e-commerce memberikan dampak yang signifikan dalam kemajuan perekonomian, akan tetapi sengketa atau konflik sangat kerap terjadi di tengah konsumen dengan pelaku usaha. Konflik yang kerap terjadi adallah produk yang diterima atau penjelasan pelaku usaha yang diberikan terhadap konsumen tidak sesuai, tidak benar bahkan kerap konsumen menerima produk cacat Kondisi tersebut terjadi karena posisi konsumen yang berada di posisi lebih lemah dan kurangnya pemahaman akan hak-haknya menjadi konsumen. Kondisi tersbut dijadikan pelaku usaha untuk mencari keuntungan, sehingga dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap konsumen atas cacatnya suatu produk. Cacatnya barang atau produk sangat membuat konsumen rugi dan produsen harus tanggung jawab supaya melakukan ganti rugi sesuai nilai besarnya produk. Dalam peristiwa tersebut pelaku usaha wajib untuk melakukan ganti rugi yang terbatas hanya pada cacatnya suatu produk tersebut. ABSTRACT In writing this journal, the author's aim is to provide an understanding regarding the legal protection that consumers have for defects in a product received in e-commerce trading based on the Consumer Protection Law No. 8 of 1999. The journal is written using normative legal research methods, because the author analyzes a problem on the basis of statutory regulations. This research shows the results, namely that the progress of globalization and advances in information technology are very fast, thus affecting the economic sector, namely trade through e-commerce. E-commerce trade has a significant impact on economic progress, however disputes or conflicts often occur between consumers and business actors. Conflicts that often occur are that the product received or the explanation given by the business actor to the consumer is inappropriate, incorrect and consumers often receive defective products. This condition occurs because the consumer is in a weaker position and lacks understanding of their rights as consumers. This condition is used by business actors to seek profit, so that legal protection is needed for consumers for product defects. Defects in goods or products cause serious losses to consumers and producers must be responsible for compensating them according to the value of the product. In this event, the business actor is obliged to provide compensation which is limited only to the defect in the product.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue