cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12 No 5 (2024)" : 20 Documents clear
PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN COVERNOTE SEBAGAI CONDITION PRECEDENCE PENCAIRAN KREDIT BANK Auliya Zulfa, Azkiya; Wahyuni, Ridha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p08

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam penyalahgunaan keadaan pembuatan Covernote yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapatnya penyalahgunaan keadaan oleh Notaris dalam pembuatan Covernote sebagai condition precedent atau jaminan pencairan kredit bank. Sebagaimana dibuktikan dengan terjadinya kasus pada Putusan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr yang melibatkan Notaris X dalam pemberian Kredit Investasi Refinancing. Hal ini menjadi cerminan bahwa Notaris dapat melakukan tindakan di luar kewenangannya sebab tidak adanya aturan yang mengikat Notaris dalam membuat Covernote sehingga pentingnya terdapat kepastian hukum secara normatif. Dalam hal ini, diperlukan adanya penambahan klausul terkait kewewenang Notaris dalam membuat Covernote sebagai jaminan pencairan kredit Bank dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagai upaya preventif dalam Notaris membuat Covernote. This paper is meant to identify notary responsibilities in the abuse of the covernote circumstances that are not consistent with the actual circumstances. The research method used dis normatif by referring to legislation laws by an approach to legislation and conceptual regulations. Writing shows that it isa notary misuse of circumstances in the making of covernote as a condition of corruption or a guarantee of bank credit dislocation. As evidenced by the occurrence of case number 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr that involves notary x in credits of refinancing investment. This reflects that a notary can act out of its own jurisdiction in the absence of rules that bind notaries in the making of covernote so that its importance is a normatized legal certainty. In this case, it is necessary to augment a notary clause on notarial authority in creating a covernote asa guarantee of credit disbursement of the bank's credit and oversight done by the notary's honorary council asa preventive effort in the notary making of a notary.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN (TELEMEDICINE) APABILA TERJADI KERUGIAN TERHADAP PASIEN Ratna Komala Sari, Ni Nyoman Wulan; Yuliartini Griadhi, Ni Made Ari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p13

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan hukum penyedia pelayanan kesehatan (telemedicine) di Indonesia serta untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (telemedicine) apabila terjadi kerugian terhadap pasien. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine merupakan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi pada bidang kesehatan yang diminati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari terciptanya banyak aplikasi kesehatan daring yang menyediakan layanan konsultasi jarak jauh antara dokter dengan pasien. Namun, perkembangan ini belum diikuti dengan regulasi yang membahas dengan eksplisit terkait pelayanan kesehatan dengan basis telemedicine. Adapun pengaturan penyelenggaraan layanan telemedicine diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sehubungan dengan penyelenggaraan layanan telemedicine masih belum diuraikan dengan jelas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa problematika yang dimungkinkan terjadi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (telemedicine) yang memicu kerugian terhadap pasien mampu menyampaikan aduannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai ketentuan UU Praktik Kedokteran dan dapat menuntut ganti kerugian sesuai ketentuan UUPK yakni lewat pengadilan maupun di luar pengadilan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal arrangements for health service providers (telemedicine) in Indonesia and to analyze the legal liability of health service providers (telemedicine) in the event of harm to patients. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of this research study indicate that telemedicine is a development of information and communication technology in the health sector that is of interest to the wider community. This can be seen from the emergence of many online health applications that provide remote consultation services between doctors and patients. However, this development has not been followed by regulations that explicitly regulate telemedicine-based health services. Arrangements for the provision of telemedicine services are regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health and Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities. Considering that the implementation of telemedicine services is still not clearly regulated, it can be concluded that there are several problems that are likely to occur. With regard to the legal responsibility of health service providers (telemedicine) that cause harm to patients, they can submit complaints to the Indonesian Medical Discipline Honorary Council in accordance with the provisions of the Medical Practice Law and can claim compensation in accordance with the provisions of the UUPK, namely through the court or outside the court.
KONSEP CYBER NOTARY DALAM KEMUDAHAN BERBISNIS DI ERA MODERN Ariana, I Kadek Dwi; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p02

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep cyber notary dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Metode yang digunakan dalm pelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan telah diatur dalam peraturan perundang-undngan yang mengatur mengenai konsep cyber notary. Teknik yang dipergunakan yaitu dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dimana suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Konsep cyber notary dimaknai hanya sebatas pada sertifikasi transaksi elektronik, namun UUJN membuka peluang agar cyber notary diatur lebih lanjut didalam peraturan perundang-undangan. Jabatan notaris erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam melayani dunia usaha. Bagi dunia usaha selain membutuhkan jaminan kepastian hukum, juga dibutuhkan kecepatan/keluwesan. Adanya konsep kemudahan berusaha dari bank dunia menjadi petunjuk bahwa dunia usaha menghendaki agar negara-negara mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung dunia dalam hal kemudahan berbisnis. Konsep cyber notary dapat dipergunakan sebagai pranata dalam menjembatani terciptanya dunia bisnis yang aman, cepat dan terstruktur terlebih diera pandemic covid-19 seperti saat ini. The purpose of this study is to knowing the concept of cyber notary in increasing the ease of doing business index in Indonesia. The method used in this research is by using the normative juridical method because it has been regulated in the laws and regulations governing the concept of cyber notary. The technique used is Library Research, where a way to obtain data is through library research. The results of this study indicate that the concept of cyber notary is interpreted only as a certification of electronic transactions, but UUJN opens opportunities for cyber notary to be further regulated in the legislation. The position of a notary is closely related to service to the community, especially in serving the business world. For the business world, besides requiring legal certainty, speed/flexibility is also needed. The existence of the concept of ease of doing business from the world bank is an indication that the business world wants countries to issue a number of policies that support the world in terms of ease of doing business. The concept of a cyber notary can be used as an institution in bridging the creation of a safe, fast and structured business world, especially in the current era of the COVID-19 pandemic.
PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP KEWENANGANNYA MENGAMBIL PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA Trisna Yunita, Komang Anggie; Yustisia Utami, Putu Devi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p18

Abstract

Tujuan studi untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tidak menjalankan kewenangannya dalam mengambil protokol notaris yang telah meninggal dunia dan tidak diserahkan oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan mengenai kewenangan MPD tersebut telah diatur dalam Pasal 63 ayat (6) UU Jabatan Notaris. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conseptual approach). Hasil studi menunjukan bahwa MPD memiliki kewenangan untuk mengambil protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia serta tidak diserahkan oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal ini menunjukan bahwa MPD memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya MPD melakukan kelalaian, maka dapat dikenakan sanksi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawabannya. Penjatuhan sanksi menjadi unsur yang sangat esensial demi menjaga kepastian hukum dari akta-akta notaris sebagai arsip vital negara. ABSTRACT The purpose of the study is to find out and analyze the accountability of the Regional Supervisory Council which does not exercise its authority in taking notary protocols that have died and have not been submitted by their heirs within a period of 30 (thirty) days. Provisions regarding the authority of the MPD have been regulated in Article 63 paragraph (6) UUJNP. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the MPD has the authority to take notary protocols from notaries who have died and not submitted by their heirs within a period of 30 (thirty) days. It evidence that the MPD has full responsibility in carrying out its duties and authorities. If in practice the MPD commits negligence, the MPD can be subject to sanctions as a form of accountability. Imposition of sanctions is a very essential element in order to maintain legal certainty from notarial deeds as vital state archives.
PENGATURAN KEPEMILIKAN ASING PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI INDONESIA Patricia, Abigael Tharida; Haryanto, Imam
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p09

Abstract

Studi ini diadakan untuk membahas, mengetahui dan menganalisa kepemilikan asing dari segi hukum pada perusahaan perasuransian di Indonesia. Sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2018, pada saat pendirian perusahaan perasuransian penyertaan langsung pihak asing paling banyak 80%. Tidak lama kemudian, sebagai revisi atas PP No. 14/2018, Pemerintah resmi mengesahkan PP No. 3/2020. Adanya kebutuhan mendesak guna mengimplementasikan PP No. 3/2020 guna mewujudkan potensi pasar asuransi Indonesia secara maksimal. Pembahasan dimulai dari sistem penanaman modal asing di bidang perasuransian hingga dampak yang dirasakan perusahaan perasuransian sejak pemberlakuan PP No.3/2020. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research) serta menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP No.3/2020 membawa dampak baik bagi perusahaan perasuransian di Indonesia, memajukan perekonomian negara, lapangan usaha, dan investasi. This study is conducted to discuss, know, and analyze foreign ownership from a legal perspective in insurance companies in Indonesia. Following Government Regulation No. 14/2018, at the time of establishment of an insurance company, foreign direct participation is at most 80%. Shortly after that, the Government formalized PP No.3/2020 as a revision of PP No.14/2018. The urgency of the inauguration of PP No. 3/2020 is due to the need to develop the insurance industry's potential in Indonesia. The discussion starts from the foreign investment system in the insurance sector to the impact felt by insurance companies since the implementation of PP No.3/2020. The research method used is a descriptive normative research method. The data used is secondary data collected using library research techniques and descriptive analysis methods. The results of this study show that PP No.3/2020 has a good impact on insurance companies in Indonesia, advancing the country's economy, business opportunities, and investment.
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TERKAIT JAMINAN HAM TERHADAP DETENI Trie Anggita, Ni Komang Hima; Sudiarta, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p14

Abstract

Tulisan ini disusun dengan tujuan menguji apakah subjek asing dalam ruang/rumah detensi imigrasi sebagai deteni cukup mendapatkan jaminan ham. Setiap orang bersamaan kedudukan untuk mendapat perlindungan ham tidak terkecuali orang asing yang karena sesuatu hal berada dalam ruang detensi. terdapat beberapa hal yang tidak tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang merupakan norma kabur meliputi ham wanita, ham anak, batas waktu dilakukan detensi, hal tersebut membuka peluang adanya penyimpangan oleh petugas pelaksana. Menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Terdapat beberapa ketentuan perlindungan ham yang mengalami pembatasan berhubung subjek tersebut sedang menjalani proses penegakan hukum sebagai akibat terjadinya pelanggaran ketentuan tentang ketertiban umum. Subyek yang berada dalam detensi merupakan tugas negara untuk memberikan layanan atas hak-hak dasar dengan biaya APBN. ABSTRACT This article was written with the aim of testing whether foreigners who are in immigration detention rooms/detention houses as detainees are sufficiently guaranteed their human rights. Everyone has the same status to receive human rights protection, including foreigners who for some reason are in detention. there are several things that are not strictly regulated in Law Number 39 of 1999 and Law Number 6 of 2011 which are blurred norms including women's rights, children's rights, time limits for detention, this opens opportunities for irregularities by the implementing apparatus. Using the method of writing normative law with a statutory approach. There are several provisions concerning the protection of human rights that experience restrictions because the subject is undergoing a law enforcement process as a result of a violation of public order provisions. Subjects who are in detention are the state's obligation to provide basic rights services at the expense of the state budget.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN BALI DALAM PERKAWINAN DAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI Dharma Widyaningrum, Cokorda Istri Sri; Sudantra, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p03

Abstract

Tulisan ini bertujuan buat mengetahui hak- hak perempuan bali dalam hukum adat perkawinan bali serta untuk mengetahui latar belakang mengapa yang mewaris merupakan anak pria bukan anak wanita. Tata cara riset yang digunakan dalam penyusunan harian ini merupakan riset normatif dengan memakai pendekatan undang- undang yang ada dan pendekatan konsep. Bersumber pada hasil riset, bagi sistem kekeluargaan yang dianut dan tanggungjawab memelihara orang tua terdapat pada anak laki- laki, sebaliknya anak perempuan hendak kawin keluar masuk ke dalam keluarga pihak suami, sehingga dianggap sesuai apabila yang berhak mewaris merupakan anak pria bukan anak wanita. Namun dalam realitas sosialnya terdapat sebagian metode yang bisa ditempuh supaya anak perempuan bisa bagian harta peninggalan orang tuanya ialah dengan metode membagikan sebagian harta peninggalan lewat hibah ataupun hadiah pernikahan. ABSTRACT This article aims to find out the rights of Balinese women in Balinese customary marriage law and to find out the background to why it is the male child who inherits, not the female child. The research procedure used in preparing this daily is normative research using an existing legal approach and a conceptual approach. Based on research results, according to the family system that is adopted and the responsibility for looking after parents’ rests with boys, on the other hand, girls want to marry and enter their husband's family, so it is considered appropriate if the male child, not the female child, has the right to inherit. However, in social reality, there are several methods that can be used so that female children can share in their parents' inheritance, namely by distributing some of the inheritance through gifts or wedding gifts.
ANALISIS PENGARUH DIGITALISASI SERTA DAMPAK PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP UMKM Muhammad Rafianto, Fauzan; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p04

Abstract

Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengkaji nasib usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menghadapi aktivitas praktik monopoli, persaingan tidak sehat, dan era digitalisasi. Baik pendekatan undang-undang maupun pendekatan berbasis kasus terhadap penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan studi tersebut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu memunculkan banyak ide baru jika ingin tetap bertahan di era digital ini karena persaingan bisnis saat ini jauh lebih rumit dan beragam. Ketika bersaing dengan korporasi besar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus cepat bereaksi, memodifikasi, dan menyesuaikan model bisnisnya agar dapat bertahan dan bahkan berkembang. The purpose of this magazine is to examine micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) have been affected by digitization, monopolistic behaviors, and unhealthy competition. Both a statutory and a case-based approach to normative legal research were utilized in this work. According to the study's findings, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) need to come up with a lot of new ideas if they want to stay afloat in this digital age when competition is fierce and varied. In order to stay in the game and compete with bigger organizations, micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) need to be flexible, modify, and adapt their business models.
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU MEROKOK SAAT BERKENDARA DI KABUPATEN TABANAN Pitriyantini, Putu Eka; Kusuma Pratiwi, Ida Ayu Windhari; Prasetiawan, I Putu Rama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p19

Abstract

Pada akhir Mei 2022, Satlantas Polres Tabanan melaporkan 208 insiden kecelakaan lalu lintas, meningkat dari 180 kasus tahun 2021, dan merokok saat berkendara adalah salah satu penyebabnya. Hasilnya dari 89 penduduk Tabanan, 26% merokok sebagai kebiasaan saat berkendara. Inilah penyebab sulitnya menghilangkan kebiasaan merokok saat berkendara, meskipun pihak terkait telah melakukan tindakan hukum. Studi ini menyelidiki dasar yuridis penegakan hukum terhadap pelaku serta strategi hukum menangani masalah ini di Kabupaten Tabanan dengan pendekatan empiris, serta data primer seperti wawancara dan kuesioner dan data sekunder dari teori hukum dan peraturan yang relevan. Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ dan Permenhub No 12/2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat menetapkan sanksi terkait dengan perilaku merokok saat berkendara. PP No 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta UU ITE, merupakan dasar hukum strategi penegakan hukum di Kabupaten Tabanan. PERMA No 12/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menetapkan prosedur untuk menerapkan sistem E-tilang. ABSTRACT At the end of May 2022, Satlantas Polres Tabanan reported 208 incidents of traffic accidents, an increase from 180 cases in 2021, and smoking while driving was one of the causes. The result is that out of 89 Tabanan residents, 26% smoke as a habit while driving. This is the cause of the difficulty in eliminating smoking while driving, even though the relevant parties have taken legal action. This study investigates the juridical basis of law enforcement against perpetrators as well as the legal strategy of dealing with this issue in Tabanan District with an empirical approach, as well as primary data such as interviews and questionnaires and secondary data from legal theories and relevant regulations. Article 106 paragraph (1) of the LLAJ Law and Minister of Transportation Regulation No. 12 of 2019 on the Safety of Motorcycle Users for the Benefit of the Public stipulate sanctions related to smoking while driving. Government Regulation No 80 of 2012 on the Procedure for Inspection of Motor Vehicles on the Road and Enforcement of Road Traffic and Transportation Violations, as well as the ITE Law, are the legal basis for law enforcement strategies in Tabanan District. PERMA No. 12 of 2016 on the Procedure for Settlement of Traffic Violation Cases establishes the procedure for implementing the E-ticketing system.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) PADA PLATFORM ONLINE MARKETPLACE ATAS KASUS “GHOSTING ORDER” Sofian, Rahman; Kurniawan, Kurniawan; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p10

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery (COD) pada platform online marketplace atas kasus ghosting order. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas kasus ini dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah pencegahan oleh Platform Online Marketplace dan pembeli. Sedangkan perlindungan hukum represif ditemukan dalam berbagai undang-undang, seperti KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Keamanan Data Pribadi. Lebih lanjut, mengenai tanggungjawab hukum pelaku usaha transaksi jual beli dengan sistem Cash On Delivery (COD) dikaji berdasarkan prinsip pertanggungjawaban atas adanya kesalahan berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU ITE. Jika kelalaian dari platform online marketplace yang menyebabkan terjadinya kasus ghosting order, maka platform online marketplace wajib bertanggung jawab. Namun Pasal 15 ayat (3) UU ITE memberikan pengecualian, bahwasanya platform online marketplace tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemilik akun jika kejahatan ghosting order terjadi akibat dari adanya kelalaian dari pengguna. The purpose of this research is to analyze the consumer law protection in buying and selling transactions with the Cash On Delivery (COD) system on the online marketplace platform regarding cases of ghosting orders. This research is a normative legal study with legislative and conceptual approaches. The findings of this research indicate that the forms of legal protection for consumers affected by this case, it is divided into two categories: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive law protection is implemented by applying several preventive measures by the Online Marketplace Platform and buyers. Meanwhile, repressive legal protection is found in various laws such as the Criminal Code, Consumer Protection Law, ITE Law, and Personal Data Security Law. Furthermore, the legal responsibility of business actors in buying and selling transactions with the Cash On Delivery (COD) system is examined based on the principle of accountability for errors under Article 15 of the ITE Law. If negligence by the online marketplace platform leads to the occurrence of ghosting order cases, then the online marketplace platform is obligated to take responsibility. However, Article 15 paragraph (3) of the ITE Law provides an exception, stating that the online marketplace platform is not responsible for the losses suffered by the account owner if the crime of ghosting order occurs due to negligence by the user.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue