Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
25 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 7 (2024)"
:
25 Documents
clear
<![CDATA[RELEVANSI PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Candra Dewi, Ni Putu Febriana]]>;
<![CDATA[Martana, Putu Ade Harriestha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p17
<![CDATA[Asas umum hukum acara dikenal sebagai asas praduga tak bersalah. Penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan asas praduga tak bersalah yang mencakup prosedur perlakuan aparat penegak hukum kepada terdakwa atau tersangka dalam penyelenggaraan peradilan pidana serta menganalisis keterkaitan asas praduga tak dengan hak asasi manusia. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian yuridis normatif yakni dengan cara mempelajari bahan pustaka serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan asas praduga tak bersalah dapat ditemui dari rumusan pasal yang ada pada beberapa ketentuan undang-undang, salah satunya yaitu pada Kitab.Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada prosedur peradilan pidana, aparat penegak hukum harus melakukan prosedur penanganan tertentu terhadap tersangka atau terdakwa pidana yang mencerminkan implementasi penegakan hukum hak asasi manusia. Terdakwa atau tersangka memiliki kesamaan kedudukan di hadapan hukum, maka dari itu aparat penegak hukum juga harus menghormati serta memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa. ABSTRACT The general principle of procedural law is known as the presumption of innocence. The purpose of writing this research is to analyze and identify applications as presumption of innocence which includes procedures for treating legal officers or suspects in the administration of criminal justice and to analyze the relationship between the presumption of innocence and human rights. In writing this research, the research method used by the author is a normative juridical research method, namely by studying library materials and the statutory restriction approach. The results of the study show that the existence of the presumption of innocence can be found from the formulation of articles contained in several statutory provisions of the law, one of which is the Criminal Procedure Code (KUHAP). In the process of criminal justice, law enforcement officials must carry out certain handling procedures for suspects or defendants of criminal acts that reflect the implementation of human rights law enforcement. The defendant or suspect has the same position before the law, therefore law enforcement officials must also respect and fulfill the rights of suspects or defendants.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Prasetya, Komang Erycko]]>;
<![CDATA[Yustiawan, Dewa Gede Pradnya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p07
<![CDATA[Penelitian ini guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan konsunen terhahdap penjualan rokok kepada anak di bawah unur dan upaya yang dapat dilakukan pemerntah dan warga negra untuk mencegah anak-anak menjadi pengguna rokok. Metde penelitian yang digunakan adalah penelitian kaidah normatif. Informasi yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan yang mengacu pada sumber peraturan sekunder seperti buku-buku dan perturan perundang-undangan yang relavan untuk kasus tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditark kesimpulan sebagai beikut (1) Perlindngan hukum bagi anak yang menggunakan tembakau masih belum optimal. Padahal Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 No. 109 tentang Pengawasan Bahan Yang Mengandung Narkotika Pada Produk Tembakau melarang keras penjualan rokok terhadap anak berusia di bawah umur, pengingkaran terhadap peraturan tersebut terus terjadi. Hal ini biasa terjadi, sehingga anak-anak terus menjadi sasaran penjualan rokok oleh pengecer. (2) Pemerintah berusaha melindungi konsumen karena kandunggan tar dan nikotin pada prorduk rokok. Sebagai langkah preventiff, Badan Pengawas Obat dan Makaman (BPOM) menekan perusahaan dan produsen rokok untuk menberikan informasi yang jelas, akurat, dan jujur. Selain itu, promosi rokok juga memiliki efek lingkungan yang mempengaruhi anak di bawah umur. Oleh sebab itu, harus mengambil langkah yang tegas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. ABSTRACT This research aims to gain a better understanding of consumer protection against the sale of cigarettes to children under age and efforts that can be made by the government and citizens to prevent children from becoming smokers. The research method used is normative research. The information obtained comes from a literature study that refers to secondary regulatory sources such as books and laws and regulations that are relevant to certain cases. Based on the research results, the following conclusions can be drawn (1) Legal protection for children who use tobacco is still not optimal. Even though Article 25 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia of 2012 No. 109 concerning Control of Substances Containing Narcotics in Tobacco Products strictly prohibits the sale of cigarettes to minors, violations of these regulations continue to occur. This is so common, that children continue to be targeted by retailers for cigarette sales. (2) The government tries to protect consumers because of the tar and nicotine content in cigarette products. As a preventive measure, the Drug and Cemetery Monitoring Agency (BPOM) is pressing cigarette companies and manufacturers to provide clear, accurate and honest information. In addition, cigarette promotion also has environmental effects that affect minors. Therefore, the government must take firm steps to overcome this problem.]]>
<![CDATA[GAGASAN HUSBAND STITCH SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Achmad, Nazilah]]>;
<![CDATA[Harefa, Beniharmoni]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p22
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengetahui peraturan tindakan husband stitch dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan mengandalkan studi kepustakaan sebagai tekni pengumpulan data nya. Hasil studi menunjukkan dalam persalinan pervaginam bahwa tindakan husband stitch bukan merupakan bagian resmi dari prosedur medis. Sehingga, dilakukannya tindakan tersebut justru bertentangan dengan standar atau peraturan yang berlaku. Selain itu, tindakan tersebut juga bukan termasuk ke dalam malpraktik medis karena unsur yang terkandung didalamnya adalah kesengajaan dan bukan kealpaan. Melalui tindakan tersebut, hak kesehatan reproduksi perempuan dilanggar karena dalam praktiknya tindakan tersebut mengubah bentuk kelamin perempuan yang berujung merugikan pihak yang bersangkutan. Sebagai peraturan perundang-undangan yang baru disahkan pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kekerasan seksual. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait bagaimana peraturan dan urgensi tindakan husband stitch ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut. The aim of this study is to find out the regulations for husband stitch in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This study uses a normative legal research method with a statutory-regulatory approach and relies on library research as a data collection technique. The results of the study show that in vaginal births, husband stitch is not an official part of the medical procedure. Thus, the actions it took were actually contrary to applicable standards or regulations. Apart from that, this action is also not considered medical malpractice because the elements contained in it are intentional and not negligence. Through this action, women's reproductive health rights are violated because the action changes the shape of the woman's genitals which is detrimental to the party concerned. As a new statutory regulation that was passed in 2022, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is a statutory regulation that specifically regulates sexual violence. With the passing of this law, the author will examine how the regulations and urgency of husband stitch are sewn into these laws.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Reza Larasati Zahra, Raden Roro]]>;
<![CDATA[Taupiqqurahman, Taupiqqurahman]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p13
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ganti rugi pembebasan lahan proyek jalan tol Solo – Yogyakarta bagi pemilik lahan yang lahannya terkena dampak pembangunan proyek tersebut. Proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol seringkali melibatkan pembebasan lahan dari pemilik asli tanahnya, proyek pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta ini adalah salah satu proyek penting di negara Indonesia yang melibatkan adanya pembebasan lahan yang luas. Maka dalam konteks ini, transparansi nilai ganti rugi menjadi kunci penting dalam memastikan suatu keadilan bagi pemilik lahan yang lahannya terkena dampak. Memakai metode penelitian empiris yaitu pendekatan perundang – undangan dan wawancara. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dalam penetapan nilai ganti kerugian memerlukan proses – proses untuk ganti kerugian. Dikarenakan ada beberapa aspek, seperti terjadinya kendala, pelaksanaan kegiatannya,dan ada staf atau pejabat yang ditunjuk. Kesimpulan penelitian ini adalah untuk memberitahu bahwa terdapat proses – proses dalam ganti kerugian pada masyarakat yang terdampak pada pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta. The purpose of this research is to determine compensation for land acquisition for the Solo – Yogyakarta toll road project for landowners whose land was affected by the construction of the project. Infrastructure projects such as toll road construction often involve land acquisition from the original owners of the land. The Solo – Yogyakarta toll road construction project is one of the important projects in Indonesia which involves extensive land acquisition. Using empirical research methods with a book of law approach and interviews. Then the results show that implementation in determining the value of compensation requires processes for compensation. Because there are several aspects, such as the occurrence of obstacles, the implementation of activities, and there are staff or appointed officials. The conclusion of this study is to inform that there are processes in compensation for communities affected by the construction of the Solo - Yogyakarta Toll Road.]]>
<![CDATA[URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JATUHNYA KORBAN JIWA AKIBAT KEBAKARAN DEPO PERTAMINA PLUMPANG ]]>
<![CDATA[Syifa, Nada]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Handoyo]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p04
<![CDATA[Tujuan dari penilitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan untuk pihak yang terlibat dalam penyebab kebarakan depo pertamina plumpang ini. Analisis data kualitatif serta pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang digunakan peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pertamina bisa digugat secara pidana bila tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalahnya serta direksi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 terkait perseroan terbatas. Pemerintahan pun dalam kasus ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui gubernur yang saat itu sedang menjabat sebagai seseorang yang menerbitkan IMB untuk warga rawa badak tersebut dan telah melakukan kelalaian karna tidak melihat legalitas yang telah terbit dan menyetujui bahwa warga rawa badak dapat menempati zona bahaya tersebut yang mengakibatkan banyak sekali korban yang berjatuhan. Direksi PT. Pertamina sebagai penanggungjawab serta Gubernur DKI Jakarta selaku seseorang yang menerbitkan IMB rawa badak dapat dikenakan pasal 188 KUHP. The purpose of this study is to analyze what kind of criminal liability can be imposed on the parties involved in causing the Pertamina Plumpang depot fire. Qualitative data analysis and a normative juridical approach are the methods used by researchers. The results of this research indicate that PT. Pertamina can be criminally sued if there is no good faith in resolving the problem and the directors can be held criminally responsible in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning limited liability companies. In this case, the government can also be held criminally liable through the governor, who at that time was serving as the person who issued the IMB for the residents of Rawa Badak, who was negligent because he did not see the legality that had been issued and agreed that the residents of Rawa Badak could occupy the danger zone, which resulted in many once the victim falls. Directors of PT. Pertamina as the person responsible and the Governor of DKI Jakarta as the person who issued the rawa badak IMB may be subject articles 188 KUHP.]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH: PERSPEKTIF UU ARBITRASE DAN APS ]]>
<![CDATA[Karisma Nalayanti, Ni Nyoman]]>;
<![CDATA[Sudiarawan, Kadek Agus]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p18
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kategori kredit yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah serta untuk memahami cara mediasi yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah ini ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang diaplikasikan dalam penulisan ini ialah metode penelitian yuridis normatif yakni dengan menggunakan analisis hukum yang dilakukan dengan cara memelajari bahan pustaka. Penulis mencari informasi dengan tetap berpegang pada segi yuridis yang dapat tercermin dari penggunaan prinsip, asas serta berbagai peraturan dari fenomena maupun kasus yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit yang dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah ialah seluruh pinjaman yang dikaitkan dengan risiko tinggi, karena peminjam mengalami wanprestasi atau bermasalah dengan kewajiban tertentu. Menurut aturan Bank Indonesia, kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan dapat pulih, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Salah satu upaya antara kreditur dan debitur untuk menyelesaikan masalah kredit bermasalah ini adalah proses mediasi. Penanganan kredit bermasalah dengan metode mediasi (tanpa proses pengadilan) dilangsungkan oleh bank dengan ambisi bahwa pengutang dapat melunasi tunggakannya sebagaimana mestinya baik melalui cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun restrukturisasi. Mediasi dianggap sebagai model penyelesaian sengketa yang paling baik, karena prosedur ini tidak melalaikan kebebasan berpendapat pihak yang bersengketa. ABSTRACT This research is intended to find out what categories of credit can be said to be non-performing loans and to understand the ways of mediation that can be done in resolving non-performing loan disputes in terms of the provisions of the Arbritase and Alternative Dispute Resolution Act. The method applied in this writing is a normative juridical research method, namely by using legal analysis carried out by studying library materials. The author seeks information by sticking to the juridical aspects that can be reflected in the use of principles, principles and various regulations of phenomena and cases that are the object of research. The results showed that loans that can be said to be non-performing loans are all loans that are associated with high risk, because the borrower is in default or has a problem with certain obligations. According to Bank Indonesia regulations, non-performing loans are loans that are classified as recoverable, namely less current, doubtful, and bad. One of the efforts between creditors and debtors to solve this problem of non-performing loans is the mediation process. Handling non-performing loans with mediation method (without litigation) is carried out by the bank with the ambition that the debtor can re-make his credit payments as appropriate either through rescheduling, reconditioning or restructuring. Mediation is considered the best model of dispute resolution, since this procedure does not ignore the rights and opinions of both parties concerned]]>
<![CDATA[PERANAN PENTING JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putra, I Gede Aditya]]>;
<![CDATA[Sari Hariyanto, Diah Ratna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p08
<![CDATA[Mengenai artikel ini bertujuan dalam memberikan pengetahuan mengenai peranan penting justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia dimasa yang akan datang dan dapat mengetahui Ius Constiteundum aturan justice collaborator didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode pada artikel ini ialah penelitian hukum bersifat normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum, lalu Tenik analisa data yang digunakan ialah metode bersifat kualitatif. Berdasar pembahasaan dibawa maka mampu didapatkan hasil metode justice collaborator memiliki peran hebat mempermudah penyidik serta penuntut umum dalam kasus perkara tindak pidana, terlebih lagi pada pembokaran fakta kejahatan pembunhan yang disertai dengan rencana yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh karena itu terlihat jika peranan justice collaborator ini sangat penting serta berguna didalam mengungkap kejahatan terencana, khususnya pada kasus pembunuhan berencana yang saat ini sering terjadi dan menjadi isu hangat serta merugikan banyak hal. Oleh karena itu semua hal untuk mengungkap kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Negara Indonesia wajib menjadikan perananan ataupun metode justice collaborator dalam membantu mengungkap serta meringankan proses pembuktian dari pembunuhan berencana ini. Akan tetapi terkait dengan pengaturannya justice collaborator tidak detail diatur didalam regulasi sehingga dalam membuat ide gagasan mengenai pengaturan pelindungan kepada justice collaborator mengenai suatu pencegahan atau pengungkapan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia pada masa mendatang diharapkan adanya pengaturan secara spesifik meliputi dimensi model perlindungan berupa “model partisipasi langsung atau aktif, serta hak secara langsung, pengahrgaan, terkait bagaimana penjatuhan hukuman, kejelasan syarat berupa tata cara serta keamanan dari seorang berstatus justice collaborator tersebut. ABSTRACT The focus of this article will be to educate people to the vital part that justice collaborators will have in the future dissemination of premeditated murder cases in Indonesia and to allow people to gain information for the Ius Constiteundum regulations for justice collaborators in Indonesian regulations and laws. The methods utilized in the current study is normative legal research, that involves a legislative approach and a study of legal concepts, which is followed by the use of a qualitative method of data analysis. Based on the discussion, it is possible to make a conclusion that the justice collaborator method has a crucial part in guiding investigators and law enforcement in criminal cases, especially in exposing details of murder cases that are secured to an extremely complicated plan that should be solved. Therefore, it is apparent the task of a justice collaborator is essential and helpful for detecting premeditated crimes, in particular scenarios of premeditated murder, which is an important topic at this time and is dangerous to many things. Therefore, the role or style of a justice collaborator in contributing in finding and comfort of the process of illustrating this premeditated murder needs to be part of every incident that expose crime on predetermined murders that occur in Indonesia. However, the regulations do not get as detail regarding the regulation of justice collaborators, and it hopes that it will soon be specific rules covering the dimensions of the protection model in the form of a "model direct or active participation, as well as direct rights, respect, reg" whenever creating concepts about safeguarding arrangements for justice collaborators regarding the prevention or disclosure of premeditated murder crimes in Indonesia in the future.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN PRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Gunartha, I Made]]>;
<![CDATA[Sukihana, Ida Ayu]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p23
<![CDATA[Tujuan penulisan ini untuk mengkaji penyebab kredit macet dan penyelesaian kredit macet debitur ditengah pandemi Covid-19. Penulisan jurnal ini memakai metode penelitian normatif dikarenakan data hukum utama yang dipergunakan untuk mengumpulkan data hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikat, buku yang terpaut serta jurnal ilmiah. Pada Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Penyebab kredit macet adalah nasabah tidak bisa melunasi keseluruhan maupun setengah kewajibannya kepada kreditur sesuai yang diperjanjikan dan dikarena faktor keadaan memaksa. Penyelesain kredit bermasalah dilakukan dengan subrogasi, penjualan agunan kredit, lelang hak tanggungan, dan pengadilan negeri. Ditengah Covid-19 ini terkait dengan kredit bermasalah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. ABSTRACT This writing has the aims of examine the causes of bad credit and the settlement of bad credit from debtors in the midst of the Covid-19 pandemic. This journal writing uses the normative research method because the main legal data used to collect legal data are applicable and binding laws and regulations, related books and scientific journals. In Article 1 number 11 of Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking, "Credit is the provision of money or an equivalent claim, based on a loan agreement between the bank and another party which requires the borrower to pay off its debt after a certain period of time with interest." The cause of bad credit is that the customer cannot pay half or all of his obligations to the creditor as agreed and due to compelling circumstances. Non-performing loans are resolved by subrogation, sale of credit collateral, auction of mortgage rights, and district courts. In the midst of the Covid-19 related to non-performing loans, the Financial Services Authority issued Financial Services Authority Regulation No. 11 /POJK.03/2020 Regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Covid-19.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM KONTRAK BERAKHIR ]]>
<![CDATA[Ariesti Yani, Aprillia]]>;
<![CDATA[Suyanto, Heru]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p14
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap hak pekerja perjanjian kerja waktu tertentu dalam pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap hak pekerja perjanjian kerja waktu tertentu dalam pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir. Metode penelitian ini menerapkan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus dilengkapi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir dan harus tetap berpedoman terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak uang kompensasi, adapun pertanggungjawaban perusahaan yaitu perusahaan diwajibkan memberikan hak atas uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu yang telah dilaksanakan oleh pekerja. The aim of this research is to identify and analyze legal protection for the rights of workers with fixed-term employment agreements in terminating their employment relationship before the contract ends and the company's responsibility for the rights of workers with fixed-term employment agreements in terminating their employment relationship before the contract ends. This research method applies normative juridical law using a statutory and case approach equipped with primary legal sources, secondary legal sources and tertiary legal sources. The results of this research indicate that companies must not act arbitrarily by terminating employment before the contract ends and must remain guided by the legal provisions that have been established and workers who are terminated before the contract ends are entitled to legal protection for their rights to compensation money. As for the company's responsibility, the company is required to provide the right to compensation money, the amount of which is calculated based on the terms of a certain work agreement that has been implemented by the worker.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT INSTITUSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sitompul, Rifqi Ananda Gelora]]>;
<![CDATA[Salsabila Anggraeni, Yanathifal]]>;
<![CDATA[Ridhan Zhafari, Firdaus]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p05
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang selanjutnya disebut KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia dan unsur-unsur SWOT (strength, weakness, opportunities, threat) yang dimiliki oleh KPK ketika menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia periode 2019-2020 yang bernama Juliari Batubara. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual. Data didapatkan dari penelitian bahan pustaka atau disebut juga data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah peran yang dimiliki oleh KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menilai secara seksama dan komprehensif unsur-unsur SWOT yang dimiliki oleh KPK ketika menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial republik Indonesia Juliari Batubara. This study aims to find out and analyse about the role of the Corruption Eradication Commission or hereinafter called KPK as a law enforcement institution in supporting the smooth running of economic development in Indonesia and the elements of SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) that KPK has when handling corruption cases by former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia for the 2019-2020 period namely Juliari Batubara. This study is normative and uses a conceptual approach. Data obtained from library research or also called secondary data. Secondary data is data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study show that there is one role for the KPK as a law enforcement institution in supporting the smooth running of economic development in Indonesia, specifically reducing poverty rates. In addition, the study results also carefully and comprehensively assessed the SWOT elements possessed by KPK when handling corruption cases committed by former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Juliari Batubara.]]>
