cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 9 (2024)" : 25 Documents clear
PELAKSANAAN BLOKIR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DIDALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR Sadhana, I Gede Kesuma; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p13

Abstract

Pelaksanaan blokir pada sebidang tanah yang mengalami sengketa menuai beragam persepsi dan dinamika didalamnya, terutama pada wilayah Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi serta meningkatkan pemahaman mengenai prosedur blokir serta masalah yang terkait dengan pencatatan blokir dan sita atas sebidang tanah, terutama di Kantor Pertanahan Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permen ATR/ BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan melaksanakan pengamatan secara langsung serta pengumpulan data-data pendukung di lapangan. Selain itu, guna mendukung penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai data pendukung. Dalam pelaksanaan blokir yang diajukan pemohon ke Kantor BPN yaitu sebagai langkah pengamanan yang mencangkup pencegahan maupun ketidakberlakuan dalam jangka waktu tertentu terhadap segala perubahan atas sertipikat hak atas tanah yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan hingga adanya putusan tetap yang diputuskan dari pengadilan. Namun, pelaksanaan blokir yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar memiliki beberapa factor penghambat yang dapat memengaruhi mekanisme pencatatan blokir yang diajukan oleh pemohon. ABSTRACT The implementation of a blockage on a disputed piece of land is accompanied by various perceptions and dynamics, especially in the area of the Denpasar City Land Office. The purpose of this journal is to provide information and enhance literacy regarding blockages and the issues related to the recording of blocks and seizures on a piece of land, specifically at the Denpasar City Land Office in accordance with the provisions of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency Regulation Number 13 of 2017 concerning the Procedures for Blockage and Seizure. This research employs an empirical legal method by conducting direct observations and collecting supporting data in the field. In addition, to support this research, the author uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources as supporting data sources. In the implementation of a blockage submitted by the applicant to the National Land Agency (BPN), it serves as a security measure involving the prevention or temporary cessation of any changes to the land certificate contained in the respective certificate by the land office until there is a final court decision. However, the implementation of blockages carried out at the Denpasar City Land Office has several inhibiting factors that can affect the mechanism of recording blockages submitted by applicants.
BENTUK UNSUR KESALAHAN ROBOT TRADING DALAM SUATU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (GEEN STRAF ZONDER SCHULD) Aggistri, Zayyan Syafiqah; Rahaditya, R.
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p18

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk melihat unsur kesalahan pada robot trading dalam pemenuhan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dilihat dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) mengingat fungsi dan keunggulan robot trading yang memberikan celah untuk kejahatan terkhususnya pada penipuan investasi dengan robot trading. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil dari penelitian robot trading dianggap seperti manusia, mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena kesalahan terletak pada orang yang mendesain dan menggunakan robot trading. Saat ini, undang-undang yang mengatur robot trading masih belum lengkap, hanya ada regulasi yang membatasi penasehat perdagangan berjangka, namun tidak termasuk kejahatan yang melibatkan robot trading. This research is intended to look at the element of fault in trading robots in the fulfillment of a criminal offense committed by a corporation seen from the principle of no punishment without fault (Geen Straf Zonder Schuld) considering the functions and advantages of trading robots that provide a loophole for crime, especially in investment fraud with trading robots. This research uses normative legal research with a statutory and case approach. The results of the research trading robots are considered like humans, they cannot be held liable because the fault lies with the person who designs and uses the trading robot. Currently, the laws governing trading robots are still incomplete, there are only regulations that restrict futures trading advisors, but do not include crimes involving trading robots.
PENGATURAN TERKAIT CESSIE YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN DEBITUR Kelakan, I G Ngurah Vinanta Diputra; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p04

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait cessie di Indonesia serta akibat hukum cessie tanpa sepengetahuan debitur. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendektan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa Pengaturan terkait pengalihan piutang (cessie) tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan, namun cessie merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit yang merupakan produk hukum dalam Perbankan. Sehingga, dalam hal adanya cessie dasar hukum yang digunakan masih KUHPerdata meskipun dalam KUHPerdata juga tidak mengatur secara jelas terkait cessie tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat cessie tanpa sepengetahuan debitur adalah cessie menjadi tidak sah karena sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. ABSTRACT This study aims to identify and analyze regulations related to cessies in Indonesia and the legal consequences of cessies without the knowledge of the debtor. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this writing explain that arrangements related to the transfer of receivables (cessie) are not regulated in the Banking Law, but a cessie is an accessoir agreement from a credit agreement which is a legal product in banking. So, in the case of a cessie, the legal basis used is still the Civil Code, even though the Civil Code does not clearly regulate the cessie. The legal consequence arising from a cessie without the knowledge of the debtor is that the cessie becomes invalid because it complies with the provisions of Article 613 of the Civil Code and Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH POLSEK DENPASAR SELATAN Widhyastuti, Ni Putu Tanthry; Dharmajaya, Ida Bagus Surya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p09

Abstract

Tujuan tulisan ini dilatar belakangi oleh permasalahan kejahatan yang sering dilakukan, yang dimana salah saunya ialah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan tersebut yang terjadi di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan yang telah menjadi perhatian serius untuk dilakukan tindakan penanggulangan oleh Polsek Denpasar Selatan. Penelitian ini juga mengangkat permasalahan yang mengenai faktor-faktor dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan dalam hal tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris. Adapula faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindakan pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan, yaitu : Faktor ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor lingkungan dan juga Faktor minuman beralkohol. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan ialah Upaya Pre emtif, Upaya preventif dan juga Upaya represif yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Selatan, dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sesuai dengan apa yang ada didalam Pasal 365 KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan. The purpose of this paper is motivated by the problem of crimes that are often committed, one of which is the Criminal Act of Violent Theft related to the crime case that occurred in the jurisdiction of the South Denpasar Police which has become a serious concern for countermeasures taken by the South Denpasar Police. This study also raises issues regarding factors and countermeasures carried out by the South Denpasar Police in terms of violent theft. This study also used empirical legal research. There are also factors that influence the occurrence of violent theft in the jurisdiction of the South Denpasar Police Station, namely: Economic factors, educational factors, environmental factors and also alcoholic beverage factors. Countermeasures carried out by the South Denpasar Police are Preemptive Efforts, Preventive Efforts and also Repressive Efforts carried out by the South Denpasar Police, in tackling violent theft in accordance with what is in Article 365 of the Criminal Code concerning Violent Theft.
BADAN BANK TANAH: SOLUSI DALAM PEMBANGUNAN HUNIAN AKIBAT TANAH MUSNAH Milda, Milda; Kurniati, Nia; Pujiwati, Yani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p23

Abstract

Likuefaksi yang melanda daerah Sulawesi Tengah 7 tahun yang lalu, menjadi kejadian yang paling traumatis bagi masyarakat terdampak bencana tersebut. Negara memiliki peran penuh terhadap penanggulangan bencana berdasarkan konstitusi. Bukan hanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan bangunan akan tetapi likuefaksi juga berdampak terhadap. Hunian yang hilang akibat tanah musnah ini menjadi peran dari Pemerintah. Akan tetapi, ketersediaan lahan yang kurang memadai masih menjadi kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait fungsi Badan Bank Tanah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan hunian yang hilang akibat tanah musnah. Metode yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan data yang digunakan yaitu data sekunder yang kemudian Semua data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat likuefaksi ini adalah musnahnya tanah yang berakibat terhadap masyarakat terdampak bencana kehilangan tempat tinggal/hunian mereka. Akan tetapi, melalui Badan Bank Tanah, pemerintah memiliki cadangan tanah yang cukup untuk dapat mengakomodir penyediaan lahan bagi pembangunan hunian akibat tanah musnah. ABSTRACT The liquefaction that struck Central Sulawesi 7 years ago became the most traumatic event for the affected communities. The state plays a full role in disaster management according to the constitution. It not only resulted in loss of life and damage to buildings, but liquefaction also had an impact on the housing lost due to the vanished land, a responsibility shouldered by the Government. However, inadequate land availability remains a challenge. This study aims to explore the function of the Land Bank Agency in providing land for the reconstruction of lost housing due to vanished land. The method used in this legal research is a normative juridical study with legislative and case law approaches. The research type used is descriptive research, and the data used are secondary data, which are then collected and analyzed qualitatively normatively. The research findings indicate that the consequence of liquefaction is the disappearance of land, resulting in affected communities losing their homes. However, through the Land Bank Agency, the government has sufficient land reserves to accommodate the provision of land for housing development due to vanished land.
TINDAK PIDANA PENGEMISAN LANSIA PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Tajriyani, Nur Syamsi; Hasiando Sinaga, Samuel Calvin; Abimanyu, Enditianto; Parlinggoman Sinaga, David
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p14

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pengemisan lansia pada platform media sosial dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pengemisan lansia di platform media sosial dalam kaitannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tindakan pengemisan di tempat umum, termasuk di media sosial, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 504 KUHP Kolonial. Namun, dalam KUHP Nasional yang baru, ketentuan mengenai pengemisan oleh lansia tidak diatur secara khusus, meskipun ada aturan mengenai pemanfaatan anak untuk mengemis. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengemisan lansia di media sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah pengemisan yang mengeksploitasi kelompok rentan, termasuk lansia, baik secara offline maupun online. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait hal ini masih perlu ditingkatkan, mengingat belum ada peraturan daerah yang menindaklanjuti Surat Edaran tersebut. Secara keseluruhan, fenomena pengemisan lansia di media sosial menunjukkan perlunya peraturan yang lebih jelas dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi kelompok rentan serta menjaga integritas dan keamanan nasional dari praktik-praktik eksploitasi semacam ini. The aim of this research is to examine the begging of elderly people on social media platforms in relation to the positive legal provisions that apply in Indonesia. This research is a type of normative legal research. The results of this research show that the phenomenon of begging for elderly people on social media platforms in relation to positive legal provisions in Indonesia, can be concluded that the act of begging in public places, including on social media, can be categorized as a criminal act according to Article 504 of the Colonial Criminal Code. However, in the new National Criminal Code, provisions regarding begging by the elderly are not specifically regulated, although there are regulations regarding the use of children to beg. This shows that there is a legal vacuum regarding begging for elderly people on social media. The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia has issued a Circular to prevent begging that exploits vulnerable groups, including the elderly, both offline and online. However, the implementation and enforcement of laws regarding this matter still need to be improved, considering that there are no regional regulations that follow up on the Circular Letter. Overall, the phenomenon of begging for the elderly on social media shows the need for clearer regulations and strict law enforcement to protect vulnerable groups and maintain national integrity and security from exploitative practices of this kind.
EFEKTIVITAS PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH BEKAS PERKEBUNAN DI DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA INDONESIA Ichwana P, Fareta Angelica; Wahyuni, Ridha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam konteks reforma agraria di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar. Salah satu permasalahan dalam sektor pertanahan di Indonesia adalah ketimpangan dalam kepemilikan tanah, dimana sebagian besar tanah masih dikuasai oleh pemilik modal. Banyak petani tidak memiliki tanah yang dapat mereka kelola untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengimplementasikan program redistribusi tanah bagi tanah bekas perkebunan yang izinnya habis atau belum diperpanjang. Izin HGU PT. Veteran Sri Dewi di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar telah habis dan menjadi objek reforma agraria untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah antara petani/rakyat dan pemilik modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama. Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan agraria, serta bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku dan jurnal yang membahas tentang reforma agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pelaksanaan reforma agraria diberikan kepada tanah bekas perkebunan yang telah habis masa berlaku HGU-nya dan tidak mengajukan perpanjangan izin dalam satu tahun terakhir. Meskipun pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar belum mencapai 100% kesuksesan, tanah bekas perkebunan ini masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kendala yang dihadapi dalam redistribusi tanah meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proses redistribusi tanah. This study aims to evaluate the effectiveness of the former plantation land redistribution program in the context of agrarian reform in Karangnongko Village, Blitar Regency. One of the problems in the land sector in Indonesia is inequality in land ownership, where most of the land is still controlled by capital owners. Many farmers do not have land that they can manage to improve their welfare. To overcome this problem, the government implemented a land redistribution program for former plantation land whose permits had expired or had not been renewed. HGU License PT. Sri Dewi's veterans in Karangnongko Village, Blitar Regency have run out and become the object of agrarian reform to reduce the land ownership gap between farmers/people and capital owners. This study uses normative juridical research methods with secondary data as the main data. Research data consists of primary legal materials such as agrarian laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of literature such as books and journals that discuss agrarian reform. The results showed that priority for the implementation of agrarian reform was given to former plantation land that had expired its HGU and did not apply for a permit extension in the past year. Although the implementation of land redistribution in Karangnongko Village, Blitar Regency has not achieved 100% success, this former plantation land is still used as agricultural land. Obstacles faced in land redistribution include limited human resources and limited time to complete the land redistribution process.
ASPEK MEDIKOLEGAL KORBAN LUKA AKIBAT ZAT KIMIA KOROSIF Tjandra, David Christopher; Krisnadewi Rahadi, Putu Nindya; Pratiwi, Cokorda Agung; Pradnyani, Ayu Mas Eka; Suwarya, Dwi Nurcahya Ananda; Arabani, Jessica Jevera; Dwi Atmaja, Bima Kumara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p05

Abstract

Luka kimiawi merupakan suatu tipe trauma yang disebabkan oleh bahan kimia dengan sifat asam dan basa. Bahan kimia ini dapat disalahgunakan untuk melukai orang lain. Salah satu persoalan hukum dari penggunaan zat kimia korosif yang melukai orang lain adalah vitriolage atau serangan menggunakan asam. Setiap kasus perlukaan atau trauma yang terjadi akibat zat kimia korosif memiliki penanganan, sistematika penegakkan diagnosis, serta aspek medikolegal yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan forensik luka yang diakibatkan oleh zat kimia korosif, memahami aspek medikolegal pada korban dengan luka akibat zat kimia korosif, serta menganalisis penanganan medis dan perlindungan hukum pada korban tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengikuti kaidah ilmiah yang didasarkan pada logika ilmu hukum normatif untuk mencapai kebenaran. Penulis mengadopsi pendekatan konseptual dan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan forensik terhadap luka akibat zat kimia korosif melibatkan evaluasi luar untuk mengamati tanda korosif pada kulit dan mukosa serta pemeriksaan dalam untuk menilai kerusakan pada organ internal seperti traktus digestivus, paru-paru, dan saluran cerna. Aspek medikolegal pada korban dengan luka akibat zat kimia korosif melibatkan identifikasi zat kimia, penilaian derajat luka, dokumentasi bukti forensik, pemberian bantuan medis, dan kesaksian ahli dalam proses hukum. Penanganan medis meliputi bilasan hati-hati, pemberian antidotum, analgesik, cairan intravena, dan perawatan simptomatik sesuai dengan jenis zat kimia, sedangkan perlindungan hukum mencakup penganiayaan dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah serta penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun. ABSTRACT Chemical injuries result from acidic and alkaline chemicals, which can be misused to harm others, leading to legal issues like vitriolage or acid attacks. Each case requires unique management and has distinct medicolegal aspects. This study aims to determine the forensic examination of injuries caused by corrosive chemicals, understand the medicolegal aspects of victims with injuries caused by corrosive chemicals, and analyze the medical treatment and legal protection for these victims. The writing method used is normative juridical by following scientific principles based on the logic of normative legal science to achieve truth. The author adopts a conceptual approach and an approach based on legislation. Forensic examination of injuries caused by corrosive chemicals involves external evaluation to observe corrosive signs on the skin and mucous membranes, as well as internal examination to assess damage to internal organs such as the digestive tract, lungs, and intestines. The medicolegal aspects of victims with injuries caused by corrosive chemicals involve identifying the chemicals, assessing the degree of injury, documenting forensic evidence, providing medical assistance, and expert testimony in legal proceedings. Medical management of injuries caused by corrosive chemicals includes careful flushing, administration of antidotes, analgesics, intravenous fluids, and symptomatic treatment according to the type of chemical, while legal protection includes assault with a maximum criminal penalty of 2 years and 8 months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs and assault resulting in death with a maximum criminal penalty of seven years.
URGENSI UPAYA PAKSA UNTUK MEMBANTU PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Bani, Bariel Biru; Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p10

Abstract

Tujuan dari jurnal ini, yaitu untuk menemukan peran serta tata cara upaya paksa dalam penyidikan guna membantu jalannya proses penegakkan hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bersumber pada bahan kepustakaan serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan pedoman. Fokus jurnal ini akan membahas mengenai dua hal. Pembahasan pertama akan membahas mengenai apa saja bentuk, pihak yang berwenang, serta prosedur upaya paksa dalam penyidikan. Dan pembahasan kedua akan membahas mengenai bagaimana peran upaya paksa dalam membantu proses penyidikan. Pembahasan ini dibuat dalam rangka agar pembaca maupun masyarakat lebih memahami secara mendalam mengenai upaya paksa mulai dari pihak yang berwenang, prosedur, peran, dan urgensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta agar pembaca maupun masyarakat tidak salah paham mengenai urgensi dari upaya paksa dalam membantu proses penyidikan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) jenis upaya paksa yang diatur dalam Bab V Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setiap upaya paksa mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam memajukan penyelidikan, sekaligus menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, dengan ketentuan bahwa pihak yang melakukan tindakan pemaksaan tersebut mematuhi protokol yang telah ditetapkan sehingga upaya paksa mempunyai arti segera dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses investigasi dalam kerangka peradilan pidana di Indonesia. ABSTRACT The aim of this journal is to discover the role and procedures for forced efforts in investigations to assist the law enforcement process. This writing uses normative legal research methods based on library materials and Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law as a basic guideline. The focus of this journal will discuss two things. The first discussion will discuss the forms, authorized parties, and procedures for forced efforts in investigations. And the second discussion will discuss the role of forced efforts in assisting the investigation process. This discussion was created in order for readers and the public to understand more deeply about forced efforts starting from the authorities, procedures, roles and urgency in the criminal justice system in Indonesia, and so that readers and the public do not misunderstand the urgency of forced efforts in helping the investigation process must be carried out based on applicable regulations. The results of this study explain that there are five types of forced efforts regulated in Chapter V of the Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. Each forced efforts has a different purpose in advancing the investigation, while safeguarding the interests of all parties involved, provided that the party committing the enforcement act complies with the protocol that has been established so that it plays an important role in facilitating the investigative process within the criminal justice framework in Indonesia.
PENENTUAN AGAMA PEWARIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN Sinda, Felicia; Salma Barlinti, Yeni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p24

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hukum dalam penentuan agama pewaris yang berbeda agama serta mengetahui fakta hukum dalam penetapan 4268/2022 dalam penentuan hak waris terhadap ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan secara analytical approach. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam hukum islam, norma-norma yang berlaku termasuk undang-undang tentang kewarisan dan ketentuan hukum agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan khusus untuk menentukan agama seseorang yang telah meninggal, penentuan agama pewaris hanya dapat dilakukan berdasarkan informasi dalam kartu identitas pewaris dan atau kesaksian orang lain. Berdasarkan pembuktian dan penemuan fakta hukum dalam perkara Putusan 4268/2022, sehinggaHhakim dapat dibenarkan untuk membatalkan penetapan 1429/2022 dikarenakan pembuktian, kesaksian dan fakta hukum, pewaris merupakan beragama Buddha, sehingga hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris yaitu KUHPerdata. This research aims to find out the regulation and application of law in determining the religion of heirs of different religions and to find out the legal facts in determining 4268/2022 in determining inheritance rights for heirs who have different religions. This research uses the Normative Juridical method with an analytical approach to legislation. This research was carried out by analyzing the values that have developed in Islamic law, applicable norms including laws regarding inheritance and relevant religious law provisions. The results of the research show that there are no specific rules for determining the religion of someone who has died, determining the religion of the heir can only be done based on the information in the heir's identity card and/or the testimony of other people. Based on the evidence and findings of legal facts in the case of Decision 4268/2022, the judge can be justified in canceling decision 1429/2022 because of the evidence, testimony and legal facts, the heir is a Buddhist, so the inheritance law used is the law of heirs, namely the Civil Code.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue