cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2018)" : 15 Documents clear
HAK AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP HARTA WARISAN BERUPA TANAH Ida Ayu Ide Dinda Paramita; I Gede Yusa; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.633 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah” yang bertujuan untuk mengetahui tentang warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif, yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tinjauan yuridis tentang warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing adalah bahwa mereka yang berstatus warga negara asing tetap bisa mendapatkan warisan. Tetapi mereka tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik melainkan ia hanya dapat mempunyai tanah dengan hak pakai. Dia hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang yang menjadi bagian warisnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING Ni Made Trisna Mayasari; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.717 KB)

Abstract

Alih daya/outsourcing adalah suatu penyerahan pekerjaan terhadap suatu perusahaan kepada pihak lain yang mempunyai tujuan untuk mengurangi beban perusahaan. Bisnis seperti ini biasanya dapat menguntungkan para pihak, baik pada perusahaan maupun pada penerima pemborongan pekerjaan serta pekerja/buruh. Karena apapun mengenai outsourcingbaik perusahaan outsourcing maupun pihak pekerja perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dari uraian diatas maka timbul suatu permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Kurangnya pengetahuan hukum dari para pekerja/buruh dan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga seringkali hak-hak pekerja/buruh dirampas oleh perusahaan yang tidak bertanggungjawab.
KEDUDUKAN KREDITOR SETELAH EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG HASIL PENJUALANNYA TIDAK MENCUKUPI UNTUK PELUNASAN UTANGNYA Ni Made Gunarini; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.917 KB)

Abstract

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan untuk menjamin hak kreditor ketika debitor cidera janji dalam pelunasan utangnya, sehingga hasil dari penjualan benda yang dibebankan sebagai objek jaminan fidusia dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor. Terdapat isu hukum yang dapat dikaji yaitu apa debitor masih bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar setelah adanya eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana kedudukan kreditor setelah terjadi eksekusi jaminan fidusia yang hasil penjualannya tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan memperugunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa debitor masih bertanggung jawab atas sisa utangnya dan mengetahui kedudukan dari kreditor saat menagih sisa utangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitor masih bertanggung jawab pada kreditor jaminan fidusia atas sisa utang yang belum terbayar setelah adanya eksekusi jaminan fidusia, dan kedudukan kreditor jaminan fidusia dalam pelunasan sisa utangnya tersebut akan berubah dari yang awalnya berkedudukan sebagai kreditor separatis menjadi kreditor kongkuren. Kata Kunci : Eksekusi, Kedudukan Kreditor, Jaminan Fidusia
PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR ASING APABILA TERJADI SENGKETA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL ASING Nyoman Putra Suhambara; Nyoman Mas Ariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.741 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul Perlindungan Terhadap Investor Asing Secara Yuridis Apabila Terjadi Sengketa Di Indonesia, dan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif. Serta di dalam penulisan ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya perlindungan dan penyelesaian apabila terjadi masalah terhadap investor asing yang diatur oleh hukum Negara Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam suatu perusahaan Penanaman Modal Asing, baik yang dikerjakan secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan perusahaan tersebut memungkinan timbulnya sengketa ataupun perselisihan antara pihak diperusahaan tersebut, walaupun persengketaan itu sama sekali tidak diinginkan oleh semua pihak. Disetiap jenis sengketa apapun yang sudah terjadi akan selalu menuntut suatu pemecahan dan penyelesaian dengan baik dan benar. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada investor asing harus berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan atau diselesaikan dengan jalan peradilan dan diluar peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 tentang penyelesaian sengketa penanaman modal asing.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI ASPEK HUKUM PERDATA Made Nikita Novia Kusumantari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.127 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata” yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata. Pada tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisa yang didapat, adalah bahwa penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS OBAT TRADISIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Ni Komang Ayu Weda Sari; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.225 KB)

Abstract

Indonesia adalah negara kaya akan keragaman hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Namun karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan obat tradisional, memberikan peluang kepada pihak lain untuk memanfaatkannya tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diambil yakni apakah obat tradisional mendapatkan perlindungan hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi obat tradisional. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini yakni untuk mengetahui bahwa obat tradisional di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual serta upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan obat tradisional. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif serta dengan penggunaan pendekan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa perlindungan pengetahuan tradisional dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual dimasukan ke rezim paten yakni pada Pasal 26 UU Paten, namun perlindungan atas obat tradisional mengalami hambatan karena tidak memenuhi syarat yang ada pada paten. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungannya dapat melalui penyusunan undang-undang baru dan pendokumentasian obat tradisional. Kata kunci : perlindungan, hak kekayaan intelektual, obat tradisional.
PERJANJIAN BAKU DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN I Gusti Ayu Ratih Pradnyani; I Gusti Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.878 KB)

Abstract

Perjanjian baku pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu pesatnya perkembangan perjanjian baku tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang diteliti adalah apakah hak-hak konsumen dirugikan akibat perjanjian baku tersebut dan bagaimana akibat dicantumkannya klausula eksonerasi didalam perjanjian baku tersebut. Klausula eksonerasi merupakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini penting dilakukan karena perjanjian  merupakan awal dari adanya transaksi karena sebelum adanya transaksi pelaku usaha dan konsumen membuat suatu perjanjian (kesepakatan). Tujuan utama perjanjian adalah untuk mengatur hubungan hukum dari mereka yang mengikatkan diri satu sama lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Data dalam penelitian berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen dirugikan akibat perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan akibat hukum bagi konsumen yaitu tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BISNIS FRANCHISE Putu Prasmita Sari; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.241 KB)

Abstract

Judul dari jurnal ilmiah ini adalah Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak franchisor dan franchisee yang terlibat dalam hubungan hukum perjanjian bisnis franchise. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah bisnis franchise termasuk perjanjian yang tidak ternama atau innominaat dan perlindungan hukum yang dilakukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mentri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA PADA RUMAH SAKIT BALI MEDICAL INTERNASIONAL DENPASAR Kadek Yudi Hartawan; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.246 KB)

Abstract

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk mengasuransikan tenaga kerjanya dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan pengambilan alih resiko perusahaan dalam hal penggantian kerugian maupun pembayaran biaya perawatan dan pengobatan. Salah satu perusahaan yang memberikan jaminan keselamatan kerja adalah Rumah Sakit Bali Medical Internasional. Bahwa dari total 238 pekerja pada tahun 2018, terdapat 30 karyawan outsourcing yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari Rumah Sakit Bali Medical Internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi pekerja pada Rumah Sakit Bali Medical Internasional dan untuk mengetahui faktor penghambat yang menyebabkan tidak seluruh karyawan dari Rumah Sakit mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja pada Rumah Sakit sudah seluruhnya dilakukan bagi karyawan yang memiliki kontrak langsung dengan Rumah Sakit Bali Medical Internasional, namun beberapa pekerja outsourcing tidak seluruhnya memilii jaminan sosial BPJS tenaga kerja, karena pihak Rumah Sakit telah bekerja sama dengan pihak perusahaan pengelola karyawan outsourcing. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak seluruh karyawan dari Rumah Sakit Bali Medical Internasional mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja adalah dimana sebagian pekerja di Rumah Sakit merupakan pekerja outsourcing, dimana pihak Rumah Sakit tidak dapat melakukan pengurusan BPJS kepada karyawan yang memiliki status kontrak kerja dengan perusahaan lain. Maka tanggung jawab dari keikutsertaan BPJS bagi tenaga kerja outsourcing tersebut adalah tanggung jawab dari perushaan outsourcing tersebut. Kata Kunci : BPJS, Rumah Sakit, Tenaga kerja
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA WANITA DALAM PERJANJIAN KERJA PADA MELASTI BEACH RESORTKSPA Ranggapandu Cindarputera; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.433 KB)

Abstract

Dewasa ini pariwisata menjadi tempat penyerapan tenaga kerja yang dilakukannya cukup besar. Pariwisata yang bergerak dalam perdagangan jasa ini penyerapan tenaga kerjanya diperoleh dari lingkungan sosial. Dalam pariwisata, tenaga kerja wanita banyak di serap sehingga perlindungan yang lebih intensif lagi harus ditegakkan agar nantinya tidak terjadi bias gender. diperlukan adanya suatu jaminan sosial dalam bidang kesehatan sebagai penunjang untuk majunya penyerapan tenaga kerja wanita. Spa yang sangat berpotensi dalam penyerapan tenaga kerja ini harus lebih memikirkan kesehatan dari pekerja wanita yang cenderung lebih harus dilindungi, karena bila disamakan antara jaminan yang diberikan antara pria dan wanita tentu akan sangat memberatkan wanita. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentukoojaminanppkesehataniikerjakkbagimmpekerja wanitasspadaddMelastizzBeachccResortnnSpa dan bagaimana implementasiiojaminanttkesehatansdkerja terhadap produktivitas kinerjajjpekerjahhwanitaggpadarrMelastihgBeach Resort Spa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu (1) bentuk jaminan kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada Melasti Beach Resort Spa yaitu; Cuti baik itu cuti sakit, cuti acara maupun cuti tahunan, (2) Jaminan kesehatan yang diberikan akan mampu mendorong pemanfaatan kemampuan pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, Pekerja Wanita, Perjanjian Kerja.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue