cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 6 (2019)" : 15 Documents clear
AKIBAT HUKUM ORANG ASING YANG MENYEWAKAN KEMBALI VILLA SEWAAN DI KABUPATEN BADUNG I Gusti Ngurah Bayu Satriawan; I Made Mahartayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.011 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p07

Abstract

Kebutuhan penginapan khususnya villa di Kabupaten Badung terus meningkat. Beberapa orang asing yang awalnya berlibur melihat villa menjadi suatu bisnis. Orang asing menyewa villa lalu disewakan kembali kepada orang lain. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana orang asing menyewakan kembali villa sewaan dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empris, yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapat kebenaran yang akurat. Mengenai bagaimana orang asing menyewakan villa sewaan adalah mereka menyewa villa dari orang lokal dalam jangka waktu yang lama lalu mereka menyewakan kembali villa tersebut kepada orang lain. Akibat hukumnya adalah secara umum tidak diperbolehkan orang asing menyewakan kembali villa sewaan, tetapi dapat diperbolehkan jika hal tersebut disetujui oleh pemilik dengan kembali lagi pada isi kesepakatan perjanjian yang dibuat. Kata kunci : Orang Asing, sewa, villa
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CUTI HAID TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN (STUDI PADA PT. BALI CAMEL SAFARIS’S) Ni Made Rai Meisiani; I Nyoman Suyatna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.63 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p03

Abstract

Semakin pesatnya pembangunan nasional di berbagai sektor berimplikasi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Melalui ketersediaan lapangan pekerjaan ini mendorong tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan untuk bekerja. Perempuan memiliki sedikit keunikan tersendiri yaitu mengalami masa haid setiap bulannya, yang mewajibkan setiap perusahaan memberikan cuti haid. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Implementasi Perindungan Hukum Hak Cuti Haid Bagi Pekerja Perempuan pada PT Bali Camel Safaris’s. Dalam Penelitian ini menggunakan Metode penelitian empiris. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bali Camel Safari’s, diketahui bahwa pelaksanaan pemberian cuti haid pada perusahaan tersebut belum dilaksanakan dengan baik berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sistem penerapannya bukan dalam bentuk cuti melainkan dalam bentuk izin sakit, sehingga jatah libur setiap satu kali dalam minggu dipakai sebagai penggantinya. Hal ini hanya berlaku terhadap pekerja tetap saja, sedangkan pekerja tidak tetap tidak diberikan cuti haid sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian cuti haid ini yaitu, terbatasnya pekerja yang bekerja, sulitnya membuktikan benar atau tidaknya pekerja dalam masa haid serta adanya kecemburuan sosial antar pekerja terhadap pemberian cuti haid tersebut. Dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya yang diberikan dari perusahaan. Pada PT. Bali Camel Safari,s melakukan upaya mengatasi hal tersebut dengan memberikan jaminan kesehatan berupa kartu BPJS Kesehatan yang dapat digunakan secara gratis, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi kesehatan pekerjanya dan mempermudah pemberian cuti haid kepada pekerja perempuannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Perempuan, Cuti Haid
AKIBAT HUKUM TIDAK DIDAFTARKANNYA MEREK DAGANG PRODUK KUE KERING TOKO “MADAME PATISSERIE” Nadira Ramadhanty; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.458 KB)

Abstract

Merek ialah tanda untuk mengidentifikasi asal.barang dan jasa dari suatu perusahaan. Pendaftaran merek perlu dilakukan agar produk mendapat perlindungan hukum yang sah. Studi ini bertujuan untuk memahami pentingnya pendaftaran merek dagang pada suatu produk dan akibat hukum yang timbul apabila tidak didaftarkannya merek dagang terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil studi menunjukkan bahwa suatu produk mendapatkan perlindungan hukum setelah dilaksanakan pendaftaran merek dagang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Produk yang sudah didaftarkan memiliki perlindungan hukum yang sah secara hukum. Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia menganut asas first to file system, berarti pemilik produk yang pertama kali mendaftarkan mereknya akan memiliki perlindungan hukum yang sah dan tidak ada pelaku usaha yang dapat mendaftarkan merek yang sama. Akibat hukum yang timbul apabila tidak didaftarkannya suatu merek adalah pemilik merek tidak bisa mendapatkan hak atas merek dan merek tersebut tidak dapat dilindungi negara. Jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain yang memanfaatkan atau melakukan tindakan peniruan terhadap merek tersebut tanpa hak atau izin maka pemilik merek tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak ada bukti yang sah bahwa pemilik merek adalah sekaligus pihak pertama yang menciptakan merek tersebut. Kata kunci: Akibat Hukum, Perlindungan Hukum, Merek
PEMANFAATAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN SERTA KEBERADAAN PENGUNJUNG YANG MENYANYIKAN LAGU SECARA VOLUNTEER Komang Ardika; Marwanto Marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.186 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p08

Abstract

Lagu adalah salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencipta lagu memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak ekonomi lagu tanpa izin dari pencipta lagu. Salah satu bentuk pemanfaatan lagu adalah melakukan pertunjukan lagu di restoran yang menyediakan alat musik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keberadaan pengunjung restoran yang menyanyikan lagu milik orang lain secara suka rela. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan keberadaan pengunjung restoran yang menyanyikan lagu milik orang lain termasuk dalam kategori penggunaan secara komersial dalam hal pihak restoran mendapatkan manfaat ekonomi atau mendapatkan manfaat yang dapat mempengaruhi nilai uang dengan keberadaan pengunjung restoran yang membawakan karya cipta lagu milik orang lain. Kata Kunci: lagu, manfaat ekonomi, penggunaan secara komersial
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG MERUGIKAN KONSUMEN PADA NOTA LAUNDRY Kadek Ayu Desi Candra Dewi; A.A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.71 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p04

Abstract

Pesatnya perekonomian saat ini membuat para pelaku usaha mendirikan bidang usaha jasa laundry sehingga konsumen dimudahkan dalam segala hal. Namun konsumen dirugikan dengan tercantumnya klausula eksonerasi di dalam nota laundry oleh pelaku usaha. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi kelalaian, pelaku usaha harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Tetapi pada pelaksanaanya pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian sebagaimana mestinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi dan bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sifat yang dipakai pada penulisan ini adalah deskriptif dan wawancara dan juga bahan hukum sekunder yaitu studi dokumen dan literatur. Hasil dan pembahasannya yaitu pelaku usaha memiliki hak untuk mencantumkan klausula eksonerasi tetapi pada prinsipnya klausula eksonerasi tersebut dilarang untuk dicantumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), pencantuman tersebut dilakukan karena pelaku usaha tidak mengetahui bahwa itu dilarang oleh undang-undang. Selain itu pelaku usaha harus memberikan pertanggungjawaban berupa bentuk ganti rugi. Untuk mencegah hal tersebut perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai aturan dalam pencantuman klausula eksonerasi. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Klausula Eksonerasi, Nota Laundry.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HILANGNYA BARANG PENGGUNA LAYANAN GRABCAR DI KOTA DENPASAR I Pick Pradnyana Putra; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis jasa transportasi aplikasi online yang memudahkan calon konsumennya untuk memesan jasa transportasi kendaraan bermobil. Seperti pada perusahaan Grab yang menyediakan jasa transportasi mobil dengan nama GrabCar. Namun dalam kenyataannya terjadi beberapa permasalahan, salah satunya ialah konsumen yang kehilangan barangnya di GrabCar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan GrabCar yang kehilangan barangnya ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen dan bagaimana pertanggungjawaban dari pihak Grab atas kehilangan barang milik konsumen pengguna layanan GrabCar. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dipergunakan, yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan GrabCar yang kehilangan barangnya yaitu preventif dan represif. Pertanggungjawaban dari pihak Grab atas kehilangan barang milik konsumen pengguna layanan GrabCar yaitu ganti rugi. Konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha jika penumpang atau konsumen mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu lintas atau kerugian lainnya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Layanan Grabcar, Kehilangan Barang
PENJAMINAN TERHADAP SIMPANAN NASABAH YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA BANK YANG TERLIKUIDASI? Gusti Ayu Oka Dwi Astari; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.253 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p09

Abstract

Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh mekanisme pengembalian dana simpanan nasabahdyang tersimpan pada bank yang dilikuidasi. Simpanan yang dimaksud yaitu simpanan yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari latar belakang permasalahan tersebut, kemudian penulis angkat sebagai permasalahan sekaligus tujuan dari penulisan jurnal ini yaituwbagaimana tanggung jawab bankwatas simpananwnasabah yang tidak mendapatkan jaminan LPS,wserta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukanwoleh pihak bank yang dalam hal ini yaitu BPR Swasad Artha dengan nasabah penyimpan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analitis dan konseptual. Sumberddata yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari datadprimer dan datadsekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang berasal dari narasumber. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan. Kesimpulan tulisan ini yaitu pertama tanggung jawab bank terhadap simpanan nasabah yang tidakddijamin oleh LPS yaitu bank melakukan pengembalian dana kepada nasabah yang tidak mendapatkan jaminan oleh LPS sebagai bentuk pertanggungjawaban bank. Kedua, upaya yang dilakukan dalam penyelesaian simpanan nasabah yang menjadi tanggung jawab bank, dalam hal ini, para pihak menempuh jalur nonlitigasi yaitu dengan melakukan negosiasi. Kata Kunci: Bank Likuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan, Nasabah Penyimpan
EKSEKUSI BARANG JAMINAN SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN Adena Nurkhaliza; I Made Udiana; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.939 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p05

Abstract

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan tidak terlepas dari konsekuensi adanya wanprestasi yang berujung pada terjadinya kredit macet. Bilamana ini terjadi, tindakan yang dapat dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi terhadap barang yang dikreditkan. Proses eksekusi ini pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Tujuan yang ingjn dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dan pola pelaksanaan eksekusi dalam menyelesaikan kredit macet pada lembaga pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pemberian kredit terdiri atas tahap permohonan, tahap pengecekan, keputusan credit analyst, tahap pengikatan, pemesanan barang, pembayaran kepada supplier dan tahap follow up kepada nasabah. Lembaga pembiayaan telah berusaha meminimalkan penyebab kredit macet yang berasal dari faktor internal. Dalam hal kredit bermasalah yang belum termasuk dalam kategori kredit macet, field collection akan mengingatkan pembayaran yang harus dilakukan nasabah via telepon dan mengunjungi langsung tempat kediaman nasabah. Sebelum sampai pada tahap eksekusi, akan dilakukan pengiriman SP kepada nasabah agar segera memenuhi kewajibannya. Pada kredit yang tergolong macet, maka akan segera dilakukan eksekusi yang dimulai dengan keluarnya Surat Perintah kepada field collection untuk melakukan penarikan terhadap barang yang dikreditkan. Setelah dilakukannya eksekusi, field collection wajib membuat laporan pelaksanaan eksekusi. Barang yang telah dieksekusi kemudian akan dilelang tertutup dengan sistem penjualan dibawah tangan. Kendala yang paling sering terjadi adalah barang tidak ada di tangan nasabah karena hilang ataupun telah dipindahtangankan pada pihak ketiga, barang atas nama dan barang rusak. Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Wanprestasi, Eksekusi Benda Jaminan.
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN Ni Nyoman Putri Satrianingsih; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.086 KB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan, dalam arti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli dibawah tangan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah pengalihan hak atas tanah tidak terjadi tetapi perjanjian jual beli tersebut tetap sah. Kata Kunci : Peralihan hak atas tanah, jual beli dibawah tangan, wanprestasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA Ruth Gladys Sembiring; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.882 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p10

Abstract

Barang kadaluwarsa ialah produk yang tidak boleh lagi sebagai barang untuk diperjualbelikan. Namun didalam kenyataannya masih banyak dijumpai pelaku usaha yang masih mengedarkan dan menjual barang yang telah melewati tanggal batas kelayakan barang tersebut. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui apakah barang kadaluarsa dapat diperjual belikan dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang kadaluwarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Barang kadaluarsa atau barang yang telah melewati batas kelayakan nya tidak layak dikonsumsi namun dalam kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat bahwa aturan yang dibuat untuk melindungi konsumen belum juga terlaksana sebagaimana mestinya. Pelaku usaha didalam kegiatan usahanya dilarang menjual dan memperdagangkan barang yang telah melewati tanggal batas kelayakan produk tersebut atau sudah kadaluarsa tapi apabila kedua pihak telah sepakat atas tindakannya maka secara eksplisit dapat dikatakan bahwa konsumen itu tidak mendapat suatu perlindungan hukum. Kata kunci : Konsumen, Kadaluwarsa, Perlindungan hukum.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue