Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MENURUT PP NO. 47 TAHUN 2012 DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Gede Erry Eka Karisma]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[A.A. Gde Agung Dharma Kusuma]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Injustices in social and economic development created an opening, especiallyin the public access to utilize existing resources. On the other hand, companiesdemonstrate their existence in the world of business, with their ability to utilizeexisting resources in the country. Embodiment of business ethics in the context ofcorporate social responsibility should be accommodated in company policies in orderto achieve company goals, but do not ignore the social community. With a goodrelationship, through CSR activities labeled, will eventually be able to maintain theexistence of the company in the business world. One company whose activities usingnatural resources in the implementation of CSR is a consumer finance company.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG PEMBANTU SESETAN ]]>
<![CDATA[Ni Made Maharatih Prabandari Mastra]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.854 KB)
<![CDATA[Abstrak Cek sebagai surat berharga berlaku di Indonesia karena kebutuhan dagang sebagai alat pembayaran tunai yang praktis. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan, terdapat debitur yang memiliki rekening giro melakukan pembayaran sejumlah uang dengan memberikan surat cek untuk diunjukkan pada tertarik. Namun ketika cek itu dicairkan oleh pemegang cek tersebut (tertarik) di tolak oleh pihak bank karena tidak memiliki cukup dana. Permasalahan ini tentu menimbulkan kerugian bagi kreditur yang menerimanya saat transaksi berlangsung. Dari masalah tersebut menimbulkan sengketa antara pihak yang menerima cek kosong tersebut (tertarik) dan pihak yang menerbitkan cek kosong tersebut (penarik). Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti (1) Apa akibat hukum bagi penerbit yang telah menerbitkan cek kosong dalam praktek perbankan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan ? (2) Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan dalam hal terjadinya penerbitan cek kosong ? Tujuan penelitian yaitu memahami dan melakukan analisis mengenai akibat hukum bagi debitur yang melakukan penerbitan cek kosong dalam praktek perbankan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan dan untuk memahami upaya penyelesaian dari pihak Bank/kreditur dalam penerbitan cek kosong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan (1) Akibat hukum dari penerbitan cek kosong adalah penolakan, konfirmasi kepada nasabah pemberi cek dari bank, penutupan rekening setelah nasabah tersebut mendapat tiga kali surat peringatan terhadap dan memasukan nama nasabah ke daftar hitam perbankan di Bank Indonesia. (2) Upaya bank adalah mengambil tindakan preventif yaitu konfirmasi kepada penerbit untuk memastikan bahwa saldo direkeningnya mencukupi untuk dicairkan dan tindakan represif berupa penyelesaian surat cek kosong secara perdamaian kepada para pihak, memberikan sanksi kepada penerbit cek kosong berupa penutupan rekening sekaligus memasukan nasabah ke daftar hitam perbankan Kata Kunci : Cek Kosong, Bank, Nasabah]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Ni Putu Debby Chintya Kirana]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.092 KB)
<![CDATA[Persoalan perubahan ekonomi di jaman globalisasi ini yang paling jelas terlihat adalah dimanfaatkannya media internet sebagai ladang bisnis, yang dikenal sebagai E-commerce dengan menggunakan media sosial salah satunya adalah Instagram. Tetapi karena sistemnya yang mudah dalam bertransaksi, ada banyak permasalahan yang timbul mengenai transaksi elektronik ini, yaitu salah satunya wanprestasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui media sosial instagram dan pola penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media sosial Instagram. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, dimana metode penelitian hukum empiris yang dipergunakan dalam penulisan ini berfungsi untuk melakukan penelitian terhadap adanya kesenjangan yang terjadi antara teori hukum (Das Sollen) dengan realita (Das Sein) yang terjadi di masyarakat maupun kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dari @floristbali dan @miscobali termasuk ke dalam tanggung jawab akibat wanprestasi dan pola penyelesaian sengketa konsumen dari @floristbali dan @miscobali adalah dengan negosiasi. Kata Kunci: E-commerce, Instagram, Tanggung Jawab, Penyelesaian Sengketa]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA AIR MINERAL KEMASAN HASIL EKSPLOITASI ]]>
<![CDATA[I Made Yoga Pratama Putra]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.885 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Air Mineral Kemasan Hasil Eksploitasi. Tujuan penulisan makalah ini untuk memberikan kejelasan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas mulai beredarnya produk air mineral kemasan hasil eksploitasi. Masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen serta pertanggung jawaban hukum apabila sewaktu-waktu timbul hal-hal yang dianggap merugikan konsumen air mineral kemasan dari pihak penjual selaku penyedia air mineral kemasan tersebut dan dari pihak produsen air mineral kemasan itu sendiri. Makalah ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan merujuk pada bahan pustaka yang dikaji. Hasil dari Analisa yang di bahas dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sangat perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas beredarnya air mineral kemasan hasil eksploitasi dan sudah seharusnya pelaku usaha mementingkan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta tetap bertanggung jawab apabila ditemukannya bukti bahwa pelaku usaha melakukan eksploitasi terhadap produknya, dan bagaimana cara konsumen meminta tanggung jawab ganti rugi terhadap tindakan kecurangan dari pelaku usaha apabila pelaku usaha menolak atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi dari konsumen. Kata Kunci : perlindungan hukum, pertanggung jawaban, konsumen, eksploitasi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HILANGNYA BARANG PENGGUNA LAYANAN GRABCAR DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Pick Pradnyana Putra]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis jasa transportasi aplikasi online yang memudahkan calon konsumennya untuk memesan jasa transportasi kendaraan bermobil. Seperti pada perusahaan Grab yang menyediakan jasa transportasi mobil dengan nama GrabCar. Namun dalam kenyataannya terjadi beberapa permasalahan, salah satunya ialah konsumen yang kehilangan barangnya di GrabCar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan GrabCar yang kehilangan barangnya ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen dan bagaimana pertanggungjawaban dari pihak Grab atas kehilangan barang milik konsumen pengguna layanan GrabCar. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dipergunakan, yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan GrabCar yang kehilangan barangnya yaitu preventif dan represif. Pertanggungjawaban dari pihak Grab atas kehilangan barang milik konsumen pengguna layanan GrabCar yaitu ganti rugi. Konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha jika penumpang atau konsumen mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu lintas atau kerugian lainnya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Layanan Grabcar, Kehilangan Barang]]>
<![CDATA[KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Nila Sari]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.73 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan, perkawinan merupakan gerbang awal dalam membentuk suatu rumah tangga, perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan, karena keterbukaan Indonesia kepada dunia Internasional berdampak cukup besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakatnya termasuk soal perkawinan banyak terjadi persoalan dimana perkawinan tidak hanya antara sesama penduduk Indonesia yang tentunya dapat dipastikan berkewarganegaraan Indonesia pula tetapi seiring perkembangan zaman yang terjadi banyak warga Negara Indonesia melakukan perkawinan dengan warga Negara asing atau yang sering disebut dengan Perkawinan campuran dalam perkawinan campuran terdapat perbedaan antara kewarganegaraan laki-laki serta perempuan maupun sebaliknya, perkawinan campuran itu sendiri dapat dijumpai landasan hukumnya pada Pasal 57 Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada hakikatya dalam perkawinan campuran warga negara Indonesia dapat memilih kewarganegaraan mengikuti suami maupun isterinya sesuai dengan isi dari Pasal 26 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dalam hal ini mengkaji adanya konflik norma antara ketentuan undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran untuk memisahkan seluruh harta benda antara pasanganya masing-masing selama masa perkawinan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan tetap mempertahankan status kewarganegaraanya itu. Kata kunci: Hak Milik, warga negara, Perkawinan Campuran]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI PT. BPR SAPTACRISTY UTAMA ]]>
<![CDATA[Putu Dian Aristya Dewi]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.15 KB)
<![CDATA[Kedudukan sebuah akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan hukum eksekutorial. Para pihak debitur dan kreditur percaya bahwa alternatif penyelesaian secara sukarela dengan dibuatkan akta perdamaian merupakan hukum terbaik yang memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Mengingat berbagai kelemahan dalam berperkara di pengadilan yang masih dirasakan sangat merugikan. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini adalah metode penelitian hukum empiris yakni berupa penelitian hukum berdasarkan keadaan di lapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah dibuatkannya akta perdamaian untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan dengan memberikan jalan keluar yang potensial untuk penyelesaian masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi karena akta perdamaian merupakan produk hukum yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah, hemat waktu, prosedur cepat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Kata kunci: Perjanjian, Kredit Macet, Akta]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP (FIF GROUP) CABANG KUTA RAYA KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Made Ayako Dwiyani]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (49.402 KB)
<![CDATA[Latar belakang dari penulisan ini adalah PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) semakin berkembangnya sebagai pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia di, namun memiliki beberapa kejaidan wanprestasi yang terjadi terhadap perjanjian tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan adalah mengangkat permasalahan untuk tahu (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dan (2) upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Federal International Finance Group Kuta Raya di Kabupaten Badung. Penulisan ini pakai metode yuridis empiris. Penelitian ini memiliki metode analisis data dari deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini merupakan faktor internal yang terjadi yaitu para tim credit sales yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, kekerabatan antara debitur terhadap staff bagian audit kredit, koordinasi yang kurang sinergis, kurangnya kehati-hatian terhadap analisa kredit dan lemahnya analisa kredibilitas calon debitur. Faktor eksternal yaitu pemalsuan data yang oleh debitur, masalah sumber keuangan debitur, niat buruk dari debitur, bencana alam yang terjadi dalam area tertentu dan kesulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Federal International Finance Group Cabang Kuta Raya adalah terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesain kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana PT. Federal International Finance Group Cabang Kuta tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN KEBENDAAN DI KOPERASI KREDIT TRI TUNGGAL CABANG KEROBOKAN ]]>
<![CDATA[Putu Pogy Kusuma]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (65.407 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan wanprestasi dalam perjanjian krekdit pada Koperasi Krekdit Tri Tunggal dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi, wanpprestasi terjadi disebabkan karena tidak terpenuhinya isi perjanjian. Adapun permasalahannya adalah Apa faktor penyebab wanprestasi dan bagaimana menetukan kriteria wanprestasi pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan? Dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan kredit terhadap debitur wanprestasi pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan?, metode yang dipergunakan adalah emperis yaitu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara yang bersumber dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisa secara diskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan wanprestasi terhadap perjanjian krkkkedit koperasi terhadap debitur wanprpestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi karena Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, Melakukan apa yang dijanjikan tetapu terlambat. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Pelaksanaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan/atau kredit macet ialah dengan cara melakukan restrukturisasi kredit. Terutama bagi nasabah debitur yang memiliki itikad baik dan berniat menyelesaikan kredit bermasalah serta mempunyai potensi dalam melakukan kewajibannya. Bagi nasabah debitur yang tidak memiliki itikad buruk, maka upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan melakukan eksekusi terhadap agunan. eksekusi secara non-litigasi, yaitu dengan prinsip kekeluargaan sampai kepada menjual objek jaminan fidusia secara lelang.[1] Kata Kunci: Benda JaminanKredit, Eksekusi, Wanprestasi.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEDAGANG MAKANAN TRADISIONAL YANG MENGGUNAKAN ZAT PEWARNA BERBAHAYA DI PASAR BADUNG, KOTA DENPASAR* ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Gede Bayu Brahmantara]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.739 KB)
<![CDATA[Zat pewarna merupakan sebuah komponen tambahan dalam makanan yang bertujuan untuk membuat sebuah makanan terlihat lebih menarik dan laku di pasaran. Dalam perkembangannya, tidak semua zat pewarna yang digunakan pada makanan memenuhi standar kelayakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Hal ini terjadi pada beberapa pelaku usaha makanan tradisional di Pasar Badung, Kota Denpasar yang cenderung menggunakan zat pewarna berbahaya seperti kuning metanil, rhodamin B, formalin, ataupun boraks pada makanan yang diperdagankan. Berkenaan dengan itu, maka penyusunan jurnal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali dalam memberikan pengawasan terhadap peredaran makanan tradisional yang mengandung zat berbahaya di Pasar Badung, Kota Denpasar. Sehubung dengan itu, maka rumusan masalah pada jurnal ini ialah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran makanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya di Pasar Badung? Serta Bagaimanakah upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran makanan tradisional yang mengandung bahan pewarna berbahaya di Pasar Badung? Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini ialah metode empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sehingga hasil yang dapat diuraikan dalam kesimpulan jurnal ini adalah bahwa pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Bali sudah efektif, pengawasan dilakukan secara berkala dan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan upaya yang dilakukan tersebut sejatinya harus ditingkatkan kembali dari segi sumber daya manusia dan pemberdayaan aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali. Kata Kunci: pengawasan; makanan tradisional; zat pewarna; Pasar Badung.]]>
