cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 4 (2020)" : 15 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA SETELAH TINDAKAN PHK AKIBAT DARI KEPAILITAN SUATU PERUSAHAAN Ni Ketut Eka Patni; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.649 KB)

Abstract

Jurnal ini berlatarbelakang terhadap kelangsungan suatu perusahaan yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai kelancaran dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia serta untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap buruh yang terkena PHK akibat kepailitan suatu perusahaan dan upaya kurator jika, perusahaan tidak dapat membayar pesangon tenaga kerja yang di PHK akibat kepailitan suatu perusahaan. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dan hukum primer sebagai acuan, meliputiundang-undang, keputusan pengadilan, ahli hukum serta pendapat dari para sarjana yang terkemuka. Kesimpulan dari penelitian ini yakni SesuaiKetentuan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (4) di tekankan untuk mendahulukan penjaminan hak-hak pekerja dan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU sudah menjelaskan untuk didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja harus dibayar terlebih dahulu dari pada utang yang lain sehingga dalam penyusunan jurnal ini terdapat kekaburan norma. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, PHK, Kepailit,
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KALIMANTAN TIMUR DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN Shafira Nadya Rahmayani Sembiring; Elis Rusmiati; Imamulhadi Imamulhadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.534 KB)

Abstract

Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia, namun juga terdapat banyak praktik pertambangan batubara tanpa izin di daerah tersebut. Pertambangan batubara tanpa izin tidak hanya merugikan secara materil terhadap penerimaan negara, namun juga menyebabkan kerugian imateril terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang didasari pada tujuan pemidanaan dalam rangka menanggulangi kejahatan pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasari pada penelitian kepustakaan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Timur telah melakukan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan pertambangan batubara tanpa izin, tetapi jumlah kasus tersebut justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum melalui sarana non-penal untuk mendukung upaya penanggulangan kejahatan. Selanjutnya, penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin belum disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang seharusnya. Tujuan pemidanaan yang tepat digunakan adalah tujuan pemidanaan dengan teori relatif yang diterapkan melalui penjatuhan pidana denda dan sanksi tindakan. Hal tersebut merupakan perwujudan konservasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. East Kalimantan is one of the largest coal producing regions in Indonesia, however there are also many practices of illegal coal mining. Illegal coal mining not only materially harms the state revenues, but it also causes immaterial losses to the environment and society. This is due to the failure of implement good mining practice rules, reclamation, also post-mining activities. Therefore, law enforcement efforts based on the purpose of punishment are needed in order to tackle illegal coal mining crimes in East Kalimantan. The purpose of this study is to study and analyze criminal law enforcement towards illegal coal mining perpetrators in East Kalimantan in accordance with the purpose of punishments. This study uses normative juridical approach that based on library research with descriptive analytical research specification which examine and analyze data that obtained from library research and field study. The results of this study show that law enforcers in East Kalimantan have sought to enforce the law as an effort to tackle this crime, however the number of illegal coal mining cases has actually increased from year to year. Therefore, it is necessary to increase legal awareness for society in the context of law enforcement through non-penal in supporting the efforts to tackle this crime. Furthermore, criminal law enforcement towards illegal coal mining has yet to fulfill the purpose of punishment. The purpose of punishment which is appropriate is the purpose of punishment with relative theory that applies through imposing fines and corrective actions. It is an embodiment of environmental conservation in Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA MEDISAPABILA MELAKUKAN MALAPRAKTIK MEDIS Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.438 KB)

Abstract

Di Indonesia malapraktik marak terjadi, malapraktik merupakan kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai dokter, dokter gigi maupun tenaga medis, akibat dari sikap kurang teliti, kelalaian, atau kurang hati-hatidalammenjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian hingga kematian terhadap pasien. Dokter / tenaga medis dan rumah sakit dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Dalam kasus malapraktik pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian, dalam hal ini dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak disengaja sebab kesalahan / kelalaian dokter meninmbulkan kerugian terhadap pasien, dalam hal ini pasien berhak untuk menggugat ganti rugi atas tindakandokter, dokter gigi atau tenaga medis. Metode yang dipergunakan adalah Metode Normatif. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap tenaga medis. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa pertanggungjawaban tenaga medis terhadap pasien yang mengalami malapraktik diatur dalam pasal 1365, 1366, 1371 KUH Perdata dan pasal 58 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009. Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Malapraktik, Pelanggaran Hukum
EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI DIY SEBAGAI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM INDUSTRI KEUANGAN Farid Hidayat
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1223.456 KB)

Abstract

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, maka sengketa antara konsumen dan pelaku usaha juga semakin banyak, khususnya dalam bidang industri keuangan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah merupakan Alternative Dispute Resolution (ADR), dimana Alternative Dispute Resolution (ADR) ini merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Sedangkan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut antara lain yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti tentang “bagaimanakah efektivitas kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di bidang industri keuangan”. Peneletian ini merupakan penelitian studi lapangan (field research), Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer. Kesimpulan penelitian Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dalam industri keuangan dari tahun 2009 hingga 2016 sangat efektif, bahkan tahun 2009 – 2015 efektivitasnya mencapai 100%. Sedangkan tahun 2016 efektivitasnya 50%, dari 4 sengketa industri keuangan yang masuk, bisa diselesaikan 2 sengketa, hal ini dikarenakan pihak yang bersengketa tidak bisa dipanggil.
LEGALITAS KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Dewa Gede Indra Jaya; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.374 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas legalitas kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaandi Bali. Kemajuan dari pembangunan nasional dan kegiatan bisnis dewasa ini telah mengambil andil besar dari berkembangnya dunia perusahaan. Sebagaimana diketahui, pendirian perusahaan memerlukan informasi resmi mengenai identitas serta kegiatan usaha perusahaan yang didirikan, yakni dalam bentuk daftar perusahaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan . Namun realitasnya, tidak sedikit perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan usahanya dalam kurun waktu cukup lama, namunmasih tidak memiliki tanda daftar perusahaan dalam rangka perwujudan kepastian kegiatan usahanya. Dengan demikian, penting diadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana legalitas operasional perusahaan yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan dalam perspektif hukum bisnis, serta bagaimana langkah penyelesaian dalam menanggulangipermasalahanperseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan, yangdidasarkan padaketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil studi, dapat ditarik konklusi bahwasanyaPerseroan Terbatas yang tidak memiliki TDP dapat dinyatakan tidak legal karena tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan daftar perusahaan. Kemudian langkah penyelesaian bagi perusahaan yang tidak memiliki tanda daftar perusahaanadalah dengan melakukan daftar perusahaan melalui DPMPTSP setempat maupun pembekuan perusahaan oleh pihak yang berwenang. Kata kunci:legalitas, tanda daftar perusahaan, perseroan terbatas, sanksi hukum
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN POJK NOMOR 13/POJK.02/2018 Intan Vaudya Chrisinta; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.683 KB)

Abstract

Tingginya kebutuhan masyarakat membuat perkembangan teknologi saat ini bertumbuh semakin pesat khususnya dalam hal pinjam meminjam secara online. Masalah keuangan masyarakat semakin mendesak sehingga membutuhkan cara alternatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Lembaga keuangan bukan bank menjadi solusiperkembangan perekonomian saat ini yang sering disebut dengan layanan Teknologi Finansial. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran serta bentuk perlindungan hukum dari kebijakan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 terhadap perlindungan konsumen pinjaman online di Indonesia. Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini bahwa Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan berperan dan sangat penting dalam pengawasan dan pengaturan industri finansial teknologi yang mampu memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat serta mengedepankan perlindungan konsumen pinjaman online. Sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan layanan aplikasi pinjaman online. The high needs of the community make the development of technology currently growing more rapidly especially in terms of lending and borrowing online. The financial problems of the people are increasingly pressing so that alternative methods of funding can be found. Non-bank financial institutions are the solution to the current economic development which is often referred to as financial technology services. Thepurpose of this paper is todetermine the role and effectiveness of POJK policy number 13 / POJK.02 / 2018 on the protection of online consumer loans in Indonesia. The research used by the author ia a normative research method with a statutory approach. From the results of this study that the OJK regulation number 13 / POJK.02 / 2018 concerning digital financial innovation in the financial services sector plays a very important role in the supervision and regulation of the financial technology industry that is able to benefits the interests of the public and promote the protection of consumers of online loans. So as to provide legal protection for cunsumers who experience losses due to using online loan application services.
Problematika Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia putu wahyu ning egarini; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.267 KB)

Abstract

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan MoU (Memorandum Of Understanding) dalam hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia serta menganalisi kekuatan mengikat yang dimiliki MoU dalam skala nasional dari segi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Metode Penelitian Hukum Normatif digunakan dalam penelitian ini karena metode ini memakai studi kepustakaan dengan pemecahannya menggunakan berbagai pustaka serta ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil studi atau kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut ialah belum adanya pengaturan tentang MoU secara khusus hingga saat ini, serta MoU belum memiliki kekukatan mengikat secara hukum karena MoU memuat kesepakatan awal dan hanya mengikat secara moral (to be morally binding), walaupun Notaris telah melakukan legalisasi terhadap suatu MoU namun belum bisa dikatakan memiliki kekuatan yang dapat mengikat secara hukum, karena hal ini disebabkan oleh tanggung jawab Notaris yang hanya terbatas atas menunjukan keaslian atau kebenaran dari suatu MoU yang telah ditanda tangani oleh para pihak. The goal is to know discover the regulation concerning MoU in indonesia law of treaty and its force of binding. This writing use normative legal research, it means using library based methods which the solving use the library and documents of legislation based related to the matters.Conclusion of this research is the isn’t legal documents regulate the MoU yet, moreover MoU have no legal binding force because it is an early agreement and only have the moral binding between parties, Although the Notary Public has legalized an MoU, it cannot be said that it has a legally binding force, because this is caused by the Notary’s responsibility which is limited to showing the authenticity or truth of an MoU that has been signed by the parties.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BANGUNAN PADA UD. WIRAJAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN I Putu Gede Nesa Saputra Yasa; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.71 KB)

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan di UD. Wirajaya, mengenai hak-hak bagi pekerja yaitu hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, hak mendapat upah/gaji, hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya, serta kesehatan dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Menurut Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa, “Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, pendekatan fakta pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa UD. Wirajaya belum memberikan kepastian hukum dalam hal pemberian hak jaminan kesehatan serta belum melakukan pendaftaran jaminan sosial keselamataan kerja kepada para pekerja. Para pekerja yang telah melaksanakan kewajiban hanya memperoleh hak kesejahteraan dalam bentuk upah. The purpose of this study is to examine the legal certainty of Balinese construction workers at UD. Wirajaya, regarding the rights for workers, namely the right to get protection for safety, the right to receive wages / salaries, the right to work and decent income for humanity, the right to freely choose and change jobs according to their talents and abilities, and health and treatment in accordance with dignity human and religious morals. According to Article 99 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, which explains that, "Every worker / laborer and his family are entitled to obtain labor social security, carried out in accordance with applicable laws and regulations." This study uses empirical legal research methods. The type of approach used in this research is the statutory approach. The study results show that UD. Wirajaya has not provided legal certainty in terms of granting health insurance rights and has not registered work safety social security for workers. Workers who have carried out the obligation only obtain welfare rights in the form of wages.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA MAGANG (TRAINEE) DI HOTEL KELAS BINTANG LIMA (STUDI PADA HOTEL RITZ – CARLTON, BALI) Hanina Firdaus; Dewa Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.188 KB)

Abstract

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja magang di hotel bintang lima dalam penulisan ini yaitu hotel Ritz-Carlton, Bali yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di hotel Ritz-Carlton, Bali tersebut, terutama mengenai bagaimana pemenuhan hak seorang tenaga kerja magang yang telah memenuhi seluruh kewajiban dalam pelaksanaan program pemagangan. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena hak dan kewajiban tenaga kerja magang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis empiris dimana penelitian ini bersumber dari hasil pengamatan di lapangan berupa keterangan dari beberapa pihak terkait baik yang berasal dari keterangan responden dan informasi dari informan serta secara yuridis terdapat sumber-sumber dari norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini. Sejauh ini perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja magang yang dilakukan oleh pihak hotel Ritz – Carlton Bali belum memenuhi keseluruhan hak peserta pemagangan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemagangan dalam hal ini pihak hotel Ritz-Carlton, Bali sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Sehingga dalam penelitian ini mengungkap bahwa terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan karena tidak terlaksanakannya kewajiban penyelenggara pemagangan dalam pemenuhuan hak tenaga kerja magang di Hotel Ritz-Carlton, Bali. Research on legal protection of the rights of apprentice workers in five-star hotels in this writing, namely the Ritz-Carlton hotel, Bali, which is located in the Nusa Dua area of ??Bali, aims to find out how the actual legal norms in life are in the hotel, especially regarding how to fulfill the right of an apprentice workforce. This research is very important because the protection of rights to apprenticeship workers has been regulated in Indonesian law. The writing of this study uses the method of writing juridical empirical law in which the research is sourced from the results of observations in the field in the form of information from several related parties and juridically there are sources of norms or legislation in force and relating to this research. So far, the legal protection of apprenticeship rights is carried out by the Ritz-Carlton Bali hotel, which is about the protection of rights to work safety and the right to obtain an apprenticeship certificate if declared pass. But in the discussion there are 4 (four) rights of apprentice workers that must be fulfilled from two rights that have been fulfilled by two unfulfilled rights, namely the right to get work safety and the right to get pocket money or transport money. Therefore in this study has revealed the gap between legislation and implementation in the field.
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG I Gusti Ayu Agung Diyah Nitisuari; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.126 KB)

Abstract

Dalam memajukan serta memperlancar perdagangan di dalam maupun diluar negeri, Indonesia memiliki sistem pengangkutan barang yang berperan sangat penting. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya Klausula eksonerasi dalam perjanjian pengangkutan barang serta untuk mengetahui perlindungan hukum pada konsumen yang terikat terhadap perjanjian yang berisi klausula eksonerasi yang bersifat baku dalam perjanjian pengangkutan barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum dengan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif. Penelitian ini memberikan pandangan bahwa hukum merupakan dasar dan pedoman sebagai hukum Negara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum in-concreto yang mana di dalam penelitian mengambil peristiwa individual yang digunakan sebagai objek penelitian, berupa sebuah penulisan klausula pada perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan pihak konsumen dalam proses pengangkutan barang. Hasil studi yang didapatkan dari penelitian ini ialah klausula eksonerasi yang digunakan oleh perusanaan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa syarat dalam pembatasan dan penghapusan tanggung jawab yang dituangkan ke dalam 2 bentuk yuridis yaitu bentuk tanggungjawab akibat hukum dan karena kurangnya dalam pemenuhan kewajiban, dikurangi atau dihapuskan seperti ganti rugi dalam pelanggaran janji yang telah disepakati dan bentuk kewajiban yang diciptakan, yang mana 1 pihak terbebani dengan kewajiban dan tangggung jawab untuk menanggung kewajiban dari pihak lain yang memiliki kemungkinan mengalami kerugian oleh pihak ketiga. Selain itu di dalam penelitian ini juga ditemukan perlindungan hukum untuk konsumen di dalam perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dalam bentuk baku yang tercantum pada UU No. 38 Tahun 2009 Pasal 30 dan UU No 22 Tahun 2009 pasal 193 ayat (2). Kata kunci: Pengangkutan, Perjanjian baku, Klausula Eksonerasi.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue