cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 7 (2020)" : 15 Documents clear
URGENSI KECAKAPAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE I Nyoman Rekya Adi Jayadinata; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.489 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan semakin berkembang kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang sangat begitu pesat di dunia elektronik, dalam model perdagangan online atau jual beli online. Maka dalam hal ini permasalahan yang akan diuraikan kedalam jurnal adalah kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dari suatu peristiwa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online dan urgensi kecakapan dalam perjanjian secara online. Karena dalam melakukan jual beli online para pelak tidak melakukan pertemuansecaralangsung melainkan hanya melalui sistem online yang menggunakan basis internet saja. Disitulah, para pihak tidak mengetahui apakah para pelaku yang melakukan perjanjian secara online sudah cakap hukum atau tidak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun perjanjian jual beli online telah di atur dalam peraturan perundang-undangan diIndonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah ada lebih dulu di Indonesia dalam mengatur sahnya suatu perjanjian dan syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. KataKunci: Perjanjian, Jual beli, Online, Kecakapan
ANALISA KLAUSULA EKSONERASI DALAM VOUCHER ELEKTRONIK PADA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE I Kadek Singa Sunjaya; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.031 KB)

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini untuk mengetahui dan memahami syarat dan ketentuan voucher elektronik pada aplikasi transportasi online yang mengandung klausula eksonerasi dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen jika mengalami kerugian akibat adanya klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan voucher elektronik pada aplikasi transportasi online. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penulisan menunjukkan syarat dan ketentuan dalam voucher elektronik pada aplikasi transportasi online memuat klausula eksonerasi sehingga dapat merugikan konsumen. Upaya hukum yang bisa ditempuh konsumen jika mengalami kerugian akibat adanya klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan voucher elektronik pada aplikasi transportasi online yakni lewat jalan damai. Bila terdapat persetujuan dari masing-masing pihak yang berperkara tentunya bisa dibawa ke BPSK baik dengan cara arbitrase, konsiliasi maupun mediasi. Apabila jalan tersebut juga tidak bisa, langkah penanganan berikutnya adalah lewat peradilan umum. This research aims to examine as well as understanding electronic voucher terms and conditions on online transportation application which contained exoneration clause, as well as to inspect proportional form of dispute settlement for consumer who suffered loss due to exoneration clause appearance on online transportation application’s voucher. Writing method used on this research is empiric-juridical legal method within case, statutory and fact approach. The research outcome showed the terms and conditions in the electronic vouchers on the online transportation application contain an exoneration clause so that it can harm consumers. Proportional form of dispute settlement for consumer who suffered loss due to exoneration clause appearance is alternative dispute settlement. By agreement of both parties, the case is able to be brought to BPSK by arbitration, conciliation either mediation. When mentioned form of alternative dispute settlement is not succeeded, tribunal become last resort of dispute settlement body
KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DI INDONESIA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA HUKUM Laurensius Arliman S
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.194 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kehadiran dari lembaga negara independen di Indonesia, serta ingin mengetahui kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran lembaga negara independen di Indonesia terjadi pasca perubahan UUD 1945 dan masyarakat memiliki krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Sedangkan kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum dimulai dari pembentukannya selama ini dibentuk melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden serta Peraturan Pemerintah dengan penamaan yang berbeda-beda. Tujuan pembentukan lembaga negara independen ini pun juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. The purpose of this study is to examine the presence of independent state institutions in Indonesia, and want to know the position of independent state institutions in achieving the objectives of the rule of law. This study uses normative juridical research methods, using legal dogmatic methods which are based on the postulates of logic. The results showed that the presence of independent state institutions in Indonesia occurred after the changes to the 1945 Constitution and the public had a crisis of confidence in existing state institutions. Whereas the position of an independent state institution in achieving the objectives of the rule of law starts from its formation as long as it is formed through Laws, Government Regulations Substituting Laws, Presidential Decrees, Presidential Regulations and Government Regulations with different names. The purpose of forming an independent state institution is also in accordance with the objectives of the Indonesian state contained in the opening of the 1945 Constitution.
PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN JAJAN TRADISIONAL PASAR BERBAHAYA DI KOTA DENPASAR Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan; Prof. R.A.Retno Murni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.435 KB)

Abstract

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang dikonsumsinya.” Produk-produk pangan pasar tradisional terutama jajanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya tentunya sangat tidak baik jika dikonsumsi konsumen. “Dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf e yang dseluruh” , tingkatan, mutu, komposisi, proses dari pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sangat tidak sesuai sebagaimana telah dinyatakan dalam keterangan atau label barang dan/atau jasa tersebut. “Sehingga rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha atas penjualan jajanan pasar tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya terhadap konsumen dan Bagaimanakah upaya BPOM terhadap peredaran jajanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.” “Metode penelitian yang digunakan dalam metode dari penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini dimaksudkan oleh peneliti menggunakan peraturan undang-undang sebagai dasar dari awal melakukan analisis, pendekatan fakta pendekatan analisis konsep hukum.” “Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan larangan pelaku usaha untuk tidak menggunakan zat pewarna berbahaya dalam pembuatan jajanan tradisional lalu upaya BPOM dalam pemberian sosialisasi dan sidak lapangan. Dan faktor-faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman antara para konsumen dan pelaku usaha tentang betapa pentingnya pemahaman dari perlindungan konsumen.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA MATARAM) Gus Pras Adnyana; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.216 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan, serta faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polisi Resor kota Mataram. Sumber data adalah data primer sebagai data utama, serta data sekunder sebagai pelengkap. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, dan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang – undangan, majalah, serta media online. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah kepolisian resor Kota Mataram dilakukan dengan dua upaya yaitu preventif dan represif. Preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Represif dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan yang ketat terhadap terduga tindak kriminal sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Faktor-faktor pendukung dalam penanggulangan tindak pidana jenis ini di Kota Mataram adalah adanya inisiatif masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan, kesadaran dan keberanian sebagian masyarakat untuk melawan pelaku pencurian dengan kekerasan, serta perkembangan kota yang semakin baik sehingga hampir tidak ada lagi ruas jalan tanpa penerangan. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak kejahatan ini di kota Mataram meliputi berubah-ubahnya modus operandi, tidak adanya saksi pada kebanyakan kasus sehingga sulit diteruskan ke pengadilan, ketidak patuhan sebagian masyarakat terhadap himbauan kepolisian saat melintas di ruas jalan tertentu, vonis pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera, serta kurangnya personil polisi yang khusus menangani kriminal jenis ini. This study aims to determine efforts to tackle theft with violence, as well as supporting and inhibiting factors in its implementation. This is a qualitative descriptive study with an empirical juridical approach. The location of the research is the jurisdiction of the Mataram City Police Resort. The data source is primary data as the main data, and secondary data as a complement. Primary data were obtained from interviews with respondents, and secondary data obtained from libraries, laws and regulations, magazines, and online media. Data analysis was performed using descriptive methods. The results showed that the prevention of theft by violence in the Mataram City police area was carried out with two efforts, namely preventive and repressive. Preventive includes patrolling, socializing, and making effective the role of the environmental security system. Repressive actions are carried out with strict investigation and investigation of suspected criminal acts in accordance with the existing rules and regulations. Supporting factors in tackling this type of crime in the city of Mataram are the community's initiative in building an environmental security system, awareness and courage of some people to fight the perpetrators of theft with violence, as well as city development that is getting better so that there are almost no more roads without lighting . Inhibiting factors in tackling this crime in the city of Mataram include changes in the modus operandi, the absence of witnesses in most cases so that it is difficult to be forwarded to the court, partial disobedience of the community to the police's appeal when crossing certain roads, court sentences that do not cause deterrent effects , as well as a lack of police personnel specifically dealing with this type of crime.
THE APPLICATION OF MONTREAL 1999 CONVENTION TO CLAIM COMPENSATION ON FLIGHT DISRUPTION Izzy Al Kautsar; Fadia Fitriyanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.94 KB)

Abstract

The purpose of this article aims to analyze the application of the montreal 1999 convention and responbsibility of airlanes company to the flight accidents. This article uses a case study approach and normative juridical approach, This normative research used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.. The research describes the posisition of montreal 1999 convention based on Indonesian regulation and the extent of responbsibility of airlanes company to the flight accidents. The results of this article show that, include liabilities arising in case of an air accident by the airline concerned, which are, indicate that the application of the montreal 1999 convention is able to guarantee the rights of consumers, who feel disadvantaged by accidents, also the liability of airlanes in flight disruption depends on the consequences experienced of the goods and victims. Suggestions from researchers that the government should focus on cooperating airlines as well as a bridge to the victims in solving problems relating to the compensation.
PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI KETENTUAN TRIPS AGREEMENT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari Dwija Putri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.154 KB)

Abstract

ABSTRAK Di Indonesia, Paten diatur melalui Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016 (UU Paten). Secara internasional dasar hukum pengaturan paten adalah Paris Convention, Patent Cooperation Treaty (PCT), European Patent Convention (EPC), dan TRIPs Agreement. Indonesia meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 yang berkewajiban mengharmoniskan sistem hukum KI sesuai dengan standart yang ditentukan oleh TRIPs. Berdasarkan hal tersebut maka Penulis mengangkat masalah mengenai pengaturan dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual tentang Paten serta implementasi ketentuan TRIPs Agreement dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pengaturan dan perlindungan Paten diatur dalam Undang–Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Jangka waktu perlindungan paten diatur dalam pasal 22 dan 23, sedangkan persyaratan dan tata cara permohonan diatur dalam pasal 25. Dalam implementasinya, UU Paten masih bertentangan dengan asas non-diskriminasi dalam TRIPs Agreement yakni pada substansi pasal 20 UU Paten yang mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Dengan demikian diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal 20 UU Paten tersebut guna mendorong peningkatan dan perkembangan industri di dalam negerI serta terdapat sejumlah kekurangan dan permasalahan penerapan hukum paten Indonesia mulai dari efisiensi biaya, waktu dan rendahnya kesadaran masyarakat yang harus dibenahi oleh pemerintah. Kata Kunci : Paten, TRIPs Agreement, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. ABSTRACT The regulation of Patent in Indonesia is governed by Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Patent internationally regulated by Paris Convention, Patent Cooperation Treaty (PCT), European Patent Convention (EPC), dan TRIPs Agreement. Indonesia ratified TRIPs through Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 which is obliged to harmonize the legal system of KI in accordance with the standard specified by TRIPs. Based on the above, the authors raise the issues regarding the regulation and protection of intellectual property rights law concerning the Patent and the implementation of TRIPs Agreement in Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. The research method is normative. Arrangement and protection of Patent regulated in Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. The duration of patent protection is provided for in articles 22 and 23, while the requirements and procedure of application are regulated in article 25. In its implementation, UU Paten is still contradictory to the principle of non-discrimination in the TRIPs Agreement, namely the substance of Article 20 of the Patent Law which requires patent holder to make product or use process in Indonesia. It is therefore expected that the government to revise Article 20 of the Patent Law to encourage the improvement and development of domestic industries. then the application of Indonesian patent law there are a number of deficiency law in terms of time and cost efficiency plus low public awareness Key Words : Patent, TRIPs Agreement, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Nury Khoiril Jamil; Rumawi Rumawi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.18 KB)

Abstract

Hukum perjanjian dalam sistem hukum di Indonesia, yang berfokus pada penerapan asas pacta sunt servanda dalam force majeure sehingga terdapat pengecualian-pengecualian oleh salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, sehingga memunculkan akibat hukum baru. Tulisan ini bertujuan untuk mendalami antara lain: asas pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian Indonesia, ketentuan force majeure dalam hukum perjanjian Indonesia, dan implikasi asas pacta sunt servanda pada force majeure dalam hukum perjanjian Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan, dan pendekatan konsep yang merujuk doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif; yang diidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan, dilakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum kontrak merupakan bagian hukum perdata, yang menitikberatkan terhadap kewajiban atau prestasi dalam self imposed obligation. Kehendak dalam freedom of contract dan freedom of choice wujud dari kontrak itu sendiri. force majeure adalah debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan force majeure dan dapat menunda atau membatalkan asas pacta sunt servanda. The legal agreement of legal system in Indonesia, which is approved on the application of the principle of pacta sunt servanda in force majeure, it is accordance with the exception toward one of the parties to improve performance, thus giving rise to new legal results. This paper explores among others: the principle of pacta sunt servanda in Indonesian Contract Law, the provisions of force majeure in Indonesian Contract Law, and the implications of the principle of pacta sunt servanda on force majeure in Indonesian Contract Law. The research method is normative juridical, by asking for legislation, and asking for concepts that ask for legal doctrines. Primary legal material is legal material that functions authoritatively; which discusses legal facts and eliminates matters that are irrelevant to resolve legal issues that need to be resolved, discusses legal materials that are relevant if relevant, then non-legal materials are included, a review of legal issues related to collected legal materials is interesting conclusions in the form of legal arguments that address legal issues, and provide prescriptions. The results shows that contract law is part of civil law, which focuses on obligations or achievements in self-imposed obligations. The purpose in freedom of contract and freedom of choice from the contract itself. Force majeure is a debtor that cannot be resolved or failed because there are no errors. The conditions that cause force majeure and can be restored or canceled the principle of pacta sunt servanda.
PERJANJIAN MELALUI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PASAL 1866 KUHPERDATA Nur Sa’adah; Sri Endah Indriawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.697 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembuktian perjanjian yang dilakukan melalui elektronik dan untuk mengetahui keabsahan perjanjian yang dilakukan melalui elektronik ditinjau dari Pasal 1866 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian yang dibuat melalui elektronik/digital mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang dilakukan melalui manual. Undang-Undang mengakui perjanjian melalui elektronik adalah sah seperti yang dilakukan melalui manual. The purpose of this research is to determine the evidentiary of the agreement made through electronic and to determine the validity of the agreement made through electronic observed from Article 1866 of the Civil Code. This research uses library research that is secondary data research in the form of primary, secondary and tertiary materials. The results showed that agreements made electronically/digitally have the same evidentiary power with agreements made manually. The law acknowledges the agreements electronically shall be as legitimate as it is carried out manually.
PEMBARUAN AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK PENGELOLAAN ANTARA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN DENGAN PIHAK KETIGA Eka Arya Wirata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.696 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan penyebab timbulnya permasalahan antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak ketiga dan penyelesaian sengketa pengelolaan di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai kekaburan norma mengenai hak pengelolaan. Pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis permasalahan dilakukan secara kualitatif. Timbulnya sengketa terkait dengan peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah dan tentang legalitas suatu hak atas tanah pengelolaan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi. Pembaruan agrarian dalam menyelesaikan masalah gak pengelolaan ini dilakukan dengan pengaturan hak pengelolaan secara tegas dalam undang-undang, dan penegasan penuangan perbuatan hukum atas hak pengelolaan dalam akta otentik serta pengaktifan peran serta masyarakat. Pembaruan agraria dalam penyelesaian sengketa pengelolaan di masa yang akan datang dilakukan dengan rekomendasi pembuatan pengadilan sengketa pertanahan. This study aims to analyze and find the cause of problems between management rights holders and third parties and future management dispute resolution. This research is a normative juridical study which examines the blurring of norms regarding management rights. The problem approach is carried out using the approach: statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The legal material collection technique used is literature study. The problem analysis is done qualitatively. The emergence of disputes related to the designation and / or use and control of land rights and about the legality of a management land rights. Dispute resolution can be done non-litigation and litigation. This agrarian reform in resolving the problem of non-management is carried out by regulating the management rights explicitly in the law, and affirming the pouring of legal actions on management rights in an authentic deed as well as activating community participation. Agrarian reform in the management of future disputes is carried out with recommendations for making a land dispute court.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue