Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8 No 9 (2020)" : 15 Documents clear

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN MILIK KONSUMEN (STUDI PADA NINJA XPRESS) Dewa Kadek Kevin Patria; I Gde Putra Ariana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan jasa ekspedisi Ninja Xpress atas kerusakan pada barang kiriman milik konsumen. Jurnal ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Ninja Xpress memberikan ganti kerugian berupa pengembalian dana sebesar 10 kali biaya jasa dan tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 untuk barang kiriman yang tidak diasuransikan. Apabila diasuransikan maka ganti rugi senilai harga barang sesuai nilai barang. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim ganti rugi melalui e-mail ke support_id@ninjavan.co atau mendatangi kantor Ninja Xpress terdekat dengan membawa bukti berupa identitias pengirim, bukti tanda kiriman barang, polis asuransi yang selanjutnya akan dicocokan dengan arsip yang dimiliki oleh Ninja Xpress. The purpose of writing this journal is to find out how the implementation of forms of responsibility for damaged goods belonging to consumers by the Ninja Xpress shipping company.. This journal is written using empirical legal research methods with a fact and legislation approach. The conclusion of this journal is that Ninja Xpress provides compensation in the form of a refund of 10 times the service fee and no more than Rp 1,000,000.00 for shipment that is not insured. If insured, the compensation is equal to the price of the goods according to the value of the goods. Service users can submit compensation claims by e-mail to support_id@ninjavan.co or go to the nearest Ninja Xpress office by bringing proof in the form of a sender's identity, proof of shipment, proof of insurance policies which will then be matched with archives owned by Ninja Xpress.

LIMITATIF KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Novi Mardihana Sari; I Nyoman Budiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, serta mengkaji dan menganalisis limitative kewenangan jaksa dalam tindak pidana korupsi, sudahkah mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, Jaksa berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Hal-hal yang menjadi limitatif kewenangan jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. This paper aims to determine the regulation of the authority of the public prosecutor in criminal acts of corruption, and to study and analyze the limitative authority of prosecoturs in criminal acts of corruption, has it reflected the existence of legal certainty, justice and usefulness in accordance with the legal objectives in Indonesia. The method used in this paper uses the normative legal research method with the statute approach and conceptual approach. The results showed that in handling corruption, the prosecutor has the authority to conduct investigations, investigations and prosecutions. Matters which become the limitative authority of public prosecutors in handling corruption are regulated inKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 concerning the attorney general of the republic of Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 concerning eradication of criminal acts.

PEMENUHAN HAK PEKERJA ATAS KELEBIHAN WAKTU KERJA PADA SAYAN POINT RESTAURANT Ni Made Gina Anggreni; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan yang penulis ingin capai dalam jurnal ini adalah untuk mengkaji hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja yang melebihi batas waktu kerja dan mengkaji berbagai faktor yang menyebabkan sulitnya pemenuhan hak atas pekerja yang melebihi batas waktu kerja. Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni melakukan pengamatan terhadap suatu peraturan perundang–undangan yang ada terhadap pelaksanaan suatu aturan dalam masyarakat. Hasil penelitian pada Sayan Point Restaurant menunjukkan bahwa beberapa ketentuan terkait pemenuhan hak pekerja atas kelebihan waktu kerja belum terpenuhi penggunaan perintah tertulis, pemberian makan saat lembur. Faktor penghambat terhadap pelaksanaan pembayaran upah lembur yang tidak diberikan serta pemberian makan saat lembur yang lebih dari 3 jam, pemilik restoran dan pekerja kurang mengetahui mengenai adanya pengaturan tersebut. The purpose of the author want to achieve in this journal is to examine the rights that should be obtained by workers who exceed the work time limit and examine various factors that make it difficult to fulfill the rights to workers who exceed the work time limit. This research journal uses an empirical method that is observing an existing legislation regarding the implementation of a rule in society. The results showed at Sayan Point Restaurant that several provisions related to the fulfillment of workers' rights to excess work time had not yet been met the use of written instructions, feeding on overtime. Obstacles to the implementation of payment of overtime wages that are not given as well as feeding overtime for more than 3 hours, restaurant owners and workers are less aware of the regulation.

DINAMIKA PLURALISME PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM CAPAIAN KEADILAN MENGENAI SURAT KETERANGAN WARIS Putu Angga Pratama Sukma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini mengenai capaian keadilan terhadap pluralisme penggolongan penduduk, dan bentuk keadilan dalam surat keterangan waris terhadap pluralisme penggolongan penduduk. Saat ini bangsa Indonesia sangat terstigma dengan adanya penggolongan kependudukan yang tentunya tidak mencerminkan keadilan dan dapat memecah belah persatuan dan perpecahan ini tentunya mengakar dari adanya inkonsistensi norma yang bertentangan dengan keadilan sosial. Penelitian hukum ini tergolong jenis penelitian hukum normatif karena terfokus pada peraturan yang tertulis terkait dengan konflik norma antara UU Kewarganegaraan dengan Permen Agraria Tentang Pendaftaran Tanah serta kekosongan norma mengenai kewenangan pejabat dalam pembuatan atau pengesahan atau penguatan surat keterangan waris. Permen Agraria Tentang Pendaftaran Tanah tentunya harus dikesampingkan berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori, serta kedudukan camat tidak sah dalam penguatan surat keterangan waris. Untuk meluruskan dan menegakan aturan surat keterangan waris diperlukan dua upaya yang tujuannya berdasarkan landasan yuridis sosiologis filosofis dalam mewujudkan kepastian hukum nilai keadilan sosial serta memberikan kemanfaatan dalam pembuktian yang sempurna. The purpose of this research is about the achievement of justice against pluralism of classification of Indonesian citizens, and the form of justice in a certificate of inheritance against pluralism of classification of Indonesian citizens. Currently the Indonesian nation is very stigmatized by the existence of population classifications which certainly do not reflect justice and can divide unity and divisions, of course, stem from the inconsistency of norms that are contrary to social justice. This legal research is classified as a type of normative legal research because it focuses on written regulations related to the conflict of norms between the Citizenship Law and the Agrarian Ministerial Regulation on Land Registration as well as the vacuum of norms regarding the authority of officials in making or ratifying or strengthening inheritance certificates. The Agrarian Regulation on Land Registration must of course be set aside based on the principle of lex superior derogate legi inferiori, and the position of the camat is not valid in strengthening the certificate of inheritance. To straighten and enforce the rules of the certificate of inheritance, two efforts are needed whose objectives are based on juridical sociological philosophical foundations in realizing legal certainty in the value of social justice and providing benefits in perfect proof.

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PELAKU PENYEBARAN HOAKS Glery Lazuardi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini yakni memberikan masukan kepada aparat penegak hukum agar menggunakan pendekatan Restorative Justice terhadap pelaku penyebaran informasi tidak benar atau hoaks. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendekatan Restorative Justice dapat diterapkan kepada pelaku penyebaran hoaks. Sebab, penerapan Restorative Justice sudah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila khususnya sila ke-4, yang mengedepankan musyawarah. Dengan demikian, harapannya upaya pemidanaan terhadap pelaku penyebaran hoaks dapat dikurangi dan dilakukan pendekatan melalui cara mediasi antara korban dengan pelaku penyebaran hoaks. The purpose of this study is to provide input to law enforcement officials using the Restorative Justice approach to the perpetrators of disseminating hoaxes. This study uses a normative legal research method with a descriptive analytical approach. The results of this study indicate that the Restorative Justice approach can be applied to the perpetrators of hoax distribution. Because, the application of Restorative Justice is in accordance with the philosophy of the Indonesian people, namely Pancasila especially the 4th precepts, which prioritizes deliberation. Thus, the hope of efforts to reduce the perpetrators of hoax distribution can be reduced and approach is carried out through mediation between the victim and the perpetrators of the spread of hoaxes.

PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM KARANTINA WILAYAH DAN PSBB DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 Putu Lantika Oka Permadhi; I Made Sudirga
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Wabah Covid-19 saat ini sudah menjadi masalah yang sangat serius hampir diseluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi covid-19 dengan mengeluarkan 3 regulasi. Dikeluarkannya regulasi ini sebagai suatu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit dan/atau dari faktor resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu keadaan darurat kesehatan masyarakat dan juga untuk menstabilkan ekonomi negara ditengah pandemi covid-19. penelitian ini membahas mengenai problematika yang ada antara penerapan sistem karantina wilayah dan PSBB dalam penanggulangan covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apa itu Sistem Karantina Wilayah dan Sistem PSBB dalam masa Pandemi Covid-19 serta apa problematika yang terjadi dengan penerapannya ini sehingga masyarakat dapat mengetahui mengapa pemerintah menerapkan sistem ini untuk penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Dalam pembahasan ditemukan adanya beberapa kendala-kendala yang terjadi dengan penerapan sistem karantina wilayah maupun PSBB. Dengan adanya berbagai problematika tersebut, diharapkan dalam hal ini pemerintah harus cermat dalam menentukan sistem kedaruratan mana yang harus digunakan dalam memutus pandemi covid-19 ini. The Covid-19 outbreak has now become a very serious problem in all countries of the world. The Indonesian government has also determined the state of public health emergencies related to the covid-19 pandemic by issuing 3 regulations. The issuance of this regulation as a form of public health protection from all diseases and / or from public health risk factors that have the potential to cause a public health emergency and also to stabilize the country's economy amid the covid-19 pandemic. This study discusses the problems that exist between the application of the regional quarantine system and the PSBB in coping with covid-19. The purpose of this research is to understand what the Regional Quarantine System and PSBB System were during the Covid-19 Pandemic and what problems occurred with their implementation so that the public can find out why the government implemented this system to combat the spread of the Covid-19 virus. In the discussion, it was found that there were several obstacles that occurred with the implementation of the regional quarantine system and PSBB. With these various problems, it is hoped that in this case the government must be careful in determining which emergency system should be used in deciding this covid-19 pandemic.

PERAN OJK DALAM MELINDUNGI PEMEGANG MEDIUM TERM NOTES MELALUI PENERBITAN POJK NOMOR 30 TAHUN 2019 Jordy Herry Christian; Kirana Edenela
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini mengkaji mengenai peran OJK dalam melindungi pemegang Medium Term Notes melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hal yang akan dikaji adalah latar belakang OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019 yang mengatur mengenai efek bersifat utang dan/atau sukuk tanpa penawaran umum, yang salah satu contoh bentuknya adalah Medium Term Notes. Selain itu melalui tulisan ini, penulis juga akan mengkaji perbedaan pengaturan Medium Term Notes setelah ditetapkannya Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019. Setelah mengkaji menggunakan pendekatan terhadap peraturan terkait, diketahui bahwa penetapan Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019 adalah sebagai payung hukum guna mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang Medium Term Notes untuk meminimalisir kasus gagal bayar seperti yang terjadi di SNP Finance. Perbedaan pengaturan penerbitan Medium Term Notes melalui POJK Nomor 30 Tahun 2019 secara jelas terlihat melalui hadirnya OJK dalam kewajiban pelaporan penerbitan Medium Term Notes dan adanya kewajiban pemeringkatan yang dilakukan oleh penerbit Medium Term Notes. Selain itu hadirnya peran Penata Laksana Penerbitan dan Agen Pemantau memberi dampak positif dalam mewujudkan asas keterbukaan guna realisasi dari Good Corporate Governance Principle. This paper examines the role of Financial Fervices Authority in protecting Medium Term Notes holders through the issuance of Financial Fervices Authority Regulation No. 30 of 2019 using a normative juridical research approach. The matter to be examined is the background of Financial Fervices Authority issuing Financial Fervices Authority Regulation Number 30 of 2019 which regulates debt and/or sukuk securities without through public offering, one of the examples is Medium Term Notes. In addition, through this paper, the author will also examine differences in the regulation of the Medium Term Notes after the stipulation of Financial Fervices Authority Regulation Number 30 Year 2019. After examining using the approach to related regulations, it is known that the stipulation of Financial Fervices Authority Regulation Number 30 Year 2019 is as a legal umbrella in order to realize legal certainty for holders of Medium Term Notes to minimize default cases like SNP Finance. The difference in the arrangement of the issuance of the Medium Term Notes through Financial Fervices Authority Regulation Number 30 of 2019 is clearly seen through the presence of the Financial Fervices Authority in the reporting obligations of the issuance of the Medium Term Notes and the existence of the rating obligation performed by the issuer of Medium Term Notes. Besides that, the presence of the role of the Publishing Management and Monitoring Agent has a positive impact in realizing the principle of openness for the realization of the Good Corporate Governance Principle.

KEABSAHAN PENERAPAN PASAL 93 UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH YANG TIDAK MENETAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR I Wayan Suardana; I Gusti Ngurah Wairocana; Ida bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di wilayah yang belum memberlakukan penyelenggaran kesehatan masyarakat in casu PSBB. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan diatas adalah adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, pendekatan kasus, pendekatan fakta. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah teknik deskriptif dan teknik interpretasi sistematis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pasal 93 UU KK tidak dapat diterapkan terhadap kegiatan ngaben massal Dadia Pasek Kubayan, di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sehingga penetapan Made Suwardana (Ketua Panitia Pelaksana) sebagai Tersangka tidak sah hukum. The aim of this research is to know the validity of the application of article 93 of Law No. 6/2018 about Health Quarantine (UU KK) in areas where the implementation of public health in casu PSBB has not been enforced. The reseacrh methods used to analyze problems is normative research, with statute approach, conceptual approach, case approach, and fact approach. It consists of primary, secondary and teritary sources of legal material. The technique of collecting the legal materials are descriptive and systematic interpretative. The result of the research shows that Article 93 UU KK can not be implemented for mass ngaben activity in Sudaji Village, Sawan Sub-Distric, Buleleng Distric, Bali Province. Therefore, the determination of the suspect Mr. Made Suwardana (the chief of executive committee) is not legally valid.

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS David Herianto Sinaga; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji pengaturan bentuk kontrak bisnis berdasarkan peraturan perudang-undangan atau peraturan internasional. Kontrak konvensional telah diyakini sah dan mengikat secara hukum karena pengaturannya yang sudah jelas dan lebih sering digunakan dalam perjanjian bisnis di Indonesia. Kontrak elektronik merupakan bentuk kontrak yang baru dan perlu dikaji lebih jauh untuk memberikan adukasi bagi masyrakat luas di Indonesia mengenai keabsahannya. Penggunaan metode dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif untuk memecahkan masalah bentuk kontrak elektronik dan keabsahannya dikaji dari Burgerlijk WetBoek, Undang undang Informasi dan Transaksi Elektonik dan United Nation Commission Internasional Trade Law. Hasil studi menunjukkan kontrak elektronik adalah kontrak atau perjanjian yang yang dibuat para pihak melalui sistem elektonik. Peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan internasional tidak pernah menentukan bentuk bentuk kontrak dan format kontrak secara mutlak. Para pihak bebas menentukan bentuk kontrak yang disepakati namun tetap mengikuti semua syarat kontrak utama dan telah diatur oleh undang-undang yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang berkontrak. Kontrak elektronik berlaku sah dan mengikat sah secara hukum. Conventional contracts are believed to be valid and legally binding due to clear arrangements and are more often used in business agreements in Indonesia. Electronic contracts are a new form of contract and need to be studied further to provide education for the wider community in Indonesia regarding its validity. The method used in writing this journal is a normative juridical legal research method to solve the problem of the form of electronic contracts and its validity is assessed from the Burgerlijk WetBoek, the Information and Electronic Transactions of Law and United Nation Commission Internasional Trade Law. The results of the discussion found that electronic contracts are contracts or agreements made by the parties through the electronic system. Indonesian legislative and even international regulations never determine the form of contract and contract format in absolute terms. The parties are free to determine the type of contract that is agreed upon but still follows the terms of the contract that are primarily and have been regulated by law, namely the agreement of the contracting parties. Electronic contracts are valid and legally binding.

PENGATURAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL OLEH PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL Kadek Ary Putri Sanjiwani; Made Nurmawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan mengkaji kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil serta terpenuhinya persyaratan dalam rangka memperoleh pembiayaan. Metode yang digunakan dalam studi adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil tampak kabur sehingga menimbulkan multitafsir dalam hal kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 23 huruf c tidak adanya ketentuan yang mengatur secara eksplisit syarat – syarat yang harus dipenuhi Usaha Mikro dan Kecil guna memperoleh pembiayaan. Agar Usaha Mikro dan Kecil dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan aturan yang jelas memerlukan suatu kepastian hukum sehingga tercapainya kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam usaha menjaga stabilitas Usaha Mikro dan Kecil sebagai pendukung strategis pembangunan perekonomian nasional. This study aims to examine the Government's authority to provide financing for Micro and Small Enterprises and to fulfill the requirements in order to obtain financing. The method used in the study is a normative legal research method using the statutory approach. The study results show that the provisions of Article 21 Paragraph (1) of Law Number 20 Year 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises that regulate Micro and Small Enterprise financing appear to be blurred, giving rise to multiple interpretations in terms of the Government's authority to provide financing. In the provisions of Article 23 letter c there is no provision that explicitly regulates the conditions that must be met by Micro and Small Enterprises in order to obtain financing. So that Micro and Small Enterprises can obtain funding with clear rules requiring legal certainty, the benefits and legal justice in efforts to maintain the stability of Micro and Small Enterprises as strategic supporters of national economic development can be achieved.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA