Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 16 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 3 (2021)" : 16 Documents clear

IMPLEMENTASI PENETAPAN SUATU NEGARA UNWILLING ATAU UNABLE OLEH INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) Fadil Aulia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji proses penetapan suatu negara dikatakan unwilling atau unable oleh ICC serta untuk mengetahui dan mengkaji implementasi penetapan unwilling atau unable terhadap suatu negara oleh ICC. Penelitian Hukum ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan suatu negara unwilling atau unable itu dilakukan dengan beberapa tahapan seperti penilaian oleh jaksa Penuntut umum, hasil penilaian dari Jaksa Penuntut umum tersebut akan dibawa kepada Pre-Trial Chamber dan Appeal Chamber untuk memutuskan apakah benar negara tersebut Unwilling atau Unable. Sedangkan Implementasi penetapan unwilling atau unable oleh ICC pada dasarnya sampai sekarang belum pernah dilakukan, hal tersebut menggambarkan masih kurangnya spirit ICC dalam menetapkan suatu negara unwilling atau unable. This research aims to determine and study the process of determining a country as unwilling or unable by the ICC and to determine and assess the implementation of the determination of a country as unwilling or unable to a country by the ICC. This legal research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results show that the process of determining a country as unwilling or unable is carried out in several stages such as an assessment by the public prosecutor, the results of the assessment of the public prosecutor will be brought to the Pre-Trial Chamber and Appeal Chamber to decide whether the country is truly Unwilling or Unable. While the implementation of the determination of unwilling or unable by the ICC has basically never been done so far, this reflects the lack of spirit of the ICC in determining a country as unwilling or unable.

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS I Wayan Adrian Rainartha Nugraha; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait dengan kewajiban penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas serta untuk mengetahu akibat hukum yang ditimbulkan bagi perseroan terbatas yang tidak melaksanakan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Studi ini didasarkan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kewajiban penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas diatur dalam ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun terdapat kekaburan norma dalam ketentuan pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengakibatkan status badan hukum, harta kekayaan, serta mekanisme pembubaran akibat tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut menjadi tidak jelas, serta akibat hukum bagi perseroan terbatas yang belum melaksanakan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah dapat dibubarkannya Perseroan Terbatas tersebut berdasarkan penetapan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaaan atau pihak yang berkepentingan, serta harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut dilikuidasi, dan berakhir pada pencabutan status badan hukum Perseroan Terbatas. This study aims to determine the regulations related to the obligation to adjust the articles of association of a limited liability company and to find out the legal consequences for a limited liability company that does not carry out the adjustment of the articles of association in accordance with the provisions stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study is based on a normative legal research method through a statutory approach. The results of the study show that the obligation to adjust the articles of association of a limited liability company is regulated in the provisions of article 157 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007, however there is a confusion of norms in the provisions of article 157 paragraph (4) of Law Number 40 of 2007 which results in the dissolution mechanism. The Limited Liability Company becomes unclear, and the legal consequence for a limited liability company that has not implemented the adjustment of the articles of association as stipulated in the provisions of Article 157 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is that the Limited Liability Company can be dissolved based on a court order, and the assets of the Limited Liability Company are liquidated, and will end at the revocation of the Limited Liability Company legal status

TINJAUAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) Fithry Khairiyati; Anisa Fauziah; Sugeng Samiyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi perilaku LGBT yang telah meresahkan masyarakat Internasional pada umumnya. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis (social-legal research) yang melihat dari gejala sosial yang bersifat empiris dengan menggunakan data primer hasil wawancara (interview) dengan MUI, ICMI serta Komnas HAM. Data sekunder yang diambil adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan handbook UNDP ( United Nations Development Program ). Berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional, perilaku LGBT tidak mendapatkan pengakuan karena dalam Deklarasi HAM tidak ada pelegalan terhadap kaum LGBT tetapi hanya menyebutkan pria dan wanita sebagai pasangan. Pro dan kontra negara-negara dalam menyingkapi perilaku LGBT ini. Negara menerima perilaku LGBT seperti Tiongkok bahkan hingga saat ini belum ada undang-undang resmi tentang pernikahan sesama jenis. The aim of this study is to describe and provide answers on how LGBT behavior has disrupted the wider international community. The research method used is sociological law (research in social law), which analyzes empirical social phenomena from primary data obtained from interviews with MUI, ICMI and Komnas HAM. The manual of the National Human Rights Commission, the Declaration of Human Rights and the manual of the UNDP (United Nations Development Program) were used as secondary data. Due to international human rights, the behavior of LGBT people is not recognized, as the Bill of Human Rights does not provide for the legalization of LGBT people, but only designates men and women as partners. Pros and cons of countries exhibiting this LGBT behavior. The country accepts LGBT behaviors like Tiongkok, although there is no official law on same-sex marriage.

PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN KORUPSI Okky Wahyu Saputro; Teguh Prasetio; Puti Priyana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik jaksa di Indonesia dan bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap jaksa yang melakukan korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan penelitian ini Pengaturan mengenai kode etik jaksa dapat ditemukan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam penegakan kode etik terhadap jaksa yang melakukan Korupsi penyelesaian dilakukan melaui mahkamah kode perilaku selain itu dilakukan juga proses hukum terhadap jaksa yang bersangkutan karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum pidana dan hukum disiplin pegawai negeri sipil yang sanksinya berupa hukuman penjara dan pemberhentian tidak dengan hormat. This study aims to determine the regulation of the code of ethics of prosecutors in Indonesia and how to resolve violations of the code of ethics against prosecutors who commit corruption. The research method used in the preparation of this article is a normative legal research method, namely research that is focused on examining the norms or norms contained in positive law. Based on this research. Regulations regarding the code of conduct for prosecutors can be found in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number PER-014 / A / JA / 11/2012 concerning the code of conduct for prosecutors. In enforcing the code of ethics against prosecutors who commit corruption, settlement is carried out through a code of conduct court. In addition, legal proceedings are also carried out against the prosecutor concerned because the act violates the criminal law and the disciplinary law for civil servants whose sanctions are in the form of imprisonment and dishonorable dismissal.

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Made Hendra Pranata Dharmaputra P.; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Land in the Act No. 1 of 2004 on State Treasury fall into the category of state property / regions that are alienation. Any land handovering ordinance is private. Therefore private in this case means sold, exchanged, assigned, or included as a capital by the Government. It seems like supporting position of the government as a private legal entity who able to own land and sell, exchange and donated the land which is in contrast to the State's Land Rights under General Explanation II Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian. The type of this research is an applied normative legal research by tracing documents as primary legal materials. This research used statue and conceptual approaches. These results indicate that there is disharmony norm between Article 45 and Article 46 of Law No. 1 of 2004 on State Treasury with Article 2 paragraph (1) Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian and explanation. For that it is necessary to process a comprehensive harmonization of norms so that there is a harmony and conformity between the legislation with regard Aspects of juridical law. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Substansi uji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan pemohon, menyangkut hak-hak Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing yang tidak memiliki perjanjian kawin untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas Tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan tentang perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 terhadap hak atas tanah dalam perkawinan campuran. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, kepemilikan harta benda tidak bergerak pada pasangan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin mengakibatkan status tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara berdasarkan 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI A.A. Made Yuni Purnama Sari; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaturan perlindungan hukum bagi hak konsumen serta keabsahan kontrak perjanjian jual-beli barang secara transaksi e-commerce dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila para pihak yang melakukan jual-beli secara transaksi e-commerce mengalami wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil studi menunjukan bahwa UUPK pada dasarnya telah efektif dan efisien mengatur mengenai hak konsumen, dengan begitu konsumen dapat menuntut haknya jika pihak pelaku usaha melanggar hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen transaksi e-commerce termuat dalam Pasal 4 UUPK, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) UUITE serta termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM. Adanya kodisi penyelewengan dari pihak pelaku dengan mencantumkan klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK tentang larangan pencantuman klausula baku. Transaksi e-commerce dinyatakan sah apabila syarat-syarat kontrak jual-beli telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata. Begitu juga sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) UUITE. Perjanjian jual-beli secara transaksi e-commerce dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dapat ditempuh menggunakan jalur damai. Akan tetapi bila jalur tersebut tidak efektif di lakukan maka pihak konsumen dapat menuntut pihak pelaku usaha sesuai dengan isi dari pasal 45 UUPK. This study aimed to investigate the consumer rights of legal protection policies, transaction contract validity, and the litigations required to manage non-contract performances in e-commerce transactions. Normative juridical applied as the study method. Study approaches employed were the legislation and conceptual strategy with primary and secondary legal materials as the study data. The results of the study show that the article 4 on the Consumer Protection Act, article 5, 18, 28, and 45 paragraph 2 on the Information and Electronic Transaction Act, and article 23 on the Human Rights Act had provided effective and efficient policies for consumer rights protection. These policies made the prosecution of consumer rights could be filed right away if non-contract performance happened on the e-commerce transactions. The practice of the standard clause was a part of the non-contract performance that ignored the provision of Article 18 on the Consumer Protection Act. A legal e-commerce transaction acknowledged as a legal transaction if the terms of the transaction contract are fully-filled, as stated by article 1320 on the Indonesia Civil Code and article 5 paragraph 1 on the Information and Electronic Transaction Act. An amicable settlement was mainly suggested in managing a non-contract performance. However, according to article 45 on the Consumer Protection Act, consumers could file a prosecution related to the non-contract performance to the e-commerce business owner.

PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH SEBAGAI UPAYA BANK MENURUNKAN NON PERFORMING LOAN (NPL) PT BPR DINAR JAGAD Putu Manik Mahayoni; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah serta untuk mengetahui jenis-jenis penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan bank sebagai upaya menurunkan Non Performing Loan (NPL) di PT. BPR Dinar Jagad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dilakukan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang selanjutnya diuraikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah yaitu dari debitur sendiri rendahnya kesadaran diri debitur untuk memenuhi kewajibannya, debitur tidak menggunakan kredit sesuai permohonan kredit diawal, dan keadaan ekonomi global yang secara. Upaya bank dalam penyelamatan kredit bermasalah untuk menurunkan Non Performing Loan (NPL) yaitu dengan cara restrukturisasi yaitu penyelamatan kredit dengan cara menambahkankan tunggakan pokok atau bunga kedalam pinjaman pokok, reconditioning penyelamatan kredit bermasalah dengan cara menyesuaikan kemampuan bayar debitur saat ini, dan rescheduling yaitu penyelamatan kredit berupa penjadwalan kembali dengan cara menambahkan jangka waktu untuk kredit yang sudah jatuh tempo tetapi tidak mampu melunasi. This study aims to determine the factors that influence the occurrence of non-performing loans and to determine the types of non-performing loans that are carried out by banks as an effort to reduce Non-Performing Loans (NPL) at PT. BPR Dinar Jagad. The method used in this research is empirical legal research method which is sourced from primary data and secondary data. In order to obtain the required data, interview techniques and documentation techniques were used. The data analysis was carried out qualitatively, which was then described in descriptive analysis. The results showed that the factors that influence non-performing loans are the debtors themselves, the debtors' low self-awareness to fulfill their obligations, the debtors not using credit according to the initial credit application, and the global economic situation. The bank's efforts to save non-performing loans to reduce Non-Performing Loans (NPL), namely by restructuring, namely credit rescue by combining principal or interest arrears into principal loans, reconditioning credit rescue by adjusting debtor's repayment capacity, and rescheduling, namely rescheduling loans in the form of rescheduling by adding the time period for credit that is due but unable to pay off.

REFORMULASI PEMBENTUKAN KEWENANGAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA MILITER DI INDONESIA Soma Dwipayana; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi Perkara Pidana Militer di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penulisan ini, pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan komparatif yaitu dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain. Hasil penelitian ini pada pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer merupakan sarana atau lembaga penuntutan satu atap yang menghimpun dan mengelaborasikan para Oditur Militer dan Jaksa untuk bersatu padu dalam menangani atau menuntut seorang prajurit atau tentara dalam konteks Hukum Pidana Militer. The purpose of this study is to analyze and identify Military Criminal Cases in Indonesia in the Perspective of Ius Constitutum. This research uses a statutory approach method which is carried out by examining all laws and regulations related to this, a conceptual approach which departs from the views and doctrines that develop in legal science and a comparative approach which is carried out by comparing laws. -the laws of a country with the laws of one or more other countries. The results of this study on the Order of the Junior Attorney General for Military Crimes are a one-stop facility or institution that collects and elaborates military prosecutors and prosecutors to unite in an alliance or sue a soldier or soldier in the context of Military Criminal Law.

ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN Lubna Tabriz Sulthanah; Surahmad Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana asas keseimbangan dapat mempengaruhi pemenuhan prestasi dalam kontrak kerja konstruksi dan bagaimana analisis penyelesaian hukum perbuatan wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Bdg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, asas keseimbangan dalam kontrak kerja konstruksi berpengaruh dalam pemenuhan prestasi karena dengan penyedia jasa yang menerapkan asas keseimbangan dan pengguna jasa yang dapat memilih penyedia jasa yang cermat maka akan mencapai keberhasilan pekerjaan konstruksi. Kedua, berdasarkan pertimbangan hakim disertai bukti-bukti yang kuat, pihak penyedia jasa selaku tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan Seres Springs Hotel & Spa. Tergugat dihukum untuk membayar biaya ganti rugi sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh penggugat karena kerugian yang nyatanya diderita dan kerugian terhadap keuntung yang seharusnya diperoleh. The purpose of this study is to answer how the principle of balance can affect the fulfillment of performance in construction work contracts and how to analyze the legal settlement of defaults based on Decision Number 27/Pdt.G/2018/PN.Bdg. The method used in this research is normative juridical through a statutory approach and a case approach using secondary data. This study concludes, first, that the principle of balance in a construction work contract affects achievement because service providers who apply the principle of balance and service users who can choose a service provider carefully will achieve success in construction work. Second, based on the judge's consideration accompanied by strong evidence, the service provider as the defendant was proven to have defaulted because he was late in completing the construction work of the Seres Springs Hotel & Spa construction project. The defendant was sentenced to pay compensation costs in lieu of costs incurred by the plaintiff because of the actual losses suffered and the losses that should have been obtained.

TINDAK PIDANA ROMANCE SCAM DALAM SITUS KENCAN ONLINE DI INDONESIA Tasya Salsabilah; Mulyadi Mulyadi; Rosalia Dika Agustanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana romance scam pada situs kencan online di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi korbannya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Faktor penyebab terjadinya romance scam karena adanya faktor ekonomi dan faktor ekstern yakni adanya kesempatan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Bentuk perlindungan hukum bagi korban romance scam berupa pemberian hak dan kewajiban. This study aims to examine the factors that cause the crime of romance scam on online dating sites in Indonesia and how legal protection is for victims. The research method used is a normative juridical approach through a statutory approach and a conceptual approach. The factors causing the romance scam are due to economic and external factors, namely the opportunity. The legal protection provided by the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions in the form of settlement of cases and imposing criminal sanctions given to suspects or defendants. The form of legal protection for victims of romance scam is the provision of rights and obligations.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA