Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 5 (2021)" : 15 Documents clear

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CUTI MELAHIRKAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI VILLA SURYA MAS Ni Made Devi Aselina Putri; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hak cuti melahirkan terhadap pekerja perempuan dan bentuk implementasi perlindungan hukum hak cuti melahirkan terhadap tenaga kerja perempuan di Villa Surya Mas. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung guna melihat bagaimana hukum bekerja secara langsung di lapangan (das sollen dengan das sein). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan dalam melindungi hak cuti melahirkan terhadap pekerja perempuan yang termuat dalam Pasal 82 Undang – Undang Ketenagakerjan sudah berjalan sesuai dengan praktek dilapangan, yaitu Villa Surya Mas memberikan hak cuti melahirkan kepada pekerja perempuanya berupa satu setengah (1,5) bulan sebelum melahirkan serta 1,5 bulan lagi sesudah melahirkan tanpa adanya pemotongan gaji. The purpose of this study is to find out the arrangement of maternity leave rights for female workers and implementation of legal protection of maternity leave rights against women workers in Villa Surya Mas. The method used is empirical legal research method, which is research conducted directly to see how the law works directly in the field (das sollen with das sein). The results showed that the arrangements in protecting maternity leave rights for female workers are included in Article 82 of the Labor Law already running in accordance with the practice in the field, namely Villa Surya Mas gives maternity leave rights to female workers in the form of one and a half (1.5) months before giving birth and another 1.5 months after giving birth without a pay cut.

PENGARUH HUKUM NASIONAL TERHADAP MINAT MASKAPAI ASING BERINVESTASI DI INDONESIA Jessica Jasmine
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk mengetahui peran hukum dalam mempengaruhi minat maskapai asing berinvestasi di Indonesia. Kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama rendahnya minat maskapai asing untuk berinvestasi di Indonesia yaitu dikarenakan oleh adanya pengaturan batas kepemilikan saham asing yaitu 49% yang diatur dalam Pasal 108 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dimana terdapat kewajiban single majority atas kepemilikan modal oleh badan hukum atau warga negara Indonesia. Selain itu, adanya serangkaian kebijakan dan regulasi yang tumpang tindih dan berbelit-belit menyebabkan industri penerbangan Indonesia semakin tidak menarik di mata para investor asing. Padahal industri penerbangan Indonesia memiliki pasar yang sangat besar, serta didukung oleh kondisi geografisnya yang berbentuk kepulauan. Namun, dikarenakan hukum nasional selama ini terkesan menyulitkan dan tidak menguntungkan bagi investor asing menyebabkan maskapai asing pun enggan untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia. The purpose of this research is none other than to determine the role of law in influencing the interest of foreign airlines to invest in Indonesia. This research study uses a normative juridical research method. The results of this study found that the main cause of the low interest of foreign airlines to invest in Indonesia is due to the regulation of foreign share ownership limits, namely 49% as regulated in Article 108 of Law no. 1 of 2009 concerning Aviation. Where there is a single majority obligation for capital ownership by legal entities or Indonesian citizens. In addition, the existence of a series of overlapping and convoluted policies and regulations has made Indonesia’s aviation industry less attractive to foreign investors. Even though Indonesia’s aviation industry has a very large market and supported by its geographical conditions which are in the form of an archipelago. However, due to the fact that national laws have been troublesome and unprofitable for foreign investors, make foreign airlines reluctant to enter and invest in Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN ATAS PEMBELIAN BARANG VIRTUAL DALAM GAME ONLINE JENIS FREEMIUM DI INDONESIA R. Robby Desya Caesaryo; Imanudin Affandi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Semakin populernya game online di Indonesia menyebabkan banyak pemain yang melakukan pembelian barang virtual dalam game online tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui bentuk perlindungan hukum atas kepemilikan barang virtual terhadap pemain game online di Indonesia berdasarkan KUHPerdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kedua, mengetahui bentuk upaya penyelesaian yang dapat ditempuh jika pemain game online dirugikan karena tutupnya server di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada KUHPerdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan pada bahan-bahan yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemain game online selaku konsumen mempunyai hak-hak sebagai konsumen. Barang virtual dalam game online merupakan suatu benda non-fisik yang mempunyai konsep yang sama dengan barang pada umumnya. Barang virtual yang dimiliki merupakan suatu benda yang terdapat hak penguasaan (bezit) tetapi bukan kepemilikan (eigendom). Jika hak-hak pemain game online tidak dapat dipenuhi oleh penyedia layanan maka wajib untuk mengganti kerugian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi yang dapat berupa konsultasi, negoisasi, mediasi dan konsiliasi. The increasing popularity of online games in Indonesia has caused many players to purchase virtual goods in these online games. This study aims to, first, determine the form of legal protection for the ownership of virtual goods for online game players in Indonesia based on the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, second, to find out the forms of resolution that can be taken if online game players are disadvantaged due to server closures. in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach that refers to the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The data collection technique is done by giving priority to library materials. The result of this research is that online game players as consumers have rights as consumers. Virtual goods in online games are non-physical objects that have the same concept as goods in general. Virtual goods that are owned are objects that have control rights (bezit) but not ownership (eigendom). If the rights of online game players cannot be fulfilled by the service provider, then it is obligatory to compensate as stipulated in Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Settlement efforts that can be done can be through litigation and non-litigation channels, which can be in the form of consultation, negotiation, mediation, and conciliation.

KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK TERHADAP PENYEDIA LAYANAN JASA PESAN ANTAR MAKANAN DI INDONESIA L.P. Suci Arini; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap pengaturan terhadap pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia serta konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum pada studi ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya pembatalan perjanjian sepihak secara khusus yang dilakukan oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia. Pengaturan pembatalan sepihak yang dipergunakan adalah aturan secara general yang tercantum pada KUH Perdata. Sehingga konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia dapat meminta ganti kerugian kepada konsumen atau menanggung kerugian pesanan tersebut secara pribadi. This study aims to analyze the arrangements for the cancellation of unilateral agreements by consumers for food delivery service providers in Indonesia as well as the legal consequences of the cancellation of unilateral agreements by consumers for food delivery service providers in Indonesia. The method used in research related to the legal consequences of the cancellation of unilateral agreements by consumers on food delivery service providers in Indonesia uses this type of juridical normative legal research through a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study found that the cancellation of unilateral agreements specifically made by consumers for food delivery service providers in Indonesia has not been regulated. The unilateral cancellation arrangement used is the general rule listed in the Civil Code. So that the legal consequences of the cancellation of the unilateral agreement by consumers on food delivery service providers in Indonesia can ask for compensation from consumers or bear the loss of the order personally.

PENGATURAN CYBERPORNOGRAPHY BERDASARKAN UU ITE DAN UU PORNOGRAFI Antonia Regirma Chrisly Frellina; Naila Amatullah; Salma Nur Azizah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai alasan penetapan Gisel Anastasia menjadi tersangka dalam kasus penyebaran video pribadi pornografinya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahuhn 2008 tentang Pornografi. Hasil dari analisa ditemukan bahwa seharusnya hukuman dibebankan kepada penyebar video tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis memakai metode yuridis normatif dari data sekunder dalam mengkaji permasalahan ini. Hasil dari penulisan ini menemukan bahwa lebih tepatnya Gisel menjadi korban penyebaran video pornografi dan tidak dijadikan tersangka karena video tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak memiliki niatan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat umum. The purpose of this study is to analyze the reasons for determining Gisel Anastasia as a suspect in the case of distributing her personal pornography videos in accordance with Article 4 paragraph (1) of Law Number 4 of the Year 2008 concerning Pornography. The results of the analysis found that the penalty should be imposed on the video disseminator in accordance with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The author uses the normative juridical method from secondary data in assessing this problem. The results of this writing found that Gisel was more precisely a victim of the distribution of pornographic videos and was not made a suspect because the video was only for personal gain and had no intention of disseminating it to the general public.

PEMBAHARUAN DELIK CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Bagus Satryo Ramadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perbuatan contempt of court dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana pembaharuan delik comtempt of court. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Ketentuan mengenai perbuatan contempt of court dalam KUHP memang tidak disebutkan secara eksplisit terdapat beberapa pasal yang dianggap sebagai perbuatan contempt of court. Pembaharuan terhadap delik contempt of court pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadikan Bab tersendiri mengenai perbuatan tindak pidana terhadap proses peradilan. The study aims to find out which arrangement works of contempt of court in the criminal justice system and how the renewal of delik comtempt of court. The research method used is normative research method through by statute approach and qualitative analytic method presented in descriptive. The rule of contempt of court in Criminal Law (KUHP) is not called a several article that assumption as contempt of court. Renewe of contempt of court in draft criminal law that has been made for separate chapters about criminal act against the judicial process.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JASA ENDORSE DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT Ni Made Rai Dwikayanti; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai pengaturan dan hukum perjanjian endorsement serta mengkaji bentuk-bentuk dari perlindungan hukum bagi pemberi jasa endorse terhadap gugatan dari pihak ketiga atau konsumen yang merasa mengalami kerugian atas produk yang di endorse oleh pelaku usaha. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Karakteristik penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan dan karakteristik mengenai perjanjian endorsement dalam sistem hukum belum diatur secara spesifik, namun dapat mengacu pada beberapa terkait perjanjian pada umumnya dalam KUHPerdata. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi, maka dirasa perlu pemenuhan unsur-unsur para pihak, definisi produk, pernyataan dan jaminan, isi dan waktu, tanggung jawab, ganti rugi dan hukum yang berlaku dalam perjanjian endorsement. Bentuk perlindungan hukum pemberi jasa endorse dapat berupa perlindungan hukum preventif dengan cara melakukan percobaan dahulu terhadap produk sample dari endorse dan perlindungan hukum represif dengan mengajukan gugatan terhadap perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. This article aims in terms of the regulation and legal characteristics of the endorsement agreement and examines the form of legal protection for endorse service providers against claims from third parties or consumers who feel disadvantaged over products endorsed by business actors. This study uses normative legal research methods through approaches in legislation, conceptual approaches, case approaches and uses primary legal materials and secondary legal materials. The characteristics of this study are categorized as descriptive research. The results of this study indicate that the regulations and characterustics regarding the endorsement agrrements is generak in the KUHPerdata. To avoid default, it is deemed necessary to fulfill the elements of the parties, product definition, statements and guarantees, content and time, responsibilities, compensation and the law in force in the endorsement agreement. The form of legal protection for endorse service providers can be in the form of preventive legal protection by first trying the products to be endorsed and repressive legal protection by filing lawsuits in violation of the law according to Article 1365 KUHPerdata.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP TIDAK TERCANTUMNYA HARGA DALAM DAFTAR MENU PADA RUMAH MAKAN I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga dalam daftar menu pada rumah makan serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu rumah makannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji bahan pustaka dan literatur-literatur dalam bidang hukum serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan pencantuman harga dalam daftar menu pada rumah makan bersifat wajib dan merupakan syarat bagi setiap pelaku usaha rumah makan, karena sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dalam daftar menunya yaitu dengan pemberian ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa karena telah menggunakan barang dan/ atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha. This study aims to identify and examine the obligations of business actors to include prices in the menu lists of restaurants as well as the form of business actor responsibility for not including prices on restaurant menu lists. This study uses a normative research method that examines library materials and literature in the field of law and the approach used is the case approach and the statutory approach. The results of this study show that price inclusion in menu list at restaurants is mandatory and is a requirement for every restaurant business actor, because it has been included in the statutory regulations. The form of accountability for business actors who do not include prices in their menu lists, namely by providing compensation in the form of money refunds or replace the goods and / or services for use goods and / or services produced by business actor.

PROBLEMATIKA PEMAKNAAN DISPARITAS PIDANA: DILIHAT DARI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Luh Amelia Savitri; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan disparitas pidana yang dikaji dari Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai makna pasal karet, sehingga terjadi kekaburan norma yang berakibat terhadap ketidakadilan bagi terdakwa. Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang diambil untuk mengkaji permasalahan ini dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep hukum berupa disparitas pidana (Analitycal and conceptual Approach), dan pendekatan kasus dalam perkara tindak pidana narkotika yang terjadi. (Case Approch). Temuan dari penulisan ini adalah disparitas pidana tidak selalu bermakna ketidakadilan bagi terdakwa tetapi disparitas juga dapat dipertanggungjawabkan ketika putusan pemidanaan memiliki fakta hukum. Langkah yang dapat digunakan untuk meminimalis terjadinya disparitas pidana yaitu perlu dilakukan penyusunan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menentukan besaran sanksi bagi pelanggar tindak pidana narkotika serta perlunya peninjauan kembali undang – undang narkotika khususnya pasal 112, yang dalam pasal tersebut mempunyai makna pasal karet. The purpose of writing this article is to analyze the problem of disparity of sentencing as seen from Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika which has the meaning of the ambiguous article, so that norms are blurred that results in injustice for the accused. This article is a type of normative legal research with an approach taken to examine this problem with a statutory approach, a legal conceptual approach in the form of criminal disparity, and a case approach in cases of narcotics crime that occur. This writing uses normative legal research. The finding of this writing is that sentencing disparity does not always mean injustice to the accused but disparity can also be accounted for when the criminal verdict has legal facts. Therefore in order to minimize the occurrence of sentencing disparities, it is necessary to formulate criminal guidelines for judges in determining the amount of sanctions for offenders of narcotics crime as well as the need for a review of the narcotics law in particular Article 112, which in this article means the ambiguous article.

PELAKSANAAN PERATURAN TERKAIT UPAH MINIMUM DI PT BPR PENEBEL PADA MASA PANDEMI COVID-19 Komang Ayu Vika Triana Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pelaksanaan peraturan terkait Upah Minimum di PT BPR Penebel pada masa pandemi COVID-19; serta mengetahui pemenuhan hak pekerja terkait dengan upah yang didapatkan ditengah pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang hendak mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dilapangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan yaitu: pelaksanaan peraturan terkait upah minimum pada masa pandemi COVID-19 di PT BPR Penebel masih berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adapun gaji terendah pekerja di PT BPR Penebel saat ini yaitu Rp. 2.700.000,00 per bulan, dimana gaji tersebut sudah lebih dari upah minimum khususnya Upah Minimum Kabupaten Tabanan saat ini; kemudian, berkaitan dengan pemenuhan hak memperoleh upah pekerja ditengah pandemi covid-19, pemerintah telah menerbitkan “Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.” Berdasarkan surat edaran tersebut dapat diketahui bahwa ditengah pandemi COVID-19 ini, setiap pekerja bahkan yang terjangkit COVID-19 tetap memiliki haknya yakni memperoleh upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain itu dengan mempertimbangkan kelangsungan usahanya akibat COVID-19, pengusaha dapat melakukan perubahan terhadap besaran upah dan tata cara pembayaran upah pekerjanya sesuai kesepakatan dengan pekerjanya. Akan tetapi, surat edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sehingga baik pekerja maupun pengusaha harus tetap tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. This research aims to: determine the implementation of regulations regarding the Minimum Wage at Penebel Rural Bank during this COVID-19 pandemic as well as to find out the fulfillment of worker related to the wages earned during this COVID-19 pandemic. Research method that was used is empirical legal research. The results of this research indicate: the implementation of regulations related to the minimum wage during the COVID-19 pandemic at Penebel Rural Bank is still running properly. The lowest salary for workers at Penebel Rural Bank is currently IDR 2,700,000.00 per month, where the salary is already more than the minimum wage, especially the current Minimum Wage for Tabanan Regency; then, regarding to fulfilling the right to get wages for workers during this Covid-19 pandemic, the government has issued Minister of Manpower Circular Number M/3/HK.04/III/2020. Based on this circular, it can be seen that during this COVID-19 pandemic, every worker/laborer even those infected with COVID-19 still has the right to receive wages in accordance with the statutory regulations, beside that by considering the continuity of their business due to COVID-19, employers can make changes to the amount of wages and procedures for paying workers/laborers according to the agreement with the worker/laborer. However, circular letters are not included in the category of statutory regulations so that both workers and entrepreneurs must abide by the Labour Law.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA