Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 7 (2021)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PENGGUNAAN POTRET ORANG TANPA IJIN SEBAGAI PROMOSI DI SOSIAL MEDIA ]]>
<![CDATA[A.A . Ngurah Bisma Wisesa]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.462 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p03
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan hak cipta terkait penggunaan potret orang lain tanpa izin untuk promosi di sosial media serta untuk mengkaji dan menganalisa sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan potret orang lain tanpa izin untuk promosi usaha. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menunjang proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (Statue approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual approach), yang pada konteksnya dilakukan dengan menelaah isu hukum yang hendak dijawab dengan semua undang-undang dan semua regulasinya yang bersangkutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Penggunaan potret tanpa ijin untuk kepentingan promosi sama dengan melanggar hak ekonomi dan hak moral dari Pemegang Hak cipta, perbuatan ini melanggar ketentuan dari Pasal 115 jo pasal 12 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta Sanksi hukum dalam hal ini terdapat dalam Pasal 95- 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sengketa dapat diselesaikan baik secara gugatan perdata melalui pengadilan niaga, sedangkan gugatan pidana merupakan delik aduan yang menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. This study aims to examine and analyze copyright arrangements related to the use of portraits of other people without permission for promotion on social media as well as to study and analyze legal sanctions for business actors who use portraits of others without permission for business promotion. This study uses a normative legal research method, which examines and analyzes the subject matter with the substance of the Laws and Regulations. In supporting the research process, the type of approach used is the statutory approach (Statue approach) and the conceptual approach (Conceptual approach), which in the context is carried out by examining the legal issues that are to be answered with all the laws and all relevant regulations. The results of this study indicate that the use of portraits without permission for promotional purposes is the same as violating the economic rights and moral rights of the copyright holder, this action violates the provisions of Article 115 in conjunction with article 12 of Law No.28 of 2014 concerning Copyright and legal sanctions in this is contained in Articles 95-120 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Disputes can be resolved either in a civil suit through a commercial court, while a criminal suit is a complaint offense under the authority of the district court.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN E-BOOK (ELECTRONIC BOOK) SECARA ILLEGAL DI INTERNET ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Mira Lady Virginia]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.249 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p08
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ini ialah untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk memahami akibat hukum terhadap pelanggaran penyebaran e-book secara illegal. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa e-book yang dipergunakan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book termuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC dan Pasal 25 UUITE, berupa hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi serta diberikan dalam bentuk perjanjian lisensi sesuai dengan Pasal 80 UUHC. Akibat hukum terhadap penyebaran e-book secara illegal yaitu pelanggar hak cipta e-book dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UUHC dan Pasal 26 UUITE serta sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC. Hal ini dikarenakan pelanggar hak cipta e-book telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta e-book. The purposes of this writing of article being done are to understand the legal protection towards e-book’s copyright in Acr Number 28 of 2014 concerning Copyright and to understand the legal consequence towards the violation of the illegal spread of e-book, The research method used is normative legal research method. The result of this research is that an e-book used commercially without the permission from the author or the copyright holder is a violation of copyright. Legal protection towards e-book’s copyright is written in Article 40 point (1) letter a the Act of Copyright and Article 25 the Act of Electronic Information and Transactions, as an exclusive right which involves moral right and economic right also given in a form of license agreement as regulated in Article 80 the Act of Copyright. Legal Consequence towards the illegal spread of e-book is the e-book’s copyright’s violator gets subjected to a penalty which is a compensation charge as regulated in Article 96 the Act of Copyright and Article 26 the Act of Electronic Information and Transactions as well as a penalty regulated in Article 113 the Act of Copyright. This is because an e-book’s copyright’s violator has done an act against the law which is harmful for the author or the copyright holder.]]>
<![CDATA[PENGATURAN BENTUK DAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Putu Ayu Ira Kusuma Wardani]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.535 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p13
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian lisensi antara pencipta dan orang lain serta untuk mengetahui syarat sahnya suatu perjajian hak cipta. Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Hak Cipta memberikan pencipta sebuah hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang mendapat perlindungan hukum sejak ciptaan itu telah diwujudkan dalam karya nyata. Pengaturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 45 sampai Pasal 47 mengatur terkait pembatasan hak cipta memberikan hak untuk pencipta memberikan orang lain hak untuk memperbanyak ciptaanya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur tentang bentuk dan syarat sahnya perjanjian lisensi. dapat di simpulkan bahwa perjanjian-perjanjian lisensi dapat berbentuk lisensi eksklusif dan lisensi non eksklusif. Lisensi eksklusif adalah kontrak yang berbentuk perjanjian dan perjanjian ini hanya akan di serahkan kepada seorang atau satu penerima lisensi di dalam wilayah tertentu. Lisensi non eksklusif adalah kontrak yang bentuknya perjanjian ini dapat di berikan untuk beberapa penerima lisensi dan tersebar di beberapa wilayah. Syarat sahnya perjanjian hak cipta sama halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata yaitu a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Kecakapan para pihak c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal. Article aims to determine the forms of license agreements between creators and other people and to find out the legal terms of a copyright agreement. The research used in this research is normative legal research with a conceptual approach and a statue approach. The research results show that copyright gives the creator the right to announce or reproduce his copyright which has received legal protection since the creation has been manifested in real works. Regulation No. 28 of 2014 concerning Copyright Articles 45 to 47 regulate copyright restrictions giving rights to creators giving other people the right to reproduce their copyrights. However, this article does not regulate the form and terms of the validity of the license agreement. It can be concluded that the license agreements can be in the form of exclusive licenses and non-exclusive licenses. An exclusive license is a contract that is in the form of an agreement and this agreement will only be submitted to one or one licensee in a certain area. A non-exclusive license is a contract in the form of this agreement that can be given to several licensees and spread over several regions. The terms of the validity of a copyright agreement are the same as the validity conditions of an agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code, namely a. Agree those who bind themselves b. The skills of the parties c. A certain thing d. A cause that is lawful.Keywords: Copyright, Exclusive Rights, License.]]>
<![CDATA[SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Luh Nia Sasmita]]>;
<![CDATA[Gde Made Swardhana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.409 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p04
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi tindakan kebiri kimia terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam konteks ius constituendum. Metode yuridis normatif ialah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi tindakan kebiri kimiawi dalam UU Perlindungan Anak sebagai sanksi tindakan merupakan sanksi baru yang diterapkan di Indonesia telah berbeda dengan alasan utama sanksi tindakan dalam hukum pidana dan tidak relevan diterapkan dewasa ini dikarenakan lebih mengarah pada efek jera. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan adanya double punishment yang tidak sesuai dengan prinsip double track system dan esensi pembaharuan hukum pidana melalui penal policy karena seakan masih mengandung orientasi lama tanpa berupaya mengefektifkan penegakan hukum dengan mengikuti perkembangan yang ada guna menghasilkan perundang-undangan pidana yang lebih baik. The purpose of this research is to regulate and impose sanctions on chemical castration against children as victims of violence in the context of ius constituendum. The normative juridical method is the method used in this study. The results of this study conclude that the sanctions for chemical castration in the Child Protection Law as sanctions for action are sanctions applied in Indonesia that are different from the main reason that sanctions in criminal law are not relevant to be applied today because they lead to a deterrent effect. Of course this can lead to double penalties which are incompatible with the principle of a dual track system and the essence of criminal law reform through a penal policy because it seems that it still contains an old orientation without trying to streamline law enforcement by following existing developments in order to produce better laws.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK COVID-19 SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA ]]>
<![CDATA[I Putu Yudhi Setiawan]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.45 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p09
<![CDATA[Tujuan dari penulisan jurnal ini membahas mengenai mewabahnya covid-19 dikaitkan dengan keadaan memaksa (force majeure) dan membahas tentang dulisme perlindungan hukum bagi pekerja/tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja karena keadaan memaksa (force majeure) dan akibat yuridis terhadap PHK tersebut. Penelitian memakai metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undandangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wabah pandemi covid-19 dapat dijadikan alasan keadaan memaksa (force majeure) bagi pemberi kerja dalam melakukan PHK kuncinya adalah pihak yang bersangkutan dapat menjelaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi perjanjian bukan karena dirinya dan tidak semua perusahaan dapat menyatakan dirinya dalam keadaan memaksa (force majeure). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja karena keadaan memaksa (force majeure) tercermin dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yaitu berupa memberikan hak atas ganti kerugian, uang pesangon, dan uang pensiun. The purpose of writing this journal discusses the outbreak of Covid-19 associated with force majeure and discusses legal protection drafts for workers / laborers who have been terminated due to force majeure and the juridical consequences of layoffs. The research uses normative research methods, using a statutory approach. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic outbreak can be used as a reason for force majeure for employers to lay off the key, the key is that the party concerned can explain that failure to fulfill the agreement is not because of him and not all companies can declare themselves in a state force majeure. Legal protection for workers affected by termination of employment due to force majeure is reflected in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning work copyright which regulates legal protection for workers, namely providing the right to compensation, severance pay, and pension money.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI DUNIA PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi]]>;
<![CDATA[Sagung Putri ME.Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.772 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p14
<![CDATA[Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahu bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di dunia pendidikan seperti kampus dan sekolah, serta untuk mengetahui urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana erat kaitannya dengan melindungi korban sesuai aturan yang berlaku. Namun terdapat beberapa kekaburan norma mengenai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sangatlah penting untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang, karena jangkauan tindak kekerasan seksual telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini secara tegas dan jelas. Selain itu kasus kekerasan seksual juga sering terjadi di dunia pendidikan seperti sekolah dan kampus. The purpose of this research is to determine the form of legal protection for victims of sexual violence in educational environtmen such as schools and college, as well as to find out the urgency of ratifying the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in an effort to eradicate sexual violence in the educational environtment. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. Based on the research results, protection of victims of sexual violence in the criminal justice process is closely related to protecting victims in accordance with applicable regulations. However, there are some obscure norms regarding sexual violence in Indonesian legislation. The Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is very important to be passed into a Law immediately, because the scope of sexual violence acts has been regulated in this Draft Law in a firm and clear manner. In addition, cases of sexual violence also often occur in the educational environtmen such as schools and college.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERDA NO 2 TAHUN 2015 TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Made Novia Surya Ardanari]]>;
<![CDATA[Putu Edgar Tanaya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.575 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p05
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis Penerapan Perda No 2 Tahun 2015 Terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris,yaitu melihat hukum dalam artian nyata menggunakan fakta-fakta empiris dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat melalui wawancara atau obervasi langsung ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang terjadi dimasyarakat. Bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima sudah diatur secara nasional sehingga peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada aturan tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kota Denpasar membuat Perda Kota Denpasar No 2 Tahun 2015 yang khusus mengatur tentang Pedagang Kaki Lima. Hambatan – hambatan dalam penerapan Perda No 2 Tahun 2015 terkait Pedagang Kaki Lima adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu peraturan daerah yang tumpang tindih dengan aturan Desa Adat, faktor penegak hukum seperti hambatan hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu dari faktor masyarakat dan faktor ekonomi kurangnya kesadaran pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah yang berlaku dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. This study aims to analyze the application of Perda No. 2 of 2015 regarding street vendors in the city of Denpasar. This research is a type of empirical legal research, which is seeing the law in a real sense using empirical facts by examining the work of law in society through interviews or direct observations in the field. The approach used is sociological juridical, namely identifying law as a real and functional social institution in the life system that occurs in society. Other legal materials used to support this research are primary and secondary legal materials. The results showed that the regulation regarding street vendors has been regulated nationally so that the regional regulations made by the Denpasar City government are guided by these rules. Therefore, the government of Denpasar City made the Regional Regulation on the City of Denpasar No. 2 of 2015 which specifically regulates street vendors. The obstacles in the application of Perda No. 2/2015 regarding street vendors consist of internal and external factors. The internal factors themselves are regional regulations that overlap with the rules of the Traditional Village, law enforcement factors such as obstacles that cannot be resolved by the Civil Service Police Unit in controlling. Furthermore, there are external factors, namely from community factors and economic factors, the lack of awareness of street vendors regarding the applicable Regional Regulations and economic inequality that occurs in the community.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DIBAWAH UMUR MELALUI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Lasyita Herdiana Rinaldi]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.642 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p10
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas aturan mana yang mengatur mengenai perjanjian jual beli online dalam e-commerce di Indonesia dan membahas mengenai keabsahan dari perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh pihak yang belum cukup umur sehingga belum dapat dikatakan cakap. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan, metode normatif merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara menilai dan mengacu pada peraturan Undang-undang atau aturan yang berlaku dan berkaitan dengan hukum yang ditangani. Hasil studi menunjukan bahwa mengenai transaksi jual beli online/transaksi elektronik ketentuannya secara tidak langsung diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE), berdasarkan Pasal (1) angka 17 UU ITE dijelaskan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Mengenai perlindungan hak pembelinya pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian jual beli online melalui e-commerce ini. Selanjutnya mengenai keabsahan perjanjian jual beli online melalui e-commerce oleh pihak yang masih dibawah umur sangat menimbulkan keraguan, dikarenakan hal tersebut telah bertentangan dengan syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata dan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum dapat berakibat hukum dibatalkannya perjanjian tersebut. Namun, perjanjian jual beli online melalui media e-commerce oleh pihak yang dibawah umur dapat diwakilkan dan perjanjian tersebut dapat dilanjutkan apabila kedua belah pihak tidak keberatan. This article aims to discuss the regulations which stipulate online commercial agreement on e-commerce in Indonesia and to discuss the legitimacy of an online commercial agreement which is conducted by not yet legally capable underage persons. The method used in this writing is normative method by approaching regulations. The Normative method is an approach used by examines, assessing and referring to the regulations that apply and related to the issue. The study results show that Online Commercials Transactions the provisions are indirectly regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), on Article (1) number 17 of the ITE Law it is explained that "electronic contract is an agreement between the parties. Made through electronic systems ”. Regarding the protection of the buyers, the regulation is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, there are no provisions that specifically regulate the Online Commercial. Furthermore, regarding the validity of Online commercial agreements through e-commerce by underage parties, it might trigger an issue, because it is contrary to the legal terms of the agreement according to the Civil Code and online commercial agreements made by person who are not legally capable can result the law being canceled. However, online commercial agreement by underage parties can be represented and the agreement can be continued if both parties do not object.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK CIPTA PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI DALAM GRUP CHAT PADA APLIKASI TELEGRAM ]]>
<![CDATA[Revi Astuti]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.522 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p01
<![CDATA[Tujuan penyusunan artikel ialah untuk mengetahui dan mengindentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan karya sinematografi yang berupa film dan web series pada sebuah grup chat di aplikasi pengirim pesan yaitu aplikasi telegram. Penulisan riset ini memakai metode riset hukum normatif serta dengan memakai pendekatan peraturan undang-undang yang berlaku (statute approach) serta Pendekatan permasalahan kasus yang terjadi (case approach). Adapun hasil dalam penelitian ini ialah para pihak yang melakukan pembajakan dalam penggandaan dan menyebarluaskan hasil karya cipta intelektual seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak-hak dari pemilik hak cipta, baik itu hak ekonomi dan hak moral. Pihak-pihak yang melakukan pembajakan tersebut agar ditindak berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang hak cipta, mendapat sanksi tegas, serta melalui menkominfo dapat bertindak untuk memblokir grup-grup chat di aplikasi telegram agar film dan web series tidak beredar tanpa izin dari pemilik hak cipta. The purpose of making article is to find and identify the form of legal protection against piracy of cinematographic works in the form of films and web series in a chat group in the message sending application, namely the telegram application. The writing of this research uses normative legal research methods and uses a statute approach and a case approach. The results of this study are that the parties who commit piracy in duplicating and disseminating someone's intellectual copyright work have committed acts that violate the law and violate the rights of the copyright owner, both economic rights and moral rights. The parties who commit the piracy to be prosecuted according to the applicable legal provisions regarding copyright, receive strict sanctions, and through the MCIT can act to block chat groups on the telegram application so that films and web series do not circulate without permission from the copyright owner.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT YANG MENGGUNAKAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA ORANG LAIN ]]>
<![CDATA[Dea Haq]]>;
<![CDATA[I Wayan Novy Purwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.941 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p06
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai urgensi jaminan dalam perjanjian kredit serta untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kredit dengan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain apabila terjadi wanprestasi. Metode penulisan yang penulis gunakan pada penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengamanan kredit sangat penting dilakukan dalam perjanjian kredit karena berhubungan erat dengan risiko, oleh karena itu diperlukan sebuah jaminan. Urgensi jaminan dalam perjanjian kredit merupakan suatu hal yang amat perlu, karena dengan adanya jaminan para pihak penyalur kredit dapat mendapatkan kembali haknya sebagai kreditur. Apabila di suatu hari terjadi sesuatu hal yang tidak diperkenankan dalam hal ini wanprestasi, maka terdapat jaminan yang pasti untuk memperoleh kembali apa yang sudah diberikan. Perjanjian kredit dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain (pihak ketiga) sangat berisiko, yakni akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain apabila debitur wanprestasi adalah jaminan Sertifikat Hak Milik akan dieksekusi oleh pihak kreditur dengan cara menjualnya dihadapan umum dimana hasil dari penjualan itu diperuntukkan untuk membayar utang debitur. The purpose of writing this scientific journal is to examine more deeply the urgency of guarantees in credit agreements and to find out the legal consequences of credit agreements with Property Rights Certificates on behalf of others in the event of default. The writing method that the author uses in writing scientific journals is a normative juridical method using a statutory approach. The result of this research is that credit security is very important to do in a credit agreement because it is closely related to risk, therefore a guarantee is needed. The urgency of the guarantee in the credit agreement is something that is very necessary, because with the guarantee that the creditors can regain their rights as creditors. If one day something happens that is not permitted, in this case default, then there is a definite guarantee to get back what has been given. A credit agreement using a Certificate of Ownership on behalf of another person (third party) is very risky, namely due to the legal consequence of a credit agreement with a Certificate of Ownership in the name of another person if the debtor in default is the guarantee that the Certificate of Ownership will be executed by the creditor by selling it in public. where the proceeds from the sale are earmarked to pay off the debtor's debt.]]>
