cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 02, No. 04, Juni 2014" : 40 Documents clear
KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK RAKYAT INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ida Bagus Oka Mahendra Putra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.134 KB)

Abstract

Scientific paper titled “Standard Clause of Bank Credit Agreement Related to the Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection”, using empiric writing method. Issues raised in this paper is whether the standard clause of BRI bank credit agreement had complied with the Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and how is the legal consequences if the standard clause of bank credit agreement does not complywith the provisions of article 18 of Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. Based on research, the results are standard clause of bank credit agreement has not beencomplied with the Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and the legal consequences of the standard clause of bank credit agreements that do not comply with the provisions of the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection is null and void.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM DALAM KEGIATAN PASAR MODAL I Gede Andre Santika; Ni Nengah Adi Yaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.251 KB)

Abstract

On the national building program capital market has an important role because capital market is one of alternatives or the means for collecting the funds from society. In capital market mechanism in Indonesian has a supporting profession which is know as the legal consultant. Legal consultant in capital market must be responsible for the legal audit and the legal opinion, where the legal opinion given by the legal consultant will assist the company to get the process of go public. By means of normative method, this paper will give explanation and comprehension concerning the role and the responsibility of a legal consultant in the capital market activity. Where the legal consultant is independent side which is trusted of the skill and the integrity to do the legal audit and give the legal opinion independently to the capital market activity. So based on the skill and the integrity a legal consultant has responsible continually not only to emiten but also to the investor.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA I Wayan Subangun Wirang Garda Satria; Ni Nyoman Mas Aryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif berupa pendekatan peraturan perundang-undangan hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan Menteri Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pekerja Harian Lepas juga berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
PENGATURAN BERINVESTASI ALAT PELEDAK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Nyoman Arif Budiman; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.562 KB)

Abstract

In the fields of business invesment, three tyeps of business are business open field, closed business and business with requirement. Issue which is appointed is “Arragement Invest In Indonesia Explosive Divices Based On Law Number 25 Of 2007 discuss about Investment” The methodology used in this study is normative method, statue approach legislation. The legal basic for invesment in Indonesia is according to Law Number 25 of 2007 disscus about Investment (Law No. 25 of 2007) article 12 paragraf (2), namely explosive devices are prohibited to perform invested by all investor both of domestic investor and foreigen investor of entry into force of Law number 25 of 2007. It is based explosive divices are included in the class Negative List ofx Invesment (DNI) in the category closed for business sector of invesment.
KETIDAKJUJURAN PELAKU USAHA TERHADAP STRUK BELANJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putri Nabella Tuntama; I Ketut Tjukup
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.722 KB)

Abstract

Untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga memungkinkan untuk terjadinya ketidakjujuran. Struk belanja yang dianggap hal sepele seringkali diabaikan oleh masyarakat, sehingga dapat terjadinya penyalahgunaan kesempatan untuk meraup keuntungan sepihak dengan cara merugikan pihak lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkenan mengangkat judul Ketidakjujuran Pelaku Usaha Terhadap Struk Belanja Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap penting untuk diketahui masyarakat selaku konsumen bahwa adanya perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen terkait hal kerugian yang diderita oleh konsumen. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pustaka. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa konsumen dapat memperoleh perlindungan atas perbuatan ketidakjujuran struk belanja yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan berpedoman dasar gugatannya pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: perlindungan, konsumen, struk belanja.
PERAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF I Gst Agung Istri Oktia Purnama Dewi; A. A. Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.231 KB)

Abstract

This paper entitled “The Role of The Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) In Alternative Dispute Resolution. This paper is motivated by the existence of alternative dispute resolution of capital markets that can solved throughBAPMI. However, not enough people acknowledge the role and competency of BAPMI in resolving disputes in the capital market. This purpose of this paper is to explain the role BAPMI as mediators and to determine the role of BAPMI related to "bindingopinion". It can be concluded that the role of BAPMI as mediator is only to facilitate meetings and negotiations within the framework of mediation with a goal to reach a settlement between the parties to the dispute. The role of BAPMI related to binding opinion is to assist the parties in interpreting a vague provision in the agreement, so the differences of interpretation between the parties will not be happening again which ableto trigger any further dispute. This paper uses the juridical normative research method.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT (PERSERO) BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk. DI KOTA DENPASAR Luh Ayu Adi Wardani; I Wayan Wiryawan; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.413 KB)

Abstract

The increasing living standart of the society result on the increasing needs that must be fulfilled, meanwhile chances used by developers in a form of corporation with banking institutions offer facilities for fulfilling people’s needs for housing. Hence, PT.(Persero) Bank Tabungan Negara,Tbk (BTN) provides facilities of credits for houses with requirements and certain periods so that they can help people for having houses. The fact, however, is that there are many credit debtors of house ownership have not fulfilled their obligation as determined as agreed with BTN. The condition makes the bank difficult to develop its business in providing credits for other credit debtors so that the effort to succeed the government program on preparing housing for low standard of people become difficult.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Cyntia Herdiani Syahputri; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.893 KB)

Abstract

The writing is titled "Due Marriage Law Seen From Different Religions Act No. 1 of 1974" which aims to discuss the legal consequences of marriage as where different religions in Indonesia. In this study, using a normative research methods in the solution through a review of the rules - the rules that exist and examines various aspects of the written law. This paper describes the legal consequences perbdaan religion in the Marriage Act. Kesimpualn perkawianan that can pull in different religions have in langsungkan in society is not valid because the intent to deviate from the provisions of article 2, paragraph (1) and Article 8, paragraph (f) of the Marriage Law.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BERBENTUK BUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Ni Luh Ristha Ariani; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.184 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)”. Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbentuk bukan Perseroan Terbatas (PT). Dari analisa yang dibahas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 belum dapat diterapkan secara optimal untuk tujuan perlindungan hukum bagi UMKM karena keseluruhan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tersebut belum diterbitkan termasuk aturan penerapan sanksi administrasi. Firma dan CV adalah badan usaha yang mengandung karakter badan hukum karena undang-undang mengharuskan adanya pendaftaran dan publikasi.
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 30 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN PENGIKATAN KENDARAAN PADA KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG, BANYUWANGI Anak Agung Dicky Arianto; I Made Udiana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.8 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan Di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Aktivitas penyeberangan dalam lalu lintas laut menggunakan kapal sebagai alat transportasinya dan sudah seharusnya pengikatan kendaraan (lashing) dilakukan agar pemilik kendaraan merasa aman dalam aktivitas penyeberangan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah; 1) Apakah kendala-kendala yang dihadapi GAPASDAP terkait dengan kewajiban pengikatan kendaraan pada kapal angkutan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi?; 2) Bagaimana pengawasan pengikatan kendaraan (lashing) pada kapal angkutan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, dikarenakan belum berlaku secara maksimal antara peraturan dengan penerapannya dilapangan. Kesimpulan yang diperoleh adalah kendala yang dihadapi GAPASDAP dalam melaksanakan pengikatan kendaraan diantaranya biaya, tenaga kerja, jarak yang pendek dan waktu yang singkat dan pengawasan yang kurang dari pengawas.

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue