cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 02, No. 06, Oktober 2014" : 34 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR Amalia Kurniawan; I Made Budi Arsika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.306 KB)

Abstract

This paper discusses the consumptive use of credit card that ultimately led to theinability of credit card holders to pay the debt, that makes banks have to use debtcollector service to collect the debt. It aims to identify the legal protection of credit cardcustomers from any actions taken by debt collectors and also to analyze theresponsibility of debt collectors for their actions. It is a normative legal research thatuses statutory and analitical-conseptual approaches. It can be concluded that the creditcard holders are given legal protection from the Regulation of Bank Indonesia (CentralBank). In case loss of credit card holders, both banks and debt collectors have differentresponsibility. More specifically, the bank is responsible to provide compensation in theform of a sum of money to the customer, meanwhile, debt collectors will be imposedcriminal responsibility for their actions.
LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN VIRTUAL DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA Dhea Nada Safa Prayitno; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya bitcoin menjadi contoh nyata bahwa virtual currency yang berjenis cryptocurrency ini akan menjadi bagian perekonomian dunia. Kemudahan utama yang didapat adalah penerapan sistem peer-to-peer network dimana tidak diperlukannya lagi perantara dalam bertransaksi. Keberadaan bitcoin sebagai virtual currency ternyata menimbulkan polemik khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan uang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pemerintah Indonesia lewat Bank Indonesia telah melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran untuk transaksi bisnis terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial. Namun, terhadap larangan tersebut tidak ditentukan secara jelas mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis terkait kekosongan hukum pada pengaturan bitcoin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran virtual dilarang di Indonesia. Serta akibat hukum bagi transaksi bisnis yang menggunakan bitcoin adalah resiko penggunaannya dikembalikan kepada penggunanya. Kata Kunci: teknologi finansial, mata uang virtual, bitcoin
AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TERJADINYA FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA) Putu Parama Adhi Wibawa; I Ketut Artadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.034 KB)

Abstract

Engagement is a legal relation on wealth between two or more people, on thebasis of a party reserves the right (creditor) and the other party is obliged to (debtor)for something accomplishment. In the engagement, if the debtor doesn’t voluntarilymeet their obligations in good faith, then the creditor may request the assistance of lawpush the debtor to fulfil its obligation. Force majeure regulated in Article 1244 of theCivil Code. This article is about the restitution payment, as well as issues related to theburden of proof, in the event of default, the debtor sentenced to pay the restitution if thedebtor couldn’t prove that a default was caused by unexpected circumstances or beyondthe ability of the debtor. Debtor has an obligation to do something, but it turns out thatthe debtor doesn’t fulfil its obligations, then the resulting losses on the debtor. Thepurpose of this paper is to understand the elements of force majeure and to determinethe legal consequences of the debtor upon the occurrence of a force majeure. By usingthe normative method, the conclusion discovered that there are two theories about forcemajeure, namely the theory of absolute and the theory of relative. According to thetheory of absolute, the debtor in the state of force majeure, if the fulfillment of theachievement is not possible to be fulfilled by anyone. While according to the theory ofrelative, force majeure occurs when debtor might have a chance to fulfill theachievement with a big sacrifice. A result of negligence causing the force majeure thenthe debtor unable to perform its obligation in accordance with what has been agreedand the debtor must replace the losses incurred.
PENETAPAN HAK ASUH ANAK TERKAIT DENGAN PERCERAIAN ORANG TUA (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr) Ni Putu Sari Wulan Amrita; Desak Putu Dewi Kasih; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.024 KB)

Abstract

Tujuan utama dari suatu perkawinan ialah membentuk keluarga, untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Namun ikatan perkawinan itu dapat diputus jika suami dan istri memutuskannya. Setelah putusnya perkawinan salah satu sengketa yang biasanya dipermasalahkan. Pelaksanaan penetapan hak asuh anak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak ataupun penetapan melalui perantara hakim. Penulis mengkaji pelaksanaan ketentuan UU Perkawinan yang memuat ketentuan terkait hak asuh anak yakni Pasal 41 UU Perkawinan. Pentingnya penelitian ini, untuk mengetahui penetapan hak asuh anak atas dasar kesepakatan dengan bantuan hakim sebagai mediator. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Singaraja dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan hak asuh anak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan hak asuh anak karena perkawinan orang tua diatur dalam beberapa ketentuan pasal pada UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, PP No 10 Tahun 1985, UU Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979, apabila terjadi perselisihan maka pengadilan akan memutuskan dengan pertimbangan untuk kepentingan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, ketentuan lain yang juga digunakan adalah sistem kekerabatan patrilineal. Kata kunci: perceraian, penetapan, hak asuh anak.
PENGATURAN PESAWAT UDARA SEBAGAI OBYEK JAMINAN KREDIT I Nyoman Ganang Bayu Weda; I Made Sarjana; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.24 KB)

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan memberikan dampak pada pembebanan jaminan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan pesawat udara (norma kosong), sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, oleh karena itu timbul perbedaan penafsiran tentang lembaga jaminan yang mana digunakan dalam pembebanan jaminan suatu pesawat udara. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara di Indonesia dan bagaimanakah sistem pendaftaran pemberian jaminan kebendaan terhadap pesawat udara sebagai jaminan kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara tidak diatur secara jelas. Jaminan Hipotek merupakan lembaga yang paling relevan untuk pesawat udara dikarenakan pesawat udara memiliki bobot ukuran yang lebih dari 20 m3 dan harus memiliki tanda pendaftaran (Pasal 24 UU Penerbangan) yang menjadikannya benda tidak bergerak sebagaimana halnya kapal laut (Pasal 314 KUH Dagang) serta diperkuat dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yaitu membuat akta hipotek pesawat terbang. Pendaftaran jaminan sebagai pemenuhan asas publisitas untuk melindungi pihak ketiga dari kemungkingan yang merugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1179 KUH Perdata. Kata Kunci : Pembebanan jaminan, pesawat udara, kredit
PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LISENSI DI BIDANG MEREK DAGANG ANTARA PARA PELAKU USAHA YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Nyoman Bob Nugraha; Ngakan Ketut Dunia; I Ketut Sandhi Sudarsana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.379 KB)

Abstract

Background research based on the provision of the law as result of the licenseagreement. Because the license agreement between the different business associatescitizenship is does not always go according to agrrement.Purpose of the study is to know and understand the trademarks and licensesunder the law and determine your legal options in the event of a dispute betweenbusiness partner license agreement between different nationality.Writing researchmethod is normative legal research base on secondary dataConclusion of the study is about trademark and licenses as well as determiningthe choice of law of a license agreement case of business partner with differentnationality.
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BANK PERKREDITAN DI KOTA DENPASAR Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi; Desak Putu Dewi Kasih; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.385 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Pelaksanaan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pelaksanaan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar serta untuk mengetahui dan memahami pelanggaran-pelanggaran Bank Perkreditan Rakyat yang mempengaruhi efektivitas pegawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian Hukum Empiris. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung mengenai kredit, manajemen, dan dana pihak ketiga di Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar dan pelanggaran-pelanggaran Bank Perkreditan Rakyat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah perselisihan internal bank, pembukuan ganda, dan batas maksimum pemberian kredit.
TANGGUNG JAWAB PT. LION MENTARI AIRLINES SEBAGAI PENYEDIA JASA PENERBANGAN KEPADA KONSUMEN AKIBAT ADANYA KETERLAMBATAN ATAU PEMBATALAN JADWAL PENERBANGAN (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 641/PDT.G/2011/PN.DPS) Ari Agung Satrianingsih; I Gusti Ayu Puspawati; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.399 KB)

Abstract

Journal entitled “Liability of PT. Lion Mentari Airlines as flight company toconsumers in flight delayed and cancelation of flight (Case Study: Denpasar’s DistrictCourt decision number: 641/PDT.G/2011/PN.DPS is based oftentimes consumersespecially flight consumers complaint the services was given if there is delayed orcancelation of flight in organizing air freight. So that, important to know how legalliability in practice of Lion Mentari Airlines Company in Denpasar as flight company to consumers about flight delayed and cancelation of flight based on law and throughDenpasar’s District Court decision number : 641/PDT.G/2011/PN.DPS.The writing method that used is the empirical laws. Based on researching result inNgurah Rai International Airport, Lion Mentari Airlines Company always givescompensation caused flight delayed or cancelation of flight to the consumers, but theenforcement of that liability obstructed by services factor. In accordance with theDenpasar’s District Court decision number : 641/PDT.G/2011/PN.DPS, Lion MentariAirlines Company only gives compensation like as drinks and snack and offers ticketrefund, but can’t help flight diversion (to another flight company).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN Randy Sujateruna; I Gusti Ayu Puspawati; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.812 KB)

Abstract

Problems flats sticking on the surface due to the high investment flats that arenot coupled with knowledge of the law relating to flats, they do not pay attention tothose aspects that would later cause problems for consumers or residents of theapartment as well as the status of legal protection of ownership rights to land.Consumer the flats have legal protection with full probative force or it’s perfect overthe land title of an apartment and meet the requirements as written in the Law Number20 of 2011 on Flats. Goal in this case is to determine the legal protection for consumersagainst the ownership of apartment units and transition process to determine the rightsof consumers in the flats by Law Number 20 of 2011 on Flats. This research isnormative legal research. The final conclusion is by issuing the certificate of ownershipfor Flats, it guarantees the legal certainty and the rights certainty of the ownership offlats for the consumer and transitioning the ownership rights of the flat unit can bemade in PPAT deed and registered at the local land office.
TANGGUNG JAWAB KREDITOR ATAS HILANGNYA BARANG GADAI Amalia Yustika Febriani; I Made Budi Arsika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.301 KB)

Abstract

The title of this article is the responsibility of creditor for the loss of pawninggoods. It is a normative legal research that uses a statutory approach. The writeranalyzed that pawning agreement arises from the legal relation of mortgage agreementthat its repayment will be guaranteed by moving objects. In this regards, creditor shallbe liable to the pawn objects that lost or damaged, as stipulated in Article 157paragraph (1) of the Indonesian Civil Code, except for the case of force majeure.

Page 1 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue