cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 03, No. 01, Januari 2015" : 41 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA (NATUURLIJKE PERSOON) DALAM HUKUM KEPAILITAN TERKAIT ADANYA ACTIO PAULIANA I Komang Indra Kurniawan; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.838 KB)

Abstract

This writing is entitled Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (NatuurlijkePersoon) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya Actio Pauliana. The Debitor cannotpay their credits to Creditors that they give a notice of bankruptcy onto the court. It canbe assumed that the Debitor has a not-so-good deed that he transfers the wealth ontothe third party (Natuurlijke Persoon) which results in that the wealth of the Debitorscannot be seized before judgement. This research was purpose to know the role ofCurator on Actio Pauliana and the legal protection for the third party (NatuurlijkePersoon)..The method that was used in this writing was the research method of normativelaws with some approaching based on Constitution point of view.The finding of this research was that the Curators hold a significant role inregulating and settling the Debitor’s wealth of bankruptcy and have rights to proposethe Actio Pauliana. The third party (Natuurlijke Persoon) who had done the law act tothe Debitor of bankruptcy has to restore the objects in the agreement and have rights topropose a legal protection as concuren creditors.
KONTRAK BISNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR Jiyestha Kartika Shandra; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.156 KB)

Abstract

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah merupakan Perpres pertama yang mengemas pengaturan pengadaan benda dan jasa. Perihal proses Pengadaan Barang dan jasa di Republik Indonesia yang terkini, terdapat pedoman berupa Perpres Nomor 4 Tahun 2015 sebagai Perubahan Kempat. Perihal pengadaan tender, terdapat beberapa peraturan baru yang menjadi aturan terhadap tanggung jawab penyedia Barang dan jasa yang telah memenangkan tender, salah satunya adalah Perpres No 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Dilihat dari masalah diatas maka penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan praktek Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi oleh penyedia Barang dan jasa dalam mengikuti tender di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar,dan mengetahui bagaimana pola penyelesaian wanprestasi oleh para penyedia barang dan jasa. Metode analisa penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini, pada Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kota Denpasar, Adanya faktor internal dan eksternal yang membuat terjadinya wanpretasi dimana tidak terlaksananya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian.Pembahasan tentang pola penyelesaian wanprestasi serta upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi kerugian yang sudah terjadi. Kata Kunci : Kontrak Bisnis, Barang dan Jasa, Pemerintah Kota
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA Belly Riawan; I Made Mahartayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.619 KB)

Abstract

Along with the development of technology in the present, a lot of progress in allfields, especially in information technology. It was certainly used by Indonesian people fora variety of needs. One is in terms of buying and selling online. Then the transactionactivity of online media, because it is necessary at this time we also consider the legalaspects, especially the rights and obligations of both parties is assured. In the transactionprocess tends consumers feel insecure when melakukakan the process. Plus the validity of atransaction process according to Code of Civil Law (Civil Code) in 1458 as the referencesection of a transaction agreement. Because this activity is likely to lead to legal issues oneof which is fraud and selling online businesses. By using the method of the normative legalresearch. It can be concluded that legislation to date that can provide protection to theconsumer online transactions is Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Section 8and Article 16.
TANGGUNG JAWAB KOLEGIAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN I Komang Heryawan Trilaksana; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.449 KB)

Abstract

Dalam menjalankan pengurusan Perseroan Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat Berkaitan dengan kepailitan, Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban apabila kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi tersebut, dalam perkembangannya bentuk tanggung jawab Direksi selaku perwakilan Perseroan Terbatas dapat berupa tanggung jawab Kolegial. Tanggung jawab Kolegial ini terkadang kurang proporsional karena perbuatan dari seorang direksi dari Perseroan yang mengalami pailit dapat berdampak pada anggota Direksi lain yang tidak saling mengetahui. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apa saja yang mejadi tanggung jawab kolegial untuk anggota Direksi dari perseroan terbatas dan bagaimana penyelesaian masalah yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mana menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti pendapat para ahli. Jurnal ini membahas mengenai dampak pailitnya suatu perseroan terbatas bagi direksi sebagai organ yang krusial dan senter serta membahas mengenai bagaimana pengecualian dari prinsip tanggung jawab kolegial. Kata Kunci: Tanggung Jawab, kolegial, Direksi, Perseroan Terbatas.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Keras di Pasaran: Studi pada Balai Besar Pengawas Obat Makanan (BB POM) Denpasar Joseph E Sibuea; I Gst. Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.197 KB)

Abstract

Different types of treatment are not always heal, even less so when using drugs does not fit precisely give rise to new disease. Because it is the above and the importance of the function of the drug, many people have abuse. Drugs that do not get permission from the Head BBPOM easily available at a price much more economical than the legal drugs that have received marketing authorization from the Head BBPOM. This study aims to determine the terms of drugs that may be enrolled in the Center for Food and Drug Administration (BBPOM) in Denpasar and BBPOM role in consumer protection with regard to dang drugs. The research method used is empirical jurisdiction. In order to realize a healthy society then, the terms listed drugs must have the name of the drug, which the registration, the existence of a generic name, and any trade names. Center for drug and food Supervisors have a role as an oversight and provide information to consumers on the hard drug.
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP INVESTOR ASING JIKA TERJADI SENGKETA HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL I Nyoman Sudiawan; I Gusti Ayu Agung Ariani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.27 KB)

Abstract

The paper is titled "Settlement Against Foreign Investors If Happens In Investment Legal Dispute". This paper uses analytical methods and approaches normative juridical legislation. The presence of Act Number 25 of 2007 on Investment, is expected to ensure peace of foreign investors in Indonesia need protection and legal certainty. Foreign investment has a positive impact on the State of Indonesia and the negative impact that needs to be anticipated and a solution found its completion. How resolving disputes between parties investment foreign investment and national parties?As for the purpose of writing is to know how the settlement of investment disputes between foreign investors and the national parties.Investment disputes can be resolved through deliberation, the court. Especially for disputes between foreign investors and the Government of the Republic of Indonesia can be resolved through Arbitration Institute.
PENGECUALIAN PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT I Gede Panca Sudiarta; I Made Budi Arsika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The writing of this scientific paper has its cause on the granting of monopoly exemption practices undertaken by state-owned enterprises (BUMN) based on the Indonesia 1945 cunstitution. The writing method used in this paper is a method of normative law. Issues raised in this paper, namely, what is the position of BUMN in Indonesia's economic system and determining what are the exceptions to the monopoly practices by BUMN. The research shows that state-owned enterprises in Indonesia is an entity of which capital is wholly or partly owned by the state through direct investments originating from the separated state budget, where the wealth exemption monopoly practices conducted BUMN can be seen in the 1945 Constitution article 33, paragraph (2) and (3) and article 51 of Law Number 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIMANFAATKAN PADA INDUSTRI KARAOKE Dewa Made Supradnyana; I Nyoman Darmadha; I Ketut Sandi Sudarsana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.47 KB)

Abstract

Copyright is an exclusive right granted to a creator (author) of the works of art.Intellectual property rights are property rights arising from intellectual ability or bornmanusia. HKI indeed make works that arise or born due to human intellectual abilitiesthat must be protected. Therefore, the author will explain What are the obstacles to thepayment of royalties to the composer of the song used in the karaoke industry. Theresearch is empirical research juridical law. obstacles in the payment of royalties to thesongwriter of the song used in the service industry karaoke, the royalty payments fromthe industry it is not all karaoke services provided or paid to the collective managementorganizations which is YKCI and Wami, and the use of some types of songs that may beconsidered or fit for use in a karaoke service industry must be selected in advance, sotake the time to wait for results from that a song.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN Ni Wayan Melda Ika Damayanthi; I Wayan Parsa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.445 KB)

Abstract

Terjadi serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan maskapai angkutan udara. Hal tersebut merefleksikan bahwa perlindungan hukum bagi para konsumen angkutan udara.Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh maskapai angkutan udara selaku pihak pelaku usaha, serta upaya hukum jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab oleh maskapai angkutan udara selaku pihak pelaku usaha dan untuk mengetahui upaya hukum jika terjadi kesalahan maskapai penerbangan yang dapat dilakukan oleh penumpang. Metode penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Wujud perlindungan hukum dari akomodasi penerbangan selaku penyedia jasa adalah pembayaran berupa kompensasi. Kompensasi tersebut adalah pembelian minuman, barang pengganti, makanan ringan, makanan berat dan ganti rugi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kata kunci : Tanggung Jawab, Maskapai Penerbangan, Keterlambatan
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TERHADAP AKTA YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM I Putu Eka Damara; A. A. Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.994 KB)

Abstract

This paper is about responsibility as a notary deed official deed containing the legal disability. The problems that occur in practice found that the presence of a notary deed juridical disabilities. Here arises the norm ambiguity about how the responsibility of the notary deed containing the legal disability. This paper aims to grasp and understand the responsibilities of a notary deed official deed containing the legal disability. paper, using normative legal research methods to the type of legal concept analysis approach (analitical & conseptual approach). This paper presented a study that as Notary public officials who run most of the power in the field of civil law countries, especially to create an authentic deed. Notary responsible for the deed made before him that the law is flawed, or not qualified notary formal. Here have a moral responsibility as well as could be required to compensate the injured party due to negligence in the notary deed made.

Page 1 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue