cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 4 (2022)" : 10 Documents clear
Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Pemerkosaan dari Sorotan Media Massa Ni Desak Gede Sekar Widhiasih; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk memahami implementasi daripada pengaturan tentang perlindungan hukum bagi anak di Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dari sorotan pemberitaan media massa. Adapun penggunaan daripada metode penulisan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum bagi anak di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak yang menjadi korban tindak pemerkosaan itu benar-benar berhubungan dengan pemberian perlindungan jadi diri atau identitas si anak dari sorotan media massa. Upaya yang bisa diusahakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak korban dari tindak pidana pemerkosaan adalah dengan memberikan rehabilitasi, pemberian perlindungan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan dan keamanan, dan pemberian aksesibilitas untuk mengetahui perkembangan perkara bagi anak. Kata Kunci: Anak, Media Massa, Perlindungan Korban, Tindak Pidana Pemerkosaan. ABSTRACT The writing of this journal article aims to understand the implementation rather than regulation of legal protection for children in Indonesia and government policies in providing protection for children as victims of the crime of rape from the spotlight of mass media coverage. The use of the writing method in this paper is a type of normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the regulation of legal protection for children in Indonesia can be seen in Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection which regulates the special protection given to children who are victims of rape. identity of the child from the spotlight of the mass media. Efforts that can be made by the government to provide legal protection to child victims of the crime of rape are by providing rehabilitation, providing protection to avoid labeling, providing safety and security guarantees, and providing accessibility to find out the development of cases for children. Key Words: Children, Mass Media, Rape, Victim Protection.
Mengkaji Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Raja Tua Hamonangan; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan dan memahami pengaturan pekerja alih daya di Indonesia pasca berlakunya Undang–Undang Cipta Kerja dan untuk memahami dan menganalisa kemampuan pengaturan pada UU Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja alih daya dari tindakan eksploitasi. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sistem konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan pekerja alih daya di Indonesia pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 bahwa ketentuan alih daya diatur pada BAB III Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 tidak berbeda jauh dengan ketentuan Pasal 66 UU Cipta Kerja. Bahwa perubahan yang dilakukan terhadap Undang–Undang Ketenagakerjana perihal aturan alih daya dalam UU Cipta Kerja dan PP No 35 Tahun 2021 tidak menunjukkan penguatan terhadap perlindungan hak pekerja sebagaimana tuntutan pekerja selama ini, justru sebaliknya. Bahwa pengaturan pada UU Cipta Kerja menunjukkan semakin mudahnya pengusaha menggunakan pekerja alih daya pada semua sistem yang kehendakinya dan semakin menunjukkan peran pemerintah mulai tergerus. Pemerintah saat ini seakan menyerahkan semua urusan tersebut kepada para pihak, sehingga peran pemerintah dalam mengatur/mengontrol pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh terkhusus pada sistem outsourcing menjadi lemah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Alih Daya, Eksploitasi, UU Cipta Kerja. ABSTRACT This article aims to demonstrate and understand the regulation of outsourced workers in Indonesia after the enactment of the Job Creation Law and to understand and analyze the regulatory capacity of the Job Creation Law in providing legal protection for outsourced workers from exploitation. The writing of this article uses a normative legal research method with a statutory approach and legal concept analysis. The results of the study show that the regulation of outsourced workers in Indonesia after the enactment of the Job Creation Law and Government Regulation Number 35 of 2021 that the provisions for outsourcing are regulated in Chapter III Articles 18 to 20 are not much different from the provisions of Article 66 of the Job Creation Law. That the changes made to the Manpower Law regarding the outsourcing rules in the Job Creation Law and Government Regulation Number 35 of 2021 do not show the strengthening of the protection of workers' rights as demanded by workers so far, quite the opposite. Whereas the regulation in the Job Creation Law shows that it is easier for employers to use outsourced workers in all sectors that they want and it shows that the role of the government is starting to erode. The current government seems to hand over all these matters to the parties, so that the government's role in regulating/controlling the implementation of working relations between employers and workers/laborers, especially in the outsourcing system, is weak. Key Words: Legal Protection, Outsourcing Employees, Exploitation, Job Creation Law.
TATA CARA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA I Gusti Ngurah Mahendrajaya; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Pilkada Serentak Tahun 2020 banyak menuai problematika bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang melanda sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi menurun. Wabah pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan masyarakat dan memberikan dampak terhadap agenda demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam melakukan penelitian, supaya mengetahui bagaimana hak pilih masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagai pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris, sifat penelitiannya ialah deskriptif menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yang dirangkum dalam analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada Serentak Tahun 2020 mengantisipasi bahwa pelaksanaannya tidak dilakukan dalam keadaan yang normal, sehingga harus mempersiapkan pelaksanaan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dengan adanya Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 itu artinya pemerintah menyokong pelaksanaan Pilkada langsung secara lazim, sehingga dapat diapresiasi bahwa pemerintah berusaha merealisasikan hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan pilkada. Tetapi, hal yang bisa digaris bawahi adalah terwujudnya hak-hak berupa hak memilih, hak hidup, dan hak memperoleh kesehatan ialah hak asasi manusia (HAM). Untuk mencapai itu semua pemerintah harus menetapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan UU Covid-19 atau secara tegas pada pelaksanaan Pilkada Serentak. Kata Kunci: Tata Cara, Covid-19, Pemilihan Kepala Daerah, Konstitusional ABSTRACT This study aims to examine the Simultaneous Regional Head Elections in 2020 that reap many problems for the government and the community. This is due to the Covid-19 pandemic that hit so that the level of public participation in exercising their voting rights has decreased. The COVID-19 pandemic has threatened public health and has had an impact on the democratic agenda in Indonesia. Therefore, the author is interested in conducting research, in order to find out how people's suffrage in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections is the implementation of citizens' constitutional rights. In this study, empirical juridical research methods were used, the nature of the research was descriptive using secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Collecting data using a literature study which is summarized in a qualitative analysis. The type of research used is empirical legal research. The results of the study indicate that the 2020 Simultaneous Regional Head Elections anticipate that its implementation will not be carried out under normal circumstances, so it must prepare for implementation by complying with the Covid-19 health protocol. With the Perppu No. 2 of 2020 which has been stipulated as Law No. 6 of 2020 has provided legal certainty for the implementation of the 2020 Pilkada during the Covid-19 pandemic, which means that the government supports the implementation of direct elections in a normal way, so it can be appreciated that the government is trying to realize the constitutional rights of citizens. with holding elections. However, what can be underlined is that the realization of rights in the form of the right to vote, the right to life, and the right to health are human rights (HAM). To achieve this, all governments must establish a Covid-19 health protocol in accordance with the Covid-19 Law or explicitly on the implementation of Simultaneous Regional Head Elections. Keywords: Procedure, Covid-19, Regional Head Election, Constitutional.
Aspek Hukum Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Pemberian Kredit oleh Bank Ida Ayu Katsuya Putri Dewi; A.A Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pemberian kredit terhadap nasabah yang kemudian berujung pada kredit macet, hal tersebut dikarenakan debitur sebagai penerima kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana perjanjian kredit. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yakni tidak dilakukannya analisis kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bersumber pada ketetapan Pasal 1 ayat (11) yakni “Kredit adalah penyelesaian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap nasabah debitur untuk mengembalikan kredit. Adapun penggunaan daripada metode penulisan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang. Hasil studi menunjukkan mengenai tata cara menyalurkan kredit yang sudah mempunyai landasan aturan perundang-undangan. Kredit yang seringkali bermasalah antara lain kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, kredit konsumsi, serta kredit pada sektor pertanian serta sektor perikanan. Kata Kunci: Bank, Kredit Macet, Kredit Perbankan ABSTRACT The purpose of writing this journal article is to find out the granting of credit to customers which then leads to bad credit, this is because the debtor as the recipient of the credit cannot fulfill his obligation to pay credit installments as stated in the credit agreement. Factors that influence the occurrence of bad loans are not doing credit analysis by applying the precautionary principle regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Based on the provisions of Article 1 paragraph (11) namely "Credit is the settlement of money or claims that can be equated with it, based on an agreement or loan agreement between a bank and another party that requires the borrower to pay off his debt after a certain period of time with interest". In applying the precautionary principle, banks must have confidence based on in-depth analysis of debtor customers to repay loans. The use of the writing method in this paper is a type of normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show the procedures for disbursing credit that already have a statutory basis. Loans that are often problematic include micro, small and medium business loans, consumer loans, and loans to the agricultural and fishery sectors. Keywords: Bank, Bad Credit, Banking Credit
UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MELAKUKAN KRIMINALISASI TERHADAP MARITAL RAPE Putu Jayanti Adelia Masridewi; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari ditulisnya jurnal ini adalah untuk mengetahui kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia terhadap pengaturan kekerasan seksual marital rape dan mengetahui peran negara dalam kriminalisasi marital rape. Jenis penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan penulis dalam penyusunan jurnal ini melalui bahan pustaka yang hasil analisisnya didapatkan dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan. Marital rape merupakan satu dari sekian banyak bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan hubungan seksual dalam perkawinan. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya pengaruh budaya patriarki di Indonesia. KUHP tidak mengatur mengenai perkosaan yang terjadi di dalam perkawinan dan hanya mengatur mengenai perkosaan yang terjadi diluar perkawinan. Maka dari itu dibentuklah UU PKDRT, RKUHP, dan UU TPKS yang memuat pasal mengenai kekerasan seksual yang tentunya juga mencakup marital rape secara spesifik dibanding KUHP, sebagai upaya dari negara untuk menghapus kekerasan seksual yang salah satunya adalah marital rape, dan memberikan korban perlindungan dengan melakukan kriminalisasi terhadap marital rape. Kata Kunci: Pembaharuan hukum, Kriminalisasi, Perkosaan dalam rumah tangga. ABSTRACT The primary objective of this journal is to understand regarding Indonesia's law reform approach for preventing marital rape or other sexual violence, in addition to the state's contribution to making marital rape a crime. The author prepared this journal by using method of normative legal study through library resources, whose analytical findings were derived from primary and secondary data collected. Marital rape is one of the many forms of sexual violence in the form of coercion from one party to have sexual relations in marriage. This can happen because of the influence of patriarchal culture in Indonesia. The Criminal Code does not regulate rape that occurs within marriage and only regulates rape that occurs outside of marriage. Therefore, the PKDRT Law, RKUHP, and TPKS Law were formed which contain articles on sexual violence which of course also include marital rape specifically compared to the Criminal Code, as an effort from the state to eliminate sexual violence, one of which is marital rape, and provide victims with protection by committing criminalization of marital rape. Key Words: Legal reform, Criminalization, Marital Rape.
HAK PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Cahya Kinari Arnita Putri; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini ialah untuk menulusuri dan mengetahui dari perspektif hukum terkait peralihan peraturan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi terbaru PKWT sudah dapat melindungi dan menjamin hak-hak buruh/tenaga kerja, serta bagaimana dampak pengimplementasiannya dalam hubungan kerja di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis memilih metode penelitian hukum normatif yaitu memfokuskan objeknya berupa pengolahan bahan-bahan hukum, serta mengumpulkan dan menganalisis unsur-unsur hukum yang ada yang didasari oleh sumber-sumber data sekunder. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu bahwa regulasi hukum terbaru PKWT belum sepenuh nya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja. Hal ini terbukti dari masih adanya kekaburan bahkan kekosongan aturan yang tidak dapat menampung keresahan masyarakat, salah satu nya belum ada ketentuan yang mengatur akibat hukum PKWT yang dibuat secara tidak tertulis. Hal ini tentu akan berdampak pada saat pengimplementasian nya dalam hubungan kerja karena akan sulit untuk membuktikan hak dan kewajiban para pihak dengan tidak adanya bukti tertulis sebagai jaminan yang kuat. Selain itu, kesejahteraan yang menjamin hak-hak buruh/tenaga kerja akan sulit ditegakkan karena semakin terbuka nya peluang praktik pemberi kerja untuk bertindak semena-mena bahkan mengeksploitasi buruh/tenaga kerja. Kata Kunci: Hak Pekerja, PKWT, Undang-Undang Cipta Kerja ABSTRACT The purpose to be achieved in this scientific paper are to explore and know from legal perspective related to the Certain Time Work Agreement (PKWT) after Law No. 11 of 2020 on Omnibus Law on Job Creation. This paper is also has purposed to figure out about the latest regulation of PKWT has provided legal protection for employees rights and find out the impact of it implementation in Indonesia employment relations. This paper is using normative legal research methods which is focus on the object in the form of processing legal materials, then collect and analyze existing legal elements based on secondary data sources. This paper research obtain that the latest legal regulation of PKWT has not yet fully provided legal protection for employee’s rights. The evident is from the emptiness and obscurity regulations that can’t accommodate public restlessness such as no consequences in unwritten PKWT agreement. This will certainly impact to the implementation in employment relationship because it will be difficult to prove employee rights and responsibility of the parties in the absence of written evidence as a strong guarantee. In addition, it will be difficult to enforce the welfare and legal protection of employee rights because there are more opportunities for employers to act arbitrarily and even exploit the employee. Keywords : Employee Rights, PKWT, Omnibus Law on Job Creation
EKSTRADISI DALAM MERESPON ‘MEXICAN DRUG WAR’: SOLUSI ATAU BUMERANG? Janardana Putri; I Gde Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini dilakukan untuk menganalisis mengenai dasar hukum dan implementasi serta efektivitas dari perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam menanggulangi fenomena perang narkoba di Meksiko. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Meksiko. Berdasarkan pada hasil studi normatif yang dilakukan telah diketahui bahwa, praktik esktradisi yang digunakan sebagai langkah penanganan Mexican Drug War dilakukan berdasarkan perjanjian international bilateral antara Amerika Serikat dan Meksiko sebagai dasar hukum yang mengikat antara dua belah pihak. Lebih lanjut, dalam implementasinya, perjanjian ekstradisi yang dilakukan nampak telah berhasil dilakukan untuk menjerat para pemimpin Drug Trafficking Organization. Namun dalam jangka panjang, efektivitas praktik ekstradisi masih belum kuat untuk menghentikan fenomena Mexican Drug War dengan munculnya penerus dari para pemimpin yang telah di ekstradisi. Kata Kunci: Ekstradisi, Perang Narkoba, Kejahatan Narkotika Internasional, Kerjasama AS-Meksiko ABSTRACT This writing was conducted to analyze the legal basis as well as the implementation and effectiveness of the extradition treaty between the United States of Amerca and Mexico in tackling the Drug War phenomenon in Mexico. This study was carried out using a normative research method with the constitutional approach which refers to the extradition treaty between the United States of America and Mexico. Based on the result of the normative study conducted, it was found that the extradition practice used as a measure to handle the Mexican Drug War was carried out based on a bilateral agreement between the United States and Mexico as a binding legal basis between the two of the parties. Furthermore, in its implementation, the extradition treaty has been successfully conducted to ensnare the leaders of the Drug Trafficking Organization. However, in the long term, the effectiveness of the practice of extradition is still not strong enough to stop the Mexican Drug War phenomenon with the emergence of new leaders to replaced the former leaders who have been extradited. Keywords: Extradition, Drug War, International Narcotics Crimes, USA-Mexico Cooperation
Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen atas Wanprestasi Ketidaksesuaian Kecepatan Internet yang Ditawarkan Provider Wi-Fi I Gst. Ngr. Bgs. Putra Prianatha; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana pengaturan terhadap hak-hak konsumen sebagai pelanggan provider Wi-Fi terhadap wanprestasi dari pihak provider dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terkait konsumen yang merasa dirugikan oleh provider Wi-Fi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normative. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah tertuang pada “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, dimana dalam penulisan ini akan membahas perihal wanprestasi yang sering terjadi dari pihak provider Wi-Fi terkait ketidaksesuaian kecepatan internet yang ditawarkan dan disaat penggunaan layanan sehingga merugikan pihak konsumen. Walaupun sudah tertuang dalam “pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak konsumen serta dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha”, masih kurangnya kepastian hukum bagi hak-hak konsumen yang harus dilindungi dalam halnya sebagai konsumen pelanggan provider Wi-Fi. Maka dari itu, agar pihak konsumen mendapatkan apa yang menjadi haknya, diperlukannya kepastian hukum yang mengatur dan melindungi agar berjalannya asas dari perlindungan konsumen sendiri yang tertuang dalam “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, provider Wi-Fi. ABSTRACT The purpose of writing this journal is to understand and find out how to regulate the rights of consumers as customers of the Wi-Fi provider against default from the provider and to find out the form of legal protection related to consumers who feel aggrieved by the Wi-Fi provider. The research method used in this paper is normative. Legal protection for consumers has been stated in “Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection”, which in this paper will discuss defaults that often occur from the Wi-Fi provider regarding the incompatibility of the internet speed offered and when using the service to the detriment of the consumer. Although it has been stated in “Article 4 of Law Number 8 of 1999 which regulates consumer rights and in Article 7 of Law Number 8 of 1999 which regulates the obligations of business actors”, there is still a lack of legal certainty for consumer rights which must be protected in this case. as a consumer of a Wi-Fi provider customer. Therefore, for consumers to get what they are entitled to, there is a need for legal certainty that regulates and protects so that the principle of consumer protection itself is contained in “Article 2 of Law Number 8 of 1999”. Key words: Legal protection, consumer, Wi-Fi provider
PENEGAKAN HAK ASASI PEREMPUAN PADA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (KONVENSI CEDAW) I Made Suwandana Putra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulis melakukan studi ini bertujuan untuk membahas serta mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan kekerasan seksual dalam rangka menegakkan hak asasi perempuan di masa globalisasi ini. Kemudian, penulisan hukum tersebut memakai metode penelitian normatif beserta prosedur pendekatan Undang-Undang (Regulation Approach) serta Pendekatan Analitis (Systematic Approach). Temuan studi menunjukkan bahwa peran CEDAW dan Optional Protocol CEDAW serta seluruh instrumen perlindungan perempuan sejatinya dapat menegakkan hak asasi perempuan dalam memperoleh rasa nyaman dan aman setiap harinya. Namun oleh karena kurangnya implementasi dalam lini kehidupan nyata membuat kekerasan seksual meningkat kian harinya secara universal terlebih di Indonesia. Bagaimana pun harus terdapat kesadaran nurani dalam batiniah diri seseorang terlebih pelaku terhadap korban. Kata Kunci: CEDAW, PBB, Kekerasan seksual. ABSTRACT The author conducted this study aimed at discussing and knowing in depth about legal protection against sexual violence to uphold women’s human rights in this era of globalization. Then, the writing of the law uses a normative research method along with the procedures for the Legal Approach (Regulation Approach) and the Analytical Approach (Systematic Approach). The study findings show that the role of CEDAW and Optional Protocol CEDAW belong with all instruments of women’s protection can uphold women's human rights in obtaining a sense of comfort and security every day. However, due to the lack of implementation in real life, sexual violence is increasing day by day universally, especially in Indonesia. However, a person’s inner self must be aware of conscience, especially the perpetrator against the victim. Key Words: CEDAW, United Nations, Sexual prosecution.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Dirumahkan berujung PHK akibat Pandemi Covid-19 IB Gede Ananda Widya Artana; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam artikel ini ialah untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah bentuk perlindungan hukum, keabsahan dan upaya yang dapat ditempuh, oleh masyarakat khususnya kepada para pekerja yang dirumahkan berujung kepada PHK akibat adanya pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan pada peraturan perundangan-undangan, dianalisis secara kualitatif dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang dirumahkan berujung PHK adalah dengan memberikan kartu prakerja, Subsidi Gaji atau upah bagi perkerja atau buruh, insentif untuk korban PHK, WFH. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh para pengusaha kepada pekerja di masa pandemi Covid-19 dengan alasan force majeur ialah tidak sah, apabila dilakukan oleh perusahaan yang tidak tutup secara permanen, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja jika belum mendapatkan haknya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 151 ayat (3) dan (4) UU Cipta kerja. Kata kunci: perlindugan hukum, pekerja, pandemi covid-19 ABSTRACT The goal that the author wants to achieve in this article is to know and understand how the form of legal protection, validity, and efforts that can be taken, by the community, especially for workers who are laid off resulting in layoffs due to the covid-19 pandemic. The research methods used in this journal are normative, using approaches to legislation, analysis, and argumentative. The results of the study in this journal are a form of legal protection for workers who are laid off to the point of layoffs is to provide pre-employment cards, salary subsidies or wages for workers or workers, incentives for victims of layoffs, WFH. Termination of employment carried out by employers to workers during the Covid-19 pandemic because force Majeure is invalid, if done by companies that are not permanently closed, legal efforts that can be made by workers if they have not obtained their rights can be done under the provisions of Article 151 paragraph (3) and (4) of the Copyright Law. Keywords: legal protection, workers, covid-19 pandemic

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue