cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 6 (2023)" : 10 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PERBUATAN MODIFIKASI APLIKASI BERBAYAR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN Patricia Karin Purba; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta aplikasi berbayar berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta serta akibat hukum terhadap perbuatan modifikasi aplikasi berbayar yang menimbulkan kerugian. Dengan mengetahui tujuan dari penelitian ini lalu digunakan metode penelitian normative sebagai acuan dalam membahas permasalah terkait hak cipta berdasarkan pada suatu pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan terhadap perundang – undangan yang berlaku dan tidak multitafsir sesuai dengan bidang hukum yang ditangani yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun hasil daripada penelitian ini terkait dengan program computer dalam hal aplikasi berbayar termasuk kedalam karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang dengan melarang tegas pihak lain untuk memodifikasi aplikasi berbayar tanpa izin dari pencipta. Tindakan modifikasi aplikasi berbayar juga termasuk ke dalam pembajakan karya cipta dan pelanggaran terhadap sarana kontrol teknologi kecuali untuk kepentingan negara. Akibat hukum terhadap Tindakan modifikasi aplikasi berbayar dapat dikenakan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan dalam undang-undang, bagi pihak pencipta yang hak ekonominya merasa dirugikan dapat pula melayangkan gugatannya ke pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri.
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA Gunawan, Kadek Geena Engrasia; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam Financial Technology di Indonesia serta mengetahui bagaimana pendekatan pengawasan yang tepat untuk melindungi konsumen pinjaman online dalam Financial Technology tersebut. Jurnal ini mempergunakan metode penulisan hukum normatif yang bersumber pada norma-norma hukum seperti peraturan perundangan-undangan serta menggunakan teknik penulisan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pinjaman online dalam penyelenggaraan financial technology tercantum dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta tidak bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pendekatan pengawasan yang tepat digunakan dalam melindungi konsumen pinjaman online adalah market conduct atau perilaku pasar. Kata Kunci: Financial Technology, Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online
HAM DAN LEGALISASI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN BELGIA Jesica Winanda Leksono Putri; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk meninjau legalitas praktik Euthanasia dalam perspektif hukum Indonesia dan Belgia serta kaitannya dengan HAM. Studi ini lalu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Salah satu pro dan kontra dalam praktik dunia medis yaitu Euthanasia (good death) untuk mengakhiri penderitaan pasien akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, setelah melalui berbagai upaya medis lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisa seperti apa pengaturan Euthanasia di Indonesia dan Belgia, serta kaitannya dengan HAM. Hal ini karena belum terdapat peraturan di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang Euthanasia, sedangkan Belgia membolehkan Euthanasia melalui Belgian Act of Euthanasia.
PENGATURAN KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN Ni Putu Risa Pramiswari Asak; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menjawab isu-isu yang muncul dalam perkawinan berbeda kewarganegaraan, khususnya mengenai konsekuensi hukum atas kekayaan yang diperoleh selama menjalin hubungan yang sah bersama. Isu ini akan ditinjau berdasarkan dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) juga berdasarkan atas ketentuan perdata yang bersifat lintas negara atau internasional. Studi ini ditelaah melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melalui studi ini, diketahui bahwa pernikahan campuran kerap kali menimbulkan suatu persoalan yang penyelesaiannya terbilang cukup sulit. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan yang mengakibatkan suami dan istri tunduk dalam hukum yang berbeda berdasarkan kewarganegaraannya. Selain berhadapan dengan UU Perkawinan, aparat penegak hukum juga harus mematuhi asas-asas HPI. Pada hakikatnya, masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan campuran dapat diantisipasi melalui sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan tersebut sebelum melangsungkan perkawinan campuran. Akan tetapi, dalam praktikknya kerap kali ditemukan pasangan yang tidak memiliki perjanjian perkawinan sehingga penyelesaian persoalannya akan cukup rumit. Oleh karena itu, studi ini sangatlah penting untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran.Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Harta Bersama ABSTRACTThis study is aimed to answer the issues regarding mixed marriage’s problem related to the legal consequences about their marriage assets under the Marriage Act 1 of 1974 and according to the Principles of International Law. This legal research utilizes a normative juridical approach with the statute and conceptual approaches. The result of this study indicates that some problems often come to mixed marriages and the problem is hard to solve because of the different citizenship of the mixed marriage couple which makes them obey different laws based on their citizenship. Furthermore, besides obeying the Marriage Act, law enforcement officers also have to obey the rules of International Private Law. In fact, the problems that come from mixed marriage couples can be solved with a marriage agreement. But, most of them do not have a marriage agreement and it becomes one of the reasons why the law enforcement officers hard to solve their problems. This study is very important to know the regulation in solving marriage treasure of mixed marriage couples.Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Marriage Treasure
Analisis Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Tindak Pidana Revenge Porn Gusti Arya Dharma Kusuma; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang tindak pidana revenge porn dari kacamata hukum pidana serta analisis pengesahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS guna menjamin kepastian hukum dan hak korban tindak pidana revenge porn. Penulisan jurnal ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil yang telah ditemukan dalam penulisan jurnal ini, bahwasannya pengesahan UU TPKS dipelopori oleh beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia yang belum cukup untuk mewadahi tindak pidana revenge porn dikarenakan posisi korban dapat beralih menjadi pelaku dalam suatu peristiwa pidana yang tergolong kejahatan terhadap kesusilaan.
URGENSI PEMBEBASAN PEMBERIAN PATEN VAKSIN COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Yogaputri, Made Ayu Okshana; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The goal of this study is to evaluate the legal certainty and risk associated with a Covid-19 vaccine invention's patent uncertainty in the pharmaceutical industry, particularly in times of emergency. This study employs statutory and factual approaches along with normative legal research techniques. The results of the study show that the legal certainty of obtaining a patent for an invention and the legal risks that will arise have been regulated explicitly and implied in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, Government Regulation Number 77 of 2020 concerning Procedures for Granting Patent Compulsory Licensing, and Presidential Decree Number 11 of 2020 Concerning the Establishment of a Public Health Emergency for CoronaVirus Disease 2019. From a legal perspective, patent reactions can pose a risk which is considered based on the legal basis in the regulation of the Patent Law.
PENGARUH LABELISASI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Swandewi, Luh De; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Price labeling is a description or information that can be in the form of writing, pictures, or a combination of both which is located on one part of the product which contains information on the value of the item or product. Price labeling can determine the class of an item or product, as a means of communication between business actors and consumers things consumers need to know about about an item or product, provide a sense of security for consumers because the price is clearly listed, and is a guide for consumers whether the price listed is in accordance with the function and quality of an item or product. This research aims to know the existence of the price tag in buying and selling activities and the effect of price labeling on consumers. The research method used is Empirical research methods which is based on the results of interviews and direct observation. Price labeling provide convenience for consumers as well as business actors. Consumers will no longer ask about prices and business actors do not check prices one by one anymore in the amount of goods or products that are not small.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERIAL DONGHUA YANG DIUNGGAH SECARA ILEGAL OLEH FANSUB Siburian, Markus Riansa Herdianto; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap serial Donghua yang diunggah dan didistribusikan di Internet dan konsekuensi dari yang diterima oleh ilegal fansub yang diunggah dan didistribusikan di dunia maya. Metode penelitan yang digunakan didalam tulisan ini adalah metode yuridis-normatif, metode penelitian ini mengacu pada norma, kaidah, asas, hukum yang terkandung peraturan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa Serial donghua yang mana beredar di Indonesia secara ilegal itu telah dilindungi oleh Hak Cipta sebagaimana dalam Peraturan Perundangan Hak Cipta di Indonesia. Adapun yang dilanggar adalah oleh fansub yaitu hak moral dan hak ekonomi dari Pencipta atau hak cipta, selain itu penunggah dapat dikenakan sanksi baik pidana atau perdata. Fansub telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta, dalam hal ini terkait penggandaan ilegal yang pengunggah yaitu fansub lakukan di Internet serta membuat takarir secara ilegal yang mana menerjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. dan hal tersebut tentunya dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Oleh karena itu Pemerintah harus berkerja keras dalam mensosialisasi pentingnya Hak Cipta bagi masyarakat luas.
PERLINDUNGAN DAN BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE Mahendra, Komang Yoga; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ini untuk mengidentifikasi bentuk/wujud perlindungan hukum bagi pengguna atau pelanggan layanan transportasi online GoJek dan mengidentifikasi langkah-langkah tanggung jawab hukum yang seharusnya diambil diberikan oleh penyedia layanan khususnya pihak PT. GoJek kepada pengguna layanan yang merasa dirugikan saat menggunakan aplikasi. Studi penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kepala pengguna atau pelanggan transportasi online didasarkan pada Pasal 1320 KUHperdata, yaitu perlindugan hukum preventif dan represif. Sementara itu, PT. GoJek Indonesia dapat memberikan bentuk tanggung jawab berupa kompensasi santunan untuk mengganti kerugian. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertanggung Jawaban Hukum, Ojek Online, GoJek
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA OBJEK GADAI AKIBAT FORCE MAJEURE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA Haridharma Putra, I Dewa Bagus Renantya; Sarjana, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui serta memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur terhadap objek gadai yang hilang akibat adanya force majeur dan untuk mengetahui serta memahami penyelesaian masalah terhadap hilangnya objek gadai debitur akibat adanya force majeure. Perjanjian gadai merupakan suatu perjanjian yang meimbulkan jewajiban antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Kreditur bertanggung jawab untuk menjaga objek gadai, sehingga apabila terjadi kerusakan atau musnahnya objek gadai tersebut maka pihak kreditur bertanggung jawab terhadap keadaan tersebut. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata terkandng kekaburan norma karena seolah – olah pihak kreditur tidak bertanggung jawab atas hilangnya objek gadai akibat force majeur sedangkan pihak debitur tentunya mengalami kerugian atas hilangnya barang yang menjadi objek gadai tersebut. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana perlindungan serta penyelesaian hukum terhadap hilangnya objek gadai akibat force majeure. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan jenis pendekatan statue approach. Penyelesai akibat hilangnya objek gadai akibat force majeure, pihak pegadaian menempuh melalui alternative penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Dalam menjamin suatu kepastian hukum terhadap perlindungan debitor yaitu dengan melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa alternative (Laternatife Dispute Resolution) yang dapat dilakukan dengan cara: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue