cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12 No 2 (2024)" : 10 Documents clear
ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PERADILAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) PADA PENGADILAN AGAMA Jaya Cahyana, I Gusti Made Ari; Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kajian studi ini memiliki tujuan dalam menelaah bagaimana proses berperadilan melaui e-Court di Pengadilan dan bagaiama keberadaan dari peraturan mengenai e-Court di lingkup Peradilan Agama. Kemudian, studi ini menggunakan acuan utama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (beserta perubahannya) dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. Penggunaan metode pada studi ini mengacu pada metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa keberadaan pengaturan e-Court di lingkup pengadilan agama pada dasarnya telah mencerminkan peradilan cepat, sederhana, dan ringan biaya di lingkup pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Akan tetapi, dalam pengaturannya tersendiri terdapat persoalan tersendiri, seperti perihal kejelasan dalam spesifikasi peralatan penunjang e-court khususnya pada persidangan, sampai pengaturan terkait pemeriksaan saksi dan/atau saksi ahli yang memberatkan posisi hakim, serta persoalan lainnya yang perlu diperbaiki di setiap aspeknya. Kata Kunci: peradilan elektronik, e-Court, pengadilan agama ABSTRACT This study aims to examine how the judicial process is carried out through e-Court in the Courts and how the regulations regarding e-Court exist in the scope of the Religious Courts. Then, this study uses the main reference, Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court (and its amendments) and Decree of the Director General of the Religious Courts No: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 concerning Instructions for Implementing Case Administration in the Religious Courts Electronically. The method used in this study refers to normative juridical legal research methods using a statutory approach and related literature. The results of this study show that the existence of e-Court arrangements in the religious courts basically reflects fast, simple and low-cost justice in the courts, especially the Religious Courts. However, in the regulation itself there are separate problems, such as regarding clarity in the specifications of e-court supporting equipment, especially at trials, to regulations regarding the examination of witnesses and/or expert witnesses which weigh on the judge's position, as well as other problems that need to be improved in every aspect. Keywords: electronic justice, e-Court, religious court
PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DAN EXTRAJUDICIAL KILLING KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA Lestari, Ni Komang Ayu Diah; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait bentuk pertanggungjawaban oknum aparatur kepolisian dalam melakukan tindakan kekerasan dan extrajudicial killing terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban dalam hal ini pelaku tindak pidana dari tindakan kekerasan dan extrajudicial killing yang dilakukan oleh oknum dari aparat kepolisian yang bertugas. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, doktrin dari pendapat para ahli, buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, dan beberapa literatur lainnya. Bahan hukum dan data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna menghasilkan kajian atas fenomena permasalahan secara komprehensif. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian memiliki kewenangan dalam penggunaan senjata api guna melindungi dirinya dan masyarakat dari situasi dan kondisi yang genting. Namun, dalam beberapa kasus, oknum aparat kepolisian kerap melakukan tindakan represif dengan melakukan kekerasan dan extrajudicial killing kepada masyarakat sipil. Tindakan kekerasan dan extrajudicial killing merupakan perbuatan yang menciderai hak hidup seseorang, hak untuk diadili di persidangan guna menjalankan proses hukum yang adil, dan asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penyelidikan secara menyeluruh terkait tindakan kekerasan dan extrajudicial killing oleh oknum aparat kepolisian dan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban yakni berupa pemerintah secara serius menyelidiki eksekusi di luar batas hukum dan mengadili para pelakunya sesuai dengan hukum yang diterapkan di Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Oknum aparat kepolisian, Tindakan kekerasan, Extrajudicial killing ABSTRACT This research was conducted with the aim of providing knowledge and understanding regarding the accountability of certain members of the police officers in carrying out acts of violence and extrajudicial killings against criminal or offenders, as well as the legal protection provided by the state to the victims, who in this case are the perpetrators of criminal acts subjected to violence and extrajudicial killings by certain members of the police force on duty. The research employs a normative juridical method based on legal regulations, doctrine from expert opinions, books, journals, scientific works, documents and several other literature. The legal materials and data gathered through library research and analyzed qualitatively to generate a comprehensive study of the problem phenomenon. In the execution of their duties, the police have the authority to use firearms to protect themselves and the community from urgent and dangerous situations. However, in some cases, certain members of the police force are prone to engaging in repressive, incuding acts of violence and extrajudicial killing against civilians. Such acts violate an individual’s right to life, the right to be tried in court for a fair legal process, and the principle of presumption of innocence. The findings of this research indicate the necessity for a thorough investigation into acts of violence and extrajudicial killing by certain members of the police force, and the legal protection provuded by the state to the victims. Therefore, it is crucial fot the government to diligently investigate extralegal executions and prosecute the perpetrators in accordance with the laws applied in Indonesia. Keywords: Accountability, Police officers, Acts of violence, Extrajudicial killing
MENILIK PERAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN JURNALIS PERANG (STUDI KASUS TEWASNYA JURNALIS AL JAZEERA) Pradana, Gede Armando Adhie; Salain, Made Suksma Prijandhini Devi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum humaniter internasional dalam memberikan perlindungan kepada jurnalis perang dan juga bagaimana peran yang dimiliki oleh International Criminal Court (ICC) dalam menangani kasus tewasnya jurnalis asal Al Jazeera yakni Shireen Abu Akleh dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dengan Israel. Penelitian ini menerapkan sebuah metode hukum normatif melalui pendekatan produk hukum atau instrumen hukum (statute approach) yaitu melakukan penelitian terhadap regulasi di berbagai level dan peraturan di berbagai level sesuai dengan kasus hukum yang difokuskan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa jurnalis merupakan objek sipil dari Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, ICC mempunyai sebuah otoritas untuk mengadili sebuah kasus pada negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Jurnalis; Pengadilan Pidana Internasional ABSTRACT The purpose of this research is to find out how the review of international humanitarian law in providing protection to war journalists and also how the role of the International Criminal Court (ICC) in handling the case of the death of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh in the armed conflict between Palestine and Israel. This research applies a normative legal method through a legal product approach or legal instrument (statute approach), namely conducting research on regulations at different levels and regulations at different levels in accordance with the focused legal cases. Based on the results of the research, it is found that journalists are civilian objects of international humanitarian law. In addition, the ICC has the authority to try a case in a country that has not ratified the 1998 Rome Statute, as long as it meets the applicable provisions. Keywords: International Humanitarian Law; Journalists; International Criminal Court
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK GESEK TUNAI (GESTUN) MELALUI SITUS BELANJA ONLINE SHOPEE DI INDONESIA Trijatha, Ida Ayu Tara; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pendalaman mengenai studi ini dilakukan penulis untuk memperoleh persepsi perihal bagaimana praktik gesek tunai (gestun) dilakukan melalui platform belanja online Shopee, serta menganalisis bentuk perlindungan dalam hukum yang dapat diberikan untuk konsumen dalam menghadapi penyelewengan praktik gesek tunai (gestun) yang terjadi melalui situs maupun aplikasi belanja daring yang ada di Indonesia. Penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan melalui perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menelaah permasalahan yang disebabkan. Bahan hukum yang digunakan terdiri asal asal-sumber aturan primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik konflik yang dipelajari. Hasil pendalaman yang dihasilkan berdasarkan studi ini yaitu penyelewengan praktik gesek tunai (gestun), yang saat ini belum termasuk ke pada suatu tindak pidana sebagai akibatnya pelaku tak dapat di penjara. namun, praktik gesek tunai (gestun) ini termasuk salah satu tindakan ilegal yang bisa dilaporkan kepada pihak e-commerce sehingga dapat ditindaklanjuti untuk berikutnya dapat dibatasi pada aplikasi e-commerce. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Gesek Tunai, E-commerce, Belanja Online. ABSTRACT In-depth study of this study was carried out by the author to gain perceptions of how the practice of cash swipe (gestun) is carried out through the online shopping platform Shopee, as well as to analyze the forms of protection in law that can be provided to consumers in the face of misappropriation of cash swipe practices (gestun) that occur through websites or applications. online shopping in Indonesia. This research in its preparation uses normative legal research methods by using an approach through legislation as well as a conceptual approach to examine the problems caused. The legal material used consists of sources of primary rules which include legislation and jurisprudence, as well as secondary legal materials which include books and scientific journals related to the topic of conflict being studied. The in-depth results produced based on this study are the misappropriation of cash swipe practices (gestun), which are currently not included in a criminal offense as a result of which the perpetrators cannot be jailed. however, this practice of cash swipe (gestun) is one of the illegal actions that can be reported to e-commerce parties so that it can be followed up for the next time it can be limited to e-commerce applications. Keywords: Consumer Protection, Swipe Cash, E-commerce, Online Shopping.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL ONLINE SHOP (SELLER) DENGAN PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN COD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Maheswari, Kanisa Paramesti; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemudahan yang ada dari kemajuan internet yakni dengan dapat dilakukannya transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka yang disebut sebagai belanja daring. Kegiatan jual beli menggunakan media online yang sekarang menjamur tidak hanya mendatangkan keuntungan. Namun dapat juga mendatangkan kerugian baik bagi pihak pelaku usaha maupun pelanggan. Beragamnya sistem pembayaran yang disajikan salah satunya melalui sistem pembayaran COD kini menyebabkan banyak kerugian bagi pemilik usaha dikarenakan perilaku buruk pembeli. Dalam kasus pelaku usaha yang mengalami kerugian masih sedikit sekali aturan yang mengatur dan menjamin hak-hanya sekaligus tindakan seperti apa yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlu tindak lanjut dari UU Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dapat mengatur bagaimana mekanisme lanjutan ketika penjual mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembeli.
PENYELESAIAN PERMASALAHAN KREDIT MACET PADA BANK MELALUI NOVASI Putra, Dewa Made Surya Aditya; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaturan novasi berdasarkan hukum positif di Indonesia serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila penyelesaian kredit macet pada bank diselesaikan melalui novasi. Penelitan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statue approach dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novasi adalah perjanjian pembaruan utang yang diatur pada Pasal 1413 – 1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memerlukan persetujuan para pihak untuk menjalankannya. Novasi atau perjanjian pembaruan utang menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kredit macet pada bank. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan novasi atau perjanjian pembaruan utang adalah hapusnya hutang yang lama dengan diiringi hutang dari perjanjian yang baru (novasi obyektif), serta dapat mengganti subyek dari perjanjian sebelumnya khususnya debitur (novasi subyektif). Debitur lama dapat dibebaskan dari tanggungjawab hutang lamanya secara penuh atau masih terikat apabila debitur baru tidak mampu pula melunasi kewajibannya. Kata Kunci: Kredit Macet, Bank, Novasi ABSTRACT The purpose of this writing is to examine how the regulation of novation is based on positive law in Indonesia and the legal consequences that arise when resolving non-performing loans in banks through novation. This research utilizes the statutory approach and literature study to gather legal materials. The results show that novation is a debt renewal agreement regulated in Articles 1413-1424 of the Civil Code and requires the consent of the parties involved to execute it. Novation, or debt renewal agreements, are one of the methods used to address non-performing loans in banks. The legal consequences of using novation or debt renewal agreements include the extinguishment of the old debt accompanied by a new debt from the new agreement (objective novation), and it may change the subject of the previous agreement, especially the debtor (subjective novation). The old debtor may be released from the responsibility of the old debt in full or remain bound if the new debtor is also unable to fulfill the obligation. Keywords: Non-Performing Loans, Bank, Novation
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI OLEH PENGENDARA OJEK ONLINE Jaga, Talya Leonida; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk hak dan kewajiban para konsumen dalam pemesanan ojek online dan untuk memahami serta mengetahui Upaya hukum yang dapat diIakukan dalam pertanggungjawaban mitra ojek online atas pengendara yang melakukan Tindakan wanprestasi. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normativ serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menalaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil studi menunjukan Konsumen memiliki hak untuk menerima pesanan sesuai dengan harapannya, dan pengemudi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan konsumen. Namun, jika pengemudi tidak memberikan kompensasi atas wanprestasi, konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pengemudi atau penyedia layanan. Menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memilih produk atau layanan dan menerima produk atau layanan tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan. Kata Kunci: Ojek Online, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen ABSTRACT The purpose of this research is to determine the rights and obligations of consumers when ordering online motorcycle taxis and to understand and know the legal measures that can be taken to account for online motorcycle taxi partners for drivers who commit acts of default. This research uses normative legal research methods and uses a legislative approach, namely by examining all laws relating to the legal issue being handled. The study results show that consumers have the right to receive orders according to their expectations, and drivers have the responsibility to maintain consumer trust. However, if the driver does not provide compensation for default, consumers who experience losses have the right to file a lawsuit against the driver or service provider. According to Article 4 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers have the right to choose products or services and receive these products or services in accordance with the exchange value, conditions and guarantees that have been promised. Keywords: Online Motorcycle Taxi, Non-Performance, Consumer Protection
PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT UNTUK MENUNJANG EKONOMI KREATIF: PERSPEKTIF PENDAFTARAN KARYA DAN VALUASI Maheswari, Ni Kadek Ratih; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Peran kekayaan intelektual sangatlah esensial dalam perkembangan ekonomi kreatif sebagai tumpuan perekonomian nasional. Hal ini diwujudkan dalam kekayaan intelektual yang menjadi basis dari ekonomi kreatif untuk mengajukan pembiayaan. Penelitian ini berupa penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang dan komparatif. Penelitian menunjukkan skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diatur secara khusus dalam PP 24/2022. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan jenis kekayaan intelektual, hanya kekayaan intelektual berupa hak cipta dan paten saja yang dapat menjadi objek jaminan fidusia. Kekayaan intelektual wajib untuk dicatatkan atau memperoleh sertifikat kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan utang sebagai salah satu persyaratan. Untuk mendapatkan pembiayaan, kekayaan intelektual harus divaluasi oleh lembaga keuangan dan/atau menunjuk sekelompok panel penilai. Namun, Pasal 12 PP 24/2022 hanya menyebutkan pendekatan untuk menilai aset kekayaan intelektual tanpa menetapkan standar valuasi yang harus diikuti oleh penilai untuk menentukan nilai ekonomi dari aset kekayaan intelektual, sehingga terdapat kekaburan norma yang membuat PP 24/2022 sulit untuk diimplementasikan. International Valuation Standard Council menetapkan tiga pendekatan sebagai standar penilaian kekayaan intelektual, yakni pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Setiap pendekatan ini disesuaikan penggunaannya dalam berbagai kondisi serta menggunakan beberapa metode dan langkah-langkah tertentu. Standar penilaian kekayaan intelektual di Indonesia sebaiknya disusun menggunakan prinsip-prinsip umum dengan tujuan yang jelas untuk kepentingan publik mengingat sifat dinamis dan uniknya karakteristik dari kekayaan intelektual. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit, Ekonomi Kreatif, Pendaftaran Karya, Valuasi ABSTRACT The role of intellectual property us essential in the development of the creative economy as a pillar of the national economy. This is manifested in the intellectual property that serves as the foundation of the creative economy to apply for financing. This research takes the form of normative research through statutory and comparative approaches. The results show the intellectual property-based creative economy financing scheme is specifically regulated in PP 24/2022. Based on regulations relating to types of intellectual property, only intellectual property in the form of copyrights and patents can be the object of fiduciary guarantees. Intellectual property must be registered or obtain an intellectual property certificate to be used as an object of debt collateral among other provisions. To obtain financing, financial institutions must carry out a valuation of intellectual property assets. However, Article 12 of the Creative Economy PP only mentions the approach to assessing intellectual property assets without setting valuation standards that appraisers must follow, accordingly there is blurring of norms which makes PP 24/2022 difficult to implement. The International Valuation Standard Council establishes three approaches as standards for intellectual property valuation, namely the market approach, income approach and cost approach. Intellectual property valuation standards in Indonesia should be constructed using general principles with clear objectives for public interest considering the dynamic nature and unique characteristics of intellectual property. Key Words: Intellectual Property, Credit Guarantee, Creative Economy, Works Registration, Valuation
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG MENGGUNAKAN TRANSKASI ONLINE (E-COMMERCE) dharma pasek, i gede sanathana sathya; Purwanti, Ni Putu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tulisan ini tujuan yang dicapai yakni menambah wawasan terkait proses hukum perlindungan konsumen yang berlaku pada transaksi elektronik (E-commerce) serta bagaimana hukum perlindungan atas penyelesaian pada perilaku konsumen selama transaksi online apabila terjadi permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Pisau analisasi dalam studi ini menerapkan kajian yuridis normatif yang berlandasakan pada peraturan perundang-undangan mengenai hukum perlindungan bagi setiap konsumen dan transaksi menggunakan media elektronik yang menimbulkan kerugian. Hasil analisis terhadap studi ini menyiratkan bahwa kenyataanya transaksi menggunakan media internet ternyata masih adanya ketidaksesuain terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan UU yang termuat dalam hal ini menimbulkan kerugian yang dilakukan pelaku sehingga terjadinya penyimpangan pada UUPK dan UU ITE. Situasi ini menimbulkan perselisihan yang harus dipertanggungjawabkan oleh penanggungjawab selaku pemilih usaha terkait pengaduan yang dilakukan konsumen. Jika pemilik usah sudah berani untuk berbagi informasi yang tidak sesuai tentang produk atau jasa tertentu diperdagangkannya, maka secara tidaklangsung pihak usaha harus bertanggungjawab atas timbulnya kerugian terhadap pelanggan , sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK terkait pertanggungjawaban mengenai kerugian. Penyelesain permasalahan ini dapat tindaklanjuti dengan 2 upaya yaitu menggunakan jalur pengadilan atau luarpengadilan. Kata Kunci: E-commerce, Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha
MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM IMPLEMENTASINYA DI ERA DIGITAL Cridevi, Putu; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan penerapan mekanisme perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan untuk melihat pengaplikasian mekanisme perlindungan hukum tersebut dalam perspektif penggunaan rahasia dagang di era digital. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan preventif yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak dapat memberikan kepastian hukum di era digital ini. Arus akselerasi transformasi digital telah membuka ancaman baru bagi rahasia dagang melalui keterbukaan informasi yang tidak terkontrol. Penerapan mekanisme perlindungan hukum yang masih belum berubah selama lebih dari dua dekade tersebut akan berakhir dengan diperolehnya perlindungan yang pasif oleh para inventor. Sehingga pembaharuan terhadap mekanisme perlindungan rahasia dagang akan diperlukan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue