cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 12 (2021)" : 10 Documents clear
Praktik Flash Sale Pada E-Commerce Ditinjau Dari Ketentuan Predatory Pricing Dalam Hukum Persaingan Usaha Billyzard Yossy Lauran; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan guna mengetahui syarat, unsur, serta konsekuensi dari perbuatan predatory pricing berdasarkan perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya menjadi landasan guna mengetahui ada atau tidaknya perbuatan predatory pricing dalam praktik flash sale yang lazim diterapkan oleh berbagai platform E-Commerce khususnya di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum, guna menganalisis isu hukum dengan berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik flash sale pada E-Commerce tidaklah serta merta dapat digolongkan sebagai perbuatan predatory pricing yang memicu timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasalnya, praktik flash sale pada E-Commerce umumnya tidak memenuhi unsur serta syarat dari perbuatan predatory pricing sebagaimana ditentukan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Kata Kunci: Predatory Pricing, Flash Sale, E-Commerce, Praktik Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat. ABSTRACT This article aims to determine the terms, elements, and consequences of predatory pricing based on the perspective of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which subsequently becomes the basis for determining whether or not there is predatory pricing in flash sales practices which are commonly applied by various E-Commerce platforms, especially in Indonesia. The writing of this article uses a normative legal research method that focuses on the statutory approach and the legal concept analysis approach, in order to analyze legal issues based on primary and secondary legal materials. The results of this study explain that the practice of flash sales in E-Commerce is not necessarily classified as predatory pricing that triggers monopolistic practices and / or unfair business competition. This is because the flash sale practice applied to E-Commerce generally does not meet the elements and requirements of predatory pricing as stipulated by Law Number 5 of 1999. Key Words: Predatory Pricing, Flash Sale, E-Commerce, Monopolistic Practices, Unfair Business Competition.
Perlindungan Terhadap Konsumen Sehubungan Dengan Repackaging Kemasan Produk Pangan Olahan UMKM I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait produksi pangan olahan yang dilakukan oleh UMKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udnagan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat pangan olahan yang kemasannya di kemas ulang tanpa didaftarkan kembali oleh UMKM untuk memastikan keamanannya. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang menelaah problema norma berupa norma kabur dan didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari studi ini menjelaskan bahwa setiap produksi pangan olahan yang dilakukan oleh UMKM harus mendapatkan izin edar dengan memperhatikan keamanan pangan dan ketentuan proses pendaftaran yang didasarkan pada ketentuan PP No. 86 Tahun 2019 dan PBPOM No. 27 Tahun 2017. Kemudian terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi pangan olahan yang dikemas ulang (repackaging) tanpa didaftarkan kembali oleh UMKM untuk diuji kembali oleh BPOM ialah dapat dimintainya pertanggungjawaban pihak UMKM berupa ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999. Kata Kunci: Repackaging, Usaha Mikro Kecil dam Menengah, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal arrangements related to the production of processed food carried out by MSMEs based on the provisions of the regulations. This study also aims to provide an understanding of the legal protection provided to consumers who experience losses due to processed food whose packaging is repackaged without being re-registered by MSMEs to ensure its safety. The type of research in this article is normative legal research which examines the problem of norms in the form of vague norms and is based on a statutory regulatory approach. The research results from this study explain that every processed food production carried out by MSMEs must obtain a distribution permit with due regard to food safety and registration provisions in accordance with the provisions of PP No. 86 of 2019 and PBPOM No. 27 of 2017. Then related to legal protection For consumers who experience losses due to consuming processed food that is repackaged (repackaged) without being re-registered by the UMKM to be re-tested by the BPOM, there are MSMEs that can be held accountable in the form of compensation in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (1) Law no. 8 of 1999. Keywords: Repackaging, micro, small and medium enterprises, Consumer Protection.
Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang Yang Disimpan Di Bank Gede Dicky Garla Dinatha; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standar keamanan operasional jasa bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan tanggung jawab bank berkaitan dengan kerugian nasabah atas hilangnya uang nasabah yang tersimpan dalam tabungan pada suatu bank. Metode yang dipergunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan khususnya hukum perbankan. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem standar keamanan bank yang kurang maksimal memungkinkan terjadinya skimming, phising, system error, atau human error yang dapat merugikan nasabah penyimpan.Perlindungan hukum terhadap Penabung berkaitan dengan dana simpanannya di bank dapat mengacu pada UU Perlindungan Konsumen,Peraturan BI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta Pasal 1365 KUHPer.Pihak Bank wajib bertanggungjawab pada nasabah penyimpan dalam hal kerugian nasabah disebabkan oleh pihak Bank. Penyelesaian sengketa kerugian nasabah dapat ditempuh melalui dua proses yaitu mekanisme persidangan(litigasi) dan mekanisme diluar persidangan (non litigasi). Kata Kunci: Tanggung Jawab Bank, Nasabah Penyimpan, Perlindungan Konsumen, Human Error, Sistem Error ABSTRACT This study aims to review the operational security standards of bank services that can cause losses to customers and bank responsibilities related to customer losses for the loss of customer's money stored in savings at a bank. The method used is a type of normative research with a statutory approach, especially banking law. The results showed that the bank's lack of maximum security standard system allows for skimming, phishing, system error, or human error that can harm storage customers. Legal protection of depositoment customers in connection with their deposits in banks may refer to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection of Payment System Services and Regulation of the Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection of Financial Services Sector, as well as Article 1365 of the Civil Code. The Bank shall be responsible to the depositoment customer in the case of customer losses caused by the Bank. Settlement of customer loss disputes can be reached through two process, there are judicial or litigation mechanisms and non-judicial or non-litigation mechanisms. Keywords : Responsibility of Banks, Depositoment Customers, Consumer Protection, Human Error, System Error
Pengaturan Izin Pemanfaatan Karya Ekspresi Budaya Tradisional Atas Penggunaan Komersial Ni Putu Dina Darmita Agustiani; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyusunan jurnal memiliki tujuan memperoleh pemahaman atas makna negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional sesuai pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta serta perolehan izin atas pemanfaatan-pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komersial. Penyusunan jurnal memakai metode penelitian normatif yang mengkaji kekaburan norma pada Pasal tersebut. Menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum, serta menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU Hak Cipta dan UU Pemerintahan Daerah dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan EBT. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi pustakaan dan teknik analisis bahan hukumnya menggunakan teknik deskripsi dan teknik argumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang diperoleh yakni pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota adalah representasi negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan diwilayahnya. Termasuk berwenang mengawasi penggunaan dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional memiliki pengaruh positif terhadap masyarakat diwilayah ekspresi budaya tradisional berasal. Karena kebudayaan merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak memiliki keterkaitan Pelayanan Dasar sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf p dan dipertegas lagi melalui lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2) Pihak asing dapat memperoleh izin pemanfaatan ekspresi budaya tradisional melalui perjanjian pemanfatan dengan mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Dearah dimana Ekspresi Budaya Tradisional tersebut berasal dengan memperhatikan konsep pembagian keuntungan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat tradisional atas ekspresi budaya tradisionalnya. Kata Kunci: izin, pemanfaatan, ekspresi budaya tradisional ABSTRACT The preparation of the journal has the aim of gaining an understanding of the meaning of the state as the copyright holder for traditional cultural expressions in accordance with the provisions of Article 38 paragraph (1) of the Copyright Law and obtaining permits for commercial uses of traditional cultural expressions. The preparation of the journal uses a normative research method that examines the ambiguity of norms in the article. Using a statutory approach and legal concept analysis approach, as well as using primary legal materials in the form of the 1945 Constitution, Copyright Law and Regional Government Law and secondary legal materials in the form of books and articles related to traditional cultural expressions. The technique of collecting legal materials used is literature study and analysis techniques of legal materials using descriptive techniques and argumentation techniques. The results obtained from the research obtained are that the regional government at the provincial, district/city level is a representation of the state to carry out government affairs in its territory. Including the authority to supervise the use and utilization of traditional cultural expressions has a positive influence on the community in the area where traditional cultural expressions originate. Because culture is part of the Mandatory Government Affairs which has no connection with Basic Services as stated in Article 12 paragraph 2 letter p and reaffirmed through the attachment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. 2) Foreign parties may obtain a permit for the use of traditional cultural expressions through a utilization agreement by submitting an application for a permit to the Regional Government where the Traditional Cultural Expression originates by taking into account the concept of profit sharing as a form of appreciation to traditional communities for their traditional cultural expressions. Keywords: permission, utilization, traditional cultural expressions
Konsep Dan Pengaturan Sewa Menyewa Bangunan Dalam Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Amanda Jessica Sihombing; R.A. Retno Murni
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Bisnis yang sangat berkembang pesat di Bali salah satunya ialah sewa menyewa villa. Villa merupakan suatu tempat yang digunakan satu orang atau lebih untuk menginap semalam, seminggu, atau dijadikan tempat tinggal untuk beberapa tahun. Tak jarang ditemukan yang menyewa villa-villa ini ialah warga negara asing. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan sewa menyewa bangunan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Villa bisa dikategorikan sebagai bangunan, karena berbentuk rumah. Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil studi dari tulisan ini ialah perjanjian sewa menyewa bangunan adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk menyewakan suatu bangunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengaturan mengenai hak sewa terdapat dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kata Kunci: Sewa, Villa, Perjanjian ABSTRACT One of the fastest growing businesses in Bali is villa lease. A villa is a place that is used by one or more people to stay overnight, a week, or as a residence for several years. Not infrequently it is found that the foreigners are renting out these villas. The goal of this journal is to discover how the concept and arrangement of leasing a building in Code Number 5 Of 1960 Concerning The Basic Regulations Of Agrarian Principles. A villa can be categorized as a building, because it is in the form of a house. The method used in this scientific journal uses the normative method, namely by approaching the related laws and regulations. The study result of this paper is that the building lease agreement is an agreement that binds both parties to rent out a building within a predetermined period of time. Regulations regarding lease rights are contained in Article 44 and Article 45 of Code Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles. Keywords: Lease, Villa, Agreement
Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme Karya Seni Lagu/Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Putu Yoga Utama Putra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam article ini ialah untuk mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi patokan atau dasar dari sebuah lagu/musik dapat dikatakan melakukan plagiarisme serta bagaimana cara penyelesaian sengketa bagi para oknum yang telah melakukan praktik plagiarisme terhadap lagu/musik dalam UU No 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode dengan pendekatan hukum normatif yang menggunakan sistem pengumpulan serta menganalisis bahan yang didapatkan baik itu bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu pada UUHC ini tidak diatur secara jelas mengenai plagiarisme terhadap lagu/ musik tersebut. Terutama mengenai kapan suatu karya cipta seni musik/lagu tersebut dapat dikatakan melakukan suatu pelanggaran mengenai plagiarisme. Sedangkan plagiarisme yang diatur dalam UUHC ini hanya sebatas peniadaan nama pencipta serta tidak adanya izin dari pemegang sang pemegang cipta sehingga terjadi tindakan ekploitasi atau tindakan memperbanyak hasil cipta orang yang dilakukan tanpa izin. mengenai penyelesaian sengketa kasus tersebut, UUHC telah memberikan serangkain cara penyelesaian sengketa bagi para pihak atau pencipta yang merasa telah dirugikan haknya tanpa mengurangi hak dari pemerintah untuk turut menegakkan hukum mengenai hak cipta secara baik, efisien serta efektif. Katakunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Plagiarisme, Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The goal that the author wants to achieve in this journal is to see and understand what is the benchmark or basis of a song/music, it can be said to do plagiarism and how to resolve disputes for individuals who have practiced plagiarism against songs/music. The research method used in this journal is a method with a normative legal approach that uses an analysis system and the analytical material obtained both primary and secondary materials. The results of research in this journal are that Law No. 28/2014 does not clearly regulate plagiarism against the song/music. Exactly when a copyrighted work of music/song can be said to do something about plagiarism. Meanwhile, the plagiarism regulated in the UUHC is limited to the absence of the author's name and the absence of permission from the copyright holder, resulting in exploitation or acts of reproducing people's copyrights which are carried out without permission. Regarding the settlement of the case, UUHC has provided a series of dispute resolution methods for parties or creators who feel that their rights have been harmed without reducing the rights of the government to participate in enforcing copyright laws properly, efficiently, and effectively. Keywords: Copyright, Legal Protection, Plagiarism, Dispute Resolution.
Pengaturan Sanksi Terhadap Kelalaian Penerima Fidusia Dalam Hal Penghapusan Jaminan Fidusia Gede Aditya Saputra; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman tentang pengaturan jaminan fidusia di Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap kelalaian penerima fidusia dalam hal penghapusan jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini menemukan jika Pengaturan terkait Jaminan Fidusia hingga saat ini baik UU Jaminan Fidusia maupun PP No. 21/2015 belum mengatur secara khusus terkait sanksi apabila pihak yang menerima fidusia tidak menghapus jaminan fidusia padahal utang dari pihak yang memberi fidusia telah lunas. Hal ini tentu menyebabkan kerugian untuk pemberi fidusia. Selain itu UU Jaminan Fidusia yang sudah berlaku selama 22 tahun namun hingga saat ini belum dilakukan revisi satu kalipun. Padahal perkembangan bisnis di Indonesia berkembang secara dinamis. Kata Kunci: Sanksi, Penerima Fidusia, Jaminan Fidusia. ABSTRACT This article aims to provide an understanding of the arrangement of fiduciary guarantees in Indonesia as well as to determine the setting of sanctions for negligence of fiduciary recipients in the case of the abolition of fiduciary guarantees. The method used in this study uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach to analyze legal issues in this study. The results of this study found that regulations related to Fiduciary Security to date, both the Fiduciary Guarantee Law and Government Regulation No. 21/2015 has not specifically regulated sanctions if the party receiving the fiduciary does not remove the fiduciary guarantee even though the debt of the party providing the fiduciary has been paid off. This of course causes losses for the fiduciary giver. In addition, the Fiduciary Guarantee Law, which has been in effect for 22 years, has not yet been revised once. Whereas business development in Indonesia is developing dynamically. Key Words: Sanctions, Creditors, Fiduciary Guarantee.
Perspektif Pluralisme Hukum Terhadap Delik Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Di Indonesia Putu Rismayanti Ria Andriani; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk menganalisis hukum yang diberlakukan terkait dengan hubungan seksual sedarah incest berdasarkan perspektif pluralisme hukum di Indonesia serta mengkaji sanksi yang dijatuhkan pada sistem hukum yang diberlakukan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam perspektif pluralisme hukum hubungan seksual dapat dikaji dalam perspektif hukum adat. Hukum adat bali memberikan ruang dikenakannya sanksi adat terhadap berbuatan incest atau dikenal dengan delik Gamia Gamana. Sanksi (Sangaskara Danda) yang dikenakan berupa Maprayascita atau upacara keagamaan yang ditujukan sebagai bentuk mengembalikan keseimbangan berdasarkan konsep “Tri Hita Karana”. Diperlukannya pembaharuan hukum pidana dengan perspektif pluralism hukum agar mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia. Perbuatan hubungan seksual sejenis (incest) dengan telah dirumuskan dalam Pasal 420 Konsep KUHP 2019 dengan sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara. Kata Kunci: Pluralsime Hukum, Hubungan Seksual Sedarah, Pembaharuan Hukum Pidana. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the laws that are enforced in relation to incestuous sexual relations based on the perspective of legal pluralism in Indonesia and to examine the sanctions imposed on the legal system in force. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that in the perspective of pluralism, sexual relations law can be studied from the perspective of customary law. Balinese customary law provides space for the imposition of customary sanctions against acts of incest or known as Gamia Gamana offenses. Sanctions (Sangaskara Danda) are imposed in the form of Maprayascita or religious ceremonies which are intended as a form of restoring balance based on the concept of "Tri Hita Karana". The need for criminal law reform with a legal pluralism perspective in order to reflect the ideals of Indonesian law. The act of same sex relations (incest) has been formulated in Article 420 of the 2019 Criminal Code with a maximum penalty of 12 years in prison. Key Words: Legal Pluralism, Incest, Penal Reform.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan Yang Diimpor Online Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM Leonita Citriana Putri; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa terkait dari perlindungan hukum terhadap setiap konsumen yang tercantum dalam UUPK dan untuk mengetahui bentuk dari pertanggung jawaban pelaku usaha jika terjadi kerugian terhadap para konsumen terkait penjualan produk kecantikan yang diimpor online tidak terdaftar pada BPOM. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam karya ilmiah serta pendekatan Perundang-Undanganan sebagai pendekatan. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya atas produk kecantikan diimpor online yang tidak terdaftar pada BPOM diatur dalam UUPK Pasal 4 huruf a, dimana dijelaskan mengenai hak-hak pihak konsumen agar memperoleh keselamatan, keamanan dan kenyamanan saat menggunakan barang/jasa. Serta pelaku usaha bertanggungjawab apabila konsumen mengalami kerugian dikemudian hari untuk pengembalian dana memberi ganti rugi sesuai ketentuan 19 ayat (2) dan terhadap konsumen yang dirugikan memperoleh santunan terhadap kesehatannya sesuai pasal 61. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Kecantikan, Tidak Terdaftar pada BPOM ABSTRACT This research aims to examine and analyze study related to legal protection of each consumer listed in the UUPK and to find out the form of business actor responsibility if there is a loss to consumers related to the sale of imported beauty products online not registered with the BPOM. This research uses normative research method in scientific work as well as the Legislation approach as an approach. The results of this research explains legal protection for consumers, especially for beauty products imported online that are not registered with the BPOM regulated in the Health Protection Law Article 4 letter a, which explains the rights of consumers to obtain safety, security and comfort when using. goods / services. As well as business actors are responsible if consumers experience losses in the future for a refund to provide compensation in accordance with the provisions of 19 paragraph (2) and for consumers who have suffered losses receive compensation for their health in accordance with article 61. Keywords: Consumer Protection, Beauty Products, Not Registered at BPOM
Analisis Yuridis Ketentuan Pasal Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus I Gede Ary Astina) Kadek Agus Kusumanadi; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus melakukan analisis tentang pemahaman makna kata “rasa kebencian dan antar golongan” pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE serta implementasi rumusan pasal yang tepat agar memenuhi rasa keadilan. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep serta pendekatan kasus dalam menganalisis norma kabur pada ketentuan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hasil studi menunjukan bahwa kurangnya penjelasan secara tegas mengenai makna kata “rasa kebencian” serta pemaknaan yang terlalu luas dalam penerapan hukum pada makna kata “antar golongan” ketentuan rumusan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Secara Implementatif mengakibatkan timbulnya penafsiran secara subyektif serta tidak tepatnya rumusan pasal dalam penerapan terhadap kalimat-kalimat postingan pengguna media sosial. Oleh karena itu di perlukan rumusan pasal berdasarkan prinsip, Lex certa dan Lex stricta agar memenuhi keadilan. Kata Kunci: UU ITE, Rasa Kebencian, Antar Golongan. ABSTRACT The research is aim to discover and analyze the understanding of content, “The distaste and among groups“ occurred on Information and Electronics Transaction Law (UU ITE) Article 28 paragraph (2) in addition to do proper implementation to comply justice. The normative method is used and completed in this journal by approaching the regulation of law, concept analysis, and case in analyzing deviated norm of Information and Electronics Transaction Law (UU ITE) Article 28 paragraph (2). The result of this study shows that there is lack of assertive explanation of “The distaste” and the wide interpretation of law on “among groups” on Information and Electronics Transaction Law (UU ITE) Article 28 paragraph (2). The implementation causes subjective interpretation and incorrect implementation in ensnaring social media posting Therefore, the content formulation based on Lex certa and Lex stricta is necessary to comply the justice. Key Words : UU ITE, The Distaste, Among Groups.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue