cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 03, No. 02, Mei 2015" : 21 Documents clear
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Anak Agung Ngurah Wisnu Shari Bhuana Kaleran; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.127 KB)

Abstract

Pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran tiapsemester kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebutmenjadi bahan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada semester awaldan penyesuaian atas perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada semesterselanjutnya. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: apasajakah hak dari anggota DPR dalammenjalankan tugas dan wewenangnya sebagai suatu lembaga? Dan bagaimanakah akibat hukumdari penolakan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh Dewan PerwakilanRakyat? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif.Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa Hak dari anggota DPR dalam menjalankan tugasdan wewenangnya sebagai suatu lembaga yaitu hak untuk meminta keterangan (interpelasi), hakuntuk menyelidiki (angket), hak menyatakan pendapat (resolusi), hak untuk memperingatkantertulis (memorandum), dan bahkan hak untuk menuntut pertanggungjawaban (impeachment).Dengan adanya penolakan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh DewanPerwakilan Rakyat akan membawa akibat hukum bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negaratersebut tidak dapat diberlakukan, sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara yangsebelumnya yang dianggap masih berlaku.
AKIBAT HUKUM ATAS DIBATALKANNYA PERATURAN DAERAH MELALUI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI A. A. Ngurah Wiradarma; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.384 KB)

Abstract

Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menyebutkan pembatalan suatu peraturan daerah melalui Peraturan Presiden,namun ketentuan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kewenangan membatalkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Permasalahannya apakah dengan dibatalkannya peraturan daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri memiliki kekuatan hukum yang sah? dan bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan ?Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Secara yuridis kekuatan hukum pembatalan Perda yang ditetapkan dengan Kepmendagri belum final sebagai keputusan pembatalan Peraturan Daerah oleh pemerintah, karena dalam UU. No. 32 Tahun 2004 harus dalam bentuk Perpres. Hingga saat skripsi ini diselesaikan undang-undang tersebut masih dalam masa transisi sejak diundangkan pada 2 Oktober 2014, sehingga dalam skripsi ini masih lebih mengacu pada ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (STUDI KASUS NIKARAGUA – AMERIKA SERIKAT) Ida Primayanthi; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.038 KB)

Abstract

Sejumlah perang besar di dunia telah tercatat dalam sejarah masyarakatinternasional. Dari sejarah itu pula, fakta menunjukkan bahwa sejumlah perjanjianperdamaian selalu terbentuk sebagai salah satu upaya untuk mengatasi perang. Hal inimenunjukkan bahwa eksistensi sengketa antar negara akan selalu ada dalam pergaulaninternasional sehingga perlu ditentukan beberapa cara yang disepakati secarainternasional sebagai jalan keluar. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaknimengenai mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam kasus Nikaraguamelawan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif,dimana berbagai literatur dan instrumen hukum internasional menerangkan ada beberapacara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internasional. Kesimpulan daripenulisan ini adalah, kasus Nikaragua merupakan sengketa hukum yang berada di bawahyurisdiksi Mahkamah Internasional dimana Nikaragua telah menempuh cara-cara yangsesuai dengan prosedur hukum internasional namun Amerika Serikat menolak keputusanMahkamah Internasional.
THE DOWNING OF MH17 IN UKRAINE: ANALYSIS FROM THE INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE I Wayan Alit Sudarsana; Nyoman A. Martana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.88 KB)

Abstract

This paper discusses the horrible incident of MH17 which took place inUkraine. This paper uses the analytical approach method applied in legal research withthe aims of answering question presented in the paper. Beside the miseries faced by thefamily’s victims, the MH17 incident also bring us many international legal issues. Inthe end of the day, one of the three conclusion that could be drawn upon this paper isthatRussia could be held responsible for the incident under several circumstances.
PENGATURAN PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2012 Dea Widya Karisma; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Cokorde Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.94 KB)

Abstract

Pemberian dana bantuan sosial yang merupakan belanja daerah dianggarkan setiap tahun melalui penganggaran belanja dan pendapatan daerah. Pemerintah daerah provinsi Bali mengatur dana bantuan sosial tersebut berdasarkan peraturan gubernur nomor 67 tahun 2012. Bantuan sosial merupakan salah satu program penanggulangan resiko sosial, sering menimbulkan permasalahan pada saat penganggaran dan sebagai konsekuensi akan menjadi suatu temuan masalah pada saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Permasalahannya yaitu apa yang menjadi tolak ukur dan bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan sosial oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah wajib memenuhi kriteria untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Dan pelaksanaan bantuan sosial terdiri dari berbagai bentuk, ragam, dan jenis bantuan.
PENGADUAN MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Gusti Made Triantaka; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.238 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Pengaduan Masyarakat sebagai Bentuk Partisipasi danPeningkatan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Latarbelakang masalahnya yaitu masih rendahnya niat masyarakat untuk melakukanpengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar danprosedur. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf c Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakanbahwa masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraanpelayanan publik. Tulisan ini menggunakan metode empiris dengan mengamatibagaimana bekerjanya hukum di masyarakat melalui pendekatan yuridis sosiologis.Pengaduan masyarakat dapat dijadikan indikator penilaian pelayanan publik, bahwadengan adanya pengaduan masyarakat menunjukkan kepedulian masyarakat terhadappelayanan publik sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam upaya meningkatkankualitas pelayanan publik untuk mewujdukan pemerintahan yang baik.
AKIBAT HUKUM ATAS DIBATALKANNYA PERATURAN DAERAH MELALUI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI A. A. Ngurah Wiradarma; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.384 KB)

Abstract

Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menyebutkan pembatalan suatu peraturan daerah melalui Peraturan Presiden,namun ketentuan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kewenangan membatalkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Permasalahannya apakah dengan dibatalkannya peraturan daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri memiliki kekuatan hukum yang sah? dan bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan ?Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Secara yuridis kekuatan hukum pembatalan Perda yang ditetapkan dengan Kepmendagri belum final sebagai keputusan pembatalan Peraturan Daerah oleh pemerintah, karena dalam UU. No. 32 Tahun 2004 harus dalam bentuk Perpres. Hingga saat skripsi ini diselesaikan undang-undang tersebut masih dalam masa transisi sejak diundangkan pada 2 Oktober 2014, sehingga dalam skripsi ini masih lebih mengacu pada ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
PERAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION ) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP KASUS TINDAKAN FITOSANITASI IMPORT APEL SELANDIA BARU OLEH AUSTRALIA Komang Meilia In Diana Putri Pratiwi; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.608 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan membahas peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan dalamkasus tindakan fitosanitasi import apel Selandia Baru oleh Australia .Metode penelitian yangdigunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatankasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini akan menjelaskan kasus awal dari proses penyelesaiansengketa hingga keputusan dari kasus ini . Kesimpulan dari penulisan ini adalah peran WTOdalam penyelesaian sengketa dilakukan oleh DSB dengan melakukan proses penyelesaiansengketa yang telah diatur dalam Dispute Settlement Understanding.
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Akbar Bram Mahaputra; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.431 KB)

Abstract

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (ASN), membawa konsekuensi tidak adanya lagi pegawaihonorer/pegawai tidak tetap, namun yang dikenal adalah Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Terkait denganhal tersebut maka timbul pertanyaan, bagaimana pengaturan pengadaan PPPKserta hak dan kewajibannya dalam formasi Aparatur Sipil Negara. Jenis penelitianini menggunakan metode yuridis normatif. Pengaturan pengadaan PPPK dalampenyusunan kebutuhan pegawai adalah tidak jelas. Kesimpulan yang diperolehadalah Hak PPPK memiliki gaji dan tunjangan, sedangkan kewajibannya adalahmelaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
PERTENTANGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/ PUU-XI/ 2013 TERKAIT PENINJAUAN KEMBALI I Gusti Made Agus Mega Putra; Ni Made Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.62 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Pertentangan SEMA NO. 7 Tahun 2014 dengan Putusan MK NO. 34 / PUU-XI/2013 Terkait Peninjauan Kembali. Latar belakang dari tulisan ini adalah diterbitkanya SEMA NO. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Putusan MK NO. 34 / PUU-XI/2013. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kedudukan SEMA dalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimana pertentangan antara SEMA No. 7 Tahun 2014 dengan Putusan MK No. 34/ PUU-XI/ 2013. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu SEMA termasuk SEMA No. 7 Tahun 2014 dapat diklasifikan sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pengajuan PK pada perkara pidana, Putusan MK No. 34/ PUU-XI/ 2013 harus dijadikan pedoman bagi MA beserta semua pengadilan negeri dibawahnya dalam menangani pengajuan PK pada perkara pidana.

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue