cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 06, No. 02, Maret 2018" : 41 Documents clear
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah I Wayan Yoga Surastika; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.593 KB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengatur penataan ruang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Untuk implementasi peraturan daerah tersebut Bupati Badung menerbitkan beberapa peraturan dan keputusan sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu, jenis peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Badung untuk implementasi Perturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerbitan peraturan dan keputusan Bupati Badung terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari Perturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 8 (delapan) peraturan Bupati dan 1 (satu) keputusan Bupati dalam implementasi Perturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung. Selain itu faktor pendukung dalam implementasi peraturan daerah ini adalah hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto dan menurut Friedman terdapat faktor dari unsur substansi hukum. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, faktor sarana dan fasilitas yang kurang baik, yang dalam hal ini menurut Soerjono Soekanto. Dan jika dilihat dari Teori Sistem Hukum Friedman faktor penghambatnya adalah faktor struktur hukum. Kata Kunci: Tata Ruang, Implementasi, Kabupaten Badung.
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM MENSERTIFIKATKAN ASET DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 Ida Ayu Made Dewi Antari; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.518 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Mensertifikatkan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris, dengan menggunakan metode pendekatan fakta. Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan dan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, kemudian data sekunder yang diperoleh dari undang-undang dan literatur hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan data tersier yang diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum.Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dalam mengelola dan mensertifikatkan aset daerah Kabupaten Badung telah dilaksanakan secara optimal. Dapat dilihat dari jumlah aset daerah berupa tanah Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2016-2017 sebanyak 843 dengan jumlah tanah yang sudah disertifikatkan sebanyak 443 sedangkan jumlah tanah yang belum disertifikatkan sebanyak 401, dan pada tahun 2017 terjadi penambahan pensertifikatan sebanyak 151. Jadi jumlah aset pada tahun 2016-2017 yang sudah memiliki sertifikat sebanyak 594. Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan pensertifikatan terhadap aset-aset yang belum memiliki sertifikat.Kata Kunci: Kewenangan, Sekretaris Daerah, Sertifikat, Aset Daerah
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA DENPASAR I Gusti Ngurah Gede Permana Putra; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.457 KB)

Abstract

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar masih sulit untuk melakukan menata ulang Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Denpasar, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016. Sudah dilaksanakan namun belum maksimal, Upaya Pemerintah Kota Denpasar terus melakukan program-program ini agar terus berlanjut untuk menciptakan perumahan dan permukiman kumuh terlihat nyaman bersih. Namun, karena adanya permasalahan yang terkait lahan pribadi oleh kawasan perumahan dan permukiman kumuh tersebut, pemerintah kota Denpasar menghadapi persoalan yang cukup sulit. Kata Kunci : peraturan menteri,perumahan kumuh, permukiman kumuh
PENERAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DI KOTA DENPASAR Luh Gede Diah Oktarini Dewi; I Made Arya Utama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.833 KB)

Abstract

Pada era globalisasi, Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang paling menentukan dalam pencapaian visi dan misi organisasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas. Namun kenyataan yang ada bahwa sumberdaya manusia belum memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan tersebut. Permasalahan yang ditimbulkan yaitu mekanisme penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Denpasar berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan faktor penghambat penerapan disiplin pegawai dan upaya penerapan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kota Denpasar. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 di Kota Denpasar. Faktor penghambat penerapan disiplin PNS yaitu lemahnya Sumber Daya Manusia, lemahnya pengawasan, dan kurang tegasnya sanksi. Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan disiplin yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, pengawasan yang dilakukan oleh atasan harus ditingkatkan, dan memberi sanksi secara tegas. Kata kunci : Penerapan, Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Disiplin
PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN DI DALAM KTP ELEKTONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ni Kadek Dessi Dwi Yanti; Cokorda Istri Anom Pemayun
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.362 KB)

Abstract

ABSTRAK Dalam mewujudkan tujuan nasional melalui tertib administrasi, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan program Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik yang masa berlakunya adalah seumur hidup. Dan dampak yang ditimbulkan adalah adanya masalah terkait perubahan data seperti mengubah status perkawinan dari belum kawin menjadi kawin. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memahami pengaturan terkait perubahan data didalam e-KTP. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan pemilik e-KTP maka sangat penting melakukan perubahan data status perkawinan didalam e-KTP dan perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melaporkannya ke instansi pelaksana. Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Perubahan Data, E-KTP.
1KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KEJELASAN STATUS TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Putri Aldila; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.651 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul KebijakanDalam Kejelasan Status Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk memahami kebijakan dan tanggung jawab pemerintah dalam kejelasan status tenaga honorer. Banyak tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi CPNS sehingga perlu adanya kebijakan dan tanggung jawab dari pemerintah.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan dikaji dari aspek-aspek yang mengatur tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tenaga honorer yang tidak dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil akan tetap sebagai tenaga honorer sampai batas pengabdiannya berakhir dan menunggu adanya peraturan yang baru.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Tanggung Jawab, Tenaga Honorer
IMPLIKASI AKTIVITAS PRAMUWISATA ILEGAL TERHADAP ASPEK KEPARIWISATAAN DI BALI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PRAMUWISATA Putu Indra Dananjaya Putra; I Ketut Suardita; Cokorde Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.471 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul implikasi aktivitas pramuwisata ilegal terhadap aspek kepariwisataaan di Bali ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Penulisan ini berlatar belakang dari fenomena pramuwisata ilegal yang menyebabkan miskonsepsi terhadap makna dari daya tarik wisata di Bali serta makna dari budaya masyarakat Hindu di Bali. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan pramuwisata ilegal tidak mencari lisensi, dan untuk mengetahui bagaimana implikasi yang ditimbulkan oleh pramuwisata ilegal terhadap aspek kepariwisataan di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah implikasi dari aktivitas pramuwisata ilegal terhadap aspek kepariwisataan di Bali yang menyebabkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tentang Pramuwisata tidak dapat terlaksana dengan baik. Kata Kunci : Implikasi, Aktivitas Pramuwisata Ilegal, Aspek Kepariwisataan, Peraturan Daerah
TAHAP PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA I Gusti Ngurah Agung Angga Pratama Putra; Made Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan status Kelurahan menjadi Desa merupakan suatu topik perbincangan di Daerah Tingat II yakni Kabupaten / Kota. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses, prosedur, serta tahapan dari pengajuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tahapan perubahan status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan Pasal 46, 50, 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Perubahan status Kelurahan menjadi Desa berdampak positif dan negatif. Kata Kunci : Kelurahan, Desa, Tahapan, Peraturan
EKSISTENSI KLEMENSI SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA Joshua Michael Djami; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.618 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Eksistensi Klemensi Sebagai Implementasi Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia. Dalam tulisan ini menganalisa mengenai persamaan dan perbedaan antara klemensi dan pledooi serta bagaimanakah Eksistensi Klemensi sebagai Implementasi Hak Terdakwa untuk Melakukan Pembelaan dalam Persidangan Perkara Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori atau jenis penelitian hukum normatif. Dipilihnya jenis penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini ialah antara konsep klemensi dengan konsep nota pembelaan (pledooi) berbeda. Walaupun sama-sama merupakan hak dan untuk teknik penyampaiannya klemensi dengan pledooi sama, yakni hanya dapat dilakukan setelah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Perbedaan antara keduanya terletak pada kesalahan dan tujuannya.Kata kunci : Klemensi, Hak Terdakwa, Hukum Acara Pidana.
PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANS NASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA Ni Putu Nita Mutiara Sari; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.913 KB)

Abstract

Berdasarkan laporan terakhir World Drug Report Tahun 2016, produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Asia Tenggara terus meningkat. Maka dari itu, guna memerangi persebarannya, diperlukan pengaturan hukum yang terintegrasi yang diakui dan dijalankan oleh aparat penegak hukum masing – masing negara. Permasalahan dalam penelitian ini pengaturan apa sajakah yang digunakan untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara? dan apakah pengaturan tersebut sudah cukup untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kawasan asia tenggara? Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah metode normatif, dimana metode normatif merupakan metode penelitian yang meneliti dan menganalisis bahan-bahan hukum terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa instrumen hukum internasional di kawasan asia tenggara yang mengatur tindak pidana narkotika hukum internasional di Asia Tenggara dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika, namum masih terdapat norma kabur dalam pengaturan hukum internasional. Norma kabur tersebut berdampak pada penerapannya jenis hukuman yang masih berbeda di tiap negara dan perlu adanya keseragaman dalam penerapan demi mengurangi peredaran narkoba di Asia Tenggara. Kata Kunci : Peredaran Gelap Narkotika, Narkotika, ASEAN, Hukum Internasional

Page 3 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue