cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 120   121   122   123   124 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PARALEGAL SEBAGAI PEMBERI KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA Susanto, Ega Larassay; Stefani Ratna Maharani, I Gusti Ayu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan hukum dalam penelitian ialah yang mengetahui kedudukan paralegal sebagai pemberi konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat di Indonesia. Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Simpulan dari permasalahan ini menunjukan yang mana paralegal memiliki hirarki strategis dalam mengasikan edukasi yang baik dan sifatnya positif bagi masyarakat khususnya yang tidak mampu, paralegal memiliki kedudukan yang berbeda dengan advokat sebagai penolong bagian hukum. Paralegal memiliki kedudukan secara hukum berdasarkan atas Undang-Undang Bantuan Hukum dan Permenkumham tentang Paralegal sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Kata Kunci : Paralegal, Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum ABSTRACT The purpose of legal writing in this research is to determine the position of paralegals as providers of legal advice and assistance to people in Indonesia. This study was carried out using normative legal research methods by taking a statutory approach as well as a conceptual approach. The results of this study show that paralegals have a strategic position in providing free legal assistance to the public, especially the poor. Paralegals have a different position from advocates as legal aid providers. Paralegals have a legal position based on the Law on Legal Aid and the Minister of Law and Human Rights concerning Paralegals as Legal Aid Providers. Keywords : Paralegals, Legal Assistance, Legal Aid Providers.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MATERI KOMEDI BAGI PEKERJA SENI PERTUNJUKAN KOMEDI BERDASARKAN HAK CIPTA DI INDONESIA Ramadhani, Sandi Nico; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap materi komedi dalam konteks hak cipta bagi para pekerja seni pertunjukan komedi di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode perbandingan peraturan perundang-undangan sebagai landasan analisis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap materi komedi bagi pekerja seni pertunjukan komedi berdasarkan hak cipta di Indonesia belum diatur secara jelas. Hal ini, yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh pelaku pekerja seni pertunjukan komedi. Materi komedi sejatinya adalah suatu bentuk hasil karya cipta seni yang tertuang Pasal 28 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan hal tersebut. Pentingnya pengetahuan mengenai hak cipta suatu materi komedi oleh pelaku pekerja seni pertunjukan komedi bisa bermanfaat terhadap hak ekonomi yang akan mereka dapatkan sehingga bisa mensejahterakan kehidupannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Materi Komedi, Hak Cipta, Hak Ekonomi This study aims to investigate and evaluate the legal protection of comedy material in the context of copyright for comedy performing arts workers in Indonesia. In this study, a normative legal research approach is used with the comparative method of statutory regulations as the basis for analysis. The results of this study indicate that legal protection for comedy material for comedy performing arts workers based on copyright in Indonesia has not been clearly regulated. This is what causes many law violations that are not realized by the perpetrators of comedy performing arts workers. Comedy material is actually a form of artistic creation as stated in Article 28 C paragraph (1) in the 1945 Constitution and Article 1 number 3 in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright confirms this. The importance of knowledge regarding the copyright of comedy material by actors of comedy performing arts can be beneficial for the economic rights they will get so that they can prosper their lives. Keywords: Legal protection, comedic material, copyright, economic rights
PENGATURAN BENTUK-BENTUK PELINDUNGAN SEMENTARA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Amanda, Indira; Darmadi, A.A. Oka Yudistira
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelindungan sementara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual serta memformulasikan bentuk-bentuk pelindungan sementara yang sebaiknya didapatkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative melalui pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil studi ini menunjukkan bahwa pengaturan pelindungan sementara yang diatur bagi korban tindak pidana kekerasa seksual dalam UU TPKS belum mengakomodir permasalahan yang selama ini dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan belum diaturnya bentuk-bentuk pelindungan sementara yang dapat diberikan negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu, guna mengatasi problematika tersebut dapat dilakukan pengaturan secara jelas dan tegas bentuk-bentuk pelindungan sementara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal itu didapatkan melalui, melakukan analisis terhadap kekurangan penegak hukum selama ini dalam menangani kasus kekerasan seksual serta menganalisis kondisi psikis korban yang merasa takut akibat adanya ancaman serta keraguan dalam dirinya ketika melapor.
MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM IMPLEMENTASINYA DI ERA DIGITAL Cridevi, Putu; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan penerapan mekanisme perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan untuk melihat pengaplikasian mekanisme perlindungan hukum tersebut dalam perspektif penggunaan rahasia dagang di era digital. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan preventif yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak dapat memberikan kepastian hukum di era digital ini. Arus akselerasi transformasi digital telah membuka ancaman baru bagi rahasia dagang melalui keterbukaan informasi yang tidak terkontrol. Penerapan mekanisme perlindungan hukum yang masih belum berubah selama lebih dari dua dekade tersebut akan berakhir dengan diperolehnya perlindungan yang pasif oleh para inventor. Sehingga pembaharuan terhadap mekanisme perlindungan rahasia dagang akan diperlukan.
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PETUGAS KEBERSIHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG Dewi, I Gusti Agung Ayu Kade Ita Puspita; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of occupational health and safety protection and the measures taken to reduce hazards and prevent work accidents and work-related illnesses among sanitation workers in the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency. The research methodology employed in this study is empirical legal research, utilizing a case and factual approach as its foundation. The research findings indicate that occupational health and safety protection for sanitation workers in the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency adheres to the applicable legal regulations. However, it is observed that some sanitation workers choose not to utilize the provided safety equipment while carrying out their duties. Furthermore, the absence of the implementation of occupational health and safety management system (SMK3) and the establishment of the Occupational Health and Safety Committee (P2K3) has resulted in inadequate efforts to control the risks of hazards undertaken by the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency, thus failing to effectively reduce work accidents and work-related illnesses.
UPAYA HUKUM DALAM MENGATASI PRAKTEK PINJAMAN ONLINE ILEGAL TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI Hutomo, Muhammad Hariobimo; Sudibya, Komang Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada hakikatnya bahwa tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui perlindungan data pribadi debitur dalam pinjaman online kemudian untuk memahami bagaimana upaya dalam mengatasi pinjaman online ilegal terhadap perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, pinjaman online memiliki perlindungan untuk mengantisipasi pinjaman ilegal, antara lain Pasal 1234 KUHPerdata Cidera Janji, Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK Nomor 77/POJK.07/2016, dan selanjutnya dibentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) berdasarkan Keputusan Komisioner OJK No. 01/KDK.01/2016. Selain itu, Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan studi literatur terkait peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Termasuk Juga Ketentuan Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Temuan penelitian ini menunjuk pada perlindungan data pribadi sebagai unsur hak pribadi. Proses perlindungan data individu dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang terbit pada tahun 2019. Peraturan ini mengatur hal tersebut. Untuk melindungi pelanggan yang telah berkomitmen untuk membeli, kini menjadi hak dan tanggung jawab bisnis untuk menawarkan perlindungan konsumen. Kata Kunci: Pinjaman Online Ilegal, Keamanan Data Pribadi, Perlindungan Konsumen ABSTRACT This study's overarching objective is to investigate how personal information about borrowers is protected in the context of online lending and, secondarily, to comprehend the nature of the safeguards put in place to combat the illegal nature of such borrowing. Article 1234 of the Civil Code for Default, Article 26 of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, POJK Number 77/POJK.07/2016, and subsequently, the Investment Alert Task Force (SWI) was formed based on OJK Commissioner Decree No. 01/KDK.01/2016 all protect online loans in this instance in anticipation of illegal loans. In addition, the provisions of the law were followed to establish the Investment Alert Task Force, also known as the SWI. In addition, the research method used was a normative juridical approach. This approach consisted of conducting literature studies related to laws and regulations. An illustration of this can be found in Law Number 19 of 2016 of the Republic of Indonesia Concerning Amendments to Law Number I1 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions. The Proposed Legislation for the Protection of Personal Data, Also Contains Provisions Relating to the Financial Services Authority (OJK). The results of this research indicate that personal data protection should be considered a component of private rights. Government Regulation 71 of 2019, issued in 2019, governs the process of protecting individual data while implementing electronic systems and transactions. This regulation was published in 2019. This regulation governs the handling of this situation. It is now the right of businesses and their responsibility to offer consumer protection to protect customers who have already committed to making a purchase. Key Words: Illegal Online Loans, Personal Data Security, Consumer Protection
INKONSTITUSIONAL MASA JABATAN PRESIDEN SELAMA 3 (TIGA) PERIODE DALAM PERSPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945 Melyana, Puput Sasa; Sudibya, Komang Pradnyana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun dalam bentuk tertulis yang harus dihormati dan dipatuhi baik oleh pemangku kekuasaan maupun rakyat. Di dalam konstitusi juga memuat ketentuan hukum yang memiliki sifat pokok serta fundamental mengenai sistem ketatanegaraan. Pentingnya konstitusi di dalam sebuah negara yaitu untuk membatasi pemerintah dalam negara agar tidak terjadi kesewenangan penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Konstitusi tertulis di Negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan pokok dalam melaksanakan pemerintahan negara serta sebagai pengimplementasian dari asas legalitas. UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai periodesasi jabatan dari seorang Presiden dan sudah jelas maknanya hanya selama 2 (dua) periode saja. Namun, beberapa waktu lalu muncul isu mengenai periodesasi jabatan seorang Presiden akan diperpanjang hingga periode ketiga yang menimbulkan pro dan kontra di tengah ruang publik. Tujuan dari studi ini untuk menganalisis bagaimana masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode apabila dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan dalam konstitusionalisme dan prinsip pokok negar ahukum serta kesesuainnya dengan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yang bersifat normatif dan menerapkan pendekatan terhadap hukum serta melaksanakan analisis melalui bahan – bahan kepustakaan. Hasil studi menunjukan bagaimanakah kesesuaian dari permasalahan tersebut dengan UUD NRI Tahunn 1945 dan juga dampak yang terjadi apabila isu ini direalisasikan. Kata Kunci: Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, Presiden, Masa Jabatan, Hukum. ABSTRACT The Constitution is the fundamental law that is formulated in a written form and must be respected and adhered to by both those in power and the citizens. Within the constitution, there are fundamental legal provisions regarding the system of government. The importance of the constitution in a country is to limit the government's authority to prevent any abuse of power. In Indonesia, the written constitution is the 1945 Constitution (UUD NRI 1945), which regulates the fundamental principles of state governance and serves as the implementation of the principle of legality. The 1945 Constitution also specifies the term limits for a President, which is clearly defined as two terms. However, there was a recent debate about extending the presidential term to a third period, leading to both support and opposition within the public discourse. The objective of this study is to analyze how a President's three-term tenure relates to the limitations on power in constitutionalism and the fundamental principles of the rule of law, and its compatibility with the 1945 Constitution. This study employs a Normative research method with a focus on legal texts and conducts an analysis based on existing literature. The study results demonstrate the compatibility of this issue with the 1945 Constitution and the potential consequences if this issue were to be realized. Keywords: Constitution, 1945 Constitution, President, Term of Office, Law.
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DILUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA Adjiepradana, Noer Wahyu; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui status anak hasil luar perkawinan tentang waris dalam perspektif hukum HAM. Metode penelitian ini adalah penelitian normative melalui peraturan dan komparatifnya. Penelitian membuahkan hasil anak hasil luar kawin dalam hukum waris di Indonesia mengalami diskriminasi. Dalam hukum positif di Indonesia mengacu pada Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang-Undang Perkawinan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang cukup memberikan dampak positif serta pembaharuan bagi undang-undang perkawinan di Indonesia yang menghadiahkan kesempatan bagi anak diluar kawin untuk mendapatkan hak-hak serta kewajibannya yang selama ini dianggap merugikan serta tidak memberikan keadilan bagi anak diluar kawin dalam perspektif hukum hak asasi manusia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA OBJEK GADAI AKIBAT FORCE MAJEURE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA Haridharma Putra, I Dewa Bagus Renantya; Sarjana, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui serta memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur terhadap objek gadai yang hilang akibat adanya force majeur dan untuk mengetahui serta memahami penyelesaian masalah terhadap hilangnya objek gadai debitur akibat adanya force majeure. Perjanjian gadai merupakan suatu perjanjian yang meimbulkan jewajiban antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Kreditur bertanggung jawab untuk menjaga objek gadai, sehingga apabila terjadi kerusakan atau musnahnya objek gadai tersebut maka pihak kreditur bertanggung jawab terhadap keadaan tersebut. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata terkandng kekaburan norma karena seolah – olah pihak kreditur tidak bertanggung jawab atas hilangnya objek gadai akibat force majeur sedangkan pihak debitur tentunya mengalami kerugian atas hilangnya barang yang menjadi objek gadai tersebut. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana perlindungan serta penyelesaian hukum terhadap hilangnya objek gadai akibat force majeure. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan jenis pendekatan statue approach. Penyelesai akibat hilangnya objek gadai akibat force majeure, pihak pegadaian menempuh melalui alternative penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Dalam menjamin suatu kepastian hukum terhadap perlindungan debitor yaitu dengan melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa alternative (Laternatife Dispute Resolution) yang dapat dilakukan dengan cara: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.
IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 10 TAHUN 2020 TERHADAP PERKARA PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI BALI Dinatha, Dewa Kade Dwi Cahya; Apryani, Ni Wayan Ela Apryani Ella
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mahkamah Agung telah menerbitkan SE No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut, salah satunya membahas tentang Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement) yang merupakan daya tarik mengapa perjanjian tersebut harus dilakukan penelitian. Adapun tujuan dilakukan penulisan ini yaitu bertujuan agar menambah informasi terkait implikasi dari dikeluarkannya Surat Edaran tersebut terhadap hak milik tanah di Bali. Hukum normatif digunakan sebagai metode dalam penulisannya. Dengan melakukan statute approach atau melakukan analisa terhadap undang-undang. Untuk membahas masalah yang ada, dalam penulisannya menggunakan referensi atau bahan yang bersumber dari bahan hukum (baik yang bersifat primer maupun sekunder). Setelah dilakukannya analisa dan pembahasan, maka kesimpulan yang di dapat adalah bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 dapat berimplikasi positif terhadap perkara pinjam nama dalam kepemilikan tanah di Bali. Kata Kunci : Implikasi, Nominee, Hak Milik ABSTRACT In 2020, the Supreme Court issued Circular Number 10 of 2020 concerning the Enforcement of the Formulation of the Results of the 2020 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Tasks for the Court. In this circular, one of them discusses the use of nominee arrangements which is very interesting to research. This study aims to determine the implications of the issuance of this circular. The research was conducted through a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach. For the purpose of discussing the problem, this research uses research sources in the form of legal materials (primary and secondary). After going through discussion and analysis, it can be concluded that the Supreme Court Circular No. 10 of 2020 can have positive implications for borrowing cases in land ownership in Bali. Key word : Implication, Nominee, Proprietary

Page 124 of 124 | Total Record : 1240

 120   121   122   123   124 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue