cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 119   120   121   122   123 
TELAAH EKSISTENSI PARALEGAL SEBAGAI SALAH SATU PEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU Fortuna, Ni Komang Niken Ayu; Stefani Ratna Maharani, I Gusti Ayu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni guna menganalisis dan mengetahui eksistensi atau kehadiran dari paralegal dalam sistem hukum indonesia serta bentuk fungsi dan kewenangannya. Studi ini dilakukan yang memakai metode penelitian hukum normatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwasanya paralegal memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sistem hukum di Indonesia melalui UU No, 16 / 2011 Hak Asasi Manusia No. 3 / 2021, paralegal dalam pelaksanaannya perlu memenuhi beberapa syarat serta kewenangan yang diberikan kepada paralegal untuk memberikan upaya lanjutan khususnya orang yang finansialnya kurang bersifat terbatas berupa bantuan hukum dalam lingkup non-litigasi. Paralegal sebagai salah satu subjek penolong edukasi pendidikan hukum khususnya advokat, dosen, serta mahasiswa hukum bekerja dengan tujuan pengabdian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PENGIRIMAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIBELI Togatorop, Mitra Junata; Priyanto, I Made Dedy; Sumadi, I Putu Sudarma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan junal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pada konsumen yang tidak menerima barang sesuai dengan pesanan dilihat dari UUPK dan UU ITE serta apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila mengalami kerugian dari pihak e-commerce. Metode yang digunakan adalah metode yang merajuk pada ketentuan UUPK dan UU ITE dan juga dengan mengumpulkan data kepustakaan, mengaitkan pokok permasalahan dengan peraturan perundang-undangan, mengutip dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Perlindungan hukumnya terdapat pada UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 38 dan pasal 45 ayat (1) serta ayat (2) UUPK. Yang memuat tentang menyelesaikan masalah jika barang yang dibeli tidak sesuai dapat diselesaikan secara litigasi atau non litigasi.
UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM Selena Brahmi Putri, I Gusti Ayu; Suardita, I Ketut
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara sering terjadi dan berpotensi muncul pada Pemilihan Umum 2024. Diperlukan pemahaman lebih dalam terkait dengan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara selama Pemilihan Umum berdasarkan hukum yang berlaku dan melakukan analisis terhadap upaya pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum. Metode pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pengumpulan data dengan studi pustaka perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara dikontrol oleh Undang-Undang serta peraturan pemerintah, namun pelanggaran tetap terjadi terutama saat Pemilihan Umum. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar lembaga seperti Komisi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum. Koordinasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara.
EFEKTIVITAS AKSI BERSIH SAMPAH KOMUNITAS MALU DONG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA DENPASAR Dewi, I Gusti Agung Inten Pradnyandari; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji efektivitas komunitas malu dong dalam upaya penegakan hukum lingkungan di kota Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara terhadap komunitas malu dong dan data sekunder berupa hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Kota Denpasar perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Dikatakan demikian karena permasalahan sampah di kota Denpasar menjadi sorotan publik terutama di kawasan wisata yang ada di kota Denpasar. Dalam hal ini pemerintah membuat Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, regulasi ini belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli akan kondisi lingkungan. Menyikapi hal tersebut, komunitas malu dong dibangun dengan tujuan untuk membentuk mental perilaku masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Adapun program kerja yang dilakukan oleh komunitas ini adalah program beach clean up dan program door to door yang dilaksanakan di Desa Kelan dengan melibatkan 195 KK terdaftar di desa tersebut. Hasil dari program kerja tersebut menunjukkan bahwa program beach clean up sudah berjalan efektif, tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran rendah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Sedangkan, program kerja door to door sudah berjalan secara produktif di Desa karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut di kota Denpasar dalam hal pengelolaan sampah melalui pengurangan dan pemanfaatan sampah sebagai suatu langkah baik dalam upaya pengikisan pencemaran lingkungan di kota Denpasar. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the malu dong community in environmental conservation efforts in the city of Denpasar. This study uses empirical legal research methods using primary data in the form of interviews with the malu dong community and secondary data in the form of previous research results. The results of the study show that the waste problem in Denpasar City needs more attention from the government and the community. It is said that because the waste problem in the city of Denpasar is in the public spotlight, especially in tourist areas in the city of Denpasar. In this case, the government made Denpasar City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management. However, this regulation has not been effective because there are still many people who do not care about environmental conditions. In response to this, the malu dong community was built with the aim of shaping people's mental behavior in increasing awareness of the importance of protecting the surrounding environment. The work programs carried out by this community is a beach clean-up program that aims to preserve the environment in tourist areas and dispose of bad habits of people who litter. However, this work program has not been able to run effectively in the city area because of the low level of public awareness of the waste management process in their own environment and the condition of households in the city of Denpasar which still cannot solve the waste problem completely, especially organic waste such as leaves, rotting fruits, leftover rice, and so on. Therefore, further socialization and education are needed in terms of waste management through waste reduction and utilization as one of the good steps in efforts to preserve the environment in the city of Denpasar.
PENGELOLAAN KEARSIPAN BERKAS PERKARA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG- UNDANG NO 22 TAHUN 1952 Khrisni Vashu Devi, Kadek Bhagawati; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mengkaji secara yuridis mengenai tata cara pengelolaan arsip berkas perkara di pengadilan dan mengatasi hilang ataupun rusaknya berkas perkara di Pengadilan Negeri ditilik dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 merupakan tujuan dari penulisan ini. Normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Studi menemukan bahwa Panitera Muda Hukum memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkara dalam lingkup pengadilan. Selain itu Panitera Muda Hukum bertugas dalam penataan arsip perkara dan juga pelaporan. Fungsi Panitera sebagai unit kearsipan mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Hasil penelitian dari penulisan ini berupa sitem pendataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip demi menjaga nilai-nilai arsip dan cara mengatasi rusak ataupun hilangnya arsip di lingkungan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Arsip, Berkas Perkara, Pengadilan Negeri ABSTRACT Juridically reviewing the procedures for managing case file archives in court and overcoming the loss or damage of case files in the District Court in terms of Law No. 22 of 1952 is the purpose of this paper. Normative is a legal research method used in this writing with a statutory approach. The study found that the Junior Registrar of Laws has the task of collecting, processing, and presenting case data within the scope of the court. In addition, the Junior Registrar of Law is in charge of structuring case files and reporting. The function of the Registrar as an archival unit refers to Article 17 of Law Number 48 of 2009 concerning Archives. The results of this study are in the form of a data collection system, storage and maintenance of archives in order to maintain archive values and how to overcome damaged or lost archives in the District Court. Keywords: archive, case file, district court
KEWAJIBAN KONSUMEN PEMILIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL PERMANEN DAYA DIBAWAH 500 KVA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI Widiatmika, Gede Adi; Rasmadi, I Putu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menginvestigasi kewajiban konsumen yang menjadi pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) instalasi permanen dengan daya di bawah 500 kVA dan menekankan pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian kajian hukum, yang memfokuskan penelitian pada peraturan yang tertulis atau kaidah dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban oleh konsumen dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Melaksanakan kewajiban ini dianggap sebagai upaya preventif dalam perlindungan konsumen, bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan terkait penggunaan barang dan jasa oleh konsumen. Dalam konteks kepemilikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel instalasi permanen dengan daya di bawah 500 kVA, konsumen memiliki kewajiban tertentu. PLTD berkapasitas 0-25 kVA memerlukan laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, sementara PLTD berkapasitas 25-200 kVA harus mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Kementerian ESDM dengan masa berlaku hingga genset rusak. Untuk PLTD berkapasitas di atas 200 kVA, diperlukan Izin Operasi dan Sertifikat Laik Operasi dari Dinas ESDM dengan masa berlaku lima tahun, yang dapat diperpanjang setelah berakhir. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi bagi konsumen. Oleh karena itu, guna melindungi hak-hak konsumen dan memenuhi kewajiban, pemilik PLTD instalasi permanen dengan daya di bawah 500 kVA disarankan untuk secara penuh mematuhi persyaratan perizinan, memiliki Sertifikat Laik Operasi, dan mengoperasikan PLTD sesuai dengan perizinan yang dimilikinya. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen, Sertifikat Laik Operasi, PLTD, Izin Operasi. ABSTRACT This research investigates the obligations of consumers who own Permanent Diesel Power Plant (PLTD) installations with a capacity below 500 kVA and emphasizes the importance of fulfilling these obligations. The study employs a normative legal research method, also known as the legal study method, which focuses on regulations, written rules, and applicable norms. The research findings indicate that the implementation of consumer obligations can provide protection for consumer rights. Fulfilling these obligations is considered a preventive measure in consumer protection, aiming to prevent issues related to the use of goods and services by consumers. In the context of owning Permanent Diesel Power Plant installations with a capacity below 500 kVA, consumers have specific obligations. PLTD with a capacity of 0-25 kVA requires a report on the provision of electricity for personal use, while PLTD with a capacity of 25-200 kVA must obtain a registered certificate from the Ministry of Energy and Mineral Resources with validity until the generator set is damaged. For PLTD with a capacity above 200 kVA, an Operating Permit and a Certificate of Operation Suitability from the Ministry of Energy and Mineral Resources are required, valid for five years and extendable upon expiration. Neglecting these obligations may lead to sanctions for consumers. Therefore, to protect consumer rights and fulfill obligations, owners of Permanent Diesel Power Plant installations with a capacity below 500 kVA are advised to fully comply with licensing requirements, possess a Certificate of Operation Suitability, and operate the PLTD in accordance with the obtained permits. Keywords: Consumer Protection, Consumer Obligations, Certificate of Fitness for Operation, PLTD, Operational Permit.
Potensi Penjatuhan Pidana Bagi Seseorang Yang Dengan Sengaja Menularkan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Ramitha, I Made Mahatmajaya; Sarjana, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum mengenai penjatuhan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja menularkan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 telah dinyatakan oleh World Health Organisation (WHO) sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pidana, COVID-19 ABSTRACT The purpose of this study is to examine legal certainty regarding criminal penalties for someone who intentionally transmits CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Corona Virus Disease 2019 or commonly called COVID-19 has been declared by the World Health Organization (WHO) as a pandemic and the Government of Indonesia based on Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of Public Health Emergency Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Key Words: Legal Certainty, Criminal, COVID-19
PENGATURAN PENGGUNAAN RANJAU ANTI-PERSONIL DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Hartati, Agustini Mawar; Yasa, Made Maharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perang telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan dan peradaban manusia di bumi. Guna menghindari korban dari konflik bersenjata, penggunaan senjata untuk berperang diatur dalam hukum humaniter. Seperti di Statuta Roma Pasal 8²(2)(b)(xx) melarang penggunaan senjata yang berkarakter menimbulkan kerusakan berlebihan alias kesakitan yang tak berkesudahan dan tidak pandang bulu. Adapun beberapa penggunanan senjata yang dilarang, salah satunya adalah ranjau anti-personil. Penggunaan ranjau anti-personil dilarang atas alasan kemanusiaan tersebut. Dari permasalahan ini penulis bertujuan untuk membahas serta mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan ranjau anti-personil yang dilarang dalam konflik bersenjata. Dalam penulisan hukum, penulis menggunakan tata cara penulisan normative beserta prosedur pendekatan Undang-Undang (Regulation Approach) untuk menjawab permasalahan hukum yakni penggunaan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata. Selain itu penulis menggunakan Pendekatan Analitis (Analytical Approach) guna meninjau unsur-unsur pertanggungjawaban negara dari hukum humaniter internasional yang menggunakan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata. Melihat banyak situasi yang mengakibatkan korban perang hukum humaniter hadir untuk memanusiakan konflik bersenjata dengan cara membatasi penggunaan persenjataan perang, dimana salah satunya adalah ranjau anti-personil. Setiap negara yang terlibat konflik bersenjata harus memiliki kesadaran untuk membatasi militernya dalam penggunaan senjata tertentu. Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional, Ranjau ABSTRACT War has turn into a part of human life’s history and civilization on earth. With regards to avoid victims of armed conflict, utilization of weapons is regulated in humanitarian law. As the Rome Statute Article 8²(2)(b)(xx) prohibits the use of weapons with character causes disproportionate catastrophe or endless and extensive misery. As for some of the prohibited uses of weapons, one of which is anti-personnel mines. Utilization of anti-personnel mines is constrained for humanitarian reasons. From this issue the author aims to discuss and find out further concerning the utilization of anti-personnel mines which are prohibited in armed conflict. In this writing, the author uses normative writing procedures along with the Regulatory Approach to answer the legal problem, namely the utilization of anti-personnel mines in armed conflict. Additionally, the author uses an Analytical Approach to review the elements of state responsibility from international humanitarian law that uses anti-personnel mines in armed conflict. Seeing many situations that have resulted in victims of war, humanitarian law exists to humanize armed conflict by limiting the use of weapons of war, the anti-personnel mines. Every country who is party to the armed conflict shall possess awareness through limit its military in the appliance of particular weapons. Keywords: Armed Conflict, International Humanitarian Law, Mines
PERBANDINGAN HUKUM ABORSI DI INDONESIA, JEPANG DAN REPUBLIK RAKYAT CINA Simanjuntak, jeffrey Benediet; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Perilaku ini bertentangan dengan hukum di Indonesia, dan tercantum dalam Pasal 346 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kehidupan. Terlepas dari kenyataan bahwa aborsi adalah ilegal, sebagian besar aborsi masih dilakukan pada perempuan karena berbagai alasan karena undang-undang dan peraturan saat ini kurang toleran terhadap situasi di mana perempuan dipaksa untuk melakukan aborsi. Aborsi sering dapat dibagi menjadi dua kategori: aborsi yang tidak disengaja dan aborsi yang disengaja. Aborsi yang terjadi secara tidak sengaja dan tanpa adanya tindakan yang disengaja dikenal sebagai aborsi yang tidak disengaja. Sebaliknya, aborsi yang disengaja adalah aborsi yang terjadi karena suatu pilihan. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik studi literatur untuk mengupas lebih dalam permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara memiliki hukum aborsi yang berbeda. Kata Kunci: Aborsi, Hukum, Undang-Undang Hukum Pidana ABSTRACT Abortion is an act to intentionally end a pregnancy before the fetus can live outside the womb. this behavior is against the law in Indonesia, and is listed in Article 346 of the Criminal Code concerning Crimes Against Life. Despite the fact that abortion is illegal, most abortions are still performed on women for various reasons as current laws and regulations are less tolerant of situations where women are forced to have abortions. Abortions can often be divided into two categories: harmless abortions and harmless abortions. Abortions that occur accidentally and without any countermeasures are known as harmless abortions. Anti, winning abortion is an abortion that occurs by choice. In this study, researchers will use literature study techniques to explore more deeply the problems they face. The research results show that each country has different abortion laws. Keywords: Abortion, Law, Criminal Law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI OLEH PENGENDARA OJEK ONLINE Jaga, Talya Leonida; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk hak dan kewajiban para konsumen dalam pemesanan ojek online dan untuk memahami serta mengetahui Upaya hukum yang dapat diIakukan dalam pertanggungjawaban mitra ojek online atas pengendara yang melakukan Tindakan wanprestasi. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normativ serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menalaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil studi menunjukan Konsumen memiliki hak untuk menerima pesanan sesuai dengan harapannya, dan pengemudi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan konsumen. Namun, jika pengemudi tidak memberikan kompensasi atas wanprestasi, konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pengemudi atau penyedia layanan. Menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memilih produk atau layanan dan menerima produk atau layanan tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan. Kata Kunci: Ojek Online, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen ABSTRACT The purpose of this research is to determine the rights and obligations of consumers when ordering online motorcycle taxis and to understand and know the legal measures that can be taken to account for online motorcycle taxi partners for drivers who commit acts of default. This research uses normative legal research methods and uses a legislative approach, namely by examining all laws relating to the legal issue being handled. The study results show that consumers have the right to receive orders according to their expectations, and drivers have the responsibility to maintain consumer trust. However, if the driver does not provide compensation for default, consumers who experience losses have the right to file a lawsuit against the driver or service provider. According to Article 4 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers have the right to choose products or services and receive these products or services in accordance with the exchange value, conditions and guarantees that have been promised. Keywords: Online Motorcycle Taxi, Non-Performance, Consumer Protection

Page 121 of 124 | Total Record : 1240

 119   120   121   122   123 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue