cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 120   121   122   123   124 
PENEGAKAN HUKUM BAGI WISATAWAN YANG MELECEHKAN OBJEK WISATA SUCI DI BALI Kirana, Kadek Andra Fadly; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Bagi Wisatawan yang Melecehkan Objek Wisata Suci di Bali. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kasus penistaan objek wisata suci yang ada di kawasan Monkey Forest Ubud, Bali. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap wisatawan yang melecehkan objek wisata suci di Bali dan mencari tau bagaimana tindakan pemerintah Bali atas kasus penistaan objek wisata suci di Bali tersebut. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, serta sumber literatur lainnya sebagai acuan dalam artikel ini. Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Setelah melihat penjelasan dari jurnal ini peneliti menyimpulkan bahwa belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang penistaan tempat suci, yang ada hanya penistaan agama. Namun disinilah fungsi dari hukum adat, yaitu ketika tidak adanya belum adanya hukum nasional yang mengatur tentang penistaan tempat suci, hukum adatlah yang dapat memberikan sanksi dalam kasus tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku penistaan tempat suci tersebut. Mediasi lah cara yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan kasus penistaan tempat suci yang dibahas diatas. mungkin pelaku bisa dikenai sanksi adat berupa denda uang dan penderitaan jasmani maupun rohani. Kata kunci : penegakan hukum, melecehkan, objek wisata, tindakan pemerintah ABSTRACT This research is entitled Law Enforcement for Tourists Harassing religious Tourism Objects in Bali. This research is motivated by the occurrence of cases of harassment of sacred tourist objects in the Monkey Forest Ubud area, Bali. The purpose of this research is to provide information on how to enforce the law against tourists who harass religious tourism objects in Bali and to find out how the Bali government acts on cases of harassment of religious tourism objects in Bali. The method used by the author in this study is normative juridical research by examining the relevant laws in the State Law (UUD) and regulations, and also other literature sources as a reference in this article. The regulations used as a reference in this study are the Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 2009 concerning tourism. After seeing the explanation of this journal, the researcher concluded that there is no law governing the blasphemy of sacred places, only blasphemy. But this is where the function of customary law is, namely when there is no national law governing the blasphemy of sacred places, it is customary law that can provide sanctions in such cases to provide a deterrent effect to the perpetrators of the blasphemy of the sacred place. Mediation is the most appropriate way to resolve the blasphemy case discussed above. maybe the perpetrator can be subject to customary sanctions in the form of monetary fines and physical and spiritual suffering. Keyword : law enforcement, harassing, tourism objects, government act
KEBIJAKAN TERHADAP PELANGGARAN PPKM SELAMA COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA Sumpeno, Fajar Suryo; Sudiarta, I Ketut
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Penulisan ini adalah untuk mengkaji terkait kebijakan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah demi menenekan jumlah pemaparan COVID-19 di Indonesia dari sudut pandang ilmu hukum. dalam penegakan kebijakan yang diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat secara massif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami kebijakan yang diambil pemerintah disaat adanya fenomena COVID-19, hukum manakah yang dikedepankan untuk diterapkan, apakah Hukum Administrasi Negara ataukan Hukum Pidana, mengingat kedua hukum ini adalah sama-sama merupakan hukum publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative mempergunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Setelah dilakukan pengkajian hasil penelitian selama PPKM pemerintah Indonesia dalam menangani covid-19, kebijakan yang diterapkan diprioritaskan pada aspek hukum administrasi negara, namun untuk dalam kasus-kasus tertentu Pemerintah juga menerapkan kebijakan dengan mengedepankan aspek hukum pidana. Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, PPKM, Payung Hukum, Kebijakan ABSTRACT The purpose of this research is to xamine the PPKM policies implemented by the Government in order to reduce the number of exposures to COVID-19 in Indonesia from the point of view of legal science. in massively enforcing policies that apply to all levels of society. This research is intended to find out and understand the policies taken by the government during the COVID-19 phenomenon, which law is put forward to be applied, whether State Administrative Law or Criminal Law, considering that these two laws are both public law. This research was conducted using a normative legal research method using primary and secondary legal materials by using a statutory and factual approach. After reviewing the results of research during the Indonesian government's PPKM in dealing with COVID-19, the policies applied were prioritized on the legal aspects of state administration, but in certain cases the Government also implemented policies by prioritizing aspects of criminal law. Keywords: Criminal Law, State Administrative Law, PPKM, Legal Umbrella, Policy
ANALISIS YURIDIS KEBERLAKUAN BENTUK KERJA SAMA JOINT VENTURE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Lasmawaty, Rachel Sondang; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini adalah guna mengkaji keberlakuan dan kepastian hukum dari bentuk kerja sama secara joint venture yang dilakukan oleh perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri dalam bentuk penanaman modal asing berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan-bahan sekunder lainnya yang mengandung kaidah hukum. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa skema joint venture untuk kegiatan penanaman modal asing secara implisit diatur dalam UU Penanaman Modal. Dari segi bentuk perjanjiannya yaitu joint venture agreement terutama dalam hal pendirian entitas bisnis di Indonesia, joint venture agreement juga tunduk pada peraturan perundang-undangan lain misalnya syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata dan ketentuan mengenai persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the applicability and legal certainty of the form of joint venture cooperation carried out by foreign companies with domestic companies in the form of foreign investment based on applicable law in Indonesia. This study uses normative legal research methods with statutory approaches and other secondary materials that contain legal principles. The results of this study indicate that the joint venture scheme for foreign investment activities is implicitly regulated in the Investment Law. In terms of the form of the agreement, namely a joint venture agreement, especially in the case of establishing a business entity in Indonesia, the joint venture agreement is also subject to other laws and regulations, for example the Indonesian Civil Code has regulated the terms of validity of the agreement and regulations regarding the requirements for establishing a Limited Liability Company as regulated in the Limited Liability Company Law.
PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT UNTUK MENUNJANG EKONOMI KREATIF: PERSPEKTIF PENDAFTARAN KARYA DAN VALUASI Maheswari, Ni Kadek Ratih; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Peran kekayaan intelektual sangatlah esensial dalam perkembangan ekonomi kreatif sebagai tumpuan perekonomian nasional. Hal ini diwujudkan dalam kekayaan intelektual yang menjadi basis dari ekonomi kreatif untuk mengajukan pembiayaan. Penelitian ini berupa penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang dan komparatif. Penelitian menunjukkan skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diatur secara khusus dalam PP 24/2022. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan jenis kekayaan intelektual, hanya kekayaan intelektual berupa hak cipta dan paten saja yang dapat menjadi objek jaminan fidusia. Kekayaan intelektual wajib untuk dicatatkan atau memperoleh sertifikat kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan utang sebagai salah satu persyaratan. Untuk mendapatkan pembiayaan, kekayaan intelektual harus divaluasi oleh lembaga keuangan dan/atau menunjuk sekelompok panel penilai. Namun, Pasal 12 PP 24/2022 hanya menyebutkan pendekatan untuk menilai aset kekayaan intelektual tanpa menetapkan standar valuasi yang harus diikuti oleh penilai untuk menentukan nilai ekonomi dari aset kekayaan intelektual, sehingga terdapat kekaburan norma yang membuat PP 24/2022 sulit untuk diimplementasikan. International Valuation Standard Council menetapkan tiga pendekatan sebagai standar penilaian kekayaan intelektual, yakni pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Setiap pendekatan ini disesuaikan penggunaannya dalam berbagai kondisi serta menggunakan beberapa metode dan langkah-langkah tertentu. Standar penilaian kekayaan intelektual di Indonesia sebaiknya disusun menggunakan prinsip-prinsip umum dengan tujuan yang jelas untuk kepentingan publik mengingat sifat dinamis dan uniknya karakteristik dari kekayaan intelektual. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit, Ekonomi Kreatif, Pendaftaran Karya, Valuasi ABSTRACT The role of intellectual property us essential in the development of the creative economy as a pillar of the national economy. This is manifested in the intellectual property that serves as the foundation of the creative economy to apply for financing. This research takes the form of normative research through statutory and comparative approaches. The results show the intellectual property-based creative economy financing scheme is specifically regulated in PP 24/2022. Based on regulations relating to types of intellectual property, only intellectual property in the form of copyrights and patents can be the object of fiduciary guarantees. Intellectual property must be registered or obtain an intellectual property certificate to be used as an object of debt collateral among other provisions. To obtain financing, financial institutions must carry out a valuation of intellectual property assets. However, Article 12 of the Creative Economy PP only mentions the approach to assessing intellectual property assets without setting valuation standards that appraisers must follow, accordingly there is blurring of norms which makes PP 24/2022 difficult to implement. The International Valuation Standard Council establishes three approaches as standards for intellectual property valuation, namely the market approach, income approach and cost approach. Intellectual property valuation standards in Indonesia should be constructed using general principles with clear objectives for public interest considering the dynamic nature and unique characteristics of intellectual property. Key Words: Intellectual Property, Credit Guarantee, Creative Economy, Works Registration, Valuation
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGEMBALIAN PAKET SECARA SEPIHAK OLEH KURIR PADA MARKETPLACE SHOPEE Putri, I Dewa Ayu Oka Suwasthiari; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pelanggaran asas itikad baik dan wanprestasi yang dilakukan oleh kurir atas tindakan pengembalian paket secara sepihak dan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh konsumen yang dirugikan atas tindakan pengembalian paket secara sepihak oleh kurir. Penelitian ini menggunakan hukum normatif sebagai metode untuk mengkaji peraturan terkait perlindungan konsumen melalui pendekatan fakta dan pendekatan perundang—undangan, mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan, kemudian hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kurir telah melakukan pelanggaran asas itikad baik dan wanprestasi yang diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 7 huruf a UUPK, sehingga konsumen yang dirugikan dapat menuntut hak ganti rugi atas biaya pemesanan barang kepada pihak Shopee sebagai pelaku usaha penyedia layanan marketplace. Kewajiban pemberian ganti rugi tersebut diatur pada Pasal 4 huruf h UUPK. Jika tidak dilakukannya penggantian kerugian oleh pelaku usaha, konsumen dapat menuntut ganti rugi melalui BPSK atau melalui pengadilan. Kata Kunci: Itikad Baik, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen
ANALISIS TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN COD PADA AKTIVITAS JUAL BELI E-COMMERCE Suprapto, Josephine; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Maraknya kasus jual beli online melalui sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab menjadi pusat perhatian publik saat ini, dimana sudah banyak pelaku usaha yang dirugikan dikarenakan sistem COD ini. Penelitian ini menginvestigasi implikasi meningkatnya teknologi dan informasi terhadap pergeseran aktivitas jual beli dari offline ke online, khususnya dalam konteks e-commerce dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena wanprestasi konsumen dalam pembayaran COD dan mengeksplorasi tanggung jawab konsumen atas kerugian yang mungkin dialami oleh pelaku usaha, dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menganalisis berbagai isu hukum yang berkaitan dengan aktivitas jual beli online dan mekanisme pembayaran COD. Hasil penelitian menyoroti pentingnya pemahaman konsumen terhadap prosedur dan kewajiban mereka dalam transaksi e-commerce, serta perlunya e-commerce untuk menyediakan informasi yang jelas dan memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kata kunci: Jual beli online, Tanggung jawab, Cash On Delivery (COD), UUPK, UU ITE. ABSTRACT The rise of cases of buying and selling online with the Cash On Delivery (COD) payment system by irresponsible consumers is the center of public attention at this time, where many business actors have been harmed because of this COD payment system. In cases where the business actor has carried out his obligation to pack and deliver the ordered goods to the consumer, the consumer does not carry out his obligations properly, namely paying for the goods he has ordered and has been sent to the intended address even though the goods have been opened on the grounds that the goods ordered did not match the item he thought or did not prepare cash to be used to pay for the item. The problems that occur have raised debate about how and who should be responsible for losses due to the COD payment system. To answer this problem, normative legal research methods are used by analyzing secondary data, so that it is concluded that the responsibility for the COD payment system is shared between business actors and e-commerce in accordance with UUPK and UU ITE. Business actors who suffer losses as a result of consumer actions can ask for compensation by filing a default suit against consumers. Keywords: Buying and selling online, Responsibility, Cash On Delivery (COD), UUPK, UU ITE.
PENGATURAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Putra, Dharma Santana; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan dari penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi dan mengetahui berbagai metode penyelesaian sengketa wanprestasi yang terkait dalam transaksi jual beli online serta peraturan hukum yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa, dengan penekanan khusus pada proses mediasi dalam sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan transaksi jual beli online. Dalam penulisan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan dan konseptual untuk memberikan pemahaman yang deskriptif, jelas, dan sistematis. Studi menerangkan bahwa, dalam hal masing-masing pihak setuju, penyelesaian sengketa wanprestasi pada transaksi jual beli online dapat ditempuh secara litigasi atau non-litigasi. Kemudian terkait dengan penerapan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa terutama pada transaksi jual beli online, hingga mekanisme mediasi telah tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Kata Kunci: Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Transaksi Jual Beli Online ABSTRACT The purpose of writing this study is to identify and know various methods of resolving default disputes related to online buying and selling transactions as well as legal regulations governing alternative dispute resolution, with special emphasis on the mediation process in default disputes related to online buying and selling transactions. In writing research using normative legal research with an approach to legislation and conceptual to provide a descriptive, clear, and systematic understanding. The study explains that, in the event that each party agrees, resolution of default disputes in online buying and selling transactions can be pursued in litigation or non-litigation. Then related to the application of mediation law as an alternative dispute resolution, especially in online buying and selling transactions, until the mediation mechanism has been stated in PERMA No. 1 of 2016. Key Words: Default, Dispute Resolution, Mediation, Online Buying and Selling Transactions
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS ROYALTI PEMUTARAN LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI CAFE Putri, Kadek Githa Nirmala; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Royalties are rewards that creators receive for their creations. Examining legal protection for creators for the use of their works in the form of songs for commercial purposes in cafes is part of the purpose of this study. In this research, a statutory research approach is used which is also called normative legal research. The result is preventive and repressive protection given to the creator of the royalties he created. Legal consequences if the work is used for commercial purposes, it will be charged royalty payment obligations to the party. Keywords: Legal Protection, Copyright, Copyright Holder, Royalties
PERLINDUNGAN DAN BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE Mahendra, Komang Yoga; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ini untuk mengidentifikasi bentuk/wujud perlindungan hukum bagi pengguna atau pelanggan layanan transportasi online GoJek dan mengidentifikasi langkah-langkah tanggung jawab hukum yang seharusnya diambil diberikan oleh penyedia layanan khususnya pihak PT. GoJek kepada pengguna layanan yang merasa dirugikan saat menggunakan aplikasi. Studi penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kepala pengguna atau pelanggan transportasi online didasarkan pada Pasal 1320 KUHperdata, yaitu perlindugan hukum preventif dan represif. Sementara itu, PT. GoJek Indonesia dapat memberikan bentuk tanggung jawab berupa kompensasi santunan untuk mengganti kerugian. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertanggung Jawaban Hukum, Ojek Online, GoJek
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG DAN KURIR DALAM METODE PELUNASAN PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY Candradevi, Made Andhini; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini dibuat yaitu supaya memahami lebih dalam mengenai urgensi perlindungan hukum bagi pedagang dan juga kurir dalam metode pelunasan COD (Cash On Delivery) dalam system belanja online guna mengetahui pentingnya perlindungan hukum tersebut bagi kedua pihak bukan hanya konsumen saja. Studi ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan terhadap aturan undang-undang, sejumlah penelitian hukum, serta buku-buku. Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini menunjukan bahwa belum adanya peraturan spesifik pada ketentuan undang-undang di Indonesia khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Namun mengenai hal ini disinggung dalam sejumlah pasal pada KUHPerdata dan juga Peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE, sehingga dirasa masih diperlukannya revisi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur lebih jelas dan spesifik tentang tanggung jawab konsumen tidak beritikad baik yang merugikan pelaku usaha dan juga para kurir sehingga perlindungan hukum bagi kedua subjek tersebut terjamin dengan jelas. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Kurir, Cash on Delivery (COD) ABSTRACT This study aims to determine the urgency of legal protection for business actors and couriers in the COD (Cash On Delivery) payment system on online shopping systems so that they see the importance of legal protection for parties, not just buyers. This study applies normative legal research methods with legal research approaches, books, and laws and regulations. The results show that there is no specific regulation in the provisions of the law in Indonesia, especially Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, this matter is alluded to in several articles in the Civil Code and also other laws and regulations such as the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law), so it is still necessary to revise the Consumer Protection Law to regulate more clearly and specifically the responsibility of consumers who do not act in good faith to the detriment of business actors and couriers so that legal protection for both subjects is clearly guaranteed. Key Words : Legal Protection, Business Actor, Courir, Cash on Delivery (COD)

Page 122 of 124 | Total Record : 1240

 120   121   122   123   124 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue