cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 120   121   122   123   124 
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR MENUTUP WARALABA SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA Priscilla, Putu Meidina; Putra, Made Aditya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Franchising is one of the fastest growing business innovations and is considered low risk. A franchise or franchise business involves two parties: the franchise as the buyer of the business brand and his franchisor as the owner and seller of the business brand. A franchise or franchise business requires a franchise agreement as a license to use intellectual property rights for the business. A franchise or franchise agreement may also be subject to disputes between the parties. An example of a dispute is when a franchisor unilaterally terminates a contract before it expires, causing a loss to the franchise. The question raised in this study concerns the legal protections afforded to franchisees and franchisors in the event of default. Also legal restrictions in case of unilateral de-franchising by the franchisor. This study is a normative legal study. This research examines laws and regulations as the main sources of information: the Civil Code, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 42 of 2007 on Franchises, and Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In addition, we utilize secondary and tertiary sources through research in books, journals, and articles. The result of this study is that dispute resolution in franchise agreements or franchises can be judicial or non-judicial. However, many companies have opted for the non-judicial route - arbitration or alternative settlements. Keywords: Franchise, Franchisor, Franchise Agreement, Abitration
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG DENGAN ETALASE DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita; Rudy, Dewa Gde
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perkembangan internet saat ini salah satunya adalah dampak dari berkembangnya teknologi. Saat ini terjadinya jual beli yang memanfaatkan internet yang pada beberapa tahun ini berkembang, jual beli melalui internet itu sendiri disebut dengan E-Commerce. Salah satu permasalahan terjadi ialah seperti barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya antara pelaku usaha dengan pembeli yang mengakibatkan kerugian kepada pihak pembeli. Dalam permasalahan ini pelaku usaha memenuhi unsur dari wanprestasi dikarenakan sudah menjalankan suatu perjanjian tetapi tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli apabila produk yang dibeli tidak sesuai dengan etalase dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce ? dan “Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang mendapatkan barang tidak sesuai dengan etalase ?” Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan analytical approach. Serta didukung dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku – buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini terdapat adanya kekosongan norma dalam UUPK dikarenakan belum secara jelas memberikan tanggung jawab pelaku usaha jual/beli barang melalui pihak ketiga (marketplace). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilundungan hukum terhadap konsumen dapat didasarkan “UUPK, UU ITE, serta pada UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, ketentuan pidana terkait sengketa yang terjadi dalam e-commerce yaitu diatur dalam pasal 115. Dan Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh terhadap kerugian berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.” Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerugian, E-commerce. Abstract One of the current developments of the internet is the impact of technological developments. Currently buying and selling that utilizes the internet which has been developing in recent years, buying and selling via the internet itself is called E-Commerce. One of the problems that occurs is that the goods that arrive are not in accordance with what was previously agreed between the business actor and buyer. The problem studied in this study is how is the legal protection for buyers if the product purchased is not in accordance with the storefront in the sale and purchase agreement through e-commerce? and "What is the responsibility of the business actor for the loss of consumers who get goods that do not match the storefront?" The discussion of this research uses normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. It is also supported by secondary legal materials obtained from books, journals and other legal materials. In this study, there is a void in the norms in the UUPK because it has not clearly assigned the responsibilities of business actors to sell/buy goods through third parties (marketplaces). The results of the research show that legal protection for consumers can be based on "UUPK, UU ITE, and UU no. 7 of 2014 concerning trade, criminal provisions related to disputes that occur in e-commerce are regulated in article 115. And business actors have the obligation to be fully responsible for losses based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. Keywords: Responsibility, Loss, E-commerce..
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK HAK CIPTA BUKU DAN EBOOK DEMI MENJAGA KARYA DARI TINDAKAN COPY-PASTE Halim, Pricilia Averina Kiman; Mahendrayana, I Made Dwi Dimas
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam masalah hak cipta buku dan e-book terkait dengan copy-paste merupakan masalah penting di era digital. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam mencegah tindakan copy-paste yang melanggar hak cipta serta mengkaji kendala dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang dipakai meliputi studi literatur, survei, studi kasus dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui survey ke berbagai pihak terkait dan melalui studi kasus kasus pelanggaran hak cipta atas buku dan e-book. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi kemudahan penggandaan dan pendistribusian konten digital, sulitnya mengidentifikasi pelaku pelanggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dengan penguatan undang-undang, peningkatan kerjasama antar pihak terkait, kampanye edukasi, penggunaan teknologi yang lebih aman, dan inovasi dalam distribusi konten digital. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dan melindungi karya dari pelanggaran hak cipta buku dan e-book di era digital.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN DALAM HAL WISATAWAN MENGALAMI KECELAKAAN DI OBJEK WISATA Suryantari, Ni Putu Pebi Chanda; Laksmi Danyathi, Ayu Putu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum dan keamanan serta pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata dalam hal wisatawan mengalami kecelakaan di objek wisata. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan dianalisis normatif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bentuk perlindungan hukum dan keamanan pada wisatawan yang mengalami kecelakaan di objek wisata dapat diterapkan melalui hak-hak wisatawan yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tidak mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan, maka sesuai pendekatan kasus yang berlaku adalah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pengelola pariwisata diatur dalam Pasal 26 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keamanan, Wisatawan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the form of legal protection and security as well as the legal liability of tourism managers in the event that tourists experience accidents at tourist attractions. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected using the library method and analyzed normatively qualitative. The results of the study show that the form of legal protection and security for tourists who experience accidents at tourist attractions can be applied through the rights of tourists listed in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 20 letter c of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Law Number 10 of 2009 concerning Tourism does not clearly regulate the legal liability of tourism managers for tourists who have accidents, so according to the applicable case approach, it is adjusted to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The obligations of tourism managers are regulated in Article 26 letters d and e of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Key Words: Legal Protection, Security, Tourists.
The Examining the Kerch Strait Bridge Attacks by The Prism of International Humanitarian Law Sitompul, Ray Radjuman Janiver Giftson; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Kerch Strait Bridge, also known as The Crimean Bridge, is an infrastructure that stretches between the Kerch Peninsula of Crimea and the Taman Peninsula of Krasnodar Krai in Russia. This infrastructure has been destroyed as a result of the ongoing conflict between The Russian Federation and Ukraine. This article aimed to analyze whether the attacks was in accordance with the principle of International Humanitarian Law (IHL). This article relies on normative legal research and statutory, case, and fact approaches to analyze this matter. The study designated that the attack on the Kerch Strait Bridge followed the principles which is set in the International Humanitarian Law. Those said principles are the principle of distinction, the principle of military necessity, the principle of proportionality, and the principle of precautions.
PRINSIP KESEPAKATAN (AGREEMENT) DALAM PEMBUATAN KONTRAK INTERNASIONAL Priskila, Jennifer Gracia; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Pembuatan kontrak internasional dalam menjalani suatu kerjasama hingga transaksi jual-beli oleh suatu individu, perusahaan asing hingga badan hukum privat merupakan hal yang penting. Karena dengan terciptanya kontrak internasional tersebut munculah keterikatan antara kedua pihak untuk memenuhi kewajiban, hak serta untuk mewujudkan tercapai tujuan dari pembuatan kontrak tersebut. Penulisan ini memiliki tujuan guna memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai salah satu prinsip dalam hukum kontrak internasional yaitu prinsip kesepakatan. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini menunjukan tentang terlaksananya prinsip kesepakatan dalam pembuatan kontrak internasional dan akibat hukum yang ditimbulkan jika kedua pihak tidak dapat bersepakat dalam suatu pembuatan kontrak. Kata Kunci: Kesepakatan, Kontrak Internasional, Transaksi Internasional. Abstract : Drafting international contracts in carrying out a cooperation and buying as well as selling transaction by an individual, foreign company and private legal entity is important. Because with the creation of the international contract, an attachment arises between the two parties to fulfil obligations, rights and to realize the objectives of making the contract. This writing has the aim of providing understanding and knowledge about one of the principles in international contract law, namely the principle of agreement. The writing method used in this writing is the normative legal method and uses a statutory approach. The results of this paper show the implementation of the principle of agreement in the making of an international contract and the legal consequences that arise if the two parties cannot agree on a contract. Keywords: Agreement, International Contract, International Transaction.
ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN CATCALLING SEBAGAI BENTUK PELECEHAN SEKSUAL VERBAL Murni, Luh Putu Lukat; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Scientific paper is needed to be able to support legal research in connection with the development of legal science itself. The purpose of this article is to provide a deeper understanding and to critically examine the victim's point of view in dealing with victims of catcalling. In addition, this article will also examine further the existence of catcalling as a criminal act which is analyzed based on criminal law policies. To be able to answer the problems and achieve the right and appropriate writing objectives, this article uses normative methods by exploring the laws and regulations in Indonesia by approaching positive law and relevant criminal law concepts to solve problems. Victimology as one of the fields of legal science that is important to find the causes of the emergence of victims, is needed to analyze the causes of victims of catcalling. Whether the catcalling victim also played a role in causing the incident or not. However, because catcalling as a criminal act has not yet been specifically regulated in Indonesia, a written legal rule is needed in order to provide legal certainty for victims of catcalling. Keyword: Victimology, Catcalling, Criminal Act.
DISPARITAS DALAM PENJATUHAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERDAKWA DI INDONESIA Satya Aditama, Komang Putra; Krisnadi Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan guna mengkaji latar belakang terjadinya disparitas hukum atau perbedaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terhadap tindak pidana yang sejenis atau sama. Tujuan lainnya yakni mengkaji faktor yang berperan besar yang mempengaruhi putusan hakim dalam proses peradilan. Melelui Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada pembaca perihal disparitas pada proses pemidanaan agar tidak timbul sebuah miskonsepsi yang berujung pada stigma negatif masyarakat terhadap proses peradilan di Indonesia karena adanya perbedaan hukuman yang diterima oleh terdakwa atas pidana yang sama. Penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai sebuah pedoman serta pisau analisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (statue approach) melalui ketentuan hukum yakni KUHAP, pendekatan konseptual (conseptual approach) konsep hukum yang difokuskan pada penelitian ini yakni konsep “Pemidanaan serta Disparitas”, pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini berfisat analisis kualitatif serta menggunakan beberapa sumber hukum yaknis primer yang berasal dari undang-undang, sekunder yang bersumber dari bahan hukum seperti buku dan jurnal serta terakhir tersier yang bersumber dari kamus seperti KBBI serta black law dictionary. Hasil dari penelitian ini yakni menjabarkan bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: a. keputusan perihal perkara; b. keputusan perihal hukuman terhadap terdakwa; c. keputusan perihal pidananya. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa didasarkan atas pertimbangan yang meliputi: a. pertimbangan yuridis; b. fakta persidangan; serta c. pertimbangan sosiologis. Hasil lainnya yakni disparitas dalam pemidanaan dipengaruhi oleh faktor subjektif serta objektif dengan beberapa faktor lainnya yakni a. Saksi; b. Jaksa Penuntut Umum; c. Pengacara/ Kuasa Hukum; d. Hakim; e. Terdakwa; f. Opini publik; g. Budaya (legal culture). Kata Kunci: Pemidanaan, Disparitas, Putusan Hakim ABSTRACT The reason of investigate with this title is to look at the foundation of the event of lawful incongruities or contrasts within the sentences given to litigants for comparative or the same wrongdoings. Another objective is to look at the components that play a major part in influencing the judge's choice within the legal handle. This think about moreover points to supply perusers with an understanding of incongruities within the sentencing prepare so that a misconception does not emerge which comes about in negative disgrace from society towards the legal handle in Indonesia due to diverse sentences gotten by litigants for the same wrongdoing. The creator employments a few inquire about strategies as a rule as well as an expository cut. The inquire about strategies utilized in this think about incorporate: statutory approach through legal arrangements, to be specific the Criminal Method Code, the conceptual approach to the concept of law that's centered on in this think about, specifically the concept of "Criminalism and Abberations", the case approach. as well as a comparative approach (comparative approach). This inquire about is based on subjective examination and employments a few lawful sources, specifically essential which comes from lawful items, auxiliary which comes from lawful materials such as books and diaries and at last tertiary which starts from lexicons such as KBBI and Black Law Dictionary. The comes about of this study describe that the judge's choice is affected by a few things, such as: a. choices with respect to cases; b. choice with respect to the discipline of the charged; c. choice with respect to the penalty. The sentence forced by the judge against the litigant is based on contemplations which include: a. juridical contemplations; b. trial realities; and c. sociological contemplations. Another result is that abberations in sentencing are impacted by subjective and objective components with a few other components, to be specific a. Witness; b. Open Prosecutor; c. Attorneys/ Lawyers; d. Judge; e. Litigant; f. Open supposition; g. Culture (legitimate culture). Catchphrases: Sentence, Dissimilarity, Judge's Choice
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR TERHADAP FRANCHISEE YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK MEREK Pradnya Pramita, Anak Agung Ayu Dwi Cahya; Dian Sawitri, Dewa Ayu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study conducted aims to determine and analyze the elements of intellectual property rights contained in a franchise agreement and legal protection to the franchisor against franchisees who violate trademark rights. There are several types of research that can be used to assess the problem, namely normative research through a statutory approach. The results of this study explain that the elements of intellectual property rights contained in franchise agreements are trademark rights, patents, copyrights, and trade secrets. In addition, settlements against franchisees who violate trademark rights can be carried out in litigation and non-litigation have been regulated in Article 83 and Article 93 of Law Number 20 Th. 2016 concerning Marks and Geographical Indications.Keywords : Franchisee, Intellectual Property Rights, Brand
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG MENGGUNAKAN TRANSKASI ONLINE (E-COMMERCE) dharma pasek, i gede sanathana sathya; Purwanti, Ni Putu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tulisan ini tujuan yang dicapai yakni menambah wawasan terkait proses hukum perlindungan konsumen yang berlaku pada transaksi elektronik (E-commerce) serta bagaimana hukum perlindungan atas penyelesaian pada perilaku konsumen selama transaksi online apabila terjadi permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Pisau analisasi dalam studi ini menerapkan kajian yuridis normatif yang berlandasakan pada peraturan perundang-undangan mengenai hukum perlindungan bagi setiap konsumen dan transaksi menggunakan media elektronik yang menimbulkan kerugian. Hasil analisis terhadap studi ini menyiratkan bahwa kenyataanya transaksi menggunakan media internet ternyata masih adanya ketidaksesuain terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan UU yang termuat dalam hal ini menimbulkan kerugian yang dilakukan pelaku sehingga terjadinya penyimpangan pada UUPK dan UU ITE. Situasi ini menimbulkan perselisihan yang harus dipertanggungjawabkan oleh penanggungjawab selaku pemilih usaha terkait pengaduan yang dilakukan konsumen. Jika pemilik usah sudah berani untuk berbagi informasi yang tidak sesuai tentang produk atau jasa tertentu diperdagangkannya, maka secara tidaklangsung pihak usaha harus bertanggungjawab atas timbulnya kerugian terhadap pelanggan , sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK terkait pertanggungjawaban mengenai kerugian. Penyelesain permasalahan ini dapat tindaklanjuti dengan 2 upaya yaitu menggunakan jalur pengadilan atau luarpengadilan. Kata Kunci: E-commerce, Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha

Page 123 of 124 | Total Record : 1240

 120   121   122   123   124 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue