Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Articles
1,240 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN KEWAJIBAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH TERHADAP PENGELOLA USAHA LAUNDRY DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Komang Intan Novia Arsani]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.116 KB)
<![CDATA[Bisnis laundry berkembang pesat di Kota Denpasar. Bisnis ini tidak dapat dipisahkan dari masalah pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban pengelolaan limbah dan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan pelanggaran dalam pengelolaan limbah oleh pengusaha laundry di Kota Denpasar. Penelitian ini adalah studi empiris yang berfokus pada perilaku hukum. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan kewajiban oleh pengelola laundry dalam hal mengelola limbah belum dilakukan dengan baik. Upaya pemerintah Kota Denpasar adalah berupa upaya preventif melalui penyuluhan dan pembinaan serta upaya represif yaitu mengeluarkan Surat Peringatan hingga pemberian sanksi administrasi terhadap pengusaha laundry yang melakukan pencemaran lingkungan. Kata Kunci: kewajiban, upaya pencegahan, pencemaran, lingkungan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI PROVINSI BALI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NO. 58 TAHUN ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Surya Semara Jaya]]>;
<![CDATA[Anak Agung ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.009 KB)
<![CDATA[Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi besar dalam sumber daya manusianya, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan motivasi untuk memberikan semangat bekerja bagi pegawai. Maka dari itu pemerintah provinsi Bali mengeluarkan produk hukum, yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. Yang di atur di dalam pasal 7 huruf (a) dan (b) dalam unsur-unsur kriteria ini diberikan berdasarkan jabatan/atau Golongan dan Berdasarkan Kehadiran. Maka dari itu peraturan ini tidak sinkron dalam memasukan unsur-unsur kriteria yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 39 ayat (2) yang dimana Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan: beban kerja/ atau tempat bertugas, kondisi kerja atau kelangkaan profesi dan prestasi kerja. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Apakah peraturan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 sudah di terapkan? Unsur-unsur Kriteria manakah yang harus di sinkronkan antara Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan gubernur tersebut sudah diterapkan dan mengetahui Unsur-unsur kriteria manakah yang harus di sinkronkan antara peraturan gubernur dengan peraturan menteri dalam negeri. Metode dari penulis gunakan adalah menggunakan metode hukum normatif. Analis kesimpulan dari penulisan ini yaitu pemerintah Provinsi Bali dalam hal memberikan kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai haruslah sinkron antara peraturan yang diatur tersebut. Karena didalam pemberian penghasilan pegawai tersebut kriteria dari peraturan tersebut berbeda. Sebaiknya pemerintah harus mensinkronkan kriteria yang telah terdapat pada peraturan yang sudah di amanatkan. Kata kunci: Tambahan Penghasilan, Kriteria, Pegawai Negeri Sipil Daerah.]]>
<![CDATA[RESTRUKTURISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PROPINSI BALI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERITAH NOMOR 41 TAHUN 2007 ]]>
<![CDATA[NI MADE TINI DWIJAYASTRI]]>;
<![CDATA[I KETUT SUDIARTA]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.949 KB)
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang terukur dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali? Dan factor-faktor apakah yang mempengaruhi penataan kelembagaan terhadap bidang kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Bali? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan fakta (the fact approach), dan pendekatan analisis konsep hokum(annalitical & conceptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dan teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif anlisis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Provinsi Bali terdiri dari 3 Asisten, 10 Biro, 39 Bagian, dan 117 Sub Bagian. 16 Dinas Daerah dan Lembaga Teknis berjumlah 8 Lembaga, Biro Humas dan Protokol masuk dalam Asisten Administrasi Umum dan Biro Kesejahteraan Rakyat. Restrukturisasi dan perumpunan biro ke dalam biro yang lain ternyata kurang memperlancar pelaksanaan pembangunan, administrasi dan pelayanan kemasyarakatan. Biro Humas yang digabung ke Biro Umum ternyata efektif karena Biro Humas yang berperan untuk mengekspose kegiatan Gubernur dalam kaitan dengan pembangunan.sejumlah factor yang menunjang dan menghambat efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Perda Nomor 8 Tahun 2008 diantaranya adalah Sumber Daya Manusia, dukungan dana dan pola fikir aparatur pelaksana. Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah]]>
<![CDATA[PERAN PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Anak Agung Sagung Shinta Anandita]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Darma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.238 KB)
<![CDATA[Hak kekayaan intelektual ialah hak istimewa yang diberikanoleh negara pada seseorang atau beberapa orang atas karya intelektualnya sebagai penghargaan atas karya yang dihasilkannya, sehingga pemilik Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan (KI) berhak atas manfaat penjualan, serta kegiatan lain yang berkenan dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya. Perlindungan kekayaan intelektual sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan prinsip yang efektif dan efisien tanpa adanya sistem birokrasi yang terlalu berlebihan. Salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yakni dengan membentuk pelayanan kepada pemilik Kekayaan Intelektual yang disebut dengan Sentra KI. Pelayanan Kekayaan Intelektual dengan perlindungannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka bentuk pelayanan yang diberikan oleh negara melalui “UU No. 18 Tahun 2002 pasal 13 ayat (3)” yang berbunyi Sentra KI mewujudkan bidang karya yang berperan mengoperasikan KI, menjadi pusat informasi dan pelayananKekayaan Intelektual. Salah satu yang dipercayakan dalam pelayanan perlindungan kekayaan intelektual yakni perguruan tinggi dan lembaga litbang bisa terorganisasi untuk membangun suatu bidang lembaga dan metode untuk mengendalikan seluruh Kekayaan Intelektual dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang disandangnya. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memahami peran Sentra KI oleh kantor wilayah kementrian hukum dan HAM provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah sistem penelitian empiris menggunakan bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian perundang-undangan dan penelitian berdasarkan fakta. Berlandaskan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya peran Sentra KI dapat memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya sehingga kekawatiran terhadap pelayanan birokrasi yang berbelit-belit, panjang dan rumit bisa teratasi dengan pembentukan suatu pelayanan terpadu yang disebut dengan sentra KI. Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Sentra KI, Pelayanan]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Angga Aidry Ghifari]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.01 KB)
<![CDATA[Karya tulis ini dilatarbelakangi terkait adanya proses pengangkatan anak antar WNI khususnya yang berdasarkan atas perundang-undangan yang nantinya akan ditinjau dari Indonesia. Perbedaan konsepsi mengenai pengangkatan anak antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia merupakan dasar Penulis untuk menyusun karya ilmiah ini supaya masyarakat mengetahui akan perbedaan dan lebih memahami konsepsi tersebut. Metodologi penulisan yang digunakan adalah penulisan bersifat Normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian yang dipusatkan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penyusunan karya ilmiah ini, yaitu melalui buku-buku, majalah-majalah, tulisan dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam karya ilmiah ini, dapat diketahui mengenai perspektif hukum perdata dan hukum Islam terkait pengangkatan anak antar WNI serta tata cara atau prosedur adopsi bagi WNI. Kata kunci: Pengangkatan Anak, Warga Negara Indonesia, Hukum Perdata]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH ]]>
<![CDATA[Josia Sedana Putra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.148 KB)
<![CDATA[Dalam proses kehidupan manusia akan mengalami perkawinan di dalam hidupnya, proses terjadinya perkawinan di Indonesia akan melibatkan dan memasukkan unsur-unsur adat, berjalannya proses perkawinan juga tidak luput dari aturan yang harus ditaati. Selain perkawinan biasa, ada juga dikenal dengan perkawinan campuran yang dimana dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Akibat dari adanya perkawinan campuran adalah pembagian harta benda di dalam perkawinan, seperti kepemilikan atas tanah, yang diketahui bahwa seorang Warga Negara Asing tidak dapat mempunyai hak milik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan melakukan pendekatan kepada undang-undang dan fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum atas tanah hak milik bersama yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dalam perkawinan campuran, dan juga untuk mencari tahu upaya hukum yang dapat dilakukan atas tanah hak milik bersama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dalam perkawinan campuran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tanah hak milik setelah perkawinan berlangsung dalam perkawinan campuran adalah termasuk harta bersama jika antara suami-istri tidak terikat di dalam perjanjian kawin atas kepemilikan atas tanah bisa diatas namakan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang telah menjadi Warga Negara Indonesia, namun jika diatasnamakan istri bisa saja tetapi pada waktu pembagian waris hak atas kepemilikan tanah tersebut tetap menjadi harta bersama yang bisa dijual dan diuangkan untuk pembagian kepada suami. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas tanah hak milik bersama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dalam perkawinan campuran maka tanah hak milik tersebut akan diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan apabila anak-anak tersebut masih dibawah umur maka yang wajib menegakkan hak yakni para suami istri dengan membuat suatu pernyataan yang keabsahannya di legalisasi oleh Notaris, bahwa terhadap harta benda atas tanah hak milik yang diperoleh dari harta bersama dikemudian akan diatasnamakan anak-anak mereka yang berstatus Warga Negara Indonesia dan menyebutkan dengan jelas identitas anak mereka yang akan menjadi atas nama dari tanah hak milik tersebut, dan upaya yang kedua dapat dilakukan dengan cara penurunan hak atas tanah dari status Hak Milik menjadi Hak Pakai yang dapat dikuasi oleh orang asing selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan bisa di perpanjang selama 20 (dua pulu) tahun yang berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Kata kunci: Kawin Campuran, Status Hak Milik, Perkawinan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Ni Putu Cindy Lonanza Febriana Lofa]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.472 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Penulisan jurnal ilmiah ini di latar belakangi oleh PP Nomor 21 Tahun 2015 dimana jaminan dengan obejek fidusia didaftarkan dengan cara manual sebelum berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2015. Pendaftaran secara manual tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan jaminan fidusia ke Kantor Fidusia. Berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2015 berakibat pada didaftarkannya fidusia secara elektronik. Adapun permasalaan dalam penulisan jurnal ilmiah: 1) Bagaimana kepastian hukum dari dilakukannya atau didaftarkannya fidusia dengan cara dan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. 2) Faktor apa yang menghambat serta mendukung pelaksanaan pendaftaran fidusia melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Jurnal ini memakai metode penelitian hukum empiris. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan science as a process (ilmu sebagai proses) tentang pengaturan implementasi pendaftaran jaminan fidusia secara online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dan untuk mengetahui dan memahami mengenai prosedur pendaftaran fidusia secara online serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam proses pendaftaran fidusia online. Pendekatan perundangan dan pendekatanfakta digunakan pada penelitain ini. Jurnal ini menyimpulkan ini yaitu : Pendaftaran jaminan dengan objek fidusia melalui media computer dan internet telah memberikan jaminan kepastian hukum. Faktor penghambat didaftarkannya jaminan fidusia secara elektronik dan terhubung internet yaitu signal dalam mengakses jaringan internet yang lambat dan kadang mengalami gangguan signal. Faktor pendukungnya menghemat waktu dan transparasi data. Kata Kunci: Fidusia, Elektronik, Jaminan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN DISKRESI BUPATI BADUNG DALAM PENATAAN KAWASAN PANTAI KEDONGANAN ]]>
<![CDATA[I Gede Adi Sapta Wibawa]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.903 KB)
<![CDATA[Pantai merupakan salah satu obyek favorite di Provinsi Bali untuk dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik khususnya di Kabupaten Badung. Salah satu pantai yang menawarkan wisata kuliner di Kabupaten Badung adalah Pantai Kedonganan yang terletak di Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Disepanjang pinggir pantai terdapat bangunan-bangunan yang berjejer rapi sebagai tempat menjual berbagai ikan. Kenyataannya, yang ditemukan adalah jarak sempadan pantai antara bangunan dengan pasangnya air laut tertinggi adalah 25 meter sampai dengan 50 meter. Padalah, jika dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung mengenai sempadan pantai maka jarak bangunan minimal 100 (seratus) meter diukur dari pasangnya air laut tertinggi. Setelah ditelusuri, ternyata hal tersebut merupakan diskresi Bupati Badung yang mengijinkan kepada Desa Adat Kedonganan untuk mengelola kawasan Pantai Kedonganan Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan dampak diskresi Bupati Badung mengenai penataan dan pengelolaan kawasan Pantai Kedonganan oleh Desa adat Kedonganan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang meneliti bagaimana bekerjanya produk hukum yang berlaku dengan menggabungkan bahan-bahan hukum atau studi kepustakaan dengan data yang didapatkan berdasarkan observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan diskresi ini memenuhi ajaran cita hukum atau tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dampak penerapan diskresi ini juga mampu meningkatkan perekonomian Desa Adat Kedonganan, juga berdampak baik bagi lingkungan menjadi bersih dan tertata, serta dampak sosial yang dapat mengurangi pengangguran atau terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Adat Kedonganan ataupun masyarakat luar Desa Adat Kedonganan. Kata Kunci: Penerapan, Diskresi, Penataan, Kawasan Pantai]]>
<![CDATA[PENERAPAN DEPORTASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Putu Eni Aprilia Arsani]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.067 KB)
<![CDATA[Perkembangan transportasi yang pesat menggiring tumbuhnya angka perpindahan penduduk antar negara sehingga perlunya Indonesia sebagai anggota masyarakat Internasional untuk meregulasi proses keimigrasian. Negara yang berdaulat memiliki hak untuk menerima, menolak ataupun mengembalikan warga negara asing yang memasuki wilayahnya. Tetapi dengan hak yang dimiliki ini tidak serta merta negara dapat semena-mena mengembalikan warga negara asing dengan cara deportasi. Penelitian ini ditujukan untuk memberi wawasan mengenai penjaminan hak asasi manusia dalam proses deportasi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan berjenis yuridis normatif, yaitu analisis mengenai asas, teori, konsep, serta pasal-pasal. Warga negara asing yang melanggar keimigrasian di wilayah Indonesia tetaplah manusia yang memiliki hak asasinya. Deportasi seringkali menjadi tindakan jalan pintas dalam suatu kasus yang dilakukan warga negara asing di Indonesia, padahal deportasi bukanlah satu-satunya tindakan hukum yang dapat diterapkan. Hal ini bisa saja melanggar hak asasi manusia untuk dapat diadili dan didengar pembelaannya di hadapan Pengadilan. Mengatasi permasalahan ini penegak hukum keimigrasian memiliki peran yang penting dalam penegakan hak asasi manusia bagi warga negara asing tersebut dengan cara melakukan proses hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundangan, prinsip kemanusiaan dan kode etik profesinya sebagai pegawai imigrasi. Kata Kunci : keimigrasian; warga negara asing; deportasi; hak asasi manusia]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Rokok Elektrik Yang Mengandung Zat Adiktif ]]>
<![CDATA[I Made Budi Pradnyana]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.475 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan industri rokok mengeluarkan rokok elektrik (e-cigaret). Penggunaan rokok elektrik harus dilengkapi dengan cairan yang disebut Liquid. Didalam kandungan liquid terdapat zat adiktif yang sangat berbahaya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan mengatur serta menegaskan bahaya dari zat adiktif bagi kesehatan. Namun mengenai rokok elektrik dan liquidnya tidak diatur dalam Peraturan tersebut, sehingga terdapat kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka harus jelas apakah zat adiktif yang erkandung dalam rokok elektrik merupakan zat adiktif sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tidak dicantumkannya peringatan kesehatan pada rokok elektrik. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian ini yaitu zat adiktif yang terdapat dalam kandungan liquid rokok elektrik merupakan zat adiktif sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 karena dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan serta membahayakan kesehatan dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tidak dicantumkannya peringatan kesehatan pada rokok elektrik termasuk ke dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik dimana pelaku usaha selaku tergugat selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rokok Elektrik, Zat Adiktif. ABSTRACT The progress of technology make cigarette industry creates the e-cigarette. Liquid is the most important thing to use the e-cigarette. The liquid contains of dangerous additive essence. The Government Regulation of Republic Indonesia Number 109/2012 about Pacification Material Contains of Additive Essence Such as Tobacco for Health regulate and explain about the danger of additive essence for health. However about e-cigarette and liquid are not regulate in that regulation, it is make vacuum of norms and uncertainty of law. The government has to explain about the additive essence in the e-cigarette, the additive essence is additive essence in the Government Regulation Number 109/2012 or not and how is the entrepreneur responsibility toward the customer damage since e-cigarette without the health caution. In this journal using normative law research, literature researches such as research the literature. The result of this research is additive essence in the e-cigarette liquid is additive essence in Government Regulation Number 109/2012 since it can be make addiction or dependence, unhealthy, and the entrepreneur responsibility toward the customer damage since e-cigarette without health caution include the innocence of responsibility or presumption of liability. The presumption of liability is shifting burden of proof, it is mean every entrepreneur as the defendant always reputed have responsibility of all customer damage until the entrepreneur can proof that they are is not guilty. Keyword: Law Protection, E-Cigarette, Additive Essence.]]>
