cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 78   79   80   81   82 
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM MENGATUR DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DI SEPANJANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI Ni Luh Gede Debby Andriani Lestari; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.972 KB)

Abstract

Pembangunan di daerah Bali telah berkembang dengan pesat di bidang pariwisata khususnya pembangunan fasilitas kepariwisataan, antara lain yang berada di sepanjang sempadan pantai dipergunakan sebagai akomodasi pariwisata, sehingga terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029. Adapun permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Denpasar dalam Penataan wilayah sempadan pantai ? dan sanksi hukum apa yang dapat diterapkan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan sempadan pantai di Kota Denpasar?. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum berupa buku dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penataan kawasan sempadan pantai di Kota Denpasar untuk menjadikan kawasan yang asri, ruang terbuka umum, kenyamanan dan kesegaran baik wisatawan mancanegara maupun nusantara, pedoman bagi pembangunan sepanjang pantai sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan menimbulkan rasa memiliki tanggung jawab dari segenap komponen masyarakat. Kata Kunci : Kewenangan ; pengendalian; sempadan pantai
EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (STUDI KASUS REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO) Olivia Martha Setyonugroho; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.656 KB)

Abstract

Pasukan penjaga perdamaian PBB menjadi sorotan karena pelanggaran eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan anggotanya. Kasus terbesar terjadi dalam misi perdamaian di Demokratik Republik Kongo. Akan tetapi, para pelaku dalam kasus ini belum diadili hingga saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian normatif dipadukan dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, perbandingan dan kasus. Berdasarkan penelitian, ditemukan fakta bahwa tindakan eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB melanggar hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional. Namun, kurangnya penuntutan terhadap pelanggaran tersebut dikarenakan saat ini belum ada aturan yang jelas dalam hukum internasional mengenai pertanggungjawaban. Kata kunci: Hukum Internasional; Eksploitasi dan Pelecehan Seksual; Pasukan Penjaga Perdamaian; Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HUBUNGAN JUAL BELI SEPATU BERMEREK PALSU DI FACEBOOK Lutfi Aldi Bing Slamet; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.572 KB)

Abstract

Sepatu merupakan salah satu kebutuhan penting di zaman modern guna melindungi kaki dan gaya fashion. Faktor pendukung kebutuhan adalah teknologi karena memudahkan pelaku usaha dalam mengiklankan, memasarkan, dan melakukan kegiatan jual-beli produknya, misalnya melalui media sosial bertransaksi akan lebih mudah namun keaslian dari produk bisa dipertanyatakan. Permasalahan yang diangkat yakni bagaimana cara perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian sepatu bermerek palsu dan akibat hukum dalam Relasi pelaku usaha dan konsumen jual beli sepatu bermerek palsu. Proses yang menggunakan adalah metode Penelitian Empiris. yang memakai pendekatan UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang Maksud untuk meningkatkan martabat dan melindungi konsumen secara tidak langsung dan mendesak pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Hasil penelitian ini menyatakan pemberian kompensasi ganti rugibarang tidak sesuaiperjanjian dan akibat hukum yang diterima pelaku usaha berdasarkan pada Pasal 100-102 UUPK yaitu dapat dituntut ganti rugi dan pelepasan semua kegiatan yang menggunakan merek tersebut karena penggunaan merek tanpa ijin pemegang hak atas merek terdaftar. sedangkan dari ketentuan pidana pelaku usaha tersebut dapat dipidana paling lama 10 tahun. Kata Kunci : Sepatu, Palsu dan Perlindungan Hukum.
KERAHASIAAN BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DIKAITKAN DENGAN MONEY LAUNDERING I Gde Prim Hadi Susetya; I Gusti Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.138 KB)

Abstract

One function of banks is to collect funds from the public, so that people want to save their money, it takes confidence to the bank with one of the bank's actions to maintain bank secrecy. People who become customers of a bank must perform actions such as making financial transactions. The problem that then arises is whether the depositor gets the transfer of more than Rp. 100,000,000, will be protected from the bank and how the application of sanctions against violations of bank secrecy? Depositors are protected confidentiality if they do not deal suspicious financial transactions; it is associated with money laundering. A bank liability is reported that if found indications money laundering. As for the application of sanctions against violators of bank secrecy will be conducted by Bank Indonesia after conducting in-depth examination of the report of a violation of bank secrecy. Therefore, the protection of bank secrecy laws does not apply if depositors do money laundering and the imposition of sanctions against offenders classified by Bank Indonesia after inspection. Therefore, it is expected the bank to find out all that was done by the customer to prevent money laundering. The application of sanctions has been running well but needs to improve again in supervision.
SYARAT PRESTASI YANG LUAR BIASA DALAM PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Kadek Tegar Wacika; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.81 KB)

Abstract

In terms of granting the status of Indonesian Citizenship by the state to Foreign Citizens, the state has several considerations. The raised issue is “The Requirement of Exceptional Achievement in Terms of Granting Citizenship to Foreigners According to the Law No. 12 for the Year 2006 Concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia”. The research method used in this journal is normative juridical, which is through the legal and literature approach. When look at the explaination of Article 20 of Law No. 12 for the Year 2006, foreign citizens who will acquire the status of Indonesian Citizenship must fulfill the four essential elements, which are; the element of foreigner, the element of contribution to the state, the element of exceptional2achievement and the element of state’s interests. The meaning of exceptional achievement is the real work that is accomplished by the foreigner who will be granted the status of Indonesian Citizenship and the work receives its recognition from the Indonesian Government.
PENGATURAN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME I Made Ksema Dharma Yogata; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.918 KB)

Abstract

Reclamation is one of promotion ways to get perquisites so there are many businessmen in the little or big scale use it. Reclamation is thing, action or media that has goal to commercial, it uses to introducing, persuasion and influence the people to focus in the one of things, services, or someone that can be seen, read and or heard by the people in the some places. Indecisively in giving penalties to the infraction players bring many wild reclamations that without permission detected in every places in Denpasar. Yuridis normative observation is kind of observation that is used. This written will explain how to regulate reclamation organizing in the Denpasar city and onus for some deviations reclamation organizing. The conclusion is unclear act for some infractions in reclamation administrator. giving penalties felony rule will appear chary effect for the doer.
AK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI KOTA DENPASAR Agus Pratama Putra; Cokorda Dalem Dahana; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.191 KB)

Abstract

Volume sampah di Kota Denpasar setiap hari semakin meningkat. Pengelolaansampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui program bank sampah iniditinjau dari penerapan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan,dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Maka penulis mengambil judul “HakMasyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di KotaDenpasar”. Berdasarkan uraian diatas terdapat permasalahan yaitu bagaimanapengaturan hak masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar danpengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah. Metode yangdigunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Kesimpulan yangdiperoleh yaitu Pengaturan hak-hak masyarakat di pandang perlu adanya produk hukumyang mengatur khusus mengenai hak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalampengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah di KotaDenpasar. melalui penukaran sampah menjadi sembako, program BPJS, pembayaranrekening listrik, tv kabel dll. Disarankan perlu adanya peningkatan partisipasimasyarakat dengan melakukan sosialisasi secara intensif mengenai program,mekanisme bank sampah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.852 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung. Latar belakang dari penulisan ini dimana kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap kesehatan diwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Namun kenyataan dilapangan banyak ditemui merokok di area kawasan Tanpa Rokok. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta upaya terhadap penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dan hambatan dalam penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penulisan ini adalah penegakan terhadap kawasan tanpa rokok belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya anggaran, sosialiasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok serta kurangnya  kebiasaan masyarakat terhadap pola hidup sehat.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERKAIT PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN GIANYAR I Putu Yogi Indra Permana; I Nyoman Suyatna; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.615 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum mengenai pendaftaran peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar yang pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Gianyar. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu hukum dikonsepkan sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada dan didalam penelitian ini penulis tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum. Pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar belum terlaksana secara optimal, karena dapat dilihat dari 221.067 tenaga kerja aktif yang dimiliki Kabupaten Gianyar, baru sejumlah 24.425 tenaga kerja aktif yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, artinya baru 11,04% tenaga kerja aktif yang terdaftar sebagai jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Gianyar dan ketidak optimalan implementasi UU BPJS dikarenakan adanya beberapa hambatan yang terjadi terdiri dari faktor hukumnya, faktor pelaksana penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor prilaku masyarakat, upaya-upaya pun telah di lakukan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Gianyar untuk menanggulangi hambatan agar bisa mengoptimalkan pendaftaran peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh UU BPJS.
PENGATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (Kajian Terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar) Topan Bayu Sakti Wijaya; I Made Subawa; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.333 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pengaturan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Denpasar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tantang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta untuk mengetahui kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu merupakan penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Kedudukan hukum dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya asas “Lex Posterior Derogat Legi Priori”, yaitu dimana hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Jadi, untuk mengisi kekosongan hukum, Pemerintah Daerah Kota Denpasar secara otomatis dalam menyelenggarakan organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Denpasa, mendasarkan pada hukum yang ada diatasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam pelaksanaannya hanya mengatur Besaran Organisasi Dan Perumpunan Perangkat Daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, membentuk tipelogi-tipelogi dari A,B,C yang dimana ditentukan dengan nilai variabel yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut. Dari hasil penghitungan nilai-nilai variabel umum dan teknis, maka kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Denpasar masuk dalam Tipelogi A, yang menentukan susunan organisasi dari dinas ini terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak memiliki 4 (empat) bidang. Untuk sekretariat yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian, sedangkan untuk bidang yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Page 80 of 124 | Total Record : 1240

 78   79   80   81   82 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue