Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Articles
1,240 Documents
<![CDATA[Kedudukan Perdata Penghayat Kepercayaan Tradisional Melalui Penetapan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2018 ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Engellika Putri Maya Sadhwi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.203 KB)
<![CDATA[Kerugian secara perdata yang dialami oleh para penghayat kepercayaan tradisional menjadi acuan penting dimohonkan pengujian Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Rumusan masalah pada jurnal ini ialah apa saja pokok permohonan pemohon yang relevan dengan pemenuhan hak keperdataan warga negara sebagaimana dimuat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2018 ?; serta Bagaimana pertimbangan Mahkamah Kostitusi terhadap pengajuan pokok permohonan tersebut? Dengan tujuan untuk menguraikan pokok-pokok permohonan yang memiliki kaitan dengan pemenuhan hak perdata seorang warga negara sebagaimana diuraikan secara numeratif dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 oleh para pemohon; serta Mendeskripsikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyikapi pokok-pokok permohonan secara perdata yang telah inkracht pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2018. Penelitian ini disusun dalam bentuk penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta serta kasus. Pokok-Pokok Alasan Pemohon Pada Putusan Mahkamah Kostitusi No. 97/PUU-XIV/2018 dengan Hak Perdata seorang Warga Negara terdiri dari 3 hal yakni tidak diterbitkan Surat Kepemilikan Tanah; Akta Nikah dan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga yang tidak valid serta pembatasan hak kostitusional untuk mengakses lapangan pekerjaan sesuai dengan amanat kostitusi. Pertimbangan Mahkamah Kostitusi Terhadap Pokok-Pokok Alasan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2018 adalah dengan mencabut ketentuan dan menentukan kekuatan hukum tidak mengikat pada rumusan ayat tersebut. Kata Kunci: Hak Perdata, Penghayat Kepercayaan, Dokumen Kependudukan, Akta. Civil damages suffered by traditional trust supporters are an important reference when examining Article 61 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 64 paragraph (1) and paragraph (5) of the Population Administration Law. The formulation of the problem in this journal is what are the main petitioners 'petitions relevant to the fulfillment of citizens' civil rights as contained in Decision of the Constitutional Court No. 97 / PUU-XIV / 2018 ?; and How is the Constitutional Court's consideration of the filing of the petition? With the aim to elaborate on the main points of the petition which are related to the fulfillment of civil rights of a citizen as described numerically in the Constitutional Court Decision No. 97 / PUU-XIV / 2016 by the applicant; and Describe the consideration of the Constitutional Court addressing the points of the petition which have been inkracht in the Constitutional Court Decision No. 97 / PUU-XIV / 2018. This research was arranged in the form of normative legal research with a legislative, fact and case approach. Principals of the Petitioners' Reason in the Constitutional Court's Decision No. 97 / PUU-XIV / 2018 with the Civil Rights of a Citizen consisting of 3 things namely not issued a Land Ownership Certificate; Invalid Marriage Certificate and Birth Certificate and Family Card and restrictions on constitutional rights to access employment in accordance with the constitutional mandate. Constitutional Court's Consideration of the Principal Reasons of the Petitioner in the Constitutional Court's Decision No. 97 / PUU-XIV / 2018 is to revoke the provisions and determine the non-binding legal force on the formulation of the paragraph. Keywords: Civil Rights, Dwellers of Trust, Population Documents, Deed.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM TENTANG PRAKTEK DUMPING DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[I Putu Surya Samudra]]>;
<![CDATA[I Wayan Novy Purwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.745 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Praktek Dumping adalah salah satu kegiatan atau tindakan produsen suatu negara mengirimkan suatu produk kenegara lain dengan memberi harga produk yang lebih murah dan membandingkan dengan harga yang berada di pasar pengekspor pada barang yang identik dan, mengakibatkan banyaknya kasus predatory pricing yang dilakukan oleh negara lain di Indonesia yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk lebih mengetahui dan menganalisis hubungan Praktek dumping dengan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif hukum persaingan usaha serta akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek dumping dan Kegiatan jual rugi (Predatory Pricing) yang dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri dalam perspektif UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha di Indonesia. Dalam menyelesaikan Penelitain jurnal ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan peraturan perundang undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Praktik dumping dengan persaingan usaha tidak sehat mempunyai keterkaitan erat dikarenakan membahas substansi yang sama yakni jual rugi (Predatory Pricing ).Indonesia memerlukan perubahan undang undang yang mengatur subjek hukum persaingan usaha karena tidak diatur dalam UU No 5 tahun 1999 Persaingan Usaha tepatnya pada pasal 1 ayat 5, dalam ketentuan hukum persaingan usaha yang dapat dijerat hanya subjek hukum pelaku usaha yang berada di Indonesia saja sedangkan pelaku usaha yang berada di Luar Negeri tidak dapat dijerat. Kata kunci: Dumping, Persaingan usaha, Subjek Hukum. ABSTRACT Dumping practice is one of the activities or actions of producers of a country sending a product to another country by giving a cheaper product price and comparing with prices in the exporting market on identical goods and, resulting in many cases of predatory pricing by other countries in Indonesia which results in economic losses. The writing of this scientific article aims to better understand and analyze the relationship between dumping practices and unfair business competition in the perspective of business competition law and the legal consequences arising from the practice of dumping and Predatory Pricing conducted by foreign business actors in the perspective of Law No. 5 of 1999 concerning Business Competition in Indonesia. In completing this scientific journal research the writer uses the normative legal research method by using laws and regulations. Sources of legal materials used in this paper are primary, secondary and tertiary legal materials. The practice of dumping with unfair business competition is closely related because it discusses the same substance namely Predatory Pricing. Indonesia requires changes in the law governing business competition law because it is not regulated in Law No. 5 of 1999 Business Competition precisely in article 1 paragraph 5, in the provisions of business competition law that can be snared only the legal subject of business actors who are in Indonesia alone while business actors who are abroad cannot be charged. Keywords: Dumping, Business competition, Legal Subjects.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM DRAMA KOREA BERSUBTITLE YANG DIUNGGAH KOMUNITAS TANPA IZIN PENCIPTA ]]>
<![CDATA[I Putu Bagus Indra Prananda Nugraha]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.621 KB)
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi pencipta film drama korea terkait perlindungan hukum karya cipta sinematografi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pada karya film drama korea ini telah dilindungi sebagaimana diatur pada peraturan mengenai karya sinematografi terdapat dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 mengenai hak ekslusif yang menyangkut hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta fandom dapat kenakan Pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai sanksi pembajakan. selain dari UUHC, diatur pula dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 32 mengenai sanksi yang dikenakan. Faktor ekonomi, kemudahan teknologi, kurangnya kesadaran KI dan fasilitas legal pada masyarakat indonesia mendorong fandom untuk melakukan pelanggaran. Kata Kunci : Film Drama, Fandom,Hak Cipta The purpose of this study is to examine the legal certainty for the creators of Korean drama films related to legal protection of cinematographic works. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. The results of the study indicate that the Korean drama film works have been protected as stipulated in the regulations regarding cinematographic works contained in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright Article 9 concerning exclusive rights concerning economic rights and moral rights of the creator, as well as fandom can wear Article 113 paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4) concerning piracy sanctions. apart from the UUHC, it is also regulated in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 32 concerning sanctions imposed. Economic factors, ease of technology, lack of awareness of IP and legal facilities in Indonesian society encourage fandom to commit violations. Keywords: Drama Films, Fandom, Copyright]]>
<![CDATA[Kedudukan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pekerja Outsourcing Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.16 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Dalam hubungan kerja pada suatu industri tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa ataupun perselisihan di antara kedua belah pihak. Sebelum memasuki Pengadilan Hubungan Industrial, suatu perselisihan antara pekerja dengan pengusaha harus menjalani proses bipartit dan jika gagal maka harus menjalani proses tripartite dan jika belum mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka baru mendapatkan rujukan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai tiket masuk kedalam Pengadilan Hubungan Industrial di kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksakan. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menganalisis alternatif penyelesaian sengketa pekerja outsourcing khususnya secara mediasi. Permasalahan yang diangkat pada jurnal ini meliputi apakah Undang-Undang No 2 Tahun 2004 dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan outsourcing serta menjelaskan kedudukan/karakteristik mediasi dalam penyelesaian perselisihan outsourcing. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam UU No 2 Tahun 2004 terdapat kekosongan norma hukum yakni Perselisihan Hubungan Industrial dikatakan sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja dalam satu perusahan, kekosongan norma hukum mengenai mediasi yang disebutkan merupakan penyelesaian perselisihan industrial hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu mediator yang netral. Perlu diketahi bahwa terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 di mana apabila interpretasikan hanya memfasilitasi perselisihan antara pekerja dengan dua perusahaan. Agar suatu perkara dalam perselisihan hubungan industrial dapat mencapai suatu perdamaian, dibutuhkan mediator yang berkompeten dalam melaksanakan proses mediasi sebagai penengah yang mampu menyelesaikan masalah. Kata Kunci: Mediasi, Perselisihan Hubungan Industrial, Outsourcing ABSTRACT In a work relationship of an industry does not rule out the possibility of disputes especially disputes between the two parties. Before entering the Industrial Relations Court, a dispute between the worker and company must get through a bipartite process first and if it fails then it must get through a tripartite process and if it has not yet reached an agreement between the two parties, then just get a reference by the Mediator as an entry ticket to the Industrial Relations Court at district / city where the work is carried out. The problem raised in this journal include whether Law No. 2/2004 can be used as a legal basis for resolving outsourcing disputes and clarifying the position / characteristics of mediation in resolving outsourcing disputes. The method used in this journal is the normative legal research method. In Satute No 2 year 2004 there is a norm legal vacuum in which Industrial Relations Disputes are said to be differences of opinion resulting in conflict between employers and workers in only one company, and the norm legal vacuum regarding mediation mentioned is the settlement of industrial disputes in only one company through deliberations mediated by one company neutral mediator. The purpose of writing this paper is to analyze the alternatives of dispute resolution of workers, especially in mediation. It should be noted that there are empty norm in the Statute No. 2 of 2004 which when interpreted only facilitate disputes between workers and two companies. In ordet to achieve peace in industrial dispute, a competent mediator is needed in the mediation process as an intermediary who is able to resolve the problem. Keywords: Mediation, Industrial Relation Dispute, Outsourcing.]]>
<![CDATA[SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PECALANG DALAM MENJAGA KETERTIBAN UMUM DISEPUTARAN PASAR BADUNG DENPASAR ]]>
<![CDATA[Made Diah Pramandhani N]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (451.343 KB)
<![CDATA[Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali yang berkembang dalam heterogenitas, dimana tempat berkumpulnya kantor, perusahaan internasional maupun nasional, sehingga menyebabkan kota denpasar menjadi penuh sesak dan tidak terkontrol. Sesuai dengan fungsinya, bahwa untuk membantu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, maka Pacalang yang merupakan satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh desa adat untuk membantu menyelenggarakan ketertiban umum di seputaran Pasar Badung Denpasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Kata kunci : Sinergitas, Kota Denpasar, Ketertiban Umum]]>
<![CDATA[MENYOAL PENERAPAN HUKUMAN RAJAM DAN MATI BAGI KAUM LESBIAN, GAY, BISEXUAL, DAN TRANSGENDER DI BRUNEI DARUSSALAM ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.172 KB)
<![CDATA[Istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan orang-orang dengan perilaku dan orientasi seksual yang dianggap menyimpang adalah Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT). Perilaku tersebut dapat dikatakan masih tergolong tabu bagi masyarakat di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pada April 2019, Juru Bicara Istana Negara Brunei Darussalam menyatakan bahwa negaranya akan memberlakukan hukuman rajam hingga tewas pada pelaku LGBT melalui hukum Syariah. Sultan Hassanal Bolkiah mempertegas alasan utamanya adalah untuk menjunjung lebih kuat ajaran agamanya. Berdasarkan alasan tersebut, kritik-kritik dunia terhadap Brunei mulai dilayangkan meski sempat diabaikan. Salah satunya dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa hukum yang diberlakukan Brunei bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional dan bahwa Amerika Serikat sangat menentang perbuatan diskriminasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap kaum rentan. Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum, yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada, lalu mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman rajam dan mati kepada LGBT yang diberlakukan oleh Brunei melalui Hukum Syariahnya merupakan sebuah implementasi untuk memenuhi norma agama yang berlaku dan hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dihormati, namun hukum tersebut bertentangan dengan berbagai prinsip fundamental yang mendasari berlakunya norma dan hukum HAM Internasional seperti prinsip Kesetaraan, prinsip Diskriminasi, prinsip Keadilan atas Kesempatan, prinsip Persamaan yang Sebesar-Besarnya. Kata Kunci: LBGT; Hukum Syariah Brunei; Perlindungan Hukum; HAM Internasional]]>
<![CDATA[Pengawasan Pendaftaran Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Anom Arini]]>;
<![CDATA[Putu Gde Arya Sumertha Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.736 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah atas dasar adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pendaftaran izin usaha pariwisata di Bali. Analitis regulasi daerah tersebut hanya diatur mengenai usaha kunjungan wisata yang mencangkup biro kunjungan wisata saja. Masyarakat di Provinsi Bali mendirikan dan menjalankan usaha mereka tanpa adanya izin atau TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran izin usaha tersebut menyebabkan pelaksanaan pajak daerah terhambat, maka dilihat dari kacamata penulis terdapat kekaburan norma dimana seharusnya pemerintah daerah Provinsi Bali membuat peraturan mengenai norma yang mengatur serta sanksinya berkaitan dengan usaha pariwisata, prosedur dan tata cara pendaftaran izin usaha di bidang pariwisata, serta sanksi bagi yang tidak mendafarkan usaha di bidang pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode normatif adalah dengan menggunakan dan mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan penelitian serta menggunakan pendekatan terhadap sumber data yang ada sesuai fakta yang diperoleh dan melakukan kajian terhadap pendukung dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang enggan untuk memiliki izin usaha pariwisata dan pemerintah juga kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang pariwisata. Pemerintah dan masyarakat sebaikanya mampu saling mengawasi agar terlaksana pendaftaran izin dalam berusaha di bidang pariwisata. Kata Kunci : Pariwisata, Izin Usaha Pariwisata, Pengawasan This study aims to determine how the form of supervision by the government on the basis of existence on Bali Provincial Regulation Number 1 of 2010. In provincial regulation, it’s only regulated about tourism business, such as travel agentThey create and run their businesses without permission or TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata; which is translated to Business Tourism Registration Sign). The lack of people’s understanding regarding the importance of business permit registration causes the implementation of taxation being hampered. Therefore, from the writer’s eyes, there is a vague norm in which the Bali Government should’ve issued a regulation that regulates norms and their penalties that is related to tourism business, the procedure and how to register a tourism business permit in the tourism sector, and also the penalties for those who don’t register their businesses in tourism sector. Even though there is a Provincial Regulation Number 1 of 2010, but in that regulation there are still many illegal tourism businesses that are developing in Bali today and they are still going along without any incriminating penalty. This research is using normative method that uses data sources , norms approach, and supporting literatures for this research. The government and the community should be able to supervise each other in order to carry out registration of permits in business in the field of tourism. The results of this study can show that many people are reluctant to have a tourism business license and the government is also less effective in conducting surveillance of business actors in the tourism sector. The government and the community should be able to supervise each other in order to carry out registration of permits in business in the field of tourism. Key Words : Tourism, Tourism Business Permit, Supervision]]>
<![CDATA[Match Fixing Di Dunia Sepak Bola Indonesia; Pendekatan Pidana ]]>
<![CDATA[I WAYAN SUARSA PUTRA UTAMA I WAYAN BALON]]>;
<![CDATA[I Wayan Novy Purwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.715 KB)
<![CDATA[Di era yang sudah maju ini, kompetisi di bidang sepakbola sudah berubah dikarenakan adanya oknum yang berperan sebagai penjahat terorganisir. Dalam pertandingan sering terjadi upaya manipulasi pertandingan. Ancaman global dalam bidang kompetisi sepakbola dilakukan dengan kecurangan penetapan skor dan manipulasi pertandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang adanya match fixing di dunia sepak bola Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 terhadap tindak pidana match fixing dalam dunia sepakbola di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Sumber acuan hukum tersebut didapatkan melalui tinjauan kepustakaan, yang kemudian semua sumber acuan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertandingan di bidang persepakbolaan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang kejahatan penyuapan dijatuhkan hukuman pidana walaupun praktek menyuap dalam lingkup swasta bukan dianggap sebagai korupsi. Ada beberapa alasan terjadinya tindak pidana pengaturan skor (match fixing) bisa terjadi, pada umumnya itu karena adanya perjudian serta keuntungan finansial yang berupa uang atau barang-barang mewah lainnya yang dapat menarik perhatian seseorang untuk bisa memanipulasi hasil pertandingan baik dari segi pemalsuan dokumen pemain maupun disogoknya para pemain intuk mengikuti intruksi. Kriminalisasi match fixing di pertandingan dalam dunia persepakbolaan Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 dapat diancam dengan sanksi pidana walaupun tindakan suap tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi sesuai dengan UU Tipikor. Kata kunci: Match fixing, sepak bola, pidana. ABSTRACT In this advanced era, competition in football field has changed because there were individuals who succeed as organized criminals. In matches, there were often match manipulations. The global threat in football field competition is carried out by cheating score-fixing and match manipulation. This research aimed to observe the background of the competition arrangements in the world of Indonesian football and to find out how the legal analysis according to Law No. 11 of 1980 concerning on the prevention of mounting in football world in Indonesia. The method used is a normative legal method. Sources of legal references obtained through the updating of the literature, which then all sources of this legal reference are updated qualitatively normatively. The results of the study show the fact that the competition in Indonesian football field in accordance with the Law Number 11 of 1980 regarding bribery crimes is sentenced for the practice of bribery in association with other than regarded as corruption. There were a number of reasons that can be followed up, including: the competition arrangements that can occurred, at that time, because gambling and finance consisting of money or luxury items that can attract someone's attention to be able to manipulate the results of the match properly. The players followed instructions. Criminalization of fixing matches in matches in the world of Indonesian football Preparation in Law no. 11 of 1980 can be threatened with the approval of the Maintenance of the bribery Movement can not be categorized as a preventive measure in accordance with the Corruption Act. Keywords: Match fixing, football, criminal]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA PADA PERKARA KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Ni Putu Winda Adilla Putri Putri]]>;
<![CDATA[I Gede Artha]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.935 KB)
<![CDATA[Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU), terhadap Pasal 49 ayat (3) UUK-PKPU pembayaran utang pihak ketiga yang beritikad baik dalam melaksanakan perbuatan hukum secara tidak cuma-cuma harus dilindungi, namun apabila dilaksanakan dengan Pasal 49 ayat (4) UUK-PKPU maka dimungkinkan pihak ketiga tidak akan mendapat penggantian kerugian secara utuh yang secara otomatis akan merugikan pihak ketiga. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan kedudukan pihak ketiga dalam menuntut haknya akibat actio pauliana. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, metode ini mengkaji asas-asas maupun aturan hukum yang berkaitan dengan actio pauliana. Hasilnya menjelaskan bahwa perlindungan hukum pihak ketiga diberikan dengan tampil sebagai kreditor konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh kurator dalam rapat verifikasi, kedudukan pihak ketiga dalam menuntut haknya akibat actio pauliana dapat ditentukan melalui jenis dan sifat piutang dari masing-masing kreditor dan pihak ketiga dalam perkara kepailitan berkedudukan sebagai kreditor konkuren untuk memenuhi hak-haknya.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Peraturan Desa Sanur Kaja Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemeliharaan dan Penanganan Anjing di Wilayah Desa Sanur Kaja ]]>
<![CDATA[I GEDE ADNYANA]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.464 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Masyarakat Bali sangat menghormati keberadaan anjing sebagai ciptaan Tuhan yang ditakdirkan menjadi hewan peliharaan, sahabat yang baik dan setia kepada tuannya serta dapat diandalkan sebagai penjaga rumah setiap keluarga. Salah satu Desa di Bali yaitu Desa Sanur Kaja telah menjadi desa ramah anjing pertama di Bali. Desa Sanur Kaja membuat peraturan desa Sanur Kaja Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemeliharaan Dan Penanganan Anjing Di Wilayah Desa Sanur Kaja yang bertujuan menjaga kearifan dan kekhasan budaya masyarakat Bali dalam memelihara dan melestarikan anjing merupakan daya tarik wisatawan. Namun seiring zaman, anjing seolah menjadi musuh karena menjadi hewan penularan aktif rabies yang membuat anjing-anjing harus dieliminasi tanpa tanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan mengenai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Sanur Kaja untuk menjaga kearifan lokal Bali yang dapat menjadi daya tarik wisatawan tanpa harus takut dengan penularan rabies oleh anjing . Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan apabila masyarakat ingin memelihara anjing harus melapor terlebih dahulu di kantor desa. Kata Kunci : Pelaksanaan , Peraturan Desa , Anjing ABSTRACT The Balinese respect the existence of dogs as God's creations that are destined to become pets, good friends and loyal to their masters and can be relied upon as the guardian of every family's home. One of the villages in Bali, Sanur Kaja Village, has become the first dog-friendly village in Bali. Sanur Kaja Village made Sanur Kaja Village Regulation Number 3 of 2018 concerning Procedures for Dog Care and Handling in the Sanur Kaja Village Area which aims to preserve the wisdom and cultural distinctiveness of the Balinese people in maintaining and preserving dogs is a tourist attraction. But over time, dogs have become enemies because they have become active rabies transmission, which makes dogs have to be eliminated without responsibility. The purpose of this study is to find out and understand the implementation of Village Regulation No. 3 of 2018 in Sanur Kaja Village to maintain Balinese local wisdom that can be an attraction for tourists without having to fear the transmission of rabies by dogs. The method used is empirical legal research using a statutory approach and fact approach. The implementation of Village Regulation Number 3 of 2018 runs well, this is evidenced by the fact that if the community wants to keep dogs, they must first report it at the village office. Keyword: Implementation, Village Regulation, Dog]]>
