Kertha Desa
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 5 (2021)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[IMPLIKASI KEBIJAKAN PSBB DAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 TERHADAP MINAT WISATAWAN BERKUNJUNG KE BALI ]]>
<![CDATA[Nariswari, Made Ayu Setya]]>;
<![CDATA[Putra, Ida Bagus Wyasa]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya tulis bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan terhadap pariwisata di Bali serta mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 terhadap minat wisatawan berwisata ke Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 berdampak terhadap tingkat pertumbuhan pariwisata di Bali. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara serta tingkat hunian kamar hotel berbintang di Bali mengalami penurunan. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Berdasarkan hasil data, diperoleh nila X1 à Y adalah 0.485 dan nilai X2 à Y adalah 2.821, yang berarti Kebijakan PSBB tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Wisatawan untuk berwisata ke Bali. Adapun untuk Kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya Minat Wisatawan untuk berwisata ke destinasi wisata Bali. Kata kunci: Kebijakan, PSBB, Protokol Kesehatan, Dampak, Minat Wisatawan. ABSTRACT This paper was prepared with the aim of knowing the impact of implementing the Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) policy and health protocols of COVID-19 policy on tourism in Bali and to identify and analyze the effect of a large-scale social restrictions (PSBB) policies and the COVID-19 health protocol on the interest of tourists traveling to Bali tourist destinations. The method that is used in research is juridical empirical, which is the primary data sources and secondary data sources are used. The PSBB policy and the COVID-19 health protocol have an impact on the growth rate of tourism in Bali. The number of foreign tourist arrivals and the occupancy rate of star-rated hotel rooms in Bali have decreased. Things are certainly influenced by the interest of travelers to pay a visit to Bali. Based on the data that is generated shows the values of X1 à Y for 0485, and X2 à Y for 2821, which means that the influence of the PSBB Policy on Tourist Interest is that it will not have a significant effect on traveling to Bali tourist destinations. As for and health protocols of COVID-19 policy will have a significant effect with increasing tourist interest for traveling to tourist destinations of Bali. Keywords: Policy, PSBB, Health Protocol, Impact, Tourist Interest]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN PRODUK HOME INDUSTRY YANG TIDAK ADA TANGGAL KADALUWARSA ]]>
<![CDATA[Puspadewi, Ni Luh Rai]]>;
<![CDATA[Arsha Putra, I Putu Rasmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis tentang pengaturan terkait dengan produk makanan home industry yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa; dan untuk mengetahui dan menganlisis tentang perlindungan hukum terhadap kemasan produk home industry yang tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsanya bagi konsumen. Penelitian ini tergolong jenis metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan makanan produk home industry kadaluwarsa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan 346/Men.Kes/Per/IX/1983, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kemasan produk home industry yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Home Industry, Konsumen, Kadaluwarsa ABSTRACT This study aims to determine and analyze the arrangements related to home industry food products that do not include expiration dates; and to find out and analyze the legal protection of packaging for home industry products which does not include the expiration date for consumers. This research is a normative research method that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that the food regulation for home industry products that expired was contained in several laws and regulations, including: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan 346/Men.Kes/Per/IX/1983, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa. As for the legal protection for consumers of home industry product packaging that does not include an expiration date, it has been explicitly regulated in the provisions of Pasal 7 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Keywords: Legal Protection, Home Industry, Consumers, Expiration]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMANFAATAN KARYA CIPTA REOG PONOROGO SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA KOMERSIAL ]]>
<![CDATA[Dewi, Cokorda Istri Sita]]>;
<![CDATA[Rudy, Dewa Gde]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan terhadap reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan terkait pemanfaatan reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional secara komersial dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan terhadap reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional dilindungi oleh negara, hal ini karena reog ponorogo merupakan tarian warisan budaya yang sudah ada secara turun temurun sehingga reog ponorogo merupakan ekspresi budaya tradisional yang berhak mendapat perlindungan oleh negara. Adapun pengaturan terkait pemanfaatan secara komersial reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun diatur dalam Pasal 37 ayat 2 UU Pemajuan Kebudayaan. meskipun tidak diatur secara jelas mengenai proses pembagian manfaat tersebut. Kata Kunci: Pengaturan, Pemanfaatan Secara Komersial, Reog Ponorogo, Ekspresi Budaya Tradisional ABSTRACT This study aims to find out and analyze the protection of reog ponorogo as a traditional cultural expression in the Copyright Act and to find out and analyze the regulations related to the use of reog ponorogo as a commercial expression of traditional culture in the Copyright Act. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study explain that the protection of reog ponorogo as a traditional cultural expression in the Copyright Act is regulated in the provisions of Article 38 of the Copyright Act which explains that traditional cultural expressions are protected by the state, this is because reog ponorogo is a cultural heritage dance that has been has been passed down from generation to generation so that reog ponorogo is an expression of traditional culture that is entitled to protection by the state. The regulation regarding the commercial use of reog ponorogo as an expression of traditional culture is not explicitly regulated in the Copyright Law, but is regulated in Article 37 paragraph 2 of the Cultural Advancement Law. although it is not clearly regulated regarding the benefit sharing process. Keywords: Regulation, Commercial Use, Reog Ponorogo, Traditional Cultural Expressions]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arisanti, Ni Putu Winny]]>;
<![CDATA[Setiabudhi, I Ketut Rai]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis tentang unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan revenge porn serta mengetahui dan menganlisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku revenge porn menurut hukum postitif Indonesia. Jurnal ini tergolong ini penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil studi, bahwa unsur-unsur perbuatan revenge porn terdiri dari: (1) perbuatan atau tingkah laku; (2) objek tindak pidana, (3) unsur melawan hukum; (4) unsur kesalahan; dan (5) unsur keadaan yang menyertai. Adapun terhadap pelaku revenge porn, selanjutnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1) Uundang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kata Kunci: Revenge porn, Kejahatan Siber, Tanggung Jawab Pidana ABSTRACK This journal aims to find out and analyze the elements of revenge porn as a criminal act and to know and analyze the criminal responsibility of perpetrators of revenge porn according to Indonesian positive law. This journal is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the study, that the elements of revenge porn consisted of: (1) action or behavior; (2) object of the criminal act, (3) elements against the law; (4) elements of error; and (5) t the accompanying state element. As for the perpetrators of revenge porn, then they can be subject to criminal responsibility in accordance with the provisions of Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1) Uundang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, and Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Keywords: Revenge porn, Cybercrime, Criminal Liability]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PENDAFTARAN IZIN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM SECARA ONLINE DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Bagiastra, I Nyoman]]>;
<![CDATA[Adhi Saputra, I Made Hendra]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar, dan prosedur perizinan izin usaha pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Seluruh data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara dan kemudain dianlisis dengan teknik keualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemerintah Kota Denpasar dalam menegakkan pelaksanaan izin usaha simpan pinjam pada koperasi menggunakan dasar hukum yang ada. Dilihat dari Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 3 ayat (1) mengatur mengenai bentuk perizinan yang diatur, meliputi Izin Usaha dan Izin Operasional; dan (2) Adapun kendala dalam melaksanakan izin usaha simpan pinjam di Kota Denpasar. Berdasarkan faktor hukumnya sendiri dilihat dari pasal-pasal yang mengatur sudah sangat jelas namun masyarakat belum memahami mengenai Peraturan Menteri ini. Kemudian terakhir dilihat dari faktor masyarakat, masyarakat kurang memiliki wawasan serta kesadaran akan hukum yang sudah ditetapkan. Kata Kunci: Pengawasan, Izin Usaha, Koperasi Simpan Pinjam ABSTRACT The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of business licenses in savings and loan cooperatives in Denpasar City, and procedures for licensing business permits in savings and loan cooperatives in Denpasar City. This research belongs to the type of empirical research by examining problems based on practice or the reality that exists in society. All data were collected using observation and interview techniques and then analyzed using qualitative techniques.. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) Denpasar City Government in enforcing the implementation of savings and loan business licenses in cooperatives uses the existing legal basis. Judging from the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 11 of 2018 in Article 3 paragraph (1) it regulates the form of regulated licensing, including Business Permits and Operational Permits; and (2) the obstacles in implementing a savings and loan business license in Denpasar City. Based on the legal factor itself, seen from the articles that regulate it, it is very clear, but the public does not understand this Ministerial Regulation. Then lastly, judging from community factors, the community lacks insight and awareness of the laws that have been set. Keywords: Supervision, Business License, Savings and Loans Cooperative]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM DARI KONSUMEN YANG MENGALAMI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE ]]>
<![CDATA[Widiantara, I Wayan]]>;
<![CDATA[Sarjana, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk wanprestasi yang dialami konsumen dalam jual beli online serta upaya hukum dari konsumen yang mengalami wanprestasi dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang dialami konsumen dalam jual beli online meliputi barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang yang dikirim cacat, dan barang palsu. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli online, yaitu melalui mekanisme litigasi dan non litigasi. Kata Kunci: Wanprestasi, Konsuumen, Transaksi Jual Beli Online ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the forms of default experienced by consumers in buying and selling online as well as legal remedies from consumers who experience default in online buying and selling transactions. This research is classified as a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are forms of default experienced by consumers in buying and selling online including goods sent not according to specifications, not on time delivery, defective goods, and counterfeit goods. As for the legal remedies that consumers can take in the event of a default in online buying and selling transactions, namely through litigation and non-litigation mechanisms. Keywords: Default, Consumer, Online Buying and Selling Transactions]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN KERAS DI BALI PASCA TERBITNYA PERGUB BALI NO. 1 TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Prananta, Putu Hendrawan]]>;
<![CDATA[S., Pande Yogantara]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk 2 hal, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dan sanksi untuk pelaku usaha terhadap peredaran minuman keras lokal di Bali; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan minuman keras lokal di Bali ditinjau dari Pergub Bali No 1 tahun 2020. Artikel ini tergolong jenis peneltiian hukum normative dengan menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil temuan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: (1) Bentuk perlindungan bagi anak di bawah umur terhadap peredaran minuman keras lokal di Bali lebih menitikberatkan pada upaya preventif agar penjual minuman keras tidak menjual produk dagangannya kepada anak di bawah umur; (2) proses pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan minuman keras lokal di Bali ditinjau dari Pergub Bali No 1 Tahun 2020 ialah dengan mengatur secara rigid mengenai izin usaha, izin edar dan sanksi administratif kepada para pelaku usaha/penjual minuman keras. Kata Kunci: Peredaran, Minuman Keras, Anak-Anak di Bawah Umur ABSTRACT The purpose of this article aims for 2 things, namely: (1) to find out and analyze the legal protection for minors and sanctions for business actors against the circulation of local liquor in Bali; and (2) to find out and analyze the process of controlling and supervising local liquor sales business actors in Bali in terms of the Bali Governor Regulation No. 1 of 2020. This article is classified as a normative legal research type using 2 types of approaches, namely: a statutory approach and conceptual approach. The findings in this article are as follows: (1) The form of protection for minors against the circulation of local liquor in Bali is more focused on preventive efforts so that liquor sellers do not sell their merchandise to minors; (2) the process of controlling and supervising local liquor sales business actors in Bali in terms of the Bali Governor Regulation No. 1 of 2020 is to rigidly regulate business permits, distribution permits and administrative sanctions to business actors/liquor sellers. Key Words: Distribution, Liquor, Minors]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERJANJIAN FINTECH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Wirawan, I Putu Gede]]>;
<![CDATA[Purwanto, I Wayan Novy]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji keabsahan perjanjian fintech didasarkan pada peraturan otoritas jasa keuangan, UU ITE dan KUHPerdata. Kajian ini bermetodekan yridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan dalam perjanjian fintech tersebut. Dasar hukum perjanjian fintech tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1313 KUHPerdata. Dasar hukum lainnya tercantum dalam Pasal 26 UU ITE dan Pasal 36 POJK. Peraturan OJK mengatur lebih spesifik daripada UU ITE yang hanya melarang adanya pengambilan data dari pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak pengguna jasa keuangan. Keabsahan perjanjian fintech ditentukan oleh pihak penyelenggara karena pihak penyelenggara yang mengeluarkan perjanjian fintech. Pihak penyelenggara sebagai pihak penyedia layanan jasa keuangan, maka pihak penyelenggara menentukan keabsahan dari transaksi yang diadakan oleh pihak pengguna jasa keuangan tersebut. Dengan demikian, keabsahannya bukan keabsahan otentik. Sah atau tidaknya perjanjian fintech itu dikaji dengan menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata. Kata Kunci: Perjanjian, Fintech, Keabsahan dan Hukum Perdata. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the validity of fintech agreements based on financial services authority regulations, the ITE Law and the Civil Code. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that there were violations committed in the fintech agreement. The legal basis for the fintech agreement is stated in Article 1320 of the Civil Code and Article 1313 of the Civil Code. Other legal grounds are stated in Article 26 of the ITE Law and Article 36 of the POJK. OJK regulations regulate more specifically than the ITE Law which only prohibits data collection from other parties without the knowledge of the users of financial services. The validity of the fintech agreement is determined by the organizer because it is the organizer who issues the fintech agreement. The organizer as the provider of financial services, then the organizer determines the validity of the transactions held by the users of the financial services. Thus, its validity is not authentic validity. The validity of the fintech agreement is reviewed using Article 1320 of the Civil Code. Keywords: Agreement, Fintech, Legality and Civil Law]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN VIRUS COVID 19 DI BALI ]]>
<![CDATA[Yudi Arnawa, Anak Agung Gede]]>;
<![CDATA[Tanaya, Putu Edgar]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui serta memahami pengaturan pengendalian dan pencegahan Covid 19 di Provinsi Bali dan memahami mengenai bentuk kebijakan pengendalian dan pencegahan Covid 19 di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah regulasi pengendalian covid 19 di Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Baru. Bentuk kebijakan pengendalian Covid 19 di Bali yaitu berbentuk peraturan gubernur, surat imbauan Gubernur Bali dan surat edaran Gubernur Bali. Kata Kunci: Pengaturan, Pengendalian, Bentuk Kebijakan, Covid 19 ABSTRACT The objectives to be obtained are to find out and understand the control and prevention arrangements for Covid 19 in Bali Province and understand the form of Covid 19 control and prevention policies in Bali Province. The research method used is a type of normative legal research. The result of this study is that the regulation for controlling COVID-19 in Bali is regulated in the Governor of Bali Province Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the New Order of Life. The form of the Covid-19 control policy in Bali is in the form of a governor's regulation, an appeal letter from the Governor of Bali and a circular letter from the Governor of Bali. Keywords: Regulation, Control, Policy Form, Covid 19]]>
