cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 53   54   55   56   57 
LEGALITAS RANGKAP JABATAN SEORANG DIREKSI PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SEKUTU KOMPLEMENTER PADA CV Divayani, Ni Putu Ardelia; Utami, Putu Devi Yustisia
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas rangkap jabatan seorang direksi perseroan terbatas sebagai sekutu komplementer pada persekutuan komanditer. Penelitian ini berfokus pada tindakan rangkap jabatan seorang direksi yang berpeluang terhadap terjadinya konflik kepentingan sehingga dapat merugikan perusahaan. Melalui metode penelitian metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analisis yang disajikan secara deskriptif penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam mengemukakan pentingnya tugas serta wewenang masing-masing organ perseroan terbatas dan sekutu pada persekutuan komanditer. Kemudian, penulis menemukan hasil penelitian bahwa tiadanya benang merah atas peraturan mengenai rangkap jabatan yang dilakukan seorang direksi perseroan terbatas khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak adanya larangan bagi sekutu komplementer untuk merangkap jabatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membuka peluang bagi direksi perseroan terbatas untuk merangkap jabatan sebagai sekutu komplementer dalam persekutuan komanditer. This study aims to examine the legality of concurrent positions of a director of a limited liability company as a complementary partner in a limited partnership. This research focuses on the act of concurrent positions of a director which has the opportunity for a conflict of interest to occur which can be detrimental to the company. Through the normative juridical research method with a statutory, conceptual, and analytical approach that is presented descriptively the author uses primary, secondary, and tertiary legal materials in explaining the importance of the duties and authorities of each organ of a limited liability company and partners in limited partnerships. Then, the authors found the results of the research that there is no common thread for regulations regarding concurrent positions carried out by a director of a limited liability company, especially in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and there is no prohibition for complementary partners to hold concurrent positions in the Commercial Code. open opportunities for directors of limited liability companies to hold concurrent positions as complementary partners in limited partnerships.
IMPLIKASI YURIDIS TERKAIT PROBLEMATIKA ATURAN EKSPOR PASIR LAUT DI INDONESIA Bejeng, Meeva Sucianda; Primantari, Anak Agung Angga
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami mengenai peraturan ekspor pasir laut di Indonesia pada saat ini serta implikasi yuridis terkait problematika aturan dari ekspor pasir laut di Indonesia yang baru saja diberlakukan. Kajian penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukumnya dengan normatif sehingga dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu PP nomor 26 Tahun 2003, UU Nomor 27 Tahun 2007 dan lainnya, selain itu buku, doktrin, jurnal, dan internet serta perbandingan (Comparative Approach) juga digunakan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, kegiatan ekspor pasir laut dapat dimanfaatkan, namun tetap memperhatikan bahwa pasir yang diekspor ini merupakan hasil sedimentasi laut yang sudah di kaji oleh peneliti jadi bukan pasirnya namun hasil sedimentasinya. Selanjutnya diberlakukan kembali peraturan mengenai ekspor pasir laut ini mengakibatkan pro dan kontra, namun mengenai dampak ini pemerintah bisa mengevaluasi pengawasan dan peraturan dari adanya kesalahan masa lalu yaitu sekarang diberlakukan kembali PP tersebut menjadi lebih baik sehingga pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya untuk memaksimalkan manfaat dari ekspor pasir laut ini. sehingga dibutuhkannya peraturan turunan sebagai dasar dan mengawasi keberlakuan peraturan tersebut. This article aims to know and understand the current regulation of sea sand exports in Indonesia and the juridical implications related to the problematic rules of sea sand exports in Indonesia which have just been enacted. This research study also uses normative legal research methods so that the research uses a statutory approach (Statue Approach), namely Government Regulation Number 26 of 2003, Law Number 27 of 2007 and others, besides that books, doctrines, journals, and the internet and comparisons (Comparative Approach) are also used. The results of the writing show that in Government Regulation No. 26 of 2023, sea sand export activities can be utilized, but still pay attention that the exported sand is the result of sea sedimentation that has been studied by researchers so it is not the sand but the result of sedimentation. Furthermore, the re-enactment of regulations regarding the export of sea sand has resulted in pros and cons, but regarding this impact the government can evaluate supervision and regulations from past mistakes, namely now the re-enactment of the Government Regulation is better so that the government and the community must jointly make efforts to maximize the benefits of this sea sand export. so that derivative regulations are needed as a basis and oversee the enactment of these regulations.
PERLINDUNGAN HUKUM PERBANKAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN ELECTRONIC PAYMENT Widyantika, Ni Made Ferina; Shara, Made Cinthya Puspita
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan mengkaji kekurangan serta perlindungan peraturan hukum perbankan terhadap konsumen dalam penyelenggaraan layanan pembayaran elektronik (electronic payment). Studi ini memakai kajian hukum normative dengan suatu metode peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya hukum perbankan berperan aktif terhadap perlindungan nasabah bank. Undang-Undang Nomor 11/12PBI/2009 terkait Uang Elektronik dijadikan alat petunjuk sebagai tata cara penyelenggaran keamanan bank dan konsumen di dunia teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan aktif dalam Penyelenggaraan Layanan Electronic Payment Oleh Bank Umum. Untuk mengatasi pengaruh negative, Bank Indonesia (BI) mempunyai peraturan yaitu, Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018 Pasal 43 (2) c. Penyelesaian sengketa perbankan dapat diselesaikan melalui arbitrase, mediasi dan pengadilan niaga. This study purpose is to examine the shortcomings and protection of banking law regulations against consumers in the implementation of electronic payment services. This study uses normative legal research with an approach to applicable laws and regulations. In its implementation, banking law plays an active role in the protection of bank customers. Law Number 11/12PBI/2009 on Electronic Money is used as a tool of guidance as a procedure for organizing bank and consumer security in the world of technology. The Financial Services Authority (OJK) also plays an active role in the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks. To overcome the negative impact, Bank Indonesia has a regulation, namely, IB Regulation Number 20/6/PBI/2018 Article 43 paragraph (2) c. Banking dispute resolution can be resolved through arbitration, mediation and commercial court.
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945 Hidayat, Rosalinda Geeta Sakavati; Sudibya, Komang Pradnyana
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maksud studi tulisan ini guna mengkaji perbahasan pertanggungjawaban Presiden yang perlu disampaikan secara gamblang dan efektif dalam UUD NRI 1945, terpenting pasca amandemen. Pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945 merupakan pertanggungjawaban yuridis berdasarkan sistem pemerintahan yaitu berupa wujud pelanggaran hukum bentuk pidana dan perbuatan pidana lainnya selama masa jabatannya. Hal ini diperlukan dengan maksud apa yang dipertanggungjawabkan dalam pemerintahan dengan sanksi yang maksimum yaitu pemberhentian dari masa jabatan secara tidak terhormat. Guna mendalami itu lanjutnya, perlu dilakukan penelitian mendalam. Tujuan dari penulisan ini adalah bertautan dengan pertanggungjawaban Presiden di Indonesia mengikuti UUD NRI 1945. Wujud dan prosedur pertanggungjawaban Presiden berdasar UUD NRI 1945. Proses metode dalam penulisan ini yakni pendekatan yuridis preskriptif normatif dengan akumulasi bahan hukum melalui proses rekognisi bahan-bahan hukum pokok dan bahan-bahan hukum lainnya. Penulisan ini juga memberikan penulisan deskriptif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden dalam menjalani tugasnya. The purpose of this paper is to examine the debate on the responsibility of the President that needs to be conveyed clearly and effectively in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, most importantly after the amendment. The accountability of the President after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a juridical accountability based on the government system, namely in the form of a form of violation of the law of criminal form and other criminal acts during his term of office. This is necessary with the intention of what is accounted for in government with maximum sanctions, namely dismissal from office dishonorably. In order to explore it, it is necessary to conduct in-depth research. The purpose of this paper is related to the accountability of the President in Indonesia following the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The form and procedure of the President's accountability based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The method process in this writing is a normative prescriptive juridical approach with the accumulation of legal materials through the process of recognition of basic legal materials and other legal materials. This writing also provides descriptive writing about the implementation of the DPR's supervisory function towards the President in carrying out his duties.
EXTRAJUDICIAL KILLING: PELANGGARAN HAK UNTUK HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA Firdaus, Dimas Miftahul; Dananjaya, Nyoman Satyayudha
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan extrajudicial killing yang merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu yang kerap terjadi di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya terhadap pelaku serta korban dari tindakan extrajudicial killing. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan penggunaan kekuatan bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan aparat kepolisian tidak memiliki parameter terlebih dahulu dalam penggunaan kekuatan. Permasalahan tersebut berdampak pada timbulnya perampasan hak asasi manusia yakni hak untuk hidup untuk para korban yang dalam hal ini merupakan tersangka/pelaku kejahatan tindak pidana. The purpose of this study is to examine further related to extrajudicial killing, which is murder committed by state apparatus without any prior judicial process that often happens in Indonesia, as well as to find out how the responsibility of the state, which has the obligation to protect and respect human rights for each of its citizens towards the perpetrators and victims of extrajudicial killing. This study uses normative research methods with legislative and comparative approaches. The results of this study shows that there is still a legal vacuum related to the use of force for police officers in carrying out their duties to maintain security and public order in the community, which results in police officers not having prior parameters in the use of force. These problems affect the deprivation of human rights, namely the right to life for victims who are suspects/perpetrators of criminal acts.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK OBAT PELANGSING BERBAHAYA YANG TIDAK TERDAFTAR DI BPOM Warsiani, Ni Ketut; Utami, Putu Devi Yustisia
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini ialah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menderita kerugian dari penggunaan produk obat pelangsing yang tidak terdaftar BPOM serta untuk mengetahui tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen pemakai obat pelangsing berbahaya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sumber bahan hokum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepustakaan. Kutipan hukum primer dan tambahan membentuk sumber hukum yang digunakan. Teknik analisis deskriptif adalah metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini.Hasil penelitian in menerangkan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, maka konsumen tersebut wajib diberikan perlindungan hukum sesuai dengan apa yang termaktub dalam pasal 4 UU perlindungan Konsumen terkhususnya pada ketentuan huruf a dan c. Selanjutnya mengenai kewajiban yang dimiliki oleh peaku usaha apabila konsumen pengguna produk mengalami ketidaknyamanan/kerugian maka wajib memberi pertanggungjawaban berupa ganti kerugian atas apa yang telah ia perbuat selama menjalankan usahanya sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 dan bantuan medis sesuai Pasal 61 UU Perlindungan Konsumen. The study's main goal was to get a thorough understanding of the legal safeguards that are available to consumers who suffer harm from using slimming medicine items that are not BPOM-registered and constitute a risk to their health. This study also intends to clarify the obligations placed on corporate organizations in relation to these items. With reference to the current laws and rules in Indonesia, particularly Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, an empirical juridical methodology was applied in this inquiry. The primary and supplementary legal citations make up the employed legal sources. A thorough assessment of the pertinent literature is required while compiling legal sources, and descriptive analysis is the method of analysis applied. The results demonstrate that Article 4 of the Consumer Protection Law, notably paragraphs a and c, provides protection for customers who suffer losses as a result of using risky diet pills that are not registered with BPOM. Additionally, business actors must provide compensation in accordance with Article 19 paragraph 2 and medical help in accordance with Article 61 of the Consumer Protection Law.
LEGALITAS PRAKTIK TUKANG GIGI PASCA PUTUSAN MK No. 40/PUU-X/2012 Maharani, Anak Agung Ayu Putri Bintang; Yanti, A.A. Istri Eka Krisna
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk bahan bacaan yang dimana nantinya penulis harapkan dapat mempermudah dalam memahami konflik norma yang terjadi, menjadi tambahan wawasan dan tujuan pembelajaran lainnya. Adapun tujuan khusus dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengkaji efektivitas Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 dan perizinan praktik tukang gigi pasca keputusan tersebut diberlakukan. Artikel ini disusun dengan menggunakan Jenis penelitian jurnal ini menggunakan metode normatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait legalitas praktik dokter gigi. Penulis mengumpulkan bahan sekunder melalui internet berupa buku elektronik atau e-book, situs terpercaya, terbitan berkala, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, jurnal ini bersifat deskriptif dalam ruang lingkup materi yang penulis bawakan. Hasil dari analisis ini, yaitu memperlihatkan bagaimana pentingnya peran Hukum serta kekuatan didalamnya untuk menyelesaikan konflik norma yang ditinjau dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia didasari dengan kajian yuridis dan hukum yang berkaitan. Keberadaan tukang gigi mendapat sorotan dimana jika berdasarkan UUD 1945 diperbolehkan keberadaannya namun berdasarkan UU Praktik Kedokteran keberadaan tukang gigi dianggap ilegal. Hal ini dapat ditelusuri kemudian dipelajari lebih lanjut sehingga menghasilkan Putusan MK No. 40/PUU-X/2012. Dengan adanya putusan, diharapkan keberadaan praktik tukang gigi tidak melebihi kewenangan yang dimiliki. The purpose of this research is to provide academic reading that the author hopes it will help the reader to understanding of the occurring norm conflict, serve as additional insight, and other learning objectives. The specific purpose of this journal writing is to examine the effectiveness of the Constitutional Court Decision No. 40/PUU-X/2012 and the licensing of dental technician practices after the decision was enacted. This article is compiled using a normative strategy with a literature study methodology. The author collects secondary materials through the internet in the form of e-books, trusted websites, periodicals, and legislation. Furthermore, the data analysis is descriptive in the scope of the material presented by the author. The results of this analysis show the importance of the role of Law and its power to resolve norm conflicts viewed from the perspective of the applicable law in Indonesia based on legal and jurisprudential studies. The existence of dental technicians is highlighted, where based on the 1945 Constitution their existence is allowed, but based on the Law on Medical Practice, the existence of dental technicians is considered illegal. This can be traced and studied further, resulting in the Constitutional Court Decision No. 40/PUU-X/2012. With this decision, it is expected that the existence of dental technician practices will not exceed their authority.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA MENURUT UU No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Pradika, Putu Agus; Yanti, A.A. Istri Eka Krisna
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keabsahan sertifikat ganda berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta bentuk perlindungannya. Penelitian hukum normatif umumnya menggunakan data sekunder, termasuk dokumen hukum primer, dokumen hukum tersier, dan literatur hukum. Dalam proses analisis data hukum tersebut, penelitian normatif mempertimbangkan beragam penafsiran yang biasanya muncul dalam disiplin ilmu hukum. Selanjutnya Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk menentukan keabsahan dari sertifikat ganda hak atas tanah, diperlukan pemenuhan beberapa tahapan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk mendapatkan pengakuan yuridis atas bukti kepemilikan tanah yang ada, sehingga pemilik hak atas tanah dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai. Dengan kata lain, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami prosedur hukum yang berlaku untuk menentukan keabsahan sertifikat ganda dan upaya perlindungannya, serta menekankan perlunya pematuhan terhadap aturan yang berlaku dalam rangka memastikan hak kepemilikan tanah yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terkait sertifikat ganda sering kali disebabkan oleh kesalahan administratif yang terjadi dalam proses pendataan atau pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Kesalahan ini mengakibatkan terbitnya sertifikat tanah yang tumpang tindih atau ganda. Penelitian adalah instrumen kunci dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulisan dilakukan dengan menerapkan metode penelitian normatif, yang mencakup pengolahan dan evaluasi data yang bergantung pada jenis data yang digunakan. This research aims to examine the validity of dual certificates based on the Basic Agrarian Law (UUPA) no. 5 of 1960 and its forms of protection. Normative legal research generally uses secondary data, including primary legal documents, tertiary legal documents, and legal literature. In the process of analyzing legal data, normative research considers various interpretations that usually arise in the legal discipline. Furthermore, the approach used in this research is a statutory approach. The research results also show that to determine the validity of a double certificate of land rights, it is necessary to fulfill several procedural stages in accordance with applicable laws and regulations. This is important to obtain juridical recognition of existing evidence of land ownership, so that owners of land rights can obtain appropriate legal protection. In other words, this research highlights the importance of understanding the legal procedures that apply to determine the validity of multiple certificates and their protection efforts, and emphasizes the need to comply with applicable regulations in order to ensure legal land ownership rights and obtain appropriate legal protection. The research results show that disputes related to double certificates are often caused by administrative errors that occur in the data collection or land registration process by the National Land Agency. This error resulted in the issuance of overlapping or duplicate land certificates. Research is a key instrument in scientific and technological progress. Writing is carried out by applying normative research methods, which include processing and evaluating data depending on the type of data used.
UPAYA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA BALI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU Prameswari, Anak Agung Indira Paloma; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dunia internasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru di Polda Bali dan mendalami Ilmu Hukum terkait Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru yang akan dibahas, serta cara penanggulangannya. Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru. Secara khusus tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan Tindak Pidana Narkoba Tipe Baru dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Tipe Baru di Polda Bali, serta kebijakan Ditresnarkoba Polda Bali dalam memberantas Tindak Pidana Narkoba Tipe Baru. Tindakan. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian empiris dimana mengamati dengan langsung fenomena kehidupan nyata dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penulis memanfaatkan teknik wawancara dan pustaka untuk mengumpulkan data. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ada dua cara untuk menentukan jenis narkoba yang digunakan, yaitu non penal dan penal, seperti yang diungkapkan Direktorat Reserse Narkoba. Upaya non-penal yang bersifat preventif dan preemptif meliputi reintegrasi kesejahteraan sosial dan kerja Badan Penelitian Narkotika dalam menentukan jenis narkoba baru melalui tes urine. Ini juga melibatkan pelaksanaan uji laboratorium ilmiah untuk menentukan sifat zat. Narcotics maltreatment is an urgent problem which requires attention not only from Indonesia but also internationally. The aim of this composition is to comprehend the New Type of Narcotics Crime in the Bali Regional Police and deepen legal knowledge related to efforts to eradicate the New Type of Narcotics Crime which must be covered, along with potential solutions. New Type of Narcotics Crime. Specifically. The goal is to ascertain how New Type Drug Crimes are handled and New Type Drug Crime Prevention Efforts at the Bali Police, as well as the policy of the Bali Police Narcotics Directorate in eradicating New Type Drug Crimes. Action. This research uses empirical research methods that directly observe real life phenomena by utilizing primary, secondary and tertiary legal materials. The writer uses interview techniques and literature to collect data. According to the findings of this study, there are two ways to determine the type of drug used, namely non-penal and penal, as stated by the Directorate of Drug Investigation. Non-penal efforts that are preventive and preemptive include social welfare reintegration and the work of the Narcotics Research Agency in determining new types of drugs through urine tests. It also involves carrying out scientific laboratory tests to determine the properties of substances.
DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Sedana, Made Wahyu Artha; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan doktrin business judgement rule di Indonesia serta perlindungan hukum doktrin business judgement rule bagi direksi pada perseroan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik penelusuran bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan studi dokumen, dan analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin business judgement rule diatur secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT ssepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa keputusan yang dikeluarkannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal tersebut, maka apabila perseroan mengalami kerugian maka direksi dapat terlepas dari segala bentuk pertanggungjawaban. This research determine regulation of business judgment rule doctrine in Indonesia and protection business judgment rule doctrine for directors of limited liability companies. This research uses Normative Juridical legal research method, it uses statutory approach and conceptual approach. The technique for searching legal materials uses document study, and study analysis uses qualitative analysis. The research results show business judgment rule doctrine is regulated implisitly in Article 97 paragraph (5) of the Company Law as long as the Directors can prove that the decisions they issue fulfill the requirements as stated in that article, if company suffers loss then directors can free from liability.

Page 55 of 59 | Total Record : 583

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue